Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Giovanni Leonardo
Pembatalan akta notaris karena adanya unsur perbuatan melawan hukum studi kasus putusan Mahkamah Agung tanggal 25 april 2017 nomor 598 K/PDT/2017 = The cancellation of notarial deed due to unlawful acts element case study the verdict of supreme court dated 25 april 2017 number 598/K/PDT/2017
" Tesis ini membahas mengenai akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris UUJN . Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus penuh dengan kehati-hatian dan kecermatan agar dapat membuat akta otentik yang tidak bertentangan dengan Undang-undang sehingga tidak mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Dalam penelitian ini, Penulis mengangkat 3 ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T49316
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cindy Cynthia
Perlindungan notaris sebagai pemegang protokol notaris terhadap kerahasiaan akta (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 970/PDT.G/2019/Pn.Sby) = Protection Of notary as The Holder Of the notary protocol on The confidentiality Of deed (Study Of Surabaya District Court Number 970/Pdt.G/2019/Pn.Sby)
" Tesis ini meneliti mengenai perlindungan Notaris sebagai pemegang protokol terhadap kerahasiaan akta yang ada di dalam penyimpanannya serta kewenangan dan tanggung jawab terhadap pemberian salinan Akta. Dalam tesis ini, Pemegang Protokol Notaris digugat untuk memberikan salinan akta oleh bukan para pihak yang ada di dalam Akta. Sehingga Notaris Pemegang Protokol dalam menjalankan jabatannya diperlukan Perlindungan hukum untuk memenuhi pemanggilan dan pemeriksaan jika terjadi sengketa-sengketa hukum karena penerima protokol hanya menerima peralihan protokol guna menjaga minuta/surat-surat yang dilekatkan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yullya Andina
Peran Penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana oleh notaris sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PU-X/2012: studi kasus di Polda Metro Jaya = Role of the Polri Investigator in handling criminal acts by notaries before and after the Constitutional Court Decision No. 49/PU-X/2012: case study at Polda Metro Jaya
" Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan peran penyidik polisi yang ditinjau sebelum dan sesudah Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2013, sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan (1) Bagaimana perbedaan peran penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana oleh Notaris pasca Putusan MK No. 49/PUU-X/2012?; (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris sesudah Putusan MK No. 49/PUU-X/2012? (3) Bagaimana konsep tentang peran penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana oleh notaris yang dapat memberikan perlindungan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45004
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annisaa
Tinjauan yuridis terhadap kewenangan notaris terkait pembuatan akta pertanahan (pasal 15 ayat 2 huruf f undang-undang tentang jabatan notaris nomor 30 tahun 2004 dengan perubahannya undang-undang nomor 2 tahun 2014) = Overview judicial review making authority notary related deed land article 15 paragraph 2 letter f law on notary number 30 year 2004 with the revision of law number 2 year 2014 / Annisaa
" Metode penelitan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Dalam hal notaris berwenang dalam membuat akta pertanahan sebagaimana pasal 15 ayat 2 huruf F Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, yaitu akta pertanahan juga merupakan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah seharusnya tidaklah menjadi masalah, karena selain yang disebutkan dalam pasal 15 ayat 2 huruf F tersebut bahwa notaris berwenang membuat akta pertanahan, dalam prakteknya sekarang ini, Jabatan notaris sekarang ini merangkap jabatan Pejabat Pembuat Akta ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T46592
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sihombing, Mangaratua
Perbandingan antara undang-undang jabatan notaris dan perubahannya dengan statut du notariat de la france = The comparison of undang undang jabatan notaris and the amendment with statut du notariat de la france
" Tesis ini adalah sebuah studi perbandingan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan perubahannya dengan Statut du Notariat de la France yang masing-masing merupakan peraturan mengenai jabatan notaris di Indonesia dan di Perancis. Lembaga notariat baik di Indonesia maupun Perancis merupakan Latijnse Notariat, yang juga banyak dianut oleh negara-negara common law. Selain itu, lembaga notariat Indonesia tidak dapat terlepas dari sejarah lembaga notariat Belanda, dimana lembaga notariat Belanda mengakar pada lembaga notariat Perancis berdasarkan asas konkordansi, sehingga ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2017
T47021
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ratyan Noer Hartiko
Kewenangan notaris menolak memberikan salinan akta sesuai undang-undang jabatan notaris dan etika profesi notaris: analisa putusan majelis pengawas pusat No. 01/B/MJ.PPN/2006 = Notary authority to refuse to provide a copy of the deed according to the notary profession law and notary professional ethics analysis of the central supervisory council decision No. 01/B/MJ/PPN/2006 / Ratyan Noer Hartiko
" Notaris memiliki kewajiban yang tercantum dalam UUJN yaitu mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan isi akta. Hal tersebut juga tercantum dalam sumpah jabatan Notaris. Oleh karenanya undang-undang memberikan kewajiban Notaris untuk menolak memperlihatkan isi akta, termasuk memberikan salinan akta kepada pihak yang tidak berkepentingan. Namun ketidakjelasan mengenai konsep pihak yang berkepentingan dengan akta, membuat Notaris dapat mengalami gugatan pelanggaran kode etik, karena dianggap tidak memberikan salinan akta. Padahal pihak yang meminta bukanlah pihak yang di dalam akta, ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T46220
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library