Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kontrak Konstruksi adalah suatu perjanjian dalam bentuk tertulis antara pemilik dan pemborong, merupakan suatu alat kontrol yang dapat melindungi kedua belah pihak dalam berbagai hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari kepentingan dari kedua belah pihak. Timbulnya aspek hukum adalah konsekwensi yang logis dari kontrak konstruksi, akan tetapi hal ini lebih sering diabaikan karena banyaknya kontrak konstruksi yang lebih mengakomodasi kepentingan pihak pertama sebagai 'Pengguna Jasa', dibandingkan dengan pihak kedua sebagai 'Penyedia Jasa'. Hal ini sangat bertolak belakang dengan asas dalam kontrak bisnis atau konstruksi menurut UUJK pasal 2, yang sangat mengedepankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam kontrak konstruksi. Bentuk kontrak berbasis FIDIC yang sangat mengedepankan asas keseteraan dan keadilan terkenal dengan slogan Balanced Risk Sharing dipergunakan dalam Kontrak Konstruksi antara 'Pengguna Jasa' dan 'Penyedia Jasa'. Dengan kemajuan ilmu Manajemen saat ini dimana Manajemen Kontrak dan Manajemen Risiko sudah menjadi perangkat utama sebagai bagian dari keberhasilan suatu proyek dalam pelaksanaannya. Untuk kajian lebih lanjut dalam studi permasalahan dengan adanya perubahan mendasar pada klausul kontrak antara Pemilik dan Kontraktor Utama pada proyek The Capital Residence, dicoba untuk menganalisa klausul kontrak yang paling berdampak signifikan pada kinerja sasaran biaya proyek dan mencari rekomendasi penanganannya guna memberikan perbaikan bagi 'Penyedia Jasa' atau Kontraktor. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa ada 5 klausul-klausul kontrak yang paling berisiko terbesar pada sasaran biaya proyek yaitu, klausul 13.8 tentang 'Adjustment for Change in Cost' dimana hak klaim eskalasi dihaspus, klausul 1.5 tentang 'Priority of Document' hirarki dokumen teknis tidak jelas urutannya,klausul 8.4 tentang 'Extension of Time for Completion' hak EoT untuk 2 alasan penting dihapus, klausul 1.2 tentang 'Interpretation' definisi baru ditambahkan bahwa klaim biaya plus keuntungan wajar dihapus, klausul 5 'Nominated Subcontractor' keterlambatan akibat perform jelek Direct Contractor akan menjadi tanggung jawab Kontraktor. ......Contract construction is an agreement in the form of written between the Owner and the Contractor, representing a control appliance who able to protect both parties in various matters which possible arise as consequence of importance of them. Incidence of law aspects is a logical consequence of contract construction, however this matter more often disregarded because to the number of contract construction more accommodating to importance of first party as 'Service User (Employer), compared to second party as 'Service Provider (Contractor)'. This matter is very leaving for behind with principle in business contract or construction according to UUJK clause 2, that is very important to placing forward of equality and justice in contract construction. Contract form base on FIDIC which is very placing forward with principle of equality and justice and famous with slogan of Balanced Risk Sharing utilized in contract construction between 'Service User (Employer)' and 'Service Provider (Contractor)'. With progress of management science in this time where management of contract and management of risk have become primary forces as part of success a project of in its execution. For furthermore research in problems study with existence of elementary change at clause of contract among The Owner and Main Contractor at The Capital Residence project, tried to analyses the contract clause that is most affecting extreme of the performance target of the project to its expense and searching for its handling recommendation utilize to give repair to "Service Provider" or Contractor. From result of this research found that there are five clauses of contract which is most risk to target of the project cost that are, clause 13.8 about " Adjustment For Change in Cost" where the rights claim of price adjustment was deleted, clause 1.5 about "Priority of Document" Technical document hierarchy not defined its sequence, clause 8.4 about "Extension Of Time for Completion" the rights of Extension of Time for two important reason was deleted, clause 1.2 about "Interpretation" new definition added that claims of cost plus reasonable profit was deleted, clause 5 "Nominated Subcontractor" delay caused by bad performance of Direct Contractor will be responsible by Contractor.

Abstrak :
Kondisi pelaksanaan konstruksi di Indonesia yang terdampak akibat pandemi COVID-19 mulai diakselerasi kembali akhir tahun 2021 dan masih harus menghadapi serangkaian pandemi covid varian delta maupun omicron. Kondisi percepatan kegiatan konstruksi di Indonesia dengan masih harus bergelut dengan penanganan pandemi menjadi endemi mengingatkan kita pada besarnya risiko kegiatan konstruksi ini dengan keselamatan konstruksi yang mencakup Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Keberlanjutan (K4). Pemerintah Indonesia telah membuat berbagai regulasi, standar, sistem maupun protokol keselamatan kerja konstruksi di Indonesia. Khususnya sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 sedikitnya terdapat 1 Undang Undang dan dua sistem manajemen keselamatan yang wajib dilaksanakan pada lingkungan kerja sektor kontruksi yaitu UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) serta SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi). Undang-Undang dan Kedua sistem manajemen penjamin keselamatan tersebut wajib dilaksanakan secara integrasi di lingkungan kerja konstruksi. Pelaksanaan UU 2/2017 dan petunjuk pelaksanaan yang tercantum pada SMK3 dan SMKK secara bersama-sama tersebut menimbulkan beberapa pemikiran terkait efektifitas dan efisiensi yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan pelaksanaan kedua sistem tersebut di lingkungan kerja konstruksi khususnya dalam rangka menciptakan optimalisasi kegiatan proyek ditengah kondisi pandemi COVID-19. Pada studi kali ini akan disampaikan bagaimana upaya- upaya yang seharusnya dilaksanakan oleh penanggung jawab keselamatan konstruksi di proyek pembangunan On Off Ramp Jatiwaringin Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu (Becakayu) di Jakarta dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang Selamat, Aman, Sehat dan Berkelanjutan melalui penerapan integrasi SMK3 dan SMKK. Hasil yang didapat dari proses implementasi secara terintegrasi peraturan SMK3 dan SMKK adalah dapat melakukan efisiensi biaya dan mampu mengurangi aktifitas serta duplikasi kegiatan evaluasi dan kegiatan mitigasi kecelakaan kontruksi di proyek. ......The condition of construction implementation in Indonesia which was affected by the COVID-19 pandemic has begun to accelerate again in end of 2021. The conditions for the recovery of construction activities in Indonesia remind us of the very cathastropic risk of construction activities related to the safety of construction work. The Indonesian government has made various regulations, standards, systems and protocols for construction work safety in Indonesia. Especially from 2017 to 2021 there are at least one of UU No.2 / 2017 About Construction Services and also two safety management systems that must be implemented in the construction sector work environment, namely OHSMS (Occupational Safety and Health Management System) and CSMS (Construction Safety Management System). The integrated of UUJK 2/2017  implemnetation both two safety assurance management systems must be implemented jointly in the construction work environment. The implementation of OHSMS and CSMS together raises several thoughts regarding the effectiveness and efficiency that can be done to integrate the implementation of the two systems in the construction work environment, especially in order to optimize project activities amid the conditions of the COVID-19 pandemic. In this study, it will be conveyed how the efforts that should be carried out by the person in charge of construction safety in the Jati Bening On Off Ramp of Bekasi Cawang Kampung Melayu (Becakayu) Toll Development Project in Jakarta, in the context of the effectiveness and efficiency of the implementation of OHSMS and CSMS. The results obtained from the integrated implementation process of OHSMS and CSMS are being able to carry out cost efficiency and being able to reduce activities as well as duplication of evaluation activities and construction accident mitigation activities in the project.