Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Hukum positif Indonesia memperbolehkan dilakukannya transplantasi organ tubuh dalam hal upaya pengobatan. Keberhasilan dari dilakukannya transplantasi organ bagi penyembuhan penyakit, mengakibatkan timbulnya permasalahan baru yaitu jual-beli organ. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan transplantasi organ di Indonesia dan komersialisasi dalam transplantasi organ ditinjau berdasarkan hukum kesehatan, serta analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1015/Pid.B/PN.JKT.PST/2016. Bentuk penelitian dalam penulisan menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis. Tipe penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan analisis. Sanksi terhadap larangan komersialisasi transplantasi organ yang terdapat di Undang-Undang No. 36 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia, merupakan landasan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan tegas bagi masyarakat yang melakukan komersialiasi dalam transplantasi organ. Sehingga diharapkan pemerintah dan aparat penegak hukum dapat lebih tegas dalam memberantasan komersialisasu dalam transplantasi organ.

---

ABSTRACT
Indonesia 39 s positive law allows for the transplantation of organs in the treatment effort. The success of an organ transplant for the cure of disease, resulting in the emergence of new problems of buying and selling organs. The formulation of the problem in this thesis is how the arrangement of organ transplants in Indonesia and commercialization in organ transplants are reviewed based on the health law, and analysis of the Central Jakarta District Court Decision No. 1015 Pid.B PN.JKT.PST 2016. The form of research in writing using normative legal research is research conducted on positive written law. Type of research used by researchers in this research is descriptive research and analysis. Sanctions against the ban on the commercialization of organ transplants contained in Law No. 36 of 2009 and Government Regulation No. 18 of 1981 on Clinical Surgery and Anatomical Surgery as well as Transplantation of Human Body Equipment or Network, is the basis for law enforcement officers to take firm action for communities committing commercialization in organ transplants. So hopefully the government and law enforcement officers can be more assertive in eradicating commercialisasu in organ transplants.

Abstrak :
Transplantasi organ dan jaringan tubuh menjadi salah satu metode penting dalam bidang medis karena dianggap sebagai metode pengobatan yang paling efektif untuk menyembuhkan kerusakan sel, jaringan, atau organ manusia. Tetapi kesenjangan besar antara permintaan dan pasokan donor, membuat menemukan alternatif menjadi lebih menonjol. Dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi, kami mengembangkan xenotransplantasi untuk mengisi kesenjangan antara permintaan dan pasokan sel, jaringan, dan organ karena menggantikan sumber organ ke sumber hewani daripada sumber manusia. Karena menggunakan hewan sebagai sumber organ, ada juga potensi risiko infeksi. Sementara itu, xenotransplantasi sudah dikenal di Indonesia, sebagaimana Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia dalam Pasal 66 sudah menyebutkannya. Namun tidak ada peraturan lebih lanjut yang menetapkan persyaratan untuk penggunaan hewan untuk transplantasi dan ketentuan pidana untuk pelanggaran. Regulasi tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh di negara masing-masing berbeda, dengan demikian juga diterapkan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Perbedaan ini ditentukan oleh beberapa faktor seperti perbedaan ideologi, budaya, sistem hukum yang mempengaruhi tanggung jawab hukum dokter dalam transplantasi organ dan jaringan tubuh dalam hal ini xenotransplantasi. Dalam menganalisis masalah-masalah ini, tesis ini diperiksa dengan metode yuridis-normatif dan menggunakan tipologi penelitian deskriptif. Hasil analisis yang disimpulkan oleh penulis adalah peraturan tentang xenotransplantasi bersifat mendua, baik dari Undang-Undang Kesehatan atau pedoman. Hingga saat ini, kriminalisasi dokter yang melakukan transplantasi xenot masih menggunakan hukum publik dan privat serta hukum gugatan hukum. Selanjutnya, saran yang penulis berikan adalah Kementerian Kesehatan Indonesia harus merevisi ketentuan pasal 66 dan menambahkan sanksi pidana kepada mereka yang melakukan.

---

Organ and tissue transplantation is one of the most important methods in the medical field because it is considered the most effective treatment method for healing damaged cells, tissues, or human organs. But the large gap between donor demand and supply makes finding alternatives more prominent. With advances in knowledge and technology, we developed xenotransplantation to fill the gap between the demand and supply of cells, tissues, and organs because it replaced the source of organs into animal sources rather than human sources. Because using animals as a source of organs, there is also a potential risk of infection. Meanwhile, xenotransplantation is well known in Indonesia, as the Health Law of the Republic of Indonesia in Article 66 already mentions it. However, there are no further regulations that specify requirements for the use of animals for transplants and criminal provisions for violations. Regulations on organ and tissue transplants in each country are different, and so are also applied between Indonesia and the United States. This difference is determined by several factors such as differences in ideology, culture, legal system that affect the legal responsibilities of doctors in organ transplants and body tissue in this case xenotransplantation. In analyzing these problems, this thesis is examined by a juridical-normative method and uses a descriptive research typology. The results of the analysis concluded by the authors are that regulations regarding xenotransplantation are ambiguous, either from the Health Act or guidelines. Until now, the criminalization of doctors who carry out xenot transplants still uses public and private law and lawsuits. Furthermore, the suggestion that the author gives is that the Indonesian Ministry of Health should revise the provisions of article 66 and add criminal sanctions to those who do.

Abstrak :

Asuransi Hospital and Surgical Care Premier merupakan produk asuransi dari PT. Asuransi Allianz Life Indonesia yang memberikan pertanggungan atas biaya-biaya pelayanan kesehatan pendonor organ. Skripsi ini membahas mengenai (1) pengaturan mengenai transplantasi organ dan donor organ di Indonesia; (2) risiko yang timbul bagi pendonor dan bisa atau tidaknya risiko tersebut diasuransikan resipien; (3) cukup atau tidaknya polis asuransi Hospital and Surgical Care Premier untuk mengasuransikan risiko-risiko yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif. Hasil penelitian penulis menunjukan bahwa (1) pengaturan mengenai transplantasi organ dan donor organ menitikberat pada tujuan kemanusiaannya; (2) dapat timbul risiko kesehatan, psikologis dan finansial bagi pendonor, risiko finansial sebagian dapat diasuransikan resipien atas dasar hubungan keluarga dan hubungan pengaturan; (3) polis asuransi Hospital and Surgical Care Premier tidak cukup untuk mengasuransikan risiko-risiko yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ. Penulis menyarankan segera membentuk Komite Transplantasi Nasional; Membuat asuransi tambahan khusus transplantasi dan donor organ; dan bagi masyarakat untuk mempertimbangkan menjadi pendonor organ.

---

Hospital and Surgical Care Premier Insurance is an insurance product offered by PT. Asuransi Allianz Life Indonesia that covers the medical expenses needed by an organ donor. This thesis discusses (1) how the law regulates the practice of organ transplantation and organ donors in Indonesia; (2) the risks of being an organ donor, and whether or not those risks can be insured by the organ recipient; (3) whether or not the coverage given by Hospital and Surgical Care Premier Insurance is enough to insure all the risks identified in Article 39 verse 2 of The Minister of Health Regulation No. 38 of year 2016. This thesis uses normative juridical approach. The result of this thesis shows (1) the law in Indonesia regarding the practice of organ transplantation and organ donors puts forward the humanitarian purpose of it; (2) an organ donors’ health, psychological state, and finances are at risk, and only some of those risks can be insured by the recipient; (3) the coverage given by Hospital and Surgical Care Premier Insurance is not enough to insure all the risks identified in Article 39 verse 2 of The Minister of Health Regulation No. 38 of year 2016. The author advises that Indonesia’s government to establish a National Transplant Committee; to make an insurance policy made specifically to cover organ transplantation and organ donors; for the people to consider being organ donors.

Abstrak :
Transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia menjadi salah satu primadona dalam bidang kedokteran karena dianggap sebagai metode pengobatan yang paling efektif untuk mengobati kerusakan atau kegagalan fungsi sel, jaringan, atau organ tubuh manusia. Tidak hanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan dalam kebijakan, penegakkan, dan ketatnya pengawasan hukum juga menjadi beberapa faktor penunjang peningkatan kualitas serta kuantitas praktik transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia. Pada umumnya, peraturan tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia di tiap negara berbeda-beda, begitu pun dengan yang berlaku di Indonesia dan di Tiongkok. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain perbedaan ideologi, budaya, serta sistem hukum yang kemudian memengaruhi penerapan hukum di kedua negara tersebut, termasuk dalam hukum perdata dan hukum kesehatan serta lebih khusus mengenai peraturan tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh manusia. Skripsi ini memaparkan tentang perbandingan peraturan tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh yang berlaku di Indonesia dan Tiongkok ditinjau hukum perdata untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta implikasi dari penerapannya. ...... Organ and body tissue transplantation became one of the crucial method in the medical field since it is considered as the most effective treatment method to cure the damage or malfunction of human body?s cell, tissue, or organ. Not only the advancement of knowledge and technology, the improvement of policy, enforcement, and the establishment of law supervision are also becoming several supporting factors that incrases the quality and quantity of organ and body tissue transplantation practice. Generally, the regulation about organ and body tissue transplantation in each country is different, thus also applied between Indonesia and China. This difference determined by several factors such as differences in ideology, culture, and legal system that influences the law implementation in both countries, including in private law and health law, specifically in the human organ and body tissue transplantation regulation. This thesis explains about the comparison of organ and body tissue transplantation regulation in Indonesia and China from private law perspective in order to uncover the similarities, differences, and also the implications from its implementation.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai praktik perdagangan dengan objek perdagangan berupa organ tubuh manusia yang tengah marak terjadi di dunia baik itu yang dilakukan di dalam wilayah suatu negara maupun yang bersifat transnasional. Beberapa kasus yang sering terjadi ialah penculikan orang yang disertai dengan pengambilan organ, penjualan anak atau pengadopsian anak untuk kemudian dibunuh, penipuan terhadap calon tenaga kerja yang akan dipekerjakan di wilayah atau negara lain yang berakhir pada hilangnya organ tubuh mereka, transplantasi ilegal yang dilakukan secara lintas negara dengan melibatkan adanya pembayaran uang tertentu, dan sebagainya. Pada umumnya masyarakat menyebutnya sebagai perdagangan organ tubuh manusia oleh karena objek yang diperdagangkan adalah organ tubuh manusia dan terdapat pemberian sejumlah uang tertentu. Menanggapi situasi demikian, beberapa negara seperti Indonesia dan India membuat regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan pada organ tubuh manusia. Namun permasalahan kembali timbul dalam internal Indonesia mengenai peraturan apa yang harus digunakan oleh aparat untuk menjerat pelaku perdagangan ini yakni apakah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai perdagangan orang atau Undang-Undang Kesehatan 36 Tahun 2009 yang mengatur larangan mengenai transplantasi organ yang dilakukan secara komersil. India yang merupakan negara yang memiliki masalah perdagangan organ ilegal telah menerapkan beberapa peraturan untuk mengatasi hal ini. Namun, ketatnya hukum di India yang mengatur hal ini memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Untuk meneliti kedua permasalahan tersebut, metode penelitian yang dipakai adalah studi kepustakaan dan wawancara terhadap narasumber yang memahami topik skripsi ini. Dari hasil penelitian, penulis mengetahui bahwa perdagangan organ dan perdagangan orang untuk tujuan pengambilan organ merupakan dua perbuatan yang berbeda. ......This thesis discusses about the practice of trading in which human organs as the object of trade that was rife in the world, whether it is carried out within the territory of a country or transnationally. Some cases that often occur is accompanied by kidnapping people for organ harvesting, the sale of children or the adoption of a child for later to be killed, fraud against prospective workers promised to be be employed in the territory or another country but ended in a loss of their organs, illegal transplants which performed across countries by involving the payment of certain money, and so on. In general, people call it as a trade in human organs because of the object being traded is the organs of human body and there is a certain amount of money given. Responding to this situation, some countries such as Indonesia and India have made regulations to regulate the criminal trade in human organs. But problems arised again in Indonesia's internal rules regarding which one of the regulations that should be used by officials to punish the perpetrators of this trade, whether the Trafficking in Persons Act No. 21 of 2007 or the Health Act 36 of 2009 which set the ban on organ transplants performed commercially. India as a country which has the problem of illegal organ trade have implemented several rules to overcome this. However, the strict laws in India that regulates this has some constraints in its implementation. To investigate these two problems, the research method used is bibliography study and interview with some informants because their understanding of the topic of this thesis. From this research, the authors find that the organ trafficking and trafficking for the purpose of organ harvesting are two different actions.

Abstrak :
Salah satu bidang yang berkembang pesat adalah bidang kesehatan. Kini zaman semakin maju, transplantasi bukanlah hal yang luar biasa. Transplantasi telah menjadi kebutuhan manusia dalam penyembuhan penyakit sehingga tidak salah apabila menjadi salah satu teknik penyembuhan populer di dunia kesehatan. Transplantasi organ dan jaringan tubuh dianggap sebagai tindakan yang sangat terpuji, bahkan dermawan karena dilaksanakan secara gratis dan bersifat nonprofit. Indonesia sebagai negara yang masih menganut pluralisme hukum, memiliki pandangan yang berbeda mengenai transplantasi organ dan jaringan tubuh ditinjau dari segi hukum perdata barat dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan permahaman secara jelas serta menelaah lebih jauh tentang hal-hal yang berhubungan dengan transplantasi organ dan jaringan tubuh. Perbandingan ini dapat dianalisis dari segi hukum perdata barat dan hukum Islam. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan yang cukup signifikan mengenai transplantasi organ dan jaringan tubuh dalam hukum perdata barat dan hukum Islam. ...... Health is one of the most important things in human’s life. As we can see, people’s health growing rapidly nowadays. Since the health industries has been emerging through the year, tranplantation of human’s bodies are a very common way and it is necessary for people’s health. There are many operation of tranplantation, such as heart or kidney(s) tranplantation to help somebody’s life. The doctors may have to do the tranplantation to curing their patients. Beside with the doctors, some patients wish for health people who want to discordant their organ to help them. For some people, human’s organ or body’s tissues transplantation is reputed as an honorable action because it is done for free and nonprofit. As a country which is still follow a pluralism law, Indonesia has a different side of doing organ transplantation based on west civil law and Islamic law. According to the explanation above, this research’s purposes are to elaborate and give the information about the organ transplantation more clearly and deeply. Thus, this research also shows the comparation about transplantation of human body between west civil law and Islamic Law. As an hypotesa, this research shows that there are some significant similarities and differences about transplantation opinion between west civil law and Islamic Law law.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan transplantasi organ ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) serta menganalilis perbandingan hukum antara Indonesia dan Malaysia. Pemberian imbalan materiil maupun imateriil dalam transplantasi organ tidak diizinkan dengan dalih apapun. Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis pengaturan mengenai transplantasi organ ditinjau dari perspektif HAM bagi Pendonor maupun Resipien. Skripsi ini juga akan menganalisis perbandingan hukum Indonesia dan Malaysia, mengingat Malaysia merupakan negara yang juga melarang adanya jual beli organ. Metode penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dalam metode penelitian normative, penelitian ini akan menggunakan implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) yang berlaku di Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia melarang adanya praktik jual beli organ dan menegaskan bahwa transplantasi organ dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan. Walaupun Pendonor menyetujui untuk menjual organnya, jual beli organ tetap tidak diizinkan. Perlu adanya badan resmi negara yang mengawal jalannya proses transplantasi organ. Badan tersebut disebut dengan Komite Transplantasi Nasional. ...... This thesis analize organ transplantation from the Human Rights Perspective and comparing the law between Indonesia and Malaysia about organ transplantation. Material nor immaterial rewards are not permitted under any pretext. In this regard, the purpose of this thesis is to analyze law related to organ transplantation from a human rights perspective either for donors and also recipients. This thesis will also discuss the laws of Indonesia and Malaysia related to organ transplantation because Malaysia also prohibit the existence of organ trading. The research method used to study this thesis is the normative legal research method. In the normative research method, this research will use laws and regulations in Indonesia and Malaysia. Indonesia and Malaysia prohibit the existence of organ trading and only approve organ transplantation for humanitarian goals. Although the donor is approved to sell their organs, buying and selling organs is still not permitted. An official state agency is needed to oversee the process of organ transplantation. The official state agency is called the Komite Transplantasi Nasional.