Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa female peacekeepers dan keterlibatan negara-negara Uni Eropa dan agenda misi perdamaian dunia dalam prespektif kemanan dan politik. Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR) 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (WPS) yang minim kontribusi. Tujuan dari agenda WPS salah satunya adalah memperhatikan keterwakilan female peacekeepers dalam perdamaian dan keamanan, termasuk dalam operasi perdamaian multilateral Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan sumber data skunder yang diambil dari referensi dan literatur yang berhubungan dengan konsep peacekeeping force dengan Teori collective security. Berdasarkan data yang didapat melihat lima negara zero contribution pada female peacekeepers menandakan bahwa apa yang dimandatkan belum dapat terlaksana, dengan melihat faktor-faktor yang salah satunya kontribusi peacekeeping force 5 negara terendah tersebut juga minim dalam kontribusi pengiriman peacekeeping force hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa negara-negara anggota Uni Eropa di dalam negerinya masih memerlukan pembentukan dan juga belum tercapainya pemenuhan pasukan dalam negeri, sehingga baik Polisi, Militer maupun Sipil tidak dapat sepenuhnya ikut dikirimkan dalam misi PBB sendiri. ......The purpose of this study is to analyze the female peacekeepers and the involvement of EU countries and the agenda of world peace missions in a security and political perspective. UN Security Council Resolution (UNSCR) 1325 on Women, Peace and Security (WPS) is of little contribution. One of the objectives of the WPS agenda is to pay attention to the representation of female peacekeepers in peace and security, including in multilateral peace operations This research uses a qualitative approach method with skunder data sources taken from references and literature related to the concept of peacekeeping force with the theory of collective security . Based on the data obtained, looking at the five zero contribution countries in female peacekeepers indicates that what is mandated has not been able to be carried out, by looking at factors, one of which is the contribution of the peacekeeping force of the 5 lowest countries is also minimal in the contribution of peacekeeping force delivery The results of this study found that the european union member states in their country still need the formation and also have not achieved the fulfillment of domestic forces, so that neither the Police, Military nor Civilian can fully participate in the UN mission itself.

Abstrak :
Saat pertama kali disahkan sebagai sebuah Resolusi Dewan Keamanan PBB pada tahun 2000, Agenda Perempuan dalam Perdamaian dan Keamanan merupakan sebuah terobosan yang diharapkan mampu mengubah pemahaman mengenai keamanan internasional secara masif sehingga mampu memperbaiki taraf hidup perempuan dalam konflik dan perang. Meskipun begitu, setelah 22 tahun berlalu, terlihat bahwa pada nyatanya agenda ini masih belum bisa membawa perubahan yang signifikan. Berangkat dari premis tersebut, maka tulisan ini berkomitmen untuk meninjau bagaimana Agenda Perempuan dalam Perdamaian dan Keamanan ini sebenarnya dimaknai dan diimplementasikan semenjak dua dekade terakhir. Menggunakan 121 literatur serta metode taksonomi, tinjauan ini mengidentifikasi tiga kategori bahasan utama dalam kajian mengenai Agenda Perempuan dalam Perdamaian dan Keamanan, yaitu: 1) konseptualisasi agenda; 2) implementasi agenda; serta 3) evaluasi agenda. Ditemukan bahwa terlepas dari kandungan serta visi yang dianggap revolusioner, masih banyak permasalahan yang belum dibahas dengan baik oleh agenda ini. Selain itu, pemaknaan sekaligus pengimplementasian dari agenda ini juga dapat dikatakan eksklusif, terbatas pada kelompok-kelompok atau entitas-entitas tertentu saja. Dengan begitu, masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan terhadap pemaknaan sekaligus pengimplementasian agenda tersebut, baik secara normatif maupun pragmatis. ......When first adopted as a UN Security Council Resolution in 2000, the Women in Peace and Security (WPS) Agenda was a breakthrough that was expected to massively change the understanding of international security as well as to improve the standard of living of women in conflict and war. Even so, after 22 years, it appears that in fact this agenda has not been able to bring about significant changes. Departing from this premise, this paper is committed to reviewing how the WPS Agenda has been interpreted and implemented since the last two decades. Using 121 literature and taxonomic methods, this review identifies three main discussion categories in the study of the WPS Agenda, namely: 1) conceptualization of the agenda; 2) agenda implementation; and 3) agenda evaluation. It was found that apart from the revolutionary content and vision, there are still many issues that have not been properly addressed by this agenda. In addition, the interpretation and implementation of this agenda can also be said to be exclusive, limited to certain groups or entities. In this way, there are still many evaluations that need to be carried out regarding the interpretation as well as the implementation of this agenda, both normatively and pragmatically.