Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tindakan plagiarisme merupakan tindakan mengunakan, menjiplak, menyalin karya, tulisan, ide orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penciptanya dan mengakuinya sebagai miliknya sendiri. Dalam penelitian ini yang dibahas adalah plagiarisme dalam tayangan televisi. Undang-Undang Tentang Hak Cipta tidak mengatur secara eksplisit mengenai plagiarisme, namun terdapat ketentuan dalam Undang-undang Tentang Hak Cipta yang dapat digunakan untuk memberikan konskwensi hukum pelaku plagiarisme, yaitu ketentuan mengenai hak yang terdapat dalam ciptaan yang dilanggar oleh suatu tindakan plagiarisme. Agar kepentingan dari pencipta atau pemegang Hak Cipta dapat terlindungi diperlukan pengaturan secara spesifik dalam Undang-Undang Tentang Hak Cipta mengenai plagiarisme yang melanggar Hak Cipta.

---

ABSTRACT
Plagiarism is the act to use, to steal, to commit literary theft, someone else?s works, words, ideas, without giving proper credit to creator and passing them off as the product of ones?s own mind. The focus of this study is plagiarism act in television show. In Law Concerning Copyrights there is no explicitly regulation about plagiarism, but there are some regulations in Law Concerni Copyrights that can be use to give a law consequence to plagiator, that are regulation about rights in a works that has been breached by plagiarism act. Because of that, in order to give creator or copyrights holder perfect protection, it needs a specific regulation in Law Concerning Copyrights about breach of copyrights plagiarism.

Abstrak :
Penelitian tentang perlindungan hak moral dalam UU hak cipta ini pada awalnya timbul karena adanya rasa penasaran penulis atas pernyataan dari International Intellectual Property Allience (IIPA) yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 24 (2) Jo. Pasal 55 (c),(d) UUHC 2002, telah melebihi ketentuan Article 6bis(l) Konvensi Berne yang mengatur tentang hak moral, sehingga perlu direvisi. Selanjutnya, penulis juga melihat terdapat kejanggalan dalam pengaturan hak moral dalam UUHC 2002, di mana dalam penjelasan umum UUHC 2002 ini disebutkan bahwa Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights) . Di sini, hak moral diartikan sebagai hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan (inalienable rights). Sedangkan bila merujuk Pasal 3 UUHC 2002 menunjukkan bahwa hak cipta merupakan hak kebendaan yang dapat beralih atau dialihkan berdasarkan hal-hal tertentu baik seluruhnya ataupun sebagian. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi kerancuan konsepsi mengenai hak moral dalam UUHC 2002. Terlebih tidak ada satu pasal pun yang mengatur hak moral bagi palaku dalam UUHC 2002. Lalu bagaimanakah konsep hak moral itu sesungguhnya, dan benarkah ketentuan hak moral dalam UUHC 2002 telah melebihi Pasal 6bis Konvensi Berne?. Berdasarkan hasil penelitian, konsepsi hak moral ternyata tidaklah sama meskipun di negara-negara yang menjadi anggota Konvensi Berne, baik dari segi sifat maupun ruang lingkupnya. Bahkan, di negara asal konsepsi hak moral ini yaitu Perancis, pengaturan hak moral jauh melebihi ketentuan dalam Konvensi Berne. Sehingga, rekomendasi IIPA tersebut di atas adalah sangat tidak relevan. Selain itu, Hak moral ternyata tidak sama dengan hak cipta dan juga bukan merupakan bagian dari hak cipta. Hak moral lebih merupakan hak pelengkap atau hak tambahan {additiona1 rights) bagi pencipta dan/atau pelaku.

Abstrak :
Anime adalah satu dari banyaknya bentuk karya sinematografi yang merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Perlindungan tersebut diberikan kepada pencipta serta pemegang hak cipta atas segala tindakan pelanggaran hak cipta seperti pembajakan. Hasil bajakan terhadap anime ataupun tayangan serial anime dapat didistribusikan secara luas baik secara fisik ataupun melalui internet. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif karena penelitian dilakukan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Pada penelitian ini, akan dibahas mengenai pemegang hak cipta yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, para pihak yang bertanggung jawab, bentuk pertanggungjawaban, serta cara penyelesaian sengketa yang dapat muncul. Penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pembajakan anime atau tayangan serial anime yang tersebar di internet. ......Anime is one of many forms of cinematographic works which is one of the copyright-protected works. This protection was given to the creators and the copyright holders from all forms of copyright infringement such as piracy. Those pirated content of anime or the show’s serials can be distributed globally both in physical form or through the internet. The research method used in this thesis is normative juridical for which the reason is the use of library materials or secondary data. In this research, the thesis will discuss in regards to the copyright holder who was given the legal protection based on Indonesian Copyright Law, the parties responsible for piracy, the forms of responsibilities, and also dispute resolution that can be taken in terms of a copyright infringement occurs. The research indicates that there is piracy occurring on the internet against anime or the anime serials.

Abstrak :
Keberadaan dari 3D Printing dan CAD Files berpotensi besar akan berkonflik dengan perlindugan hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta dan desain industri. Tidak dapat dipungkiri bahwa kedepannya teknologi ini akan marak di indonesia. 3D Printing dapat mengubah pasar yang tadinya berjualan produk jadi menjadi virtual model atau CAD Files. Hal ini akan berdampak pada desainer dan perusahaan, sehingga mereka akan berusaha untuk melindungi CAD Filesnya dari modifikasi dan penggandaan oleh pihak lain. Permasalahan hukum dari penelitian ini adalah mempertanyakan akan bentuk perlindungan terhadap CAD Files untuk 3D Printing menurut UU Hak Cipta dan UU Desain Industri. Serta mempertanyakan apakah CAD Files sebagai suatu desain yang telah mendapatkan hak desain industri dapat memperoleh perlindungan hak cipta? dan apakah sistem hukum di Indonesia menganut sistem perlindungan kumulatif, perlindungan terpisah atau perlindungan parsial kumulatif? Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab apakah desainer dapat melindungi CAD Filesnya dengan hak cipta ataukah dengan desain industri dan apakah sistem hukum di Indonesia dapat melindungi CAD Files secara bersamaan atau kumulatif. Penyusunan penelitian ini dilakukan menggunakan metodologi hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konsep. Penelitian ini akan mengacu pada dua kerangka teori yaitu labor theory of property dan teori perlindungan kumulatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hak cipta dan desain industri dapat melindungi CAD Files untuk 3D Printing sepanjang CAD Files tersebut telah memenuhi persyaratan perlindungan sebagaimana diatur dalam UU. Walaupun kedua perlindungan dapat melindungi CAD Files, UU Desain Industri tidak mengatur mengenai perlindungan kumulatif dengan Hak Cipta. Sehingga Indonesia menganut rezim perlindungan terpisah seperti Amerika. Untuk menentukan apakah CAD Files masuk kedalam ranah hak cipta dan dikategorikan sebagai karya seni atau masuk kedalam ranah desain industri maka harus dilihat tujuan komersialisasi dari desainer ketika menciptakan CAD Files. ......The existence of 3D Printing and CAD Files has great potential to conflict with the protection of intellectual property rights, especially copyright and industrial design. It is undeniable that in the future this technology will flourish in Indonesia. 3D Printing can change the market that once sold finished products to virtual models or CAD Files. This will have an impact on designers and companies, so they will try to protect their CAD Files from modification and copying by other parties. The legal problem of this research is to question the form of protection for CAD Files for 3D Printing according to the Copyright Act and the Industrial Design Act. As well as questioning whether CAD Files as a design that has obtained industrial design rights can obtain copyright protection? and does the legal system in Indonesia adhere to a cumulative protection system, separate protection or cumulative partial protection? The purpose of this study is to answer whether designers can protect their CAD Files with copyright or industrial design and whether the legal system in Indonesia can protect CAD Files simultaneously or cumulatively. The methodology of this research was carried out using a normative legal methodology using a statutory approach, a comparative approach and a concept approach. This research will refer to two theoretical frameworks, namely labor theory of property and cumulative protection theory. The conclusion of this research is that copyright and industrial design can protect CAD Files for 3D Printing as long as the CAD Files meets the protection requirements as regulated in the Act. Although both safeguards can protect CAD Files, the Industrial Design Law does not regulate cumulative protection with Copyright. So that Indonesia adheres to a separate protection regime like America. To determine whether CAD files enter into the realm of copyright and are categorized as works of art or entered into the realm of industrial design, it must be seen the purpose of commercialization of the designer when creating CAD Files.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pengelola tempat perdagangan yang diatur di dalam Pasal 10 dan Pasal 114 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dua hal yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini ialah mengenai bagaimanakah latar belakang munculnya pertanggungjawaban pidana pengelola tempat perdagangan dalam Undangundang tersebut dan juga apakah secara teoritis rumusan Pasal 114 tersebut sudah tepat atau tidak. Penelitian dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Pengelola Tempat Perdagangan, Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang diarahkan pada hukum positif untuk kemudian dikaitkan dengan teori kebijakan/politik kriminal serta teori pertanggungjawaban pidana dan kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Penelitian ini menggali latar belakang munculnya pertanggungjawaban pengelola tempat perdagangan melalui naskah akademik, risalah sidang perumusan undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta pendapat dari ahli hukum hak cipta. Kemudian akan menganalisis unsur kesalahan (kesengajaan) dalam rumusan Pasal 114 sebagai ketentuan pemidanaan pengelola tempat perdagangan melalui teori pertanggungjawaban pidana dikaitkan dengan pendapat dari ahli hukum pidana.

---

ABSTRACT
This thesis will discuss about the criminal responsibility of commercial venue?s management, which is regulated under Article 10 and Article 14 of Law Number 28 Year 2014 on Copyright. The two main problems of this study are the background on the emergence of criminal responsibility of commercial venue?s management under Law Number 28 Year 2014 and whether Article 114 is theoretically correct. In this study, the method used is the normative juridical literature in perspective of positive law which is then associated with the theory on political criminal policy and the theory on criminal responsibility and liability as elements of crime. This study seeks for the background on criminal responsibility of commercial venue?s management through academic draft, minutes of Law Number 28 Year 2014 and opinions from experts on copyright law. Furthermore, this study will analyze the liability element under Article 114 as the criminalization provision of commercial venue?s management through the criminal responsibility theory, which is then associated with opinions from criminal law experts.

Abstrak :
Para seniman Indonesia dapat mengekspresikan kebudayaan dengan berbagai macam cara, salah satunya melalui lukisan nudis. Namun, unsur nudisme dalam sebuah seni dapat dianggap menjadi hal asusila di Indonesia. Pasal 50 Undang-Undang Hak Cipta juga melarang adanya ciptaan yang melanggar kesusilaan. Namun, lukisan nudis yang diciptakan bukan untuk melanggar kesusilaan, tetapi terdapat latar belakang yang membawa unsur tersebut pada sebuah lukisan. Menjadi sebuah pertanyaan apakah para seniman yang memiliki lukisan nudis dapat mendapatkan hak cipta bagi karyanya apabila terdapat unsur tersebut. Penelitian ini akan membahas mengenai konsep asusila sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia sehingga kita dapat menilai lukisan nudis mana yang memang melanggar kesusilaan dan mana yang murni sebuah seni. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan pendekatan metode deskriptif Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa lukisan nudis dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta apabila tidak mengarah ke lukisan erotis dan pornografi. Untuk dapat membedakan antara lukisan nudis, lukisan erotis, dan pornografi, harus dilakukan penelitian terhadap unsur-unsurnya oleh para ahli kesenian dan ahli Bahasa. ......Indonesian artists can express culture in various ways, one of which is through nudist paintings. However, elements of nudism in art can be considered immoral in Indonesia. Article 50 of the Copyright Law also prohibits creations that violate immorality. However, nudist paintings were created not to violate immorality, but there is a background that brings these elements to a painting. It becomes a question whether artists who own nudist paintings can obtain copyrights for their works if these elements are present. This research will discuss the concept of immorality according to the prevailing norms in Indonesia so that we can judge which nudist paintings violate decency and which are purely art. The research method used in this study was a juridical-normative method with a descriptive method approach. The results of this study concluded that nudist paintings can be protected by the Copyright Act if they do not lead to erotic and pornographic paintings. To be able to distinguish between nudist paintings, erotic paintings, and pornography, art experts and linguists must conduct research on their elements.