Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fergany, Nader
Abstrak :
" In Arab Revolution in the 21st Century?, Nader Fergany presents a compassionate analysis of the Arab popular uprisings in the 21st century, with particular reference to the cases of Egypt and Tunisia. Under authoritarian rule, relentless injustice creates the objective conditions for expressions of popular protest which may culminate in popular uprisings, as witnessed in many Arab countries at the end of the first decade of the 21st century. Unsurprisingly, the slogans of the Arab Liberation Tide (ALT) popular revolts centered around freedom, implying sound democratic governance, social justice, and human dignity for all. In reality, the short-lived governance arrangements which followed the January 2011 popular revolt in Egypt, for example, were little more than extensions of the authoritarian governance system the revolt set out to overthrow. There were differences, of course, between the three short-lived regimes that took power since then, but in form, rather than substance. This book uses a structuralist political economy framework rather than a detailed historical account as it considers how the ALT may prove to be an historic opportunity for human renaissance in the Arab World - or alternatively a disaster of epic proportions. "-- "The monograph aims to present a compassionate analysis of the Arab popular uprisings in the 21st century, with particular reference to two important cases, Egypt and Tunisia, in an analytic framework anchored in a structuralist political economy framework rather than a detailed historical account of the popular uprisings"--
New York: Palgrave Macmillan, 2016
909.927 FER a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Deni Indracahya
Abstrak :
Artikel ini menjelaskan tentang pakaian tradisional di Tunisia. Pakaian tradisional di Tunisia ternyata mengalami asimilasi dengan budaya luar yang pernah datang sebelum mereka berdaulat. Dalam sejarahnya, Tunisia pernah dikuasai oleh kekaisaran Romawi Byzantium, Dinasti Umayyah dan Abbasiyyah, bangsa Turki melalui Dinasi Utsmani, hingga Perancis yang memiliki budaya yang berbeda-beda. Artikel ini menggunakan metode kajian pustaka dan analisis data untuk mengungkap asimilasi budaya dalam pakaian tradisional Tunisia, serta kerangka teori yang digunakan pada penulisan ini adalah teori kebudayaan oleh Koentjaraningrat. Proses asimilasi budaya yang terjadi, dapat dilihat dari keberagaman pakaian adat yang biasa digunakan masyarakat modern Tunisia sekarang ini. ......This article explains the traditional clothes from Tunisia. These traditional clothes are the results from assimilation processes with other cultures which had ever come into Tunisia before it was independent. Looking from its history, Tunisia had been ruled by various conquerors, such as Byzantine Empire, Umayyah and Abasiyyah empire, Utsmani Empire which, and finally French colonialism. This article uses literature review and data analysis to discover cultural assimilation in Tunisian traditional clothes. This article also uses Koentjaraningrat’s theory of culture. The process of cultural assimilation can be revealed through the variety of Tunisian traditional clothed which are usually worn by modern Tunisian societies.
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2017
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Wiwit Alifah
Abstrak :
ABSTRAK
Pada jurnal yang berjudul kota tua medina di Tunis ini, dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan kota tua di wilayah Tunis, yaitu profil medina, pusat pendidikan di kota tua medina, tempat tinggal penduduk kota, pekerjaan penduduk kota, dan medina saat ini. Penulisan jurnal ini menggunakan metode sejarah dengan menggunakan tinjauan studi pustaka dari beberapa buku teks dan e-book. Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah tata kota Islam. Medina merupakan sebutan untuk kota tua di negara-negara Timur Tengah. Di ibukota Tunisia, yaitu kota Tunis terdapat sebuah kota tua yang merupakan sejarah peradaban Islam di wilayah Afrika. Medina saat ini menjadi bagian dari Cagar Budaya Dunia UNESCO. Tata kota medina memberikan gambaran dari ciri kehidupan masyarakat dari suatu kota besar Islam. Kota Tua ini pernah menjadi pusat pendidikan ilmu pengetahuan Islam yang telah mencetak cendekiawan dan ulama terkemuka. Tempat tinggal penduduk kota tua medina memiliki dua unsur yang berpadu dengan harmonis, yaitu unsur Romawi dan Arab. Saat ini medina menjadi pusat perbelanjaan tradisional yang paling bersih serta aman di wilayah Timur Tengah.
ABSTRACT
In a journal entitled Old town Medina in Tunis, discussed some matters relating to the old town in the Tunis region, the medina rsquo s profile, the educational center of the old town medina, the urban dwelling, the occupation of the city, and the medina today. The writing of this journal uses historical method by using literature review from several textbooks and e books. The theory used in this writing is the Islamic city layout. Medina is a term for old towns in Middle Eastern countries. In the Tunisian capital, the city of Tunis there is an old city which is the history of Islamic civilization in the African region. Medina is now part of UNESCO World Cultural Heritage. The Medina rsquo s city layout provides an overview of the characteristics of people 39 s lives from a major Islamic city. The Old town was once the center of Islamic science education that has scored leading scholars and scholars. The residence of the inhabitants of the old town medina has two elements that combine harmoniously, namely the elements of Roman and Arabic. Medina is now the most clean and safe traditional shopping center in the Middle East.
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2018
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Libasut Taqwa
Abstrak :
Penelitian ini membahas Peran Partai Al-Nahdhah dalam Rekonsiliasi Politik di Tunisia Tahun 2011-2015. Partai Al-Nahdhah merupakan partai Islam pemenang Pemilu pertama di Tunisia pasca revolusi 2011 dan berhasil memainkan peran penting dalam proses transisi politik Tunisia dengan merangkul semua golongan yang berbeda metode perjuangan dengan mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan secara kualitatif fenomena yang diamati. Analisis Deskriptif digunakan untuk menginterpretasi data empiris menjadi kata-kata sebagai gambaran laporan penelitian. Untuk mendapatkan data yang akan dianalisis, penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, dokumen, dan informasi audio visual. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana peran dan capaian yang berhasil diraih partai Al-Nahdhah dalam rekonsiliasi politik di Tunisia tahun 2011-2015 dengan menerapkan pembuktian teori dan kerangka konsep yang menjelaskan tentang rekonsiliasi politik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi baru mengenai peran partai politik Islam Al-Nahdhah dalam kontestasi politik Tunisia pasca Rezim Ben Ali dan upayanya dalam rekonsiliasi politik. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Al-Nahdhah berhasil memainkan peran penting dalam upaya rekonsiliasi politik di Tunisia pasca revolusi 2011. ...... This research aims to examine the role of Al Nahdhah Party rsquo in Tunisia rsquo s Political Reconciliation in 2011 2015 period. Al Nahdhah is an Islamic party that has won the first election in post revolutionary Tunisia in 2011 and managed to play an important role in the political transition process to embrace all different classes to have a common goal to struggle with them. In addition, there is no studies yet that have specifically discussed the political reconciliation efforts by a political party as a method to improve relations between the divided political factions in Tunisia rsquo s political context. The analysis of this research uses qualitative methods to explain the observed phenomena qualitatively. Descriptive analysis is used to interpret the empirical data into words and as an overview of the research report. To get the data that will be analyze, the authors used data collection methods such as interviews, documents, and audio visual information. The purpose of this study explain how the role and achievements that were achieved by the Al Nahdhah party in Tunisia rsquo s political reconciliation in 2011 2015 periods by applying the theory and the conceptual framework that explains about political reconciliation. This research is expected to provide a new contribution on the role of Al Nahdhah Islamic political party in Tunisia rsquo s political contestation after Ben Ali regime and its efforts in political reconciliation. The result assumed that Al Nahdhah has an important role in Tunisia rsquo s political reconciliation after the revolution.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Faizul Ibad
Abstrak :
Revolusi Tunisia tahun 2011 tidak hanya berpengaruh pada perubahan sistem politik domestik maupun internasional. Tetapi juga telah mendorong munculnya identitas dalam wacana politik Tunisia yang menguat setelah terbentuknya pemerintahan demokratis. Tentu ini akan berdampak pada kebijakan luar negeri Tunisia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konstruksi identitas dalam kebijakan luar negeri Tunisia pasca revolusi, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi pustaka. Sedangkan dalam analisis, menggunakan konsep identitas dalam teori konstruktivis dan kepentingan nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan, di bawah pemerintahan Moncef Marzouki dan Caid Beji Essebsi, identitas berpengaruh penting dalam kebijakan luar negeri Tunisia. Hubungan Tunisia dengan Qatar dan Turki sangat dekat karena memiliki kesamaan identitas dan kepentingan nasional. Sebaliknya, hubungan Tunisia dengan Uni Emirat Arab bersifat konfliktual karena memiliki perbedaan identitas. Sementara hubungan Tunisia dengan Arab Saudi, meskipun awalnya konfliktual, tetapi setelah perubahan struktur domestik di Arab Saudi, hubungan kedua negara menjadi kooperatif (kerjasama). ......The Tunisian revolution in 2011 did not only effect changes in the domestic and international political system. But it has also encouraged the emergence of identity in Tunisian political discourse which strengthened after the formation of a democratic government. Of course, this will have an impact on Tunisian foreign policy. This study aims to explain the construction of identity in post-revolutionary Tunisian foreign policy, using qualitative research methods through literature study. While in the analysis, using the concept of identity in constructivist theory and national interests. The results of this study indicate, under the government of Moncef Marzouki and Caid Beji Essebsi, identity has an important influence on Tunisian foreign policy. Tunisia's relations with Qatar and Turkey are very close because they share a common identity and national interest. On the other hand, Tunisia's relationship with the United Arab Emirates is conflictual because it has different identities. While Tunisia's relations with Saudi Arabia, although initially conflicting, after changes in the domestic structure in Saudi Arabia, the relations between the two countries became cooperative (cooperation).
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adjeng Hidayah Tsabit
Jakarta: Rajawali, 2012
720 ADJ t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ratna Ningsih
Abstrak :
Skripsi ini membahas tentaang pemikiran reformasi Islam di Tunisia pada abad ke-19. Yang kemudian menjadi pertanyaan, apa yang melatarbelakangi terjadinya reformasi Islam di Tunisia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah, yakni peneliti mengkonstruksi masa lalu dari objek yang diteliti dengan studi kepustakaan. Tujuan penelitian ini, yaitu memberi gambaran mengenai biografi Khairuddin A-Tunisi mengenai masa muda, pendidikan, dan kariri politiknya. Selain itu, memberi gambaran bagaimana kondisi sosial politik di Tunisia pada tahun 1810-1889 dan pemikiran reformasi Khairuddin At-Tunisi.
The focus of this research is about thought of Islamic reform in Tunisia in 19th century. Then, the problem is about the background of Islamic reform in Tunisia. The method of this research is historical method that method aimed reconstruction the past suitable with the object that was researched by literature study. The purposes of this research are give description about biography of Khairuddin At-Tunisi such as his education, life when he was young, and political career. Besides that to give description how to condition of social politic in Tunisia in 1810-1889 and reform thought of Khairuddin At-Tunisi.
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S13346
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Fauzan Irvan
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis serangkaian upaya Tunisia dalam mengkonsolidasi Negara demokrasi pasca Arab Spring pada periode 2014 sampai 2020. Periode tahun 2014 sebagai titik awal langkah maju untuk membangun demokrasi di Tunisia yang membawa harapan bagi masyarakat Tunisia akan ketidakstabilan politik dan di tahun 2020 sebagaimana dalam Indeks Demokrasi Tunisia pada tahun 2019 mendapatkan skor 6.72 (dari 10,00). Ini menunjukan bahwa Tunisia telah melakukan lompatan besar dalam mengonsolidasikan demokrasinya setelah Arab Spring. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dan data dianalisis dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Analisis tahapan kondisi konsolidasi demokrasi di Tunisia dapat dilihat dalam perjalan sistem pemilihan Presiden dan Parlemen Tunisia pada periode 2014 dan 2019 yang bebas dan adil serta digunakannya Konstitusi baru 2014 menjadi tonggak utama demokratis yang menghormati kebebasan berorganisasi, kebebasan beragama, menjamin check and balance yang berkaitan dengan eksekutif dan mengakui kesetaraan gender. Faktor pendukung proses konsolidasi demokrasi di Tunisia diantaraya: 1) Kemauan tokoh-tokoh politiknya untuk berkompromi; 2) Sektor keamanan (militer) yang lemah dan 3) Kuatnya civil society mengawal proses demokrasi. Namun demikian, penerapan sistem demokrasi tersebut masih menjadi perdebatan dengan masalah tingkat ketidakpuasan yang signifikan tidak hanya dengan partai politik dan Parlemen, tetapi juga dengan institusi demokrasi itu sendiri. Pemerintahan masih belum mampu mengatasi tantangan mendesak, seperti pengangguran kaum muda, kesenjangan sosial ekonomi regional, marjinalisasi politik islam dan korupsi yang merajalela sehingga menjadi penghambat proses konsolidasi demokrasi. ......This study aims to analyze a series of Tunisian efforts in consolidating a post-Arab Spring democratic state in the period from 2014 to 2020. The 2014 period is the starting point for moving forward to build democracy in Tunisia which brings hope to the Tunisia society for the political instability in 2020 as shown in the Tunisia Democracy Index in 2019 got a score of 6.72 (out of 10,00). This shows that Tunisia has made a big leap in consolidating its democracy after the Arab Spring. This study uses a qualitative approach with a case study method, and the data is analyzed by using the interactive Miles and Huberman model. An analysis of the stages of the consolidation of democracy in Tunisia can be seen in the course of the Tunisian Presidential and Parliamentary election system in the 2014 and 2019 periods which were free and fair and the use of the new 2014 Constitution as the main democratic pillar that respects freedom of association, freedom of religion, guarantees checks and balances related to executive and recognizes gender equality. Contributing factors of the democratic consolidation process in Tunisia include: 1) the Willingness of political figures to compromise; 2) The security sector (military) is weak and 3) The strength of civil society overseeing the democratic process. However, the implementation of the democratic system has still in conflict with the problem of a significant level of dissatisfaction, not only with political parties and Parlement but also with the democratic institutions themselves. The government is still unable to overcome urgent challenges, such as youth unemployment, regional socio-economic disparities, the marginalization of Islamic politics and rampant corruption which have become obstacles to the process of consolidating democracy.  
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mega Kharismawati
Abstrak :
Partai Islam moderat Tunisia An-Nahdhah, yang dilarang selama beberapa dekade, muncul sebagai pemenang resmi dalam pemilu bebas yang bebas dan adil untuk pertama kalinya dengan memenangkan 41 persen suara dan 90 dari 217 kursi di majelis yang akan merumuskan konstitusi baru bagi negara ini. Hasil pemungutan suara meletupkan semangat di negara kecil Afrika Utara ini, yang terinspirasi Arab Spring ketika bergerak ke arah demokrasi setelah lebih dari setengah abad di bawah sistem satu partai. Pemilu di Tunisia tahun 2011, yang diselenggarakan untuk pertama kalinya pasca revolusi, menunjukkan kemenangan partai An-Nahdhah sebagai sebuah partai dengan basis massa Islam terbesar di Tunisia. Ketika rezim Zine Abidine Ben Ali berkuasa, An-Nahdhah dapat dikatakan merupakan gerakan oposisi terbesar yang berupaya untuk menentang kekuasaan otoriter Ben Ali. Gerakan ini juga pernah dikategorikan sebagai sebuah organisasi terlarang, yang menyebabkan beberapa elit pimpinannya, termasuk Rashid Ghannushi harus eksil ke luar negeri. Maka ketika rezim otoriter Ben Ali tumbang melalui sebuah revolusi pada akhir tahun 2010, An-Nahdhah menjadi sebuah gerakan yang populer karena berani menyatakan sikap sebagai oposisi pemerintah. Sosok kharismatik Rashid Ghannushi juga menjadi faktor penting dibalik semakin populernya gerakan An-Nahdhah. Pada masa transisi Tunisia berlangsung, An-Nahdhah kemudian menjelma menjadi sebuah partai politik yang ikut berpartisipasi dalam pemilu di di Tunisia. Strategi kampanye partai An-Nahdhah serta visi dan misi yang ditawarkan kepada masyarakat Tunisia membuat partai An-Nahdhah semakin mendapatkan simpati, dan pada akhirnya memenangkan pemilu Komite Konstitusi dengan perolehan 41 persen suara. Kemenangan An-Nahdhah kemudian menjadi fenomena penting sebagai sebuah gerakan yang sebelumnya menjadi oposisi dan mendapatkan banyak tekanan serta menjadi korban kebijakan represif dari rezim otoriter Ben Ali, kemudian menjadi sebuah partai pemenang pemilu dan menjadi partai yang paling menentukan bagi arah transisi Tunisia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jalannya pemilu di Tunisia pasca revolusi, dimana pemilu ini menempatkan An-Nahdhah sebagai pemenangnya. Selain itu penelitian ini juga bermaksud untuk mendalami faktor-faktor penentu kemenangan An-Nahdhah dalam pemilu tahun 2011 di Tunisia. Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang antara lain adalah teori partai politik, teori kepemimpinan, dan teori kampanye. Dalam tesis ini penulis menguraikan faktor-faktor yang dianggap sangat menentukan bagi kemenangan Partai An-Nahdhah dalam pemilu National Constituent Assembly pascarevolusi ini. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah; 1) An-Nahdhah sebagai oposisi terbesar di Tunisia, baik pada masa kekuasaan Habib Bourguiba maupun Zine Abidin Ben Ali. 2) Jaringan dan kemampuan An-Nahdhah dalam melakukan konsolidasi organisasinya. 3) Posisi ideologis An-Nahdhah sebagai partai Islam yang moderat. 4) An-Nahdhah sebagai partai yang merepresentasikan identitas Arab-Islam masyarakat Tunisia. 5) Pengaruh figur Rashid Ghannushi sebagai salah satu tokoh penting dalam partai An-Nahdhah. ......Tunisia's moderate Islamist party An-Nahdhah, which was banned for decades, emerged as the official winner in the nation's first free elections, taking 41 percent of the vote and 90 of 217 seats in an assembly that will write a new constitution. The result of the voting capped an ebullient period for this small North African country, which inspired the Arab Spring as it moves toward democracy after more than a half-century under one-party systems. Elections in Tunisia in 2011, which was held for the first time after the revolution showing An-Nahdhah as a party with the largest Muslim mass base in Tunisia. Under the authoritarian regime of Zine Abidine Ben Ali, An-Nahdhah could be considered as the largest opposition movement that seek to challenge the ruling regime. This movement has also been categorized as an illegal organization, which forced some party’s leaders, including Rashid Ghannushi, must exile abroad. In the moment when Ben Ali's authoritarian regime toppled by a revolution at the end of 2010, An-Nahdhah become a popular movement for daring to express their stance as an opposition to the government. Charismatic figure of Rashid Ghannushi is also considered as one of the important factors behind the growing popularity of An-Nahdhah party. When Tunisia’s transition took place, An-Nahdhah soon transformed itself into a political party and participated in the first democratic election in Tunisian history. An-Nahdhah party’s campaign strategy, vision and mission that have been offered to the public could easily gain sympathy from the public, and ultimately won the election by the Constitutional Committee of the acquisition of 41 percent of the vote. An-Nahdhah victory became an important phenomenon as a movement which had been the opposition and getting a lot of pressure as well as being victims of the repressive policies of Ben Ali's authoritarian regime, went on to become a party winning the election and became the party's most decisive for the transition towards Tunisia. This study aims to determine how the elections in post-revolution Tunisia, where the election was put An-Nahdhah as the winner. In addition, this study also intends to explore the determinants of An-Nahdhah victory in elections in 2011 in Tunisia. This study uses some theories include the theory of political parties, leadership theory, and the theory of campaign. In this thesis, the author outlines the factors that are considered crucial for the victory of An-Nahdhah Party in the post-revolutionary elections NCA. Those factors are: 1) An-Nahdhah as the largest opposition in Tunisia, both during the reign of Habib Bourguiba and Zine Abidin Ben Ali. 2) An-Nahdhah’s strong network and their capabilities in consolidating their organization. 3) An-Nahdhah’s ideological position as a moderate Islamic party. 4) An-Nahdhah as a party representing Arab-Islamic identity of Tunisian society. 5) The existence of Rashid Ghannushi as the leading figure of An-Nahdhah party.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Driss, Rachid
Tunisia: Kedutaan Besar RI, 2004
303.482 DRI m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library