Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Perlindungan terhadap paten merupakan kewajban bagi Negara-negara anggota WTO. Dengan diaturnya kewajiban pemegang paten untuk melaksanakan paten yang menunjang alih teknologi menimbulkan permasalahan baru bagi perlindungan paten di Indonesia, karena sanksi penghapusan paten akan diberikan apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan oleh pemegang paten. Penghapusan paten menimbulkan hilangnya segala akibat hukum atas paten tersebut, sehingga paten tersebut tidak lagi dilindungi. melalui penelitian hukum normatif yang menggunakan teori perlindungan kekayaan intelektual sanksi penghapusan paten bertentangan dengan semangat perlindungan kekayaan intelektual, namun disisi lain alih teknologi merupakan salah satu bentuk kemanfaatan perlindungan paten. TRIP's memberikan kewenangan bagi negara anggota untuk mengatur alih teknologi melalui peraturan perundang-undangan nasionalnya. Regulasi nasional mengenai transfer teknologi di indonesia saat ini belum mengatur secara jelas dan terperinci mengenai itu. sehingga perlu dipertimbangkan dibentuknya pengaturan alih teknologi yang tidak hanya berpihak kepentingan pemegang paten tetapi juga kepentingan negara dalam mencapai tujuannya.

---

ABSTRACT
Protection of patents is an obligation for WTO member countries. By regulating the obligations of patent holders to implement patents that support technology transfer raises new problems for patent protection in Indonesia, because patent elimination sanctions will be given if this obligation is not carried out by the patent holder. Elimination of patents results in the loss of all legal consequences of the patent, so the patent is no longer protected. through normative legal research that uses the theory of intellectual property protection, sanctions for the elimination of patents contradict the spirit of intellectual property protection, but on the other hand the transfer of technology is a form of patent protection. TRIP's gives authority for member countries to regulate technology transfer through their national legislation. National regulations regarding technology transfer in Indonesia currently do not clearly and specifically regulate that. so that it is necessary to consider the establishment of technology transfer arrangements that are not only in favor of the interests of patent holders but also the interests of the state in achieving its objectives.

Abstrak :
ABSTRAK
Prinsip ilmu ekonomi dalam bekerjanya suatu perekonomian yang penting adalah standar kehidupan suatu negara akan sangat ditentukan oleh kemampuan negara tersebut dalam memproduksi barang dan jasa. Teori ekonomi konvensional berpendapat bahwa pembangunan ekonomi akan sangat ditentukan oleh faktor endogen yang dimiliki oleh suatu negara. Prof. Juma telah memberikan kontribusi pemikiran yang sangat penting bagi upaya negara-negara sedang berkembang untuk mentransformasikan dirinya menjadi bagian dari negara maju dan dalam upaya menghadapi ancaman-ancaman yang diakibatkan oleh perubahan teknologi dan dinamika globalisasi. Inovasi teknologi harus dapat dikembangkan untuk mendapatkan sumber-sumber keunggulan negara sedang berkembang di masa mendatang. Alih teknologi dari negara maju ke negara sedang berkembang perlu dilakukan dan diasimilasikan dengan teknologi yang dikembangkan secara lokal sebagai landasan untuk menciptakan inovasi model bisnis dan produk yang mengarah pada industri unggulan di masa mendatang. Diperlukan penciptaan sistem pendidikan baru yang mampu memfasilitasikan dan mempercepat proses inovasi dalam pembangunan ekonomi.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika peran mediasi institusi pemerintah dalam konteks transfer teknologi yang diakibatkan oleh Foreign Direct Investment (FDI) di kawasan ASEAN Plus Three. Menggunakan Structural Equation Model (SEM) untuk menganalisis data historis antara tahun 2002 dan 2021, studi ini memeriksa bagaimana FDI mempengaruhi transfer teknologi, tidak hanya secara langsung tetapi juga melalui interaksi dengan institusi keuangan dan pemerintahan. Penelitian ini mengungkap bahwa FDI berkontribusi signifikan terhadap dinamika inovasi teknologi, dengan institusi memainkan peran penting sebagai mediator yang memfasilitasi dan mengatur aliran pengetahuan dan teknologi baru. Temuan ini menyoroti pentingnya kualitas dan kapasitas institusi dalam memaksimalkan potensi efek spillover FDI dalam hal mendorong transfer teknologi. ......This study aims to explore the dynamics of the mediating role of government institutions in the context of technology transfer induced by Foreign Direct Investment (FDI) in the ASEAN Plus Three region. Using Structural Equation Model (SEM) to analyze historical data between 2002 and 2021, this study examines how FDI affects technological change, not only directly but also through interactions with financial institutions and government. This research reveals that FDI significantly contributes to the dynamics of technological innovation, with government playing a crucial role as mediators that facilitate and regulate the flow of new knowledge and technology. These findings highlight the importance of the quality and capacity of institutions in maximizing the potential spillover effects of FDI in terms of promoting technological change.

Abstrak :
Kendati bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan pemerataan ekonomi antar negara anggota sebagai bagian dari usaha integrasi ekonomi ASEAN, data menunjukan bahwa ASEAN-Plus justru meningkatkan kesenjangan antar anggota. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah usaha ASEAN-Plus merupakan langkah yang tepat untuk mencapi tujuan akhir dari integrasi ekonomi ASEAN. Penelitian mencakup 5 perjanjian dalam ASEAN-Plus yakni ACFTA, AKFTA, AJCEP, AANZFTA dan RCEP dengan periode 2000 – 2019. Seluruh data diolah dengan menggunakan metode data panel dimana untuk memilih antara Fixed Effect dan Random Effect dilakukan Hausman Test. Hasil menunjukan bahwa pembentukan ASEAN-Plus meningkatkan kemakmuran namun tidak terdapat pengaruh konvergensi. Tidak terlihatnya pengaruh konvergensi dapat terjadi berkaitan dengan limitasi penelitian yang tidak melakukan pengujian dalam jangka waktu panjang seperti pengujian dengan menggunakan metode Panel Cointegration dan juga analisis yang dilaksanakan pada tingkat negara dan bukan dalam tingkat produk. ......Although ASEAN-Plus aim to achieve economic prosperity and equality among its members as part of ASEAN economic integration effort, data shows that there is rising gap after the formation of ASEAN-Plus. This study aims to determine whether the ASEAN-Plus effort is the right one to achieve the goal of ASEAN economic integration. The study covers 5 agreements in ASEAN-Plus namely ACFTA, AKFTA, AJCEP, AANZFTA and RCEP with the period 2000 – 2019. All data is processed using the panel data method where to choose between Fixed Effect and Random Effect the Hausman Test is carried out. The results show that the formation of ASEAN-Plus increases prosperity but there is no convergence effect. The invisibility of the convergence effect may occur due to the limitation of research, that does not conduct testing in the long term, such as testing using the Panel Cointegration method as well as its analysis that is conducted at country-level and not on product-level.