Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang melakukan penolakan mutasi. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Ketenagakerjaan, tidak diatur mengenai penolakan mutasi sebagai salah satu alasan yang bisa digunakan pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pekerja. Bahkan, perihal mutasi itu sendiri tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan mana pun. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pemberlakuan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang melakukan penolakan mutasi dan alasan harus dijatuhkannya pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang melakukan penolakan mutasi. Bentuk penelitian ini adalah yuridis-normatif yaitu dengan cara menelaah norma hukum positif tertulis maupun tidak tertulis melalui penelusuran kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, diapat disimpulkan bahwa terhadap pekerja yang melakukan penolakan mutasi, dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan menggunakan pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan atau pasal 168 Undang-Undang Ketenagakerjaan, tergantung dari pengaturan yang ada di dalam perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perusahaan. Dapat disimpulkan juga, bahwa pemutusan hubungan kerja tersebut perlu dilakukan untuk menjamin kepastian hukum

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the termination of employment towards workers who refuse to transfer. In valid legislation, especially the Manpower Act (Act Number 13 Year 2003), refusal to be transferred is not stated as one of the reasons that can be used by employers to terminate the employment of the workers. In fact, regarding the transfer itself is not regulated in any legislation. This raises legal uncertainty in its implementation. In this regard, the issues discussed in this thesis are the enforcement of the termination of employment towards workers who refuse to transfer and the reasons to terminate the employment of workers who refuse to transfer. The forms of this research is normative juridical, which examines the positive legal norms, written or unwritten, through literature study and interviews. Based on the research results, it can be concluded that the workers who refuse to be transferred, his or her employment can be terminated by using article 161 paragraph (1) of the Manpower Act or article 168 paragrapgh (1) of the Manpower Act, depends on the existing regulation in the work agreement, the collective work agreement, or the enterprise rules and regulations. Also, it can be concluded that the termination of employment needs to be done to ensure legal certainty;;

Abstrak :
Lapisan Stellite 6 dibuat dengan berbagai laju bubuk yang masuk dalam plasma pada proses pelapisan dengan teknik Plasma of Transferred Arc-Welding (PTAW). Sampel kemudian diperiksa dengan EDX, SEM dan XRD. Dari analisa data XRD serta pengukuran kekerasan, diperoleh bahwa kekerasan maksimum terjadi pada laju bubuk 1,6 Lb/jam atau ( 0,73 kg/jam) dan menurun terhadap laju bubuk. ......Stellite 6 film was made by Plasma of Transferred Arc-Welding ( PTAW ), its powder deposition rate was varied. The specimen was then examined by EDX, SEM and XRD. The XRD analysis and hardness measurement show that the optimum hardness happened at powder flow rate 1,6 Lb/hr ( 0,73 kg/hr ) and it's decrease as function of powder rate deposition.

Abstrak :
Undang-Undang Dasar 1945, mengatur Hak Menguasai Negara atas sumber daya alam mineral dan batubara, di mana kewenangan Pemerintah untuk mengatur diwujudkan dengan aturan tentang pengalihan IUP. Pasal 93 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain; pengalihan kepemilikan dan/atau saham harus diberitahukan kepada pemberi izin. Berbeda dengan undang-undang, Pasal 7A dan Pasal 7B Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, justru mengisyaratkan bahwa IUP boleh dialihkan, dengan mengatur pihak lain. Yang menjadi pertanyaan yuridis adalah: bagaimana pengaturan pengalihan IUP dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksananya dalam perspektif Hak Menguasai Negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945; mengapa dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 IUP tidak boleh dipindahkan; dan mengapa dalam Pasal 7A dan Pasal 7B Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 IUP boleh dipindahkan? Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian Yuridis Normatif. Jadi data yang dikumpulkan adalah data sekunder (terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier). Kesimpulan, dalam perspektif Hak Menguasai Negara, di mana Pemerintah melakukan sendiri atau campur tangan melalui kepemilikan saham pada BUMN/BUMD, idealnya IUP tidak boleh dialihkan. Dalam konsep tersebut yang dapat dialihkan adalah perjanjian kerjasama BUMN/BUMD dengan pihak lain dengan persetujuan Pemerintah. Rumusan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bahwa IUP tidak boleh dialihkan sudah tepat, untuk mempertahankan Hak Menguasai Negara. Namun rumusan ayat (2) dan ayat (3)-nya bertentangan dengan Hak Menguasai Negara. Rumusan Pasal 7A dan Pasal 7B Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, selain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, juga bertentangan dengan Hak Menguasai Negara. Aturan tentang pengalihan IUP dibutuhkan, karena Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 mengatur bahwa pemegang IUP hanya dapat diberikan satu IUP dan apabila mereka memiliki lebih dari satu IUP, berarti IUP yang lain harus dialihkan.

---

Constitution of Republic of Indonesia Year 1945, regulates State's Authority Rights in natural resources, especially mineral and coal, where Government's Authority to regulate, is realized with regulate about transfer of IUP. Article 93 of Law No. 4 of 2009 Concerning Mineral and Coal, regulates that IUP holders should not be transferred their IUP to other parties; transfer of ownership and/or shares must be notified to the licensor. There is differentiation between Law No. 4 of 2009 and Government Regulation No. 24 of 2012 on Revision of Government Regulation No. 23 of 2010 on Implementation of Mineral and Coal Mining, especially Article 7A and Article 7B. Those articles regulate that IUP should be transferred to other parties and there are further explanation for definition of other parties. The questions are: how to regulate transfer of IUP in Law No. 4 of 2009 and its implementation regulations in the State's Authority Rights perspective based on Article 33 paragraph (3) Constitution of Republic of Indonesia Year 1945, why Article 93 of Law Number 4 on 2009 regulates that IUP should not be transferred, and why Article 7A and Article 7B Government Regulation No. 24 of 2012 regulates that IUP should be transferred? Research will be done by using the research methodology of normative juridical. So the data collected is mainly secondary data (consisting of primary legal materials, secondary and tertiary). The conclusions, in the State’s Authority Rights perspective, where the government do mining activities by themselves or intervene through shares ownership in state's-owned companies/regional's-owned company, ideally IUP should not be transferred. In this concept, that should be transferred is cooperation agreement between state'sowned companies/regional’s-owned company and other parties, with terms of Government approval. Article 93 paragraph (1) Law No. 4 of 2009, which regulates IUP should not be transferred, is already correct, to maintain of State's Authority Rights. However, paragraph (2) and paragraph (3) are contradicted to State's Authority Rights. Article 7A and Article 7B Government Regulation No. 24 of 2012, which regulate IUP should be transferred to other parties, besides they are contradicted to Law No. 4 of 2009, but also are contradicted to State's Authority Rights. Regulation about transferred IUP has to be regulated, because content of Government Regulation No. 23 of 2010 indirectly regulates that IUP holders shall have one IUP and if they have more than one, the others should be transferred.

Abstrak :
ABSTRAK
Ratifikasi adalah merupakan tindakan pengukuhan, pengambilalihan, penerimaan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang telah dilakukan sehingga tindakan atau perbuatan hukum tersebut menjadi sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Kasus-kasus yang dibahas di dalam tesis ini adalah mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi untuk mengalihkan kekayaan Perseroan lebih dari 50 lima puluh persen dari jumlah kekayaan bersih yang dimiliki oleh Perseroan, yang harus memperoleh persetujuan dari RUPS hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 102 ayat 1 huruf a UUPT, namun di dalam Perkara No.282/Pdt.G/2013/PN.Bks., anggota Direksi yang melakukan tindakan hukum telah lewat masa jabatannya dan di dalam Permohonan Penetapan No.20/Pdt.P/2016/PN.Btm, terdapat ketidak sepahaman di antara para pemegang saham Perseroan sehingga tidak tercapai ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Pasal 89 UUPT. Tesis ini menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan analisa preskriptif. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu Notaris ketika membuat suatu Berita Acara Rapat dapat mengerti mengenai penulisan yang tepat suatu agenda dan keputusan RUPS dan membantu Notaris untuk lebih mengerti syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu PT yang diwakili oleh Direksi ketika akan melakukan pengalihan aset yang lebih dari 50 lima puluh persen jumlah kekayaan bersih yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas.

---

ABSTRACT
Ratification is an act of confirmation, takeover, acceptance of legal act or legal conduct that has been done so that the legal actions or legal conduct of such law is becoming legitimate according to the provisions of applicable law. The cases discussed in this thesis are about the legal action which performed by the member of board of Directors on diverting more than 50 fifty percent of the amount of total net assets owned by the Company, which must obtain approval from the GMS, this is stated in the provisions of Article 102 paragraph 1 letter a of the Company Laws, but in the Case No. 282 Pdt.G 2013 PN.Bks., members of the board of Directors completed a legal action that has been through his tenure and in the Application for Determination No. 20 Pdt.P 2016 PN.Btm, there is disagreements amongst the shareholders of the Company therefore it is not reached the provisions of quorum of attendance and the quorum of the decision as set out in Article 89 of the Company Laws. This thesis uses the form of juridical normative research with prescriptive analysis. The results of this research are expected to help the Notary when making deeds of Shareholders Meeting especially on legal writting of the agenda and the decision of shareholders meeting and also to help the Notary to have better understanding regarding the requirements that must be met by a limited liability company which represented by the member of Directors diverting the company rsquo s assets which more than 50 fifty percent of the amount of total net assets owned by the Limited Liability Company.

Abstrak :
ABSTRAK
Peran sentral pengetahuan sebagai sumber keunggulan kompetitif terhadap perekonomian saat ini baik dalam penciptaan nilai, kelangsungan hidup atau perolehan economic rent telah mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengetahuannya. Namun perusahaan tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan akan pengetahuan secara mandiri, sehingga harus berkolaborasi dengan perusahaan lain untuk melakukan alih pengetahuan salah satunya melalui aliansi stratejik. Walaupun penelitian mengenai alih pengetahuan telah banyak dilakukan, namun penelitian yang mengkaji kualitas pengetahuan yang dialihkan (quality of knowledge transferred) yang dapat diindikasikan dari pengetahuan yang cocok untuk digunakan (fit for use) dan dapat diaplikasikan (applicable) masih terbatas. Oleh karenanya, penelitian ini dengan rnenggunakan resource-based theory, knowledge- based theory, social exchange theory dan resource dependence theory sebagai landasan teori mencoba meneliti secara simultan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengetahuan yang dialihkan melalui aliansi cross border. Disamping melakukan analisis deskriptif maka sembilan hipotesis dikembangkan untuk menguji pengaruh ketiga komponen partner fit (yang terdiri dari resource complementarity, operational compatibility, dan cultural compatibility) terhadap interorganizational learning dan relational capital, Serta pengaruh relational capital dan interorganizational learning terhadap kualitas pengetahuan yang dialihkan. Pengaruh kinerja keuangan, jenis aliansi, periode aliansi dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara relational capital, interorganizational learning dan lcualitas pengetahuan yang dialihkanju ga diuji. Industri berbasis pengetahuan di Indonesia dipilih sebagai objek penelitian ini, dengan mempertimbangkan sifat teknologi yang berubah secara cepat dan kompleks, dimana pada industri yang seperti itu aliansi stratejik banyak lumbuh berkembang. Untuk itu 101 TMT (top management team) sebagai single informant dari perusahaan lokal di sektor industri telekomunikasi, farmasi, perminyakan, otomotih kimia dan elektronik telah berpartisipasi dengan response rate 23% dan hasilnya dikaji melalui analisis deskriptif dan analisis inferensial menggunakan structural equation model. Hasil analisis deskriptif mengindikasikan adanya kesenjangan technical skill antara mitra asing dengan mitra lokal, gaya manajemen yang berbeda serta R & D yang belum mampu ditingkatkan. Sedangkan hasil analisis terhadap hipotesis yang dibangun menghasilkan kesimpulan utama bahwa ketiga komponen partner jit (resource complerneniarity, operational compatibility dan cultural compatibility), interorganizational learning dan relational capital berpengaruh secara langsung maupun tidak Iangsung terhadap kualitas pengetahuan yang dialihkan (quality of knowledge transferred). Kesimpulan lainnya bahwa periode aliansi sebagai variabel mederasi berpengaruh terhadap model struktural yang dihasilkan. Penelitian ini memberikan implikasi teoritis yang mengukuhkan pentingnya sebuah model yang komprehensif untuk mengukur hubungan struktur, conduct dan kinerja (performance) secara bersama-sama. Disamping itu relational capital dan pembelajaran mempunyai peranan yang kritikal dalam alih pengetahuan yang bersifat tacit, khususnya dalam aliansi cross border antara negara maju dengan negara berkembang. Berbagai faktor-faktor determinan di atas yang mempengamhi kualitas alih pengetahuan yang dialihkan sebagai suatu preses dynamic capabilities perlu dianalisis secara bersama-sama. Sebagai implikasi manajerial, para manager perlu di awal pembentukan aliansi melakukan due dilligence terhadap kecocokan mitra (partner fit) aliansi Serta mengatasi kesenjangan technical skill antara mitra asing dan lokal yang akan mempengaruhi kualitas alih pengetahuan. Komitmen pimpinan puncak perusahaan diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pembelajaran, sehingga dengan demikian alih pengetahuan tidak hanya terbatas pada pengetahuan eksplisit saja Sebagaimana umumnya pada negara berkembang tetapi utamanya pengetahuan tacit. Pada akhimya dua faktor kunci keberhasilan untuk mendapatkan kualitas pengetahuan yang berkualitas yalcni kepercayaan dan transparansi perlu dikembangkan antar mitra.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai Akta Pengakuan Hutang dengan menggunakan jaminan berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli berupa tanah dan bangunan, bukan dengan Hak Tanggungan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1277 K/Pdt/2017. Oleh karena jaminan yang diberikan berupa tanah dan bangunan, paling tepat adalah menggunakan Lembaga Hak Tanggungan sebagai jaminan sebagai jaminan pelaksanaan pelunasan hutang. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimanakah implikasi hukum Akta Pengakuan Hutang dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris pada saat yang bersamaan dan bagaimana tanggung jawab notaris yang membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang memuat klausula telah beralihnya hak atas tanah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan bentuk penelitian normatif. Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai bentuk jaminan pelunasan suatu hutang yang tercantum dalam Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan berupa hak atas tanah, bentuk jaminan ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, seharusnya bentuk jaminan yang digunakan terhadap obyek hak atas tanah tersebut adalah Hak Tanggungan. Notaris yang membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai bentuk jaminan pelunasan dapat dibebankan pertanggungjawaban perdata karena telah membuat akta yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ...... The thesis is to analyze Deed of Credit Acknowledgement, using warranty in form of Sales Purchase Agreement upon Sales Purchase Object of land and building, not using the Mortgage Deed, based on the decision of the Supreme Court Adjudication of Republic Indonesia Number 1277 K/Pdt/2017. As the given warranties are in form of land and building, therefore the most appropriate is to apply Mortgage Deed as the warranty on credit settlement. This study raises the issue of how the legal implications of the Deed of Credit Acknowledgement and the Sales Purchase Agreement made by a Notary at the same time and how the responsibilities of a notary who make the Sales Purchase Agreement which contains a clause on land rights have been transferred. To answer these problems, this study uses a normative form of research. The type of data that used in this study is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. This study uses descriptive data analysis methods with a qualitative approach. The results of this research is show that the use of the Sales Purchase Agreement as a form of guarantee of repayment of a debt contained in the Deed of Credit Acknowledgement with collateral in the form of land rights, this form of collateral is not in accordance with applicable regulations, should be the form of collateral used for the object of land rights these are Mortgage Deed. A notary who makes a Deed of Sale and Purchase Agreement as a form of guarantee of repayment may be liable for civil liability for making a deed that is not in accordance with the provisions of the legislation.