Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pengujian konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimohonkan oleh Iwan Piliang, Edy Cahyono, Nenda Inasa Fadhilah, Amrie Hakim, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Aliansi Jurnalis Independen, dan Lembaga Bantuan Hukum Pers telah diputuskan oleh sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Mei 2009, bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tersebut adalah konstitusional, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bersesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat deskriptif oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang perhatian utamanya adalah pengaturan norma secara yuridis dari objek yang akan diteliti. Penelitian menunjukkan bahwa 1) pengaturan pidana pencemaran nama baik secara elektronik dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bentuk pengaturan tersendiri (sui genetis) dari norma penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP); 2) Konsep pemidanaan Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik yang dikualifikasi sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik sehingga konsep akan mengacu kepada KUHP namun ancaman pidanaannya lebih berat yakni merujuk pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3) Perbedaan ancaman pidana antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wajar karena distribusi dan penyebaran informasi melalui media elektronik relatif lebih cepat, berjangkauan luas, dan memiliki dampak yang massif; 4) Pasal 27 ayat (3) UU 1TE tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena meskipun ada ketentuan Pasal 28F UUD 1945; 5)Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan Pemohon adalah tepat karena pada dasarnya Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini mencoba menganalisis sistem manajemen pangarnanan informasi pada Merchant Bank Permata, atas terjadinya peristiwa fraud banking melalui mesin elektronik darn capture di Merchant Bank Permata yang telah dilaporkan di Polda Metro Jaya pada 12 April 2010. Penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif, clengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, pengamatan, dan studi dokumen. Wawancara mendalam difokuskan terhadap sistem manajemen pengamanan pada proses akuisisi Merchant Bank Permata dan alur transaksi elektronik melalui mesin EDC di Merchant Bank Permata, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud Banking di Merchant Bank Permta, serta upaya untuk memperbaikinya. Sedangkan pengamatan di fokuskan terhadap cara melakukan transaksi elektronik dimulai dari transaski on-line, ojllfne, settlement dan payment. Selanjutnya studi doklmien difokuskan pada berkas perkarajraud banking yang dilaporkan di Polda Metro Jaya dan Standar operasional prosedur Sistem manajernen pengamanan informasi pada Merchant Bank Permata. Hasii penelitian membuktikan sistem manajemen pengamananan informasi di Merchant Bank Permata, tidak memilki sistem yang baik, karena pada proses akuisisi merchant infomnasi atau data tidak memenuhi aspek integritas, kerahasian, dan ketersediaan, begitu pula pada proses transaksi elektronik. Hal ini dipengaruhi faktor manusia, proses atau sistem, dan teknologi sistern manajemen pengamanan infomiasi. Adapun cara untuk memperbaikinya pada proses akuisisi merchant harus ada bagian atau unit yang menganalisa pemohon merchant dan pada proses transasksi elektronik menambah sistem untuk mengalisa vatiditas dimulai dari transaksi on-line, of-line, dan settlement, yaitu menambah sistem terminal transaction line.

---

Abstract
This thesis attempts to analyze information security management system on Bank Permata in regard with the case of fraud banking through electronic data capture machine at Bank Permata?s merchants which was reported to Jakarta Metropolitan Police on 12 April 2010. This research exercised a qualitative approach which data were collected through in-depth interview, observations and document study. The in- depth interview focussed on security management system during the acquisition of Bank Permata?s merchants and electronic transaction chart through electronic data capture machine at those merchants, factors affecting Iliad banking occurred as well as all the restoration efforts taken. Observations focussed on the procedure of electronic transaction, which started from on line transaction, off line settlement and payment. Meanwhile, document study focussed on dossiers of fraud banking cases reported to Jakarta Metropolitan Police and Standard Operational Procedure of information Security Management System on Bank Permata?s Merchants. This research finds that the information Security Management System was not well- established since information collected during the acquisition process and electronic transaction process were not qualified in the aspects of integrity, confidentiality and availability which was affected by Several factors such as the human involved, the system it self as well as information security management system technology. The researcher proposes, that in order to restore the system, t11ere should be a particular section dining the acquisition process to analyze merchant requestor?s validity whilst during the electronic transaction, a terminal encryptions line added to the system to analyze the validity of information both on-line transaction and off-line settlement as well as the payment.

Abstrak :
Kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet dan perangkat mobile, perlahan telah mengubah cara masyarakat sebagai konsumen dalam bertransaksi. Seiring berkembang dan meluasnya tradisi bertransaksi secara online, mulai bermunculan inovasi khususnya dalam dunia media sosial, salah satunya adalah praktik lelang yang semakin marak di platform media sosial seperti Instagram. Skripsi ini menganalisis mengenai pelaksanaan lelang melalui media elektronik yang diselenggarakan di media sosial Instagram menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai lelang, serta pelindungan hukum terhadap konsumen peserta lelang online yang dirugikan yang diselenggarakan di media sosial Instagram. Penelitian ini dibuat menggunakan metode doktrinal, yaitu sebagian besar data penelitian berasal dari studi kepustakaan berupa perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan menteri, buku-buku, serta jurnal hukum yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang timbul dari rumusan masalah. Berdasarkan hasil penelitian, Lelang yang diselenggarakan melalui media elektronik yaitu media sosial Instagram tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai Lelang. Lelang yang diselenggarakan melalui media sosial Instagram tidak dapat dikategorikan sebagai Lelang apabila melihat ketentuan perundang-undangan mengenai Lelang, melainkan hanyalah merupakan transaksi jual-beli dengan cara yang menyerupai lelang. Upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang dirugikan karena tidak mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen apabila mengacu kepada peraturan perundang-undangan terkait yaitu UU PK, UU ITE, PP PMSE, dan juga KUHP, antara lain perlindungan litigasi (melalui pengadilan) ataupun non-litigasi (di luar pengadilan). Sementara, terdapat pengenaan sanksi pidana yang dapat diberlakukan kepada pelaku tindak penipuan atas transaksi jual-beli online di media sosial tersebut. Instagram, sebagai platform media sosial dan bukan e-commerce, tidak memiliki wewenang untuk mengungkap informasi pribadi pengguna, sehingga implementasi perlindungan hukum dan sanksi terhadap pelaku usaha di media sosial Instagram seringkali sulit untuk diterapkan. ......The improvement in information and communication technology, especially the internet and mobile devices, has slowly changed the way people as consumers transact. Along with the development and widespread tradition of online transactions, innovations began to emerge, especially in the world of social media, one of which is the increasingly widespread practice of auctions on social media platforms such as Instagram. This thesis analyzes the implementation of auctions through electronic media held on Instagram social media according to applicable laws and regulations in Indonesia regarding auctions, as well as legal protection for consumers who are harmed by online auction participants held on Instagram social media. This research is made using the doctrinal method, namely most of the research data comes from literature studies in the form of legislation, government regulations, ministerial decisions, books, and law journals that will be used to answer problems arising from the formulation of the problem. Based on the results of the research, Auctions held through electronic media, namely Instagram social media, are not in accordance with applicable laws and regulations in Indonesia regarding Auctions. Auctions held through Instagram social media cannot be categorized as auctions when looking at the statutory provisions regarding auctions, but are only buying and selling transactions in a way that resembles an auction. Legal protection efforts that can be given to consumers who are harmed because they do not get their rights as consumers when referring to the relevant laws and regulations, namely the Consumer Protection Law, Electronic Information and Transaction Law, Government Regulation on Electronic Commerce, and also the Criminal Code, include litigation protection (through the court) or non-litigation (outside the court). Meanwhile, there is the imposition of criminal sanctions that can be applied to perpetrators of fraud in online buying and selling transactions on social media. Instagram, as a social media platform and not e-commerce, does not have the authority to disclose users' personal information, so the implementation of legal protection and sanctions against business actors on Instagram social media is often difficult to implement.

Abstrak :
Dunia perbankan telah mengalami perubahan dalam menjalankan bisnisnya, Perkembangan teknologi elektronik perbankan membuat transaksi perbankan tidak harus berada dalam gedung bank dan pada jam tertentu saja, tetapi berubah menjadi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. SMS banking sebagai salah satu media dalam transaksi elektronik perbankan saat ini telah banyak digunakan oleh nasabah perbankan mengingat media yang digunakan adalah handphone pribadi dengan metode transaksi yang relatif mudah dan cepat. Mengingat transaksi ini mengandung perbuatan hukum maka nasabah perbankan wajib untuk dilindungi haknya sebagai konsumen sedangkan bank selaku penyelenggara melihat SMS banking sebagai tantangan dan peluang untuk pengembangan bisnis. Dengan adanya Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan kepentingan nasabah sebagai konsumen sudah dapat dilindungi. Bank Indonesia selaku lembaga otoritas dan pengawasan perbankan juga mengeluarkan peraturan yang berkenaan perlindungan nasabah perbankan. Pada masa yang akan datang diharapkan perlindungan nasabah SMS banking akan terus meningkat dengan melakukan informasi produk yang jelas kepada nasabah, pendirian lembaga legalisasi dan lembaga sertifikasi transaksi elektronik perbankan serta adanya revisi pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. ......Through its course of business, banking industry has changed. The development of banking electronic technology has enabled banking transaction to be conducted outside the bank’s building, anytime and anywhere. SMS banking, as one current medium of banking electronic transaction, has been frequently utilized by bank customers considering the instrument used personal cell-phone, which makes it an easy and fast method of transaction. Since this kind of transaction contains legal acts, bank customers are all entitled to equal protection under the law, and banks as the banking business administrator sees sms banking as a challenge and opportunity in business development. Based on Undang-Undang No. 8 tahun 1999 about Consumer’s Protection and Undang-undang No. 11 tahun 2008 about Electronic Information and Transaction, it is expected that customers’ interests as consumers are well-protected. Bank of Indonesia, the banking authoritative and supervisional institution, also issued laws concerning bank customer’s protection. In the future, increasing protection over sms banking customers is expected by providing clear product information to customers, establishing legislation and certification institution dealing with banking electronic transaction, as well as the revision on Article 27 particle (3) of Information and Electronic Transaction Law.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum tentang penyelenggaraan sistem pembayaran elektronik menggunakan kartu. Perlindungan yang diatur pada undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengamanatkan pelaksanaan transaksi elektronik yang andal, aman dan bertanggung jawab. Pada prakteknya pelaksanaan ini belum terlaksana dengan baik. Tesis ini mencoba membahas peraturan-peraturan yang terkait dengan aspek perlindungan pengguna sistem pembayaran elektronik dengan alat pembayaran menggunakan kartu.

---

This thesis describes about the legal protection implemented on the enforcement of electronic payment system using payment card. The legal protection that are regulated in the law of Information and Electronic Transaction number 11 year 2008 is mandating for an electronic transaction practice that are secure, reliable and responsible. On the field this practice of regulation has not been well applied. This thesis will try to look other regulation that are related with the aspect of user protection on electronic payment system used with payment card.