Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam rangka merealisasikan pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan bidang ekonomi di Indonesia, salah satu upaya yang ditempuh pemerintah adalah menyebarkan penduduk dari wilayah yang padat penduduknya ke wilayah yang masih kekurangan penduduk melalui transmigrasi dan pemukiman perambah hutan. Diharapkan dengan upaya ini akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat yang bertransmigrasi sebagaimana tersirat dalam Pancasila dan UUD 1945. Penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan diserahkan pemerintah pada Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (PPH) sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya dalam Kabinet Pembangunan V. Jumlah penduduk yang dapat disebarkan/dipindahkan selama (Repelita V/Pelita V) sebanyak 227.808 KK dari target 550.000 KK. Pada periode yang sama jumlah penduduk yang dapat disebarkan/ dipindahkan khusus di wilayah Propinsi Sumatera Selatan sebanyak 28.951 KK dari target 30.197 KK. Dalam rangka merealisasikan pemindahan tersebut jumlah anggaran pembangunan yang diusulkan oleh Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH di Propinsi Sumatera Selatan dalam DUP sebesar Rp.287.909.950.000,-tetapi realisasi yang dialokasikan pemerintah dalam DIP hanya sebesar Rp.198.466.310.000. Anggaran pembangunan yang dapat dialokasikan oleh pemerintah pada Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH Propinsi Sumatera Selatan dalam DIP sebenarnya dapat lebih besar, namun karena adanya masalah dalam penyusunan anggaran pembangunan maka jumlah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah hanya sebesar jumlah tersebut. Hal ini mendorong penulis untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pembangunan Pada Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH di Propinsi Sumatera Selatan, dengan metode penelitian deskriptif analisis dan berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui :

1. Bagaimana penyusunan anggaran pembangunan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH di Propinsi Sumatera Selatan dilakukan ;
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyusunan anggaran pembangunan tersebut.

Hasil penelitian dituangkan dalam beberapa butir kesimpulan diikuti dengan saran-saran sebagai bahan untuk memperbaiki penyusunan anggaran pembangunan pada Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH di Propinsi Sumatera Selatan, sehingga jumlah anggaran dalam DIP yang selama ini selalu lebih rendah bila dibandingkan dengan jumlah anggaran yang diusulkan dalam DUP dapat dihindari atau ditekan seminimal mungkin.

Abstrak :
Dengan menggunakan konsep Pierre Bourdieu mengenai 'modal simbolis' (symbolic capital), tulisan ini mengkaji perubahan pertanian di salah satu pemukiman transmigrasi di Pulau Halmahera, Maluku Utara. Pada musim kemarau panjang tahun 1997 para transmigran dari Desa Bicoli di Halmahera Tengah mulai menanam padi untuk pertama kali. Merekalah kelompok transmigran satu-satunya di antara kelompok-kelompok transmigran lokal di daerah transmigrasi yang dibuka tahun 1992 itu yang bercocok tanam padi. Latar belakang sejarah dan sosial orang Bicoli sebelum memasuki daerah transmigran diacu oleh penulis untuk memperlihatkan faktor-faktor yang mendorong orang Bicoli mengadopsi pengetahuan pertanian dari transmigran asal yang lebih awal bermukim di wilayah ini. Orang Bicoli yang bertransmigrasi ke Halmahera merupakan keturunan kelompok sosial dengan kedudukan terendah dalam masyarakat Halmahera Tengah. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji adopsi pengetahuan bercocok tanam padi itu sebagai strategi untuk memperoleh modal simbolis (symbolic capital) dan pengakuan sosial (social recognition) sebagaimana dikemukakan oleh Pierre Bourdieu. Dalam uraian ini, penulis mengemukakan argumentasinya bahwa pengetahuan (knowledge) tidak dapat dipisahkan dari isu-isu kekuasaansosial (social power), praktek (practice) serta perebutan yang konstan untuk memperoleh modal simbolis (the struggle for symbolic capital)

Abstrak :
Transmigrasi adalah salah satu upaya pemerintah untuk membuat agar persebaran penduduk Indonesia merata. Untuk itu dicarilah lahan-lahan potensial yang bisa dipakai untuk areal pemukiman dan usaha tani bagi para transmigran. Tetapi daerah potensial dan subur itu makin lama makin sulit ditemukan. Daerah marginal pasang surut Sumatera Selatan merupakan salah satu alternatif yang dipilih untuk dijadikan pemukiman transmigran. Dalam suasana Orde Baru di mana korupsi merebak ke segala bidang kehidupan, muncul suatu pertanyaan bagaimana masyarakat yang biasa hidup bertani di daerah subur pada lahan kering dengan sistem pengairan irigasi dapat mempertahankan eksistensinya pada lahan basah pasang surut? Dalam antropologi pertanyaan seperti itu bisa dijawab melalui studi adaptasi manusia dengan lingkungannya. Studi adaptasi, (Bennet, 1976; Geertz, 1976; Fox, 1996; Steward, 1955; Rappaport, 1984; Wolf, 1983) banyak memperbincangkan bagaimana manusia menyesuaikan diri bila kondisi lingkungannya berubah. Melalui pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian etnografi, terbukti bahwa setelah mempelajari lingkungan fisik dan sosial, penduduk perlahan-lahan merubah sistem bertani yang sudah biasa dilakukan selama di Jawa dengan sistem baru yang cocok dengan kondisi pasang surut. Meninggalkan cara lama dan memilih cara baru adalah bentuk strategi yang dipilih oleh penduduk. Penduduk juga merubah, merombak tanaman yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis. Penduduk yang kreatif memelihara sapi yang hasilnya bisa digunakan untuk membangun atau memperbaiki rumahnya. Tidak semua transmigran mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya, artinya mereka tidak mampu mengolah dan memanfaatkan lingkungannya untuk mendukung kehidupannya. Pulang ke daerah asal adalah salah satu alternatif yang dipilih oleh penduduk yang tidak berhasil. Merantau adalah pilihan lain selain pulang ke Jawa. Jumlah perantau di desa ini mencapai sekitar 40% tersebar ke berbagai daerah dan berbagai jenis pekerjaan termasuk sebagai buruh tani dan menyewa lahan pertanian. Merantau adalah salah satu bentuk strategi yang dipilih penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya para perantau memperluas radius eksploitasi lingkungannya. Banyaknya transmigran yang gagal dalam mengolah tanah karena biaya produksi yang tinggi pada gilirannya membuat kita bertanya pada kejujuran studi kelayakan dan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan transmigrasi terutama dalam persiapan, penempatan dan pengelolaannya.

Abstrak :
Kegiatan pengadaan dan penguasaan tanah khususnya untuk keperluan transmigrasi adalah salah satu kegiatan yang masih banyak menimbulkan masalah, baik masalah yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun masalah di luar peraturan perundang-undangan. Tata cara perolehan tanah untuk keperluan transmigrasi telah cukup diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian hal tersebut ternyata belum cukup untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para transmigran, karena dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak timbul masalah-masalah di bidang pertanahan. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode wawancara, penulis menemukan bahwa masalah-masalah tersebut biasanya timbul pada tahap pertama pelaksanaan program transmigrasi yaitu pada saat dilaksanakannya pembukaan tanah (land clearing). Adanya masalah-masalah tersebut membawa akibat timbulnya berbagai macam tuntutan berkaitan dengan penguasaan tanahnya oleh para transmigran, termasuk terhadap tanah yang telah dikuasai oleh para transmigran dengan status hak milik yang telah bersertipikat, yang diajukan oleh masyarakat setempat. Tuntutan tersebut seringkali disertai dengan kekerasan fisik kepada para transmigran, seperti yang terjadi pada penyelenggaraan transmigrasi yang berada di desa Kertasari, kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung. Adanya masalah-masalah tersebut mengakibatkan perlunya diketahui sejauhmana cara perolehan tanah dan pemberian tanah kepada para transmigrasi dilaksanakan sesuai menurut hukum yang berlaku, apa yang melatarbelakangi timbulnya permasalahan hukum berkaitan dengan pengadaan dan penguasaan tanah transmigrasi serta bagaimana penyelesaian atas masalah-masalah tersebut dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut setidaknya diperlukan adanya pembahasan yang mendalam mengenai bagaimana sesungguhnya permasalahan hukum berkaitan dengan pengadaan dan penguasaan tanah transmigrasi pads umumnya dan khususnya di Desa Kertasari.

Abstrak :
Keadaan dilematis para transmigran yang tersebar di Kabupaten Keerom, disebabkan lahan-lahan garapan yang disediakan oleh pemerintah mulai dipersoalkan oleh warga asli. Keadaan ini menjadikan para transmigran khawatir, walaupun tanah sudah bersertifikat setiap saat dapat diambil oleh komunitas adat bila terlambat dalam pengelolaan lahan. Dalam tahap yang krusial juga dialami transmigran, karena mereka menjadi korban dalam pertikaian separatis OPM (Organisasi Papua Merdeka) melawan TNI. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, terdapat kesenjangan dalam pemahaman bahwa konflik di wilayah Kabupaten Keerom adalah permasalahan kriminal biasa, dan mengabaikan dimensi SARA yang pada tingkatan tertentu bisa berakibat pada disintegrasi bangsa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Dari hasil penelitian teridentifikasi potensi cakupan konflik di Kabupeten Keerom yaitu: 1. Letak geografi, 2. Kemajemukan warga, 3. Kesenjangan kesejahteraa, 4. Minuman keras, 5. Persinggungan adat, 6. Lemahnya penegakan hukum, dan 7. Dominasi politik kelompok tertentu. Hasil penelitian juga menyarankan agar proses pembangunan di Kabupaten Keerom tetap berbasis pada kearifan local, dan perlu dibentuk pendekatan yang patut dikembangkan dengan konsep Early Warning System (EWS) sebagai bentuk kewaspadaan dan kesiagaan dalam mengatasi dan mencegah terjadinya gejala konflik di Papua.

---

Dillematic condition of transmigrans scattered at Keerom Regency resulted by arable lands provided by government had been problemalized by indigenous citizens. It had resulted in transmigrants worry although it had been certified but at any time it may be taken over by such traditional community when it is managed so lately. Crucial stage/event also had been undergone by transmigrants in which they become victim of conflict between separatist of OPM (Independent Papua Organzation ) against Indonesia Army (TNI). The problem in this research is miss understanding on conflict at Keerom Regency in which it is supposed as usual criminal problem while neglecting SARA (Ethnic, Religion, Race and Group) dimensions in turn at certain level it may resulted in national disintegration. This research is qualitative one with descriptive design. From such research it had been identified conflict scope at Keerom Regency, those are: 1. Geographic, Pluralisty of Citizen, 3. Welfare Gap, 4. Liquor 5. Traditional sensitivity, 6. Law Enforcement Weakness and 7. Political dominance by certain group. Also research result suggests that developmental process at Keerom Regency stay based on local wisdom and it is necessary to develop approach by Early Warning System (EWS) concept in form of vigilance and preparedness in solving and overcoming conflict symptoms at Papua.

Abstrak :
Skripsi ini membahas pemindahan penduduk Jawa ke Metro Lampung pada periode 1935-1950. Berdasarkan hasil penghitungan yang diadakan pada tahun 1900 jumlah penduduk di Pulau Jawa pada saat itu sudah mencapai 28 juta jiwa, Sementara itu hasil sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 1905 memperlihatkan bahwa sebanyak 30,1 juta jiwa tinggal di Pulau Jawa dan hanya 7,5 juta jiwa yang bermukim di luar Pulau Jawa. Oleh karenanya pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berkuasa pada saat itu menyelenggarakan program kolonisasi, yakni suatu tindakan untuk menempatkan petani-petani Jawa yang berasal dari desa-desa di daerah-daerah yang padat di Pulau Jawa ke daerah-daerah yang masih jarang penduduknya dan belum tergarap lahan pertaniannya di luar Pulau Jawa. Salah satunya adalah Kota Metro yang terletak di Lampung. Selain sebagai tindak lanjut dari Politik Etis yang dicanangkan. Program kolonisasi ini juga bertujuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang besar dari perkebunan-perkebunan milik Belanda, dan mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Akan tetapi dampaknya sendiri menimbulkan perubahan yang signifikan dari berbagai aspek kehidupan di daerah tujuan.

---

This essay discusses the relocation of Javanese peoples to Metro Lampung in the period 1935-1950. Based on a calculation which was held in the year 1900 the population of the island of Java at the time had reached 28 million people, while the results of the population census conducted in 1905 showed that a total of 30.1 million people live on the island of Java and only 7.5 million peoples who reside outside the island of Java. Therefore the Dutch East Indies colonial government in power at that time arrangeed colonization program, which is an action to move the Javanese native farmers from crowded villages populattion counties on the island of Java to areas that are sparsely populated and undeveloped agricultural land outside the island of Java. One of these area are Metro City that located in Lampung. In addition as a follow up to the proclaimed Ethical Politics, colonization program also aims to meet the needs of a large workforce from plantation-estate owned Dutch, and reducing the density of population on the island of Java. But the impact itself poses a significant change from the various aspects of life in the destination county.