Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dewasa ini pertumbuhan kredit konsumsi khususnya kredit kendaraan bermotor (KKB) meningkat pesat setiap tahunnya. Pertumbuhan KKB ini sangat rentan terhadap risiko kredit. Oleh karena itu, Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan KKB pada bank umum terkait diberlakukannya Surat Edaran tersebut, dan bagaimana dampak dari pemberlakuan Surat Edaran tersebut ditinjau dari jumlah pemberian kredit pada bank umum dan Bank X khususnya, dan pengelolaan risiko kredit di bidang KKB pada Bank X. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah pemberlakuan Surat Edaran tersebut dapat melindungi perbankan dari risiko kredit di sektor KKB. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif (normative legal research) dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyarankan agar Surat Edaran tersebut tetap diberlakukan pada masa yang akan datang karena Surat Edaran tersebut telah berhasil mencapai tujuannya yaitu menekan jumlah pemberian KKB dan menekan jumlah Non Performing Loan KKB pada bank umum. ......Nowadays the growth of consumer credit particularly in vehicle ownership loans ('KKB') increased rapidly every year. The 'KKB' growth is very susceptible to credit risk. Therefore, Bank Indonesia issued Circular Letter No. 14/10/DPNP dated March 15, 2012 on the Application of Risk Management in Commercial Banks that Giving House Ownership Loans and Vehicle Ownership Loans. This thesis discusses the 'KKB' arrangements with commercial banks linked the Circular Letter, and how the impact of the implementation of the Circular in terms of total loans at commercial banks and Bank X in particular, and the credit risk management in the field of 'KKB' in Bank X. The purpose of this study was to analyze whether the application of the Circular to protect the banking sector from the credit risk in 'KKB'. This research is a juridical-normative (legal normative research) with a literature study. The results in this paper suggest that the Circular be honored in the future because of the Circular has managed to achieve its goal of suppressing the number of 'KKB' administration and reduce the number of non-performing loans of 'KKB' in commercial banks.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan ini membahas proses audit biaya dibayar dimuka dan uang muka PT DHL yang merupakan perusahaan yang melakukan produksi minuman jeli dalam kemasan untuk periode 31 Desember 2015. Proses audit dilaksanakan berdasarkan Pedoman Audit XYZ yang telah sesuai dengan standar SPAP. Selama melakukan audit, auditor melihat kesesuaian kebijakan akuntansi biaya dibayar dimuka dan uang muka dengan PSAK 23 dan 16, sebagai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Hasil audit menunjukkan beberapa temuan terkait pengakuan biaya dibayar dimuka dan uang muka, sehingga memerlukan beberapa penyesuaian. Namun secara keseluruhan, setelah dilakukan beberapa penyesuaian, akun biaya dibayar dimuka dan uang muka dinyatakan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

---

ABSTRACT
This report explains about audit process prepaid expense and advance PT DHL, a Company that produce jelly in the cup for the period of 31 December 2015. Audit process are implemented based onXYZ Audit Guide which appropriate with SPAP standard. During perform the audit, auditor analyze accounting policy conformity with PSAK 23 and 16, as accounting standard that applied in Indonesia. The audit results show that there are some misstatement related recognition of prepaid expense and advance, therefore needs some adjustments. In general, after adjustments, prepaid expense and advance account present fairly in all material respects.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji perubahan perilaku pengembang dalam menyediakan produk perumahan sebelum dan sesudah kebijakan pelonggaran rasio loan to value (LTV). Perubahan kebijakan Bank Indonesia untuk membebaskan rasio kredit terhadap nilai (LTV) untuk pembelian rumah pertama dengan luasan lebih dari tujuh puluh meter persegi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan properti perumahan. Hal ini dikarenakan adanya kesulitan masyarakat khususnya pembeli rumah pertama dalam membayar uang muka. Desain penelitian ini menggunakan studi kasus multiple case holistic design dengan metode analisis kualitatif. Pengumpulan data kualitatif didapat dari wawancara mendalam kepada sembilan pengembang. Temuan dalam penelitian ini adalah sebagian pengembang akan mengubah segmentasi pasar ke segmen yang lebih rendah (hunian tipe 36 m2) dari yang sebelumnya sudah ditetapkan. Kesimpulan utama dalam penelitian ini adalah dengan adanya kebijakan pelonggaran rasio LTV ternyata tidak dapat banyak membantu pengembang jika kondisi ekonomi makro masih kurang baik.

---

This research examines changes in housing developer behavior in providing the housing products before and after the loan to value ratio (LTV) easing policy. The changes in Bank Indonesia policy to free the loan to value ratio for the purchase of first homes with an area of more than seventy square meters is one of the government's efforts to encourage the growth of residential property. This issue is due to the difficulty of the society, especially the first home buyer in paying the down payment. The design of this research uses a case study of multiple case holistic design with qualitative analysis methods. Qualitative data collection was obtained from in-depth interviews with nine developers. The findings in this research are that mostdevelopers will change their market segmentation to lower segments (housing type 36 m2) than previously set. The main conclusion in this researchis that with the LTV ratio easing policy turns out that it cannot help much developers if the macroeconomic conditions are still not good.

Abstrak :
Kebijakan makroprudensial semakin aktif digunakan di berbagai negara pasca krisis keuangan global tahun 2008. Salah satu kebijakan makroprudensial di Indonesia adalah kebijakan uang muka kredit kendaraan bermotor yang mengatur minimum persentase uang muka yang wajib dikenakan oleh bank kepada debitur atas fasilitas kredit yang diberikan untuk tujuan pembelian kendaraan bermotor. Kebijakan uang muka bersifat pengetatan ketika minimum persentase uang muka dinaikkan, dan bersifat pelonggaran ketika diturunkan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana dampak dari kebijakan uang muka terhadap pertumbuhan kredit kendaraan bermotor perbankan pada triwulan I/2011 s.d. triwulan IV/2019. Mengunakan metode fixed effect model, penelitian dilakukan terhadap seluruh bank yang menyalurkan kredit kendaraan bermotor pada periode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan uang muka mempengaruhi pertumbuhan kredit kendaraan bermotor. Pertumbuhan kredit kendaraan bermotor menurun pada saat diterapkan kebijakan pengetatan uang muka dan meningkat pada saat diterapkan pelonggaran kebijakan uang muka. ......Macroprudential policies are increasingly being used in various countries after the global financial crisis in 2008. One of the macroprudential policies in Indonesia is the down payment policy which stipulates the minimum percentage of down payments that must be imposed by banks on debtors for credit facilities granted for the purpose of purchasing motor vehicle. The down payment policy is tightening when the minimum down payment percentage is raised, and easing when it is lowered. This study aims to see how the impact of the down payment policy on the growth of banking motor vehicle loans in first quarter of 2011 to fourth quarter of 2019. Using the fixed effect model method, the study was conducted on all banks that has motor vehicle loans portfolio during the study period. The results show that down payment policies affect the growth of motor vehicle loans. Growth of motor vehicle loans decrease when the tightening policy was implemented and growth of motor vehicle loans increase when the down payment policy was eased.

Abstrak :
Laporan magang ini membahas mengenai proses audit atas kas dan muka pada laporan keuangan program hibah Organisasi PREMI yang dilakukan oleh KAP PAI untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 Secara lebih rinci laporan magang ini membahas mengenai prosedur audit atas kas dan uang muka kebijakan akuntansi pada laporan keuangan program hibah analisis prosedur audit dan analisis kebijakan akuntansi. Berdasarkan proses audit meskipun ditemukan beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur audit yang dilakukan KAP PAI atas kas dan uang muka telah sesuai dengan teori dan standar audit yang berlaku serta kebijakan akuntansi atas kas dan uang muka pada laporan keuangan program hibah telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan Prinsip prinsip yang berlaku umum di Indonesia.

---

The report is aimed to explain the audit process of cash and advance of grant program financial statements of PREMI Organization done by KAP PAI for the priod anded December 31 2014 Furthermore the report discuss the audit procedures of cash and advance the accounting policies of grant program financial statements analysis of audit procedures and analysis of accounting policies. Based on the result despitethe finding of some weakness in its practice the result suggested that audit procedures which are applied by the KAP PAI have complied with the theory and audit standards which prevail. In addition the accounting policies of cash and advance of policies of grant program financial statements have complied with the regulation and Generally Accepted Accounting Principles GAAP in Indonesia.

Abstrak :
Laporan magang ini membahas tentang prosedur audit yang dilakukan oleh KAP ABC atas akun uang muka PT DRS untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017. PT DRS merupakan sebuah perusahaan terbuka yang menyediakan jasa pendukung di industri minyak dan gas. Laporan magang ini mencakup pembahasan tentang prosedur audit yang dilakukan oleh KAP ABC atas akun uang muka PT DRS beserta analisis kesesuaian prosedur audit dengan standar audit yang berlaku. Berdasarkan hasil analisis, prosedur audit yang dilakukan oleh KAP ABC atas akun uang muka PT DRS telah sesuai dengan standar audit yang berlaku. Hasil audit atas uang muka menunjukkan bahwa tidak terdapat salah saji material pada akun uang muka PT DRS.

---

This internship report discusses about audit procedures for advance undertaken by KAP ABC for the year ended December 31, 2017. PT DRS is a public company that provides services for those companies in oil and gas industry. The discussion covers audit procedure conducted by KAP ABC for advance in PT DRS and analysis whether the audit procedures comply with the auditing standards. The discussion result concludes that audit procedures conducted by KAP ABC for advance in PT DRS have complied with International Standards on Auditing. The audit result concludes that advance in PT DRS is fairly stated.

Abstrak :
Pertumbuhan kredit konsumsi di Indonesia sangat besar dimana pertumbuhan ini didominasi oleh kredit kepemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB). Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi regulator karena ditakutkan terjadi bubble yang berdampak keterpurukan ekonomi seperti yang terjadi pada negara-negara Eropa. Dengan kekhawatiran ini maka pemerintah menerapkan loan to value (LTV) pada kredit perumahan dan uang muka minimum untuk kredit/ pembiayaan kepemilikan kendaraan. Tentunya hal ini berdampak langsung pada penjualan perusahaan pembiayaan konsumen khususnya pembiayaan kendaraan bermotor. Berdasarkan penelitian dengan menggunakan uji t test ternyata diketahui bahwa penjualan perusahaan pembiayaan sebelum dan setelah adanya peraturan uang muka tidak berbeda signifikan. Karena adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi penjualan perusahaan pembiayaan konsumen. ......Consumer credit growth in Indonesia is very large which is dominated by the growth of housing loans (mortgages) and vehicle loans (KKB). This raises concern for regulators because it feared the impact occurred bubble economic slump as happened in European countries. With this concern, the government apply loan to value (LTV) on housing loans and the minimum down payment for credit / financing vehicle ownership. Obviously this has a direct impact on sales of consumer finance companies in particular financing vehicle. Based on research using the t test was known that the sales finance company before and after the regulations do not differ significantly advances. Due to other factors that affect the sale of consumer finance companies.

Abstrak :
Laporan magang ini membahas kesesuaian proses audit uang muka PT ABC dengan teori dan konsep, ketepatan pengakuan uang muka dengan mempertimbangkan future economic benefit serta ketepatan klasifikasi uang muka pada pos aset tidak lancar sesuai dengan PSAK 1. Hasil dari laporan magang ini menemukan bahwa proses audit KAP JKL telah sesuai dengan teori dan konsep. Sedangkan dalam hal pengakuan uang muka, ditemukan ketidaktepatan sebesar 23 dari total uang muka dan 4 uang muka yang tidak direklasifikasi setelah terealisasi. Sedangkan dalam hal klasifikasi, penyajian uang muka pada pos aset tidak lancar dinilai tidak tepat karena tidak sesuai dengan PSAK 1.

---

The focus of this internship report is to discuss the audit procedure of advance payment of PT ABC whether it complies to theory and concept, the compliance of advance payment recognition considering future economic benefit, and the accuracy of advance payment classification in non current asset post compared with PSAK 1. This internship report finds that audit process done by JKL accounting firm has complied to theory and concept of audit. Meanwhile in matter of recognition, this internship report finds inaccuracy of recognition as much as 23 from total advance payment and also 4 of advance payment which is not reclassified after realization. In matter of classification, presentation of advance payment in non current asset post is assumed to be inaccurate because it does not comply with PSAK 1.

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini membahas implementasi PSAK Nomor 44 (1997) pada Perum Perumnas berkaitan dengan pengakuan pendapatan atas penjualan produk real estatenya yaitu rumah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami implementasi PSAK Nomor 44 (1997) dalam pengakuan pendapatan di Regional-Regional Perusahaan. Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kuantitatif secara deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih terdapat kriteria pengakuan pendapatan yang belum terpenuhi dalam pengakuan pendapatan terkait pembayaran uang muka dan perjanjian perikatan jual beli (PPJB). Sesuai hasil penelitian, dampak atas pengakuan pendapatan dengan mekanisme PPJB adalah menurunnya kolektibilitas piutang, arus kas operasi yang terus defisit, rendahnya tingkat likuiditas perusahaan, serta menurunya tingkat kesehatan perusahaan sebagai BUMN.

---

ABSTRACT
The objective of this study is implementation Statement Financial Accounting Standards 44 (1997) at revenue recognition from real estate product sales, there are which is home. The purpose of this study is to understand implementation Statement Financial Accounting Standards 44 (1997) at company’s branches. The method in this study is qualitative descriptive interpretive. The results of this study are not all revenue recognition criterias have been met, especially revenue recognition criteria related with criteria about advances payment and engagement purchase agreement. The impact revenue recognition with engagement purchase agreement mechanism are decrease collectability of account receivable, deficit operating cash flow, reduce corporate liquidity level, and decline corporate health level (Perum Perumnas as state-owned enterprise), The objective of this study is implementation Statement Financial Accounting Standards 44 (1997) at revenue recognition from real estate product sales, there are which is home. The purpose of this study is to understand implementation Statement Financial Accounting Standards 44 (1997) at company’s branches. The method in this study is qualitative descriptive interpretive. The results of this study are not all revenue recognition criterias have been met, especially revenue recognition criteria related with criteria about advances payment and engagement purchase agreement. The impact revenue recognition with engagement purchase agreement mechanism are decrease collectability of account receivable, deficit operating cash flow, reduce corporate liquidity level, and decline corporate health level (Perum Perumnas as state-owned enterprise)]

Abstrak :
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya sengketa koreksi positif atas pembayaran biaya bunga atas sales advance yang disebabkan adanya perbedaan perspektif atas pembebanan biaya bunga atas advance sales beserta harga wajarnya antara Wajib Pajak dan Fiskus (DJP). Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya koreksi fiscal positif pada biaya bunga yang selanjutnya menyebabkan sengketa perpajakan. Lebih lanjut, analisis ini juga bertujuan untuk membentuk opsi-opsi tax management yang optimal dalam mencegah terjadinya koreksi positif fiskal oleh pihak pemeriksa. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya koreksi fiskal positif atas transaksi biaya bunga atas suatu sales advance antara lain 1) perbedaan perspektif antara PT. XXX dan DJP mengenai kelaziman pengenaan biaya bunga atas transaksi sales advance, 2) kelengkapan item-item pada kontrak sales advance, 3) Penentuan tingkat risiko perusahaan, 4) perbedaan penggunaan pembanding atas kesebandingan transaksi biaya bunga, dan 5) perbedaan penentuan tingkat bunga wajar atas transaksi sales advance. ......The problem raised in this study is the existence of positive correction disputes over the payment of interest costs on advanced sales due to differences in perspective on charging interest costs on advance sales and their fair price between the Taxpayer and Tax Authorities (DJP). The purpose of this research is to identify and analyze the factors that influence the occurrence of positive fiscal corrections in interest costs which in turn cause tax disputes. Furthermore, this analysis also aims to establish optimal tax management options in preventing positive fiscal corrections by the auditors. The results of this study reveal that several factors are the cause of a positive fiscal correction on interest cost transactions on a sales advance, including 1) differences in perspective between PT. XXX and DJP regarding the prevalence of interest charges on sales advance transactions, 2) completeness of items in sales advance contracts, 3) Determination of corporate risk levels, 4) differences in the use of comparators for comparability of interest cost transactions, and 5) differences in determination of fair interest rates for sales advance transactions.