Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pelayanan pada pasien covid 19 di rumah sakit membutuhkan biaya perawatan yang tinggi, perlu adanya pengeloalaan yang baik dan pemantauan awal perawatan hingga pasien tersebut pulang. Agar kepastian klaim pasien tersebut layak untuk diterima atau tidak dispute, dibutuhkan adanya manajemen pengendalian klaim dan pengendalian biaya perawatan. Penelitian ini untuk menganalisis penerapan manajemen  pengendalian klaim dispute dan biaya perawatan Pasien Covid 19dari faktor Input, Proses dan Output .Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui telaah dokumen, observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan pada input :kurangnya SDM di Ruang Isolasi, kebijakan sering berubah dan berlaku surut, keterlambatan pencairan biaya yang telah dianggarkan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, Faktor Proses : fungsi kontrol masih belum berjalan dengan baik, output yang dihasilkan : pengendalian biaya pelayanan baik namun masih terdapat klaim dispute dengan penyebabnya adalah hasil swab yang tidak terlampir, resume medis yang tidak lengkap, upload berkas tidak lengkap, input berkas tidak sesuai, berkas identitas pasien tidak lengkap. Saran dibutuhkan peningkatan pengetahuan pada kegiatan klaim covid-19 tentang persyaratan klaim covid-19 di rumah sakit prima, perlu adanya seorang person in contact (PIC) yang bertanggung jawab klaim covid-19 ,pemenuhan sarana dan prasarana, jumlah SDM dan waktu penagihan klaim lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan. ...... In order to ensure that the patient's claim is eligible to be accepted or not to be disputed, it is necessary to have claims control management and treatment cost control. This study is to analyze the application of dispute claim control management and treatment costs for Covid 19 patients seen from the Input, Process and Output factors. The study uses a qualitative approach through document review, observation and in-depth interviews. The results showed the inputs: lack of human resources in the Isolation Room, policies / SOPs that often change and apply retroactively, delays in disbursing budgeted costs, inadequate facilities and infrastructure, Process Factors: control functions that are still not running well, outputs that are not working properly. Resulted: service cost control is good but there are still claims of dispute with the causes being swab results that are not attached, incomplete medical resume, incomplete file upload, incorrect file input, incomplete patient identity file. Suggestions are needed to increase the knowledge of human resources involved in Covid-19 claim activities regarding the requirements for claiming COVID-19 at a prime hospital, it is necessary to have a person in contact (PIC) who is responsible for Covid-19 claims, fulfillment of facilities and infrastructure, number of human resources and time. claim collection earlier than the predetermined schedule.

Abstrak :
Pembangunan kesehatan di negara sedang berkembang pada umumnya menghadapi masalah rendahnya alokasi anggaran untuk sektor kesehatan. Hal ini diperberat dengan tingginya laju inflasi di bidang kesehatan. Faktor lain yang mengakibatkan meningkatnya biaya kesehatan adalah transisi epidemiologi, semakin tingginya proporsi usia lanjut, meningkatnya teknologi kedokteran, serta sistem pembiayaan dan pembayaran yang tidak efisien.

Ketika pasien tidak menanggung biaya karena dibayar oleh perusahaan tempat bekerja atau oleh perusahaan asuransi komersial dan pembayaran dilakukan secara fee .for service maka dengan mudah provider menciptakan permintaan baru. Situasi ini mendorong permintaan yang lebih tinggi oleh konsumen dan memberi insentif kepada provider untuk memberikan pelayanan kesehatan secara berlebihan.

Untuk memotret perbedaan biaya dari ke tiga jenis pembayar dalam penanganan pasien penyakit demam tifoid yang dirawat inap di kelas satu rumah sakit MMC Jakarta tahun 2001. Dilakukan studi perbandingan penanganan pasien antara ke tiga jenis pembayar tersebut.

Desain penelitian ini menggunakan desain non eksperimental dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan terhadap pasien demam tifoid yang dirawat inap di kelas satu rumah sakit MMC Jakarta pada tahun 2001. Jumlah pasien 65 orang karena adanya kriteria inklusi penelitian maka jumlah populasinya tinggal 56 orang. Oleh karena populasinya yang relatif kecil maka dilakukan pengambilan sampel secara total sampling.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Tidak ada perbedaan pemberian pemeriksaan penunjang medis dan biaya pemeriksaan penunjang medis antara ke tiga jenis pembayar, di antara subvariabel pengobatan dan jenis pembayar ditemukan satu perbedaan bermakna dalam pemberiaan obat antitusive dan ekspektoran namun secara keseluruhan tidak ada perbedaan dalam pemberiaan obat dan biaya obat antara ke tiga jenis pembayar tersebut, tidak ada perbedaan rata-rata lama hari rawat dan biaya sewa kamar antara ke tiga jenis pembayar. Tidak ada perbedaan total biaya perawatan pada ketiga jenis pembayar.

Saran yang diberikan adalah bagi rumah sakit sebaiknya perlu kehati-hatian dalam menulis resume kelas perawatan dan kode ICD pasien yang di rawat, bagi pihak asuransi perlu melakukan kesepakatan dengan rumah sakit dalam hal penentuan biaya administrasi dan penetapan jenis obat yang diberikan pada pasien, sedangkan bagi rumah sakit perlu mengadakan resume medis bila rata-rata biaya perawatan demam tifoid melebihi rata-rata total biaya perawatan demam tifoid di kelas satu.

---

Treatment Cost Analyses for Typhoid Fever Patient at Inpatient Hospitalized at MMC Jakarta Based on type of Payment Determined for Year 2001Health development in developing country in general is facing the problem of low budget allocation for health sector. It also burdened by the high rate of inflation on the field of health. Which also affect the risk of epidemiological transition, the proportion of elderly, and medical technology, also inefficiency on the fee and payment system.

When the patient is not paying for the fee since it is paid by the company where they work or the health insurance company and the payment is conducted by fee of service, so the provider easily create new request. This situation in encourages to the high of request by consumer and gives the provider incentive in providing unnecessary health services.

To describe the different cost form three kinds of payment in handling the patient of typhoid fever that hospitalized at I-class of MMC Hospital in 2001, it has been conducted comparison study in handling the patient among the three kinds.

The study design used non-experimental with quantitative approach. This study is conducted on the patient of typhoid fever that hospitalized at I-class of MMC Hospital in 2001. The number of patient is 65 people, since there were criteria in inclusion study, so the population is only 56 peoples. Because the sample is relatively small, so the study is conducted on the sample total sampling.

Based on this study, it can be concluded that there is not many different in giving medical support examination and the fee of medical supporting examination among the three kinds of payment system. Between sub-variable of treatment and the kind of payment, it was found one significant different in giving antitusive medicine and expectorant, however in the entire perspective there is no different in giving medicine and medicine fee among the three kinds of payment system. There is no different on the average between the day of hospitalized and fee of room rental among the three payment system. So it can be concluded that there are no significant different in on the total fees of treatment on the three kinds of payment system.

It is recommended to the Hospital that it code ICD patient must be written with care. For insurance party should conduct agreement with the hospital in stating the administration fee and kind of medicine that should be given to the patient. While for hospital, should conduct medical summary if the average cost of treatment of typhoid fever went over the average total cost of treatment of typhoid fever at I-class.

Abstrak :
ABSTRAK
Jepang mengimpor 440,000 ton kopi setiap tahunnya. Dilihat dari perspektif teknik lingkungan, limbah kopi dengan jumlah yang besar akan berakhir di landfill atau incinerator. Tiap pabrik kopi menghasilkan 10-20 ton limbah kopi per-hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi potensi biogas dari limbah kopi dan Hydraulic Retention Time (HRT) yang sesuai untuk Anaerobic Digestion (AD) limbah kopi. Penelitian ini menggunakan metode Biochemical Methane Potential (BMP) Assay untuk investigasi potensi biogas dan bioreaktor anaerobik kontinyu sebagai simulasi AD. Metana yang diperoleh dari kandidat terbaik adalah 0.03 m3 CH4 (STP) / kg VSinitial dengan laju konversi metana sebesar 61%. Limbah kopi harus diolah terlebih dahulu hingga mempunyai 78% kadar air dan TS yang 8% lebih tinggi daripada inokulumnya (sludge teh) yaitu masing-masing 1.27% dan 1.19%. Reaktor yang dijalankan dengan HRT 8 hari (Kondisi 2) hasilnya lebih stabil dibandingkan HRT 4 hari (Kondisi 4 hari). Karena ada beda yang signifikan antara dua kondisi, tiap kondisi dapat diulas secara terpisah. Berdasarkan grafik dari pengamatan reaktor, HRT 8 hari (Kondisi 2) dinilai lebih stabil daripada HRT 4 hari (Kondisi 1). Pada akhirnya, terbukti bahwa pengolahan dengan HRT lebih lama lebih baik daripada HRT yang pendek.

---

ABSTRACT
Japan imports 440,000 tons of coffee annually. From environmental engineering point of view, considerable amount of coffee waste will end up overwhelmingly in landfills or incinerator. Each coffee factory generates 10-20 tons of coffee waste per day. The purpose of this research are to investigate the biogas potential of coffee waste and suitable Hydraulic Retention Time (HRT) for Anaerobic Digestion (AD) of coffee waste. This research was approached using Biochemical Methane Potential (BMP) assay for biogas potential investigation and anaerobic bioreactor continuous experiment for simulation. Methane yield obtained from the best candidate was 0.03 m3 CH4 (STP) / kg VSinitial with methane conversion rate at 61%. Coffee waste should be pre-treated until it has 78% moisture content and 8% higher TS from the inoculum (tea sludge) which is 1.27% and 1.19% respectively. Reactor run under HRT 8 days (Condition 2) produced more stable result compared to HRT 4 days (Condition 1). Since there was a significance difference between both condition, each condition could be reviewed independently. Based on the resulting graph from reactor observation, HRT 8 days (Condition 2) was found more stable, thus, more preferable than HRT 4 Days (Condition 1). In the end, it was proved that high OLR treatment can perform better in longer HRT.

Abstrak :
ABSTRACT
Kegiatan pengolahan limbah industri merupakan upaya pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Melalui Pasal 6 Ayat 1 huruf a angka 5 dan Pasal 9 Ayat 1 huruf c angka 6 UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan UU PPh beserta Peraturan Menteri Keuangan PMK turunannya, pemerintah telah mengatur biaya-biaya kegiatan pengolahan limbah industri berupa biaya pengolahan limbah dan biaya cadangan penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah untuk usaha pengolahan limbah industri. Biaya-biaya tersebut dapat menjadi biaya pengurang dalam perhitungan PPh Badan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi biaya-biaya tersebut dalam PPh Badan suatu perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini implementasi biaya pengolahan limbah sebagai biaya pengurang PPh Badan masih dalam koridor yang sesuai dengan UU PPh. Hal ini juga diterapkan di Kawasan Industri Jababeka Cikarang setiap tahun rata-rata 17 dari biaya-biaya operasional lainnya. Namun, besaran biaya cadangan memang tidak diatur secara spesifik menggunakan presentase tertentu. Peraturan lingkungan hidup yang dijadikan sebagai dasar peraturan belum mengatur secara rinci mengenai biaya cadangan sehingga kurang sesuai dengan asas pemungutan pajak dalam asas kemudahan administrasi ease of administration yaitu asas kepastian certainty . Melalui Pasal 6 UU PPh, Kawasan Industri Jababeka Cikarang merasa peraturan ini sudah cukup membantu dan memiliki dampak yang positif selama biaya pengolahan limbah selalu deductible menurut pajak. Melalui Pasal 9 UU PPh, pihak perusahaan belum menerapkannya sehingga belum dapat dilihat dampak yang nyata.

---

ABSTRACT
Industrial waste management activities is an effort to conserve the environment in Indonesia. Through Article 6 Paragraph 1 letter a number 5 and Article 9 Paragraph 1 letter c number 6 of Law Number 7 Year 1983 as has been several times amended the latest by Law Number 36 Year 2008 on Income Tax and its derivative Minister of Finance Regulation PMK , the government has regulated the costs of industrial waste management activities in the form of waste treatment costs and backup cost of the closure and maintenance of a landfill for industrial waste management business. These costs can be deductible in the calculation of corporate income tax. This study aims to analyze the implementation of these costs in corporate income tax. This research uses qualitative approach. The results showed that the implementation of waste treatment costs as the cost of deducting corporate income tax is still in the corridor in accordance with the Income Tax Law. It is also applied in the Jababeka Industrial Estate Cikarang every year an average of 17 of other operational costs. However, the amount of the backup cost is not specifically regulated using a certain percentage. The environmental regulations that are used as the basis for the regulation have not been set in detail about the backup cost so that they are less in line with the principle of tax collection in the principle of ease of administration ie certainty. Through Article 6 of the Income Tax Law, Jababeka Industrial Estate Cikarang feels this regulation is sufficiently helpful and has a positive impact as long as the cost of waste treatment is always deductible by tax. Through Article 9 of the Income Tax Law, the company has not implemented it so that it can not be seen the real impact.