Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) merupakan salah satu proyek infrastruktur strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan kawasan di Pulau Sumatra yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. JTTS terdiri dari 24 ruas dengan panjang 2.704 km yang menghubungkan titik paling utara Pulau Sumatra yang ada di Banda Aceh dengan titik paling selatan di Bakauheni, Provinsi Lampung. Kehadiran JTTS diharapkan menimbulkan dampak fiskal bagi pemerintahan berupa kenaikan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pembangunan JTTS terhadap penerimaan pajak pusat dan pajak daerah. Penelitian ini menggunakan data penerimaan pajak daerah Pemerintah Kota/Kabupaten dan pajak pusat pda Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Pulau Sumatra dalam kurun waktu 2014 - 2020. Penelitian ini menggunakan metode Difference in Difference with multi time periods. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara pembangunan JTTS dengan penerimaan pajak pusat dan pajak daerah. .......The Trans Sumatra Toll Road (JTTS) is one of the national strategic infrastructure projects that aims to increase regional development on Sumatra which is expected to support national economic growth. The JTTS consists of 24 segments with a length of 2,704 km that connects the northernmost point of Sumatra in Banda Aceh and the southernmost point in Bakauheni, Lampung Province. The presence of JTTS is expected to be a fiscal impact for the government in the form of tax revenue. This study aims to analyze the relationship of JTTS to central and local tax revenues. This study uses data on local tax revenues from the City/Regency Government and the central tax office of the Tax Service Office (KPP) on Sumatra in the period 2014 to 2020. This study uses the Difference in Difference method with multi time periods. The results showed that there was a positive relationship between JTTS and central and local tax revenues.

Abstrak :
Pembangunan jalan bebas hambatan atau jalan tol pada suatu wilayah dipandang dapat mendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional. Pembangunan jalan tol tersebut juga mendorong pertumbuhan perekonomian di wilayah sekitar yang dilalui oleh jalan tol. Dengan menggunakan metode standart difference-in-difference (DiD), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) terhadap 3494 desa atau kelurahan dalam periode waktu 2006 hingga 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata setelah adanya JTTS terjadi tren peningkatan jumlah minimarket di desa atau kelurahan yang dilalui JTTS lebih tinggi sebesar 0.30 jika dibandingkan yang tidak dilalui JTTS. Hal ini memperlihatkan bahwa salah satu proyek strategis Pemerintah Indonesia yaitu pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS), yang secara khusus ditujukan untuk meningkatkan pembangunan kawasan di Pulau Sumatra, diharapkan dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. ......The construction of toll road in an area can promote national economic growth. It stimulates economic growth in the surrounding areas traversed by the toll road as well. Applying the standard difference-in-difference (DiD) method, this study aims to analyze the effect of the Trans Sumatra Toll Road or JTTS on the 3494 villages that were traversed  in 2006 to 2019. The results of this study indicate that there was an average increasing in the number of minimarkets by 0.30 to village that are passed through by toll road compared to those that are not passed by toll road. It can be seen that one of the strategic projects of the Government of Indonesia is the construction of the Trans Sumatra Toll Road or JTTS, which is specifically aimed at increasing regional development of Sumatra, which is expected to support national economic growth.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan Penugasan Pemerintah atas Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera yang dilaksanakan oleh PT.Hutama Karya (Persero), yang merupakan Badan Usaha Milik Negara dengan kepemilikan saham negara sebesar 100% (seratus persen), sebagaimana diketahui bahwa disatu sisi APBN tidak mampu mendanai program pembangunan infrastruktur secara keseluruhan, namun disisi lain infrastruktur dibutuhkan agar dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional, maka dari itu Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla melakukan percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera berdasarkan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 yang telah ditetapkan Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera adalah investasi yang secara finansial tidak layak. Adapun dalam Undang- Undang Nomer 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UUBUMN) dan lebih spesifik lagi pada pasal 65 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomer 45 Tahun 2005 yang merupakan turunan aturan pelaksanaan UUBUMN, mewajibkan Pemerintah memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN yang melaksanakan Penugasan yang tidak layak finansial, termasuk margin yang diharapkan. Bahwa Pemerintah berperan aktif memainkan peran BUMN dalam menyediakan barang jasa publik dalam hal ini membangun Jalan Tol Trans Sumatera, tentunya sejalan dengan konsepsi negara kesejahteraan (welfare state), namun peran aktif tersebut tentunya terkendala ketika Negara juga oleh aturan memiliki kewajiban memberikan kompensasi atas biaya termasuk margin sedangkan APBN tidak mampu mendanai program pembangunan infrastruktur yang porsi kebutuhannya sangat besar. Selain itu penulisan tesis ini akan membahas kendala klasik dalam pembangunan untuk kepentingan umum yaitu masalah pembebasan lahan, yang tentunya menganalisa penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana dikomitmenkan bersama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Service Level Agreement untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dalam hal ini Jalan Tol Trans Sumatera.

---

This thesis discusses the implementation of the Government Assignment for the Business of the Trans Sumatra Toll Road implemented by PT. Hutama Karya (Persero), which is a State-Owned Enterprise with 100% (one hundred percent) state ownership, as it is known that on the one hand the APBN is unable to fund the overall infrastructure development program, but on the other hand infrastructure is needed in order to sustain national economic growth, therefore the Government of Joko Widodo-Jusuf Kalla accelerated the construction of toll roads in Sumatra based on the Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesian Economic Development 2011-2025 (MP3EI) that had been set by the Soesilo Bambang Yudhoyono-Boediono Government. Business of the Trans Sumatra Toll Road is an investment that is financially inadequate. As for Law Number 19 of 2003 concerning BUMN and more specifically in article 65 paragraph (3) Government Regulation Number 45 of 2005 which is a derivative of the rules for implementing UUBUMN requires the Government to compensate for all costs incurred by SOEs that carry out assignments that are financially not feasible, including the expected margin. That the Government has an active role in playing the role of SOEs in providing public goods services in this case build the Trans Sumatra Toll Road, certainly in line with the conception of the welfare state, however, the active role is certainly constrained when the State also has the obligation to provide compensation for costs including margins while the APBN is unable to fund infrastructure development programs, the portion of which is very large. In addition, this thesis will discuss the classic constraints in development for the public interest, is a problem of land acquisition, which is analyzes the application of Law Number 2 of 2012 concerning Land Procurement for Development in the Public Interest, as committed together with the Central and Regional Governments in the Service Level Agreement to support the acceleration of infrastructure development in this case the Trans Sumatra Toll Road.

Abstrak :
Penelitian ini menggunakan pendekatan RIMS Risk Maturity Model 2022 yang bertujuan untuk mengevaluasi tingkat maturitas risiko pada PT X yang merupakan Badan Usaha Milik Negara sektor konstruksi dalam menjalankan penugasan pemerintah proyek investasi Jalan Tol Trans Sumatera. Investasi Proyek Jalan Tol Trans Sumatera dikategorikan dalam risiko tinggi karena dinilai memiliki kelayakan investasi yang rendah. Penelitian ini memiliki kontribusi untuk memahami lebih jauh bagaimana perusahaan dalam mengelola risiko dengan kondisi model bisnis yang berbeda (non-profit). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode studi kasus single unit analysis (embedded) dengan metode pengumpulan data triangulasi yang menggunakan instrumen penelitian wawancara, dokumentasi dan observasi. Descriptive Qualitative Analysis digunakan sebagai metode dalam menganalisis data. Hasil penilaian Tingkat Maturitas Risiko secara keseluruhan mendapatkan nilai 3.76 dari skala tertinggi 5, berada pada tingkat Tier-3 yang berarti organisasi memiliki kemampuan dalam proses yang berulang (repeatable) dalam penerapan manajemen risiko. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi yang relevan dalam rangka perbaikan dan peningkatan penerapan manajemen risiko di perusahaan. ......This study uses the RIMS Risk Maturity Model 2022 in a bid to evaluate the level of risk maturity at PT X, a state-owned enterprise in the construction sector, in carrying out a government-assigned investment project for the Trans Sumatra Toll Road. The Trans Sumatra Toll Road investment project is categorised as high risk due to its perceived low investment feasibility. This study contributes to a deeper understanding of how the company manages risks under a different business model (non-profit). The qualitative research employs a single unit analysis (embedded) case study method with data triangulation using data collected through research instruments including interviews, documentation, and observation. Descriptive qualitative analysis is employed as the data analysis method. The Risk Maturity Level assessment produced an overall score of 3.76 out of a maximum score of 5. This places the company in Tier 3 and indicates that it has repeatable risk management processes. The findings of this research provide relevant recommendations for the improvement and enhancement of risk management implementation in the company.

Abstrak :
Sebagai wilayah penghasil komoditas dari sumber daya alam, Pulau Sumatera menjadi lokasi strategis bagi kegiatan ekspor ke berbagai tujuan, baik ke antar provinsi di Indonesia maupun ke luar negeri. Nilai barang dari hasil kegiatan ekspor yang dilakukan oleh Indonesia pada tahun 2020 mencapai Rp2.366.281.100.000.000,00 dari kategori migas maupun non migas dengan kategori non mgas sebagai kategori dengan kontribusi terbesar terutama dari sektor industri. Mengingat besarnya peran industri dalam menyumbangkan pendapatan negara, Indonesia ditargetkan untuk mengembangkan sektor industri dengan skala besar. Sektor industri yang ingin dikembangkan akan difokuskan dengan memanfaatkan komoditas yang dihasilkan dari sektor ekonomi unggulan di Pulau Sumatera, secara spessifik kawasan Sumatera bagian Tengah di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Pengembangan kawasan industri di kawasan Sumatera bagian Tengah akan memanfaatkan kehadiran infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera yang sampai tahun 2020 telah terhubung sepanjang total 513 km. Tahapan yang dilakukan dalam rencana menyusun sebuah pengembangan kawasan industri dimulai dari studi literatur dan benchmarking, kemudian menganalisis sektor ekonomi unggulan yang dimiliki masing-masing provinsi dengan memilih lima kabupaten atau kota mewakili setiap provinsi yang memiliki nilai PDRB terbesar. Sektor ekonomi unggulan yang telah diketahui kemudian dianalisis lebih lanjut untuk menentukan jenis industri yang dikembangkan dengan melihat hasil produksi setiap komunitas dari sektor ekonomi unggulan terpilih. Selain itu dari setiap jenis industri akan direncanakan jumlah pabrik yang akan dibangun yang diperoleh dari hasil perhitungan total komoditas per tahun dibagi waktu operasional pabrik hasil benchmarking, dibagi kapasitas produksi pabrik hasil benchmarking. Penentuan initial cost pengembangan kawasan industri wilayah Sumatera bagian Tengah mengacu pada harga peralatan dan permesinan, luas tanah, luas bangunan, waktu operasional pabrik, dan kapasitas produksi pabrik yang seluruhnya diperoleh dari hasil benchmarking. Harga-harga yang diperoleh tersebut akan disesuaikan kembali dengan harga yang berlaku saat ini dengan analisis time value of money, juga memasukkan unsur harga tanah, harga bangunan, dan faktor inflasi yang berlaku saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor ekonomi unggulan di kawasan Sumatera bagian Tengah didominai dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Jenis industri yang dikembangkan yaitu industri pengolahan padi, pengolahan kelapa modern, pengolahan kelapa sawit, pengolahan minyak bumi dan gas, dan pengolahan beton precast dengan total 56 pabrik dengan initial cost sebesar Rp179.364.877.179.100,00. ......As a commodity producing area from natural resources, the island of Sumatra is a strategic location for export activities to various destinations, both between provinces in Indonesia and abroad. The value of goods from export activities carried out by Indonesia in 2020 reached IDR 2,366,281,100,000,000.00 from the oil and gas and non-oil and gas categories with the non-gas category as the category with the largest contribution, especially from the industrial sector. Given the large role of industry in contributing state income, Indonesia is targeted to develop the industrial sector on a large scale. The industrial sector to be developed will be focused on utilizing commodities produced from the leading economic sectors on the island of Sumatra, specifically the Central Sumatra region in the Provinces of West Sumatra, Riau, and Jambi. The development of industrial estates in the Central Part of Sumatra will take advantage of the presence of the Trans Sumatra Toll Road infrastructure which until 2020 has been connected along a total of 513 km. The stages carried out in the plan to compile an industrial estate development start from literature studies and benchmarking, then analyze the leading economic sectors owned by each province by choosing five districts or cities representing each province that has the largest GRDP value. The known leading economic sectors are then further analyzed to determine the type of industry developed by looking at the production results of each community from the selected leading economic sector. In addition, from each type of industry, the number of factories to be built will be planned which is obtained from the results of the calculation of total commodities per year divided by the operational time of the benchmarking plant results, divided by the production capacity of the benchmarking plant. The determination of the initial cost of developing an industrial estate in the Central Sumatra region refers to the price of equipment and machinery, land area, building area, factory operational time, and factory production capacity, all of which are obtained from benchmarking results. The prices obtained will be readjusted to the current prices with a time value of money analysis, also including elements of land prices, building prices, and current inflation factors. The results showed that the leading economic sectors in the Central Sumatra region were derived from the agricultural, forestry and fisheries sectors. The types of industries developed are the rice processing industry, modern coconut processing, palm oil processing, petroleum and gas processing, and precast concrete processing with a total of 56 factories with an initial cost of Rp179,364,877,179,100.00.