Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Both act no 13 on the year of 2003 and the ministry degree no 244 on the year of 2003 have already regulated the protection of female workers in the night. Act no 13 on the year 2003 emphasizes sanction if there is infrigements.

Abstrak :
Didalam sebuah negara yang sedang memasuki tahap pembangunan dibutuhkan investor asing guna menanamkan modal dan mengerakan semangat pengusaha dalam negeri untuk bersaing dengan baik, tetapi dampak dari terbukanya pasar tersebut menimbulkan problematika yang baru, hal ini dapat kita lihat bahwa pekerja/buruh kerapkali menjadi tumbal atas hal tersebut. Hubungan antara pengusaha dengan buruh kerap kali mengalami suatu permasalahaan. Seringkali terjadi perselisihan diantara keduanya sebagai akibat dari berbagi macam sebab. Didalam permasalahaan tersebut buruh selalu didalam posisi yang lemah, dan mogok merupakan senjata bagi buruh untuk melakukan perlawanan terhadap penindasan yang dilakukan oleh pengusaha kepada mereka. Pemogokanpemogokan yang terjadi di Indoneisa disebabkan berbagi macam faktor antara lain berkaitan dengan tuntutan kebebasan berserikat, tuntutan kenaikan upah, tuntutan agar diberikan tunjangan hari raya. Hal tersebut dapat terlihat dari tingkat upah buruh yang rata-rata masih rendah serta syarat-syarat kerja yang dirasakan oleh buruh kurang memadai sehingga menyebabkan pemogokan-pemogokan. Buruh juga menuntut kepada pengusaha untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum ketenagakerjaan yang memang banyak pengusaha yang menghiraukan ketentuan-ketentuan tersebut, dengan di latar belakangi hal tersebut mogok merupakan jalan bagi buruh untuk menuntut hak-hak mereka. Tetapi mogok kerja yang dilakukan oleh buruh haruslah sesuai dengan koridor hukum yang tertuang didalam Undang-Undang. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaiaan Perselisihan Hubungan Industrial sehingga mogok kerja yang dilakukan oleh buruh dikatakan sah sesuai peraturan hukum yang berlaku.

---

Abstract
In a country that was entering a phase of development needed to infuse capital foreign investors and entrepreneurs in the country mengerakan the spirit to compete properly, but the impact of the opening of those markets pose new problem, this we can see that workers/labourers become sacrificial anodes are particularly over such matters.The relationship between owners and labor often experience a dispiutes. Often quarrels between them as a result of sharing a variety of causes. In the dispiutes always in the position of labor is weak, and the strike was a labor to do the weapons for the resistance against oppression by employers to them. Strike that occurred in the manner of sharing factor- Indonesians caused among other things related to the demands of freedom of Assembly, the demands for wage increases, demands to be given allowances feast. It can be seen from the level of labor wages that average is still low as well as the terms of the work perceived by inadequate labor causing the strike. Labors also demanded to owners to carry out the provisions of employment law which indeed many entrepreneurs who ignored these provisions, with the performance of this strike is a way for labors to demand their rights. But break down the work done by laborers shall be in accordance with the law contained in the corridors of the Act. No. 13 of 2003 on Labor and law No. 2 of 2004 concerning Industrial Relations Disputes so that settlement of strike work done by laborers is said to be valid according to legislation in force.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perjanjian kerja wajtu tertentu, Pemerintah telah membentuk Undang ndash; undang dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepmenakertrans yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PKWT akan tetapi dalam pelaksanaannya dilapangan masih banyak ketentuan dari peraturan tersebut yang dilanggar serta pihak ndash; pihak yang berkepentingan seperti pengusaha, buruh dan pemerintah, mereka merasa nyaman dengan kondisi yang ada dilapangan yaitu dilanggarnya ketentuan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

---

ABSTRACT
Laws and Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration Permenakertrans has set firmly and clearly about the terms and conditions of the work agreement in Specific Time PKWT but in its implementation in the field are still many provisions of these regulations are violated and parties stakeholders such as employers, workers and governments, they feel comfortable with the real condition of the violation of the provisions on the implementation of the work agreement in Specific time.