Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Apep Insan Parid AP
Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai respon pedagang kaki lima terhadap kebijakan penertiban yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Penelitian ini penting mengingat adanya respon pedagang yang mengakibatkan kebijakan penertiban berjalan tidak efektif, bahkan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Padahal kebijakan penertiban bertujuan untuk menata kota dalam rangka menyukseskan Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Genah, Mereunah dan Tumaninah. Penelitian ini difokuskan di Jl. Merdeka sebagai lokasi yang terkena kebijakan sesuai dengan keputusan Walikota Nomor : 511.23/Kep.1322-huk/2001 Tentang Lokasi Bebas Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui proses studi kepustakaan, wawancara dengan informan, dan pengamatan dilapangan. Informan penelitian berasal dari pejabat Pemerintah Kota Bandung dan beberapa pedagang kaki lima sebagai objek kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasi penertiban yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung tidak disetujui oleh pedagang kaki lima, penertiban mendapat. perlawanan melalui tindakan anarkhis pedagang dan dalam perkembangannya respon pedagang seolah-olah tidak mengindahkan pelarangan perkembangannya respon pedagang seolah-olah tidak mengindahkan pelarangan berjualan. Mereka tetap menjalankan usahanya seiring dengan ditariknya petugas dari lokasi penertiban. Faktor-faktor yang mempengaruhi respon terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi: tanggapan dan sikap pedagang, pengetahuan pedagang terhadap kebijakan, motivasi, pengalaman, kekompakan pedagang, dan budaya pedagang yang sulit diatur. Sedangkan faktor eksternal meliputi: tidak adanya fasilitas yang disediakan pemerintah, akses informasi yang kurang, perilaku petugas penertiban, situasi yang berkembang, lingkungan dan masyarakat sekitar, serta keberadaan organisasi pedagang. Merujuk pada kondisi tersebut, perlu adanya suatu mekanisme operasi penertiban yang bisa diterima oleh pedagang dengan memberikan solusi pemecahan masalah sehingga kebijakan yang dijalankan menguntungkan kedua belah pihak, dalam hal ini pihak Pemerintah Kota Bandung dan pihak pedagang kaki lima.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T10910
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Budi Wibowo
Abstrak :
Kehadiran pedagang kakilima sebagai bagian dari sektor informal tampaknya masih tetap harus diperhitungkan dalam konteks permasalahan tenaga kerja. Masalahnya dapat menjadi positif apabila kehadiran mereka dipandang sebagai wadah limpahan tenaga kerja dan menjadi negatif apabila kehadirannya dipandang sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan kemacetan lalulintas, gangguan kesehatan, gangguan ketentraman dan ketertiban dan sebagainya, sehingga pemerintah daerah sering membuat beraneka kebijakan yang berbeda. Di satu pihak pemerintah daerah sering melakukan kebijakan akomodasi dan promosi, di pihak lain mengeluarkan kebijakan yang membatasi kegiatan pedagang kakilima. Tesis ini berusaha mengkaji beberapa isu penting berkaitan dengan kebijakan pembinaan pedagang kakilima di Kota Jakarta. Fokus utama penelitian ini adalah tentang elemen-elemen kebijakan, sosialisasi dan kemungkinan penyimpangannya dalam penanganan pedagang kakilima. Untuk melihat proses perumusan dan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut. dipergunakan metode yang didasarkan pada kerangka berpikir dari Bromley. Metode ini pada dasarnya untuk mengukur dan melihat kebijakan dari sisi policy level, organizational level dan operational level. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan mengkombinasikan antara metode kualitatif dan kuantitatif Untuk mengetahui kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, peneliti menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam, sedangkan untuk mengetahui pola-pola interaksi yang ada pada pedagang kakilima digunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 416 responden pedagang kakilima di wilayah Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan dan Pasar Senen Kotamadya Jakarta Pusat. Teknik analisis data kuantitatif menggunakan Chi Square dengan uji signifikansi 95 %, sedangkan pengujian pola-pola interaksi (data kualitatif) adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan, sikap pedagang kakilima dan pandangan pemerintah dengan efektifitas pelaksanaan kebijakan pembinaan pedagang kakilima. Hasil pengujian statistik dengan menggunakan alat bantu SPSS Release 6,0 menunjukkan ternyata memang terdapat hubungan antara variabel-variabel tersebut dan melalui pengujian signifikansi dapat dikatakan hubungan tersebut berlaku juga di tingkat populasi. Sebenarnya cukup banyak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah namun dalam penelitian ini yang dianggap penting adalah kebijakan mengenai permodalan, kemitraan usaha, manajemen usaha, retribusi dan perizinan. Pada policy level kebijakan pemerintah di bidang usaha kaki lima adalah pasal 27 ayat 2 dan pasal 33 UUD 1945 yang diimplementasikan dengan ketetapan MPR No. 4 tahun 1978 tentang GBHN di tingkat organisasi (Organizational Level) kebijakan yang dikeluarkan melalui Undang-undang dan peraturan pemerintah, sedangkan pada operasional level Pemerintah DKI Jakarta lebih banyak mengeluarkan kebijkan yang sifatnya teknis dan belum mengeluarkan kebijakan secara khusus yang mengatur pembinaan dan pengembangan pedagang kakilima. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara variabel pendidikan dengan variabel efektivitas pelaksanaan kebijakan pembinaan sektor informal / PK 5 berupa kesediaan beralih profesi dengan nilai Chi Square sebesar 13,781 yang berarti Ho ditolak dan pada tingkat populasi hubungan variabel ini juga berlaku, pada hubungan antara variabel pendidikan dengan variabel pengetahuan terhadap Perda DKI Jakarta Nomor 5 tahun 1978 dan Perda Nomor 11 Tahun 1988 diperoleh nilai sebesar 10,541 yang berarti Ho ditolak (terdapat hubungan yang signifikan). Di samping itu juga terlihat adanya hubungan antara variabel sikap responden dengan variabel kesediaan beralih profesi dengan nilai Chi Square sebesar 44,130 yang berarti Ho ditolak dan pada tingkat populasi hubungan ini juga berlaku, sedangkan antara variabel sikap responden dengan variabel pengetahuan terhadap Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 1978 dan Perda Nomor 11 Tahun 1988 diperoleh Chi Square sebesar 6,957 yang berarti Ho diterima (tidak terdapat hubungan yang signifikan).
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T8046
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Herman Widjaja Saputra
Abstrak :
RINGKASAN Dari pengkajian yang telah saya lakukan mengenai kehidupan komuniti pedagang sektor informal penghuni rumah kontrakan di RT O14/RW 01, Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, terungkap adanya suatu corak keteraturan sosial di dalam kehidupan komuniti tersebut. Corak keteraturan sosial yang yang ada di lingkungan komuniti pedagang sektor informal penghuni rumah kontrakan ini, merupakan hasil dari proses adaptasi dan interaksi yang mereka lakukan dalam hubungan sosial yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari - hari. Meskipun komuniti pedagang sektor informal penghuni rumah kontrakan di RT 0141RW 01, Kelurahan Kuningan Timur, teriibat dalam berbagai pola hubungan sosial, namun yang paling memerlukan bagi terciptanya corak keteraturan sosial di lingkungan komuniti yang bersangkutan ialah adanya ketergantungan para komuniti pedagang sektor informal tersebut dengan para patron setempat, yaitu pemilik rumah kontrakan itu sendiri. Implikasi dari corak keteraturan sosial yang bertumpu pada kemampuan para patron yang memainkan peranan panting dan bermanfaat bagi para komuniti pedagang sektor informal yang bersangkutan serta bermanfaat bagi para patron itu sendiri, sesungguhnya jika dipahami dan dimanfaatkan oleh Polri, dapat mempermudah upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Binkamtibmas) oleh aparat kepolisian setempat. Dengan kata lain upaya pembinaan Kamtibmas oleh Polri berlangsung dalam suatu konteks Iingkungan masyarakat tertentu. Oleh karenanya, upaya pembinaan Kamtibmas tersebut suka atau tidak suka, dipahami atau tidak oleh Polri, akan berkaxan erat dengan corak keteraturan sosial yang berlaku pada lingkungan suatu masyarakat. Tanpa memperhatikan corak keteraturan sosial yang spesifik pada setiap kelompok masyarakat, maka besar kemungkinan upaya Binkamtibmas yang dilakukan oleh aparat Polri di lapangan, akan menjadi kurang efektif dan tidak efisien.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agusman Badaruddin
Abstrak :
Konstribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mencapai 17,42 % pada tahun 1995 dan angka ini merupakan konstribusi tertinggi dibandingkan lapangan usaha lainnya. Dilihat dan penyerapan tenaga kerja sektor ini sebesar 28,2 % dari total tenaga kerja di DKI Jakarta. Sektor perdagangan dimasa yang akan datang peranannya akan lebih penting ditambah lagi dengan dicanangkannya DKI Jakarta sebagai kota jasa (service city). Untuk Meningkatkan Ketahanan Daerah DKI Jakarta akan mencoba melihat permasalahan yang timbul antara pedagang eceran skala kecil yang ada dipasar tradisional dengan pedagang eceran skala besar yang ada di pasar modern. Pasar modern berkembang sangat pesat di DKI Jakarta dan ini merupakan indikasi bahwa keberadaan pasar modern diterima dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dilain pihak pasar tradisional yang jumlahnya 151 pasar dengan jumlah 84.413 pedagang memiliki banyak kelemahan, cukup sulit bersaing dengan pasar modern. Ancaman kelangsungan usaha pedagang tradisional dapat memberikan dampak buruk terhadap ketahanan daerah, baik dilihat dari gatra politik, ekonomi, sosial-budaya serta ketahanan keamanan. Permasalahan mendasar yang perlu dipecahkan adalah : Bagaimana menciptakan strategi dan kebijakan perdagangan eceran yang menserasikan kehidupan pedagang pasar tradisional dengan pedagang pasar modern sehingga dapat mendukung ketahanan daerah di DKI Jakarta. Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian dalam tesis ini adalah :
a. Menyajikan suatu analisa Internal Pasar Tradisional untuk mengindentifikasi dan menganalisis kekuatan dan kelemahan dari Pasar Tradisional.
b. Menganalisis lingkungan strategik pasar tradisional dengan melakukan analisa faktor eksternal pasar tradisional dengan tujuan pasar tradisional dapat bereaksi terhadap kekuatan eksternal baik yang dapat menimbulkan kesempatan atau peluang maupun ancaman atau hambatan yang punya pengaruh langsung terhadap kegiatan pasar tradisional.
c. Merumuskan strategi dan kebijaksanaan yang dapat mempertahankan kehidupan pasar tradisional dari sudut pandang Ketahanan Nasional. Dalam melakukan analisa digunakan data primer dan sekunder. Data primer didapat dengan mengirimkan kuesioner pada 3 pelaku pedagang eceran yaitu :
q Pedagang tradisional
q Pengelola pasar modem
q Pejabat Pemda DKI Jakarta Pengolahan data primer dilakukan dengan menggunakan metode Proses Hirarki Analitik dari Thomas L. Saaty. Dari analisa dengan menggunakan Proses Hirarki Analitik (PHA) atas perspektif pedagang pasar modern, diketahui fokus perhatiannya adalah pada peningkatan keuntungan, kemudian perluasan usaha, dan kelangsungan usaha. Kebijakan yang lebih disukai oleh pedagang pasar modern adalah persaingan bebas dengan pasar tradisional. Sedangkan kebijakan yang paling tidak diinginkan adalah kebijakan pembatasan jumlah pasar modern. Sedangkan perspektif pedagang pasar tradisional, yang menjadi fokus perhatian utamanya adalah kelangsungan usaha baru, peningkatan keuntungan dan peluasan usaha. Prioritas utama kebijakan yang dipilih adalah pembatasan jumlah pasar modern. Sedangkan kebijakan yang paling tidak diinginkan adalah pesaingan bebas. Perbedaan perspektif antara pasar tradisional dan pasar modern baik dalam fokus perhatian maupun dalam preferensi kebijakan dapat menjadi potensi konflik. Apalagi perbedaan ini cukup kontras. Yang menjadi prioritas utama pedagang pasar tradisional merupakan prioritas yang paling tidak diinginkan oleh pedagang pasar modern, demikian pula sebaliknya. Disamping itu fokus perhatian pemerintah daerah dalam upaya menciptakan sistem perdagangan yang adil prioritas gatra dari asta gatra yang paling penting adalah gatra ekonomi, sedangkan berdasarkan pertimbangan kedelapan gatra tersebut kebijakan yang memperoleh kebijakan tertinggi adalah pembatasan jumlah pasar modern. Kebijakan dalam perspektif Pemerintah Daerah dalam kasus ini sama dengan perspektif pedagang pasar tradisional. Berarti potensi konflik kebijakan dengan pedagang pasar tradisional relatif kecil. Namun demikian potensi konflik dengan pedagang pasar modern masih terbuka. Namun demikian pemerintah daerah harus tetap mengambil kebijakannya, dengan beberapa catatan, karena kebijakan tersebut telah mempertimbangkan semua aspek asta gatra secara menyeluruh. Kebijakan yang mengandung pembelaan kepada pedagang pasar tradisional memiliki beberapa dimensi penting dalam Ketahanan Daerah di DKI Jakarta antara lain :
a) Kebijakan ini akan membuat semakin baiknya keseimbangan para pelaku perdagangan eceran sehingga kesempatan usaha semakin luas dan kesenjangan pendapatan akan semakin terkurangi. Hal ini akan memberi kekuatan pada stabilitas ekonomi daerah yang merupakan pencerminan dari Ketahanan Daerah.
b) Pengembangan perdagangan eceran skala kecil dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan dapat mengolah potensi sumber daya alam sehingga memberikan dampak positif bagi Ketahanan Daerah.
c) Dengan semakin majunya sumber daya manusia kemampuan untuk memadukan kekuatan ilmu pegetahuan dan teknologi serta modal dengan potensi alam dan geografi akan meningkatkan keunggulan kompetitif daerah sehingga lebih tangguh dalam menghadapi tantangan dari luar.
d) Pembinaan pedagang pengecer kecil akan mempercepat hilangnya kemiskinan melalui pemerataan usaha dan pendapatan sehingga kesenjangan sosial dan kecemburuan sosial dapat diatasi. Kondisi ini akan semakin memantapkan Ketahanan Daerah.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aryani Damayanti
Abstrak :
Dalam menjalankan tugas jabatannya seorang Notaris harus senantiasa selaras dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Penawaran jasa Notaris oleh pedagang perantara jasa hukum secara online muncul sebagai suatu dinamika dalam masyarakat akibat perkembangan teknologi. Pedagang Perantara jasa hukum secara online hadir dengan mengusung konsep marketplace untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang hukum. Penelitian ini mengkaji mengenai pengaturan hukum perdagangan di Indonesia mengenai kegiatan pedagang perantara jasa hukum secara online serta jika Notaris menjalankan tugasnya melalui komunikasi secara elektronik/online dan jasa hukum Notaris yang diperantarakan oleh pedagang perantara jasa hukum online ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang mana metode ini dilakukan dengan tolok ukur norma tertentu untuk mendapatkan data sekunder, dan didukung dengan melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data primer. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Di dalam pengaturan hukum perdagangan belum diatur secara spesifik mengenai kegiatan pedagang perantara jasa hukum secara online sehingga mengenai produk jasa hukum tersebut kembali lagi kepada pengaturan mengenai profesi dari jasa hukum mengenai dapat atau tidaknya diperdagangkan oleh pedagang perantara jasa hukum secara online. Undang-Undang Jabatan Notaris telah membuka celah bagi Notaris untuk dapat menjalankan tugas jabatannya secara elektronik/online tetapi sampai saat ini masih terbatas pada hal yang bersifat administratif. Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris belum membuka peluang untuk diperantarakannya jasa Notaris karena Notaris terikat dengan serangkaian kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.
In carrying out their duties a Notary must based on the provisions of the Notary Law and Notary Code of Ethics. Offering services of Notaries from intermediary trader of legal services by online emerge as a dynamic in society due to technological developments. Intermediary trader of legal services by online comes with the marketplace concept to meet the needs of society in the field of law. This research examined the regulation of the Trade Law in Indonesia on the activities of online intermediary trader of legal services, Notaries who perform tasks by electronic, and legal services of a Notary which is mediated by an online intermediary trader based on the Notary Law and the Notary Code of Ethics. This research is a juridical normative research, which means this method is done by a certain norm benchmarks to obtain secondary data, and supported by the resource person interviews to obtain primary data. The data is then analyzed qualitatively and described descriptively. In the regulation of the Trade Law has not been specifically regulated on the activities of online intermediary trader of legal services so the products of legal services are back to the regulation of the profession of legal services on whether can or can not to be traded by online intermediary traders. The Notary Law has opened the gap for Notaries to be able to carry out their duties electronically online but until now still limited to the administrative matters. The Notary Law and Notary Code of Ethics have not opened the opportunity for the notarization of Notary services because the Notary is bound by an obligations and restrictions which the Notary must comply with in performing his her duties.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T47728
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Wilda Nuryanti
Abstrak :
Perdagangan menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Minangkabau khususnya di Kota Pariaman dan sekitarnya, sehingga perdagangan membentuk sebuah kearifan lokal. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini mengangkat Kearifan lokal pedagang dan karakteristik pasar tradisional dilihat dari sistem kekerabatan dan pola kearifan lokal yang terbentuk dengan hubungan karakteristik pedagang dan karakteristik pasar tradisional. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukan Tradisi kuat ditandai dengan masih berlakunya hari balai yang membuka kesempatan bagi pedagang pendatang untuk berdagang dan menjual komoditas khas setempat yang terdapat di Balai Kurai Taji dan Pauh Kambar. Kearifan lokal yang kuat berada pada balai Kurai Taji dan pasar Pauh Kambar. Pasar-pasar tradisional dengan tradisi kuat memiliki kearifan lokal lebih kuat terutama dalam aspek warisan, utang piutang, dan kompetisi. ......Trade is a source of life for the Minangkabau people, especially in the Pariaman City and surroundings area, so that trade forms a local wisdom. In this study the method used is a qualitative method with a descriptive approach. This research raises the local wisdom of traders and traditional market characteristics seen from the kinship system and the pattern of local wisdom that is formed with the relation of the characteristics of traders and traditional market characteristics. The analysis results of this study show that a strong tradition is characterized by the still validity of market days which opens opportunities for migrant traders to trade and sell local specialty commodities that found in Kurai Taji and Pauh Kambar. Strong local wisdom is at the Kurai Taji market and Pauh Kambar market. Traditional markets with strong traditions have stronger local wisdom, especially in aspects of inheritance, debt, and competition.
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sagala, Tommy Wijaya
Abstrak :
Berdasarkan penelitian terdahulu, akurasi prediksi pergerakan harga saham rendah. Informasi dari media yang tidak akurat 100% dan pemanfaatan analisis teknis yang belum menghasilkan prediksi yang baik merupakan akar masalah pada penelitian ini. Hal ini penting, sebab bagi para spekulan pemanfaatan 2 hal tersebut berperan penting sebagai pertimbangan dalam melakukan transaksi saham. Maraknya berita mengenai resesi ekonomi, perang dagang, dan krisis ekonomi membuat sejumlah pelaku pasar berpotensi menarik diri dari pasar modal. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menghitung seberapa besar akurasi hasil klasifikasi pergerakan harga saham menggunakan kombinasi analisis teknis dan analisis sentimen media online. Algoritma yang digunakan pada penelitian ini adalah Support Vector Machine (SVM), K-Nearest Neighbor (KNN), dan Naïve Bayes. Terdapat 2 tahapan klasifikasi pada penelitian ini. Tahapan pertama yakni melakukan klasifikasi sentimen dari media online untuk mendapatkan label sentimen. Tahapan kedua yakni melakukan klasifikasi pergerakan harga saham. Label sentimen hasil klasifikasi tahap pertama, dan analisis teknis berdasarkan pergerakan harga saham, menjadi atribut pada klasifikasi tahap kedua. Klasifikasi tahap kedua menghasilkan prediksi pergerakan harga saham berupa naik atau turunatau tetap Akurasi tertinggi yang dihasilkan dari kombinasi analisis teknis dan sentimen media online menghasilkan rata-rata akurasi sebesar 73,83% pada trading window 60 hari, dan 81,34% pada trading window 90 hari dengan menggunakan algoritma SVM. ......Based on previous researches, the accuracy of predictions of stock price movements is low. Information from the media that is not 100% accurate and the use of technical analysis that has not produced good predictions is the root of the problem in this study. This is important, because for speculators the use of these 2 things plays an important role as a consideration in conducting stock transactions. The rise of news about the economic recession, trade war, and economic crisis has made a number of traders or investor potentially withdraw from the capital market. Therefore, this study aims to calculate how much the accuracy of the stock price movement classification results using a combination of technical analysis and online media sentiment analysis. The algorithms used in this study are Support Vector Machine (SVM), K-Nearest Neighbor (KNN), and Naïve Bayes. There are 2 stages carried out in this study. The first stage is to make sentiment classifications from online media to get sentiment labels. The second stage is to divide the stock price movements. The sentiment label from the first classification, and technical analysis based on stock price movements, are attributes based on the second classification. The second stage of classification is to get price quotes for "up" or down" or "constant". The highest accuracy resulting from a combination of technical analysis and online media sentiment resulted in an average accuracy of 73.83% on 60 days trading window, and 81.34% on 90 days trading window using SVM algorithm.
Jakarta: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Bambang Hastobroto Sudarmono
Abstrak :
Tesis ini adalah tentang pelanggaran merek (pembajakan merek) yang dilakukan pedagang jeans, di pasar Cipulir Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Perhatian utama tesis ini adalah: pada mekanisme pengelolaan dan strategi dalam memilih segmen pasar, menentukan target pasar, menilai kemauan pasar, mengembangkan produk, menentukan harga, menyediakan pasokan, pelayanan terhadap konsumen, mempromosikan dagangannya, dan dalam mengamankan perdagangan jeans tiruan, sehingga perdagangan masih bisa berjalan lancar sampai sekarang. Tesis ini untuk menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan jeans tiruan masih berjalan lancar karena adanya permintaan pasar yang menjadikan peluang pengusaha mengembangkan pengelolaan dan strategi dagang dalam menuai keuntungan materi, disamping peluang tersebut tindakan polisi terhadap pelanggaran merek itu tidak konsisten dan berkelanjutan, tindakan cenderung mendua antara menindak pelanggaran dan mendahulukan pelayanan keamanan. Masalah penelitian dalam tesis ini adalah: pengelolan perdagangan jeans tiruan di pasar Cipulir dan strategi dalam melakukan perdagangan. Sedangkan pertanyaan penelitian dari tesis ini adalah mengapa perdagangan jeans masih bisa berjalan sampai sekarang walaupun melanggar hukum? Dalam tesis ini, perdagangan jeans tiruan dilihat dari perspektif pedagang dan polisi secara timbal balik, yang berupa pelanggaran merek yang dilakukan aleh pedagang jeans di pasar Cipulir dan tindakan yang dilakukan kepolisian, dalam hal ini polsek kebayoran lama. Oleh sebab itu saya menggunakan metodologi etnografi, yang dilakukan dengan cara pengamatan terlibat, pengamatan dan wawancara dengan pedoman untuk mengungkapkan proses pengelolaan dan strategi yang dilakukan oleh pedagang jeans, serta tindakan polsek dalam melihat pelanggaran merek. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pedagang bisa bertahan karena melakukan pengelolaan dan strategi dagangnya seperti disebut diatas. Berdasarkan pengalaman berdagangnya mereka menjalankan kegiatan dilakukan dengan memperhitungkan permintaan pasar dan harga jual murah para pedagang mampu terus menjual dagangannya dan bertahan sampai sekarang. Selain itu sikap yang lebih mendahulukan pelayanan keamanan, menguntungkan kegiatan mereka. Selain itu dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, mereka mempererat hubungan mereka dengan cara, menjalin hubungan pertemanan, sesama pedagang, menjaga hubungan baik dengan karyawan dan orang-orang yang berkaitan dengan proses perdagangan dan produksi. Sedangkan dengan aparat kepolisian hubungan bersifat personal, dan hubungan baik. Implikasi dari tesis ini adalah, perlunya melakukan tindakan menyeluruh dalam menangani permasalahan ini, hal ini untuk menjaga masyarakat agar tetap dapat berproduksi, tetapi juga tidak merugikan negara.
2001
T8060
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Maulana
Abstrak :
Kota merupakan pusat pendominasian daerah di sekitarnya. Penekanan kehidupan di kota adalah pada sektor perdagangan dan jasa. Masyarakat kota sebagian besar bekerja sebagai pedagang, karyawan atau di sektor lainnya. Untuk menunjang mobilitas masyarakat kota, sangat diperlukan sarana transportasi umum, Sistem transportasi umum di Jakarta yang kurang baik mengakibatkan banyak warga kota enggan bepergian dengan menggunakan kencaraan umum dan lebih senang menggunakan kendaraan pribadi. Akibatnya jalan-jalan di Jakarta sangat padat dan terjadi kemacetan lalu lintas. Pemerintah DKI Jakarta kemudian memberlakukan peraturan yang berusaha mengendalikan pemakaian kendaraan mobil pribadi pada jam-jam tertentu di wilayah jalan tertentu. Diberlakukannya SK Gubernur No. 4104 tahun 2003 tentang penetapan kawasan pengendalian lalu lintas dan kewajiban mengangkut paling sedikit tiga orang penumpang per kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu di Propinsi DKI jakarta, bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan kepadatan kendaraan di jalan utama di Jakarta. Pemberlakuan kebijakan tersebut ternyata menimbulkan implikasi negatif bagi sebagian warga kota, salah satunya adalah para pedagang elektronik di Pasar Glodok. Penelitian ini mencoba menggambarkan perubahan-perubahan perilaku pedagang elektronik di pasar Glodok sebagai akibat pemberlakuan SK Gubernur tersebut, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mempertimbangkan bahwa perubahan perilaku yang diteliti - meliputi aspek internal dan eksternal banyak memiliki fenomena yang tidak semua dapat ditangkap melalui metode kuantitatif. Teknik penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perubahan perilaku pedagang. Penelitian dilakukan kepada informan yang merupakan tokoh dan dianggap pedagang elektronik yang berpengaruh. Pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara yang mendalam dengan pengamatan yang cermat serta memperhatikan nada bicara emosi yang tersirat, gerakan dan bahasa visual lainnya yang penting. Perubahan perilaku yang diteliti meliputi aspek perilaku/tindakan nyata (external observable action) dan aspek internal perilaku yang antara lain meliputi pola pikir (kognisi), perasaan/emosi (afeksi), dan motivasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan penumpang yang diberlakukan pada jalan di depan Pasar Glodok telah merubah cara pencapaian menuju tempat berdagang. Waktu buka dan tutup kios-kios toko, jumlah pengunjung dan jumlah pendapatan. Kondisi yang demikian selanjutnya membuat aspek perilaku internal pedagang berubah. Pada aspek pola pikir timbul keyakinan pedagang bahwa kebijakan pemerintah tersebut merugikan. Pada diri pedagang timbul perasaan kecewa. Selain perubahan pada aspek internal pelaku, temyata juga membawa perubahan pada perilaku nyata pedagang. Perubahan yang terjadi adalah: sebanyak 2,6% pedagang sudah mencari bisnis lain di luar berdagang di Pasar Glodok; 1,2% menjual dan 5,9% mengontrakkan kios/tokonya. Selain itu, para pedagang menjadi lebih agresif terhadap pengunjung yang lewat di kios/tokonya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa dengan diberlakukan kebijakan pembatasan penumpang, para pedagang di Pasar Glodok telah mengalami perubahan perilaku baik pada aspek internal maupun perubahan pada aspek perilaku nyata.
City is the center of domination of surroundings area. The emphasis of the city life is on commerce and service sectors. The majority of society work as merchants, employee or other sectors. To sustain mobility of the society, public transportation structures needed. The less good of public transportation system in Jakarta impact in reluctance of many people in the city to go by public transportation and prefer to use their own vehicle. It contributes traffic jam in Jakarta. Then the Government of Jakarta affecting the regulation to try to control the use of private vehicle on the specific times in specific area The implementation of Governor's Decision No 4104 year 2003 concerning the determination of traffic control area and the obligation to carry minimum three passengers per vehicle on specific track in the Province of Jakarta, have the objective to arrange and control the density of the vehicle in the primary road in Jakarta. The implementation of the policy has negative implication for half of people in the city, one of them are the electronic merchants in Glodok Market. This research tries to depict the changes of the electronic merchants in Glodok Market as the result of the implementation of the Governor Decision. This research used qualitative approaches which considered that the studied behavior - encorripassing internal and external aspects - have many phenomenon that could not seen by quantitative method. The technique of this research is expected to give more comprehensive depiction concerning to the changes or merchants behavior. Examination was executed to the informers who are the prominent figure and is concerned as effected merchants. The collection of primary data was done by deep interviews with careful observation and pay attention to accent, unrevealed emotion, motion and other important visual language. The behavioral changes studied encompass real behavior/action (external observable action) and internal aspect of behavior which encompasses the thinking pattern (cognition), feeling/emotion (affection), and motivation. The result of this research show that the policy of passenger limitation affected on the road in front of the Glodok Market has changed the way of achieving the market, opening and closing time, the amount of visitors and earnings. The condition then changed the internal behavior aspect of merchants. On cognitive aspect, emerge the belief that the policy of the government inflicts a financial loss. Inside the merchants emerge the feeling of disappointment. Beside the changes on internal behavior aspects, the policy has also brought about the changes on obvious behavior of the merchants. The changes happened are: as many as 2,6% of the merchants have looked for other business except in Glodok Market, 1,2% sell and 5,9% rent the kiosks. The merchants become more `aggressive' to the visitors. Conclusion that could concluded from the research is that with the implementation of the passenger limitation policy, the merchants in Glodok Market had have changes on behavior whether on internal aspect or the changes on the obvious behavior aspect.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
T15201
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rudi Efendi
Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (untuk selanjutnya disingkat dengan PKL) di tepian Sungai Jawi, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan Surat Keputususan Walikota Pontianak Nomor 14 Tahun 2004 telah dibentuk Tim Penertiban Bangunan/Kios Liar Dalam Wilayah Kota Pontianak salah satu kegiatannya adalah melakukan penertiban terhadap PKL di tepian Sungai Jawi Kota Iontianak. Penertiban ini pada dasarnya bertujuan untuk menata wajah Kota Pontianak sesuai dengan Visi Kota Pontianak yaitu kota khatulistiwa berwawasan lingkungan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang bertaraf internasional. Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan penertiban PKL mulai dari tahap persiapan, tahap sosialisasi, tahap pelaksanaanloperasi penertiban dan tahap pasca pelaksanaan untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan. Penelitian ini difokuskan di tepian Sungai Jawi Kota Pontianak di sepanjang jalan Hasanudin dan H. Rais A. Rahman, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Barat sebagai lokasi yang terkena kebijakan penertiban PKL sesuai dengan Pengumuman Walikota Pontianak Nomor 6 Tabun 2001 mengenai larangan membangun tanpa ijin dan berjualan di tempat-tempat terlarang serta Keputusan Walikota Pontianak Nomor 299 Tabun 2003 mengenai larangan membangun kios/los dan berjualan di atas badan jalan/ parit/berem dan di atas trotoar pada ruas jalan dalam wilayah Kota Pontianak. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui proses studi kepustakaan, wawancara dengan informan dan pengamatan serta dokumentasi di lapangan. lnforman penelitian ini adalah beberapa pejabat di Pemerintahan Kota Pontianak dan beberapa PKL yang terkena pelaksanaan program kebijakan. Menurut hasil penelitian ini, Pemerintah Kota Pontianak merasa bahwa dalam pelaksanaan kebijakan Penertiban PKL di tepian Sungai Jawi Kota Pontianak melalui penertiban dan penataan PKL jika dibandingkan dengan penertiban sebelumnya telah dilakukan secara persuasif, hal ini dilihat dari jumlah 624 PKL yang terkena operasi penertiban, hanya sekitar 30 PKL atau sebesar 4,81% saja PKL yang bertahan untuk tetap melakukan jualan di sekitar tepian Sungai Jawi Kota Pontianak, selebihnya sebanyak 594 orang atau 95,19% bersedia untuk ditertibkan oleh pemerintah Kota Pontianak. Namun jika dilihat dari pihak PKL dalam pelaksanaan kebijakan penertiban terlihat bahwa Pemerintah kota Pontianak hanya memperhatikan keberhasilan pembangunan fisik saja, pelaksanaan kebijakan penertiban PKL tersebut bersifat top down, menempatkan PKL hanya sebagai penerima dan obyek dari program kebijakan. Hal ini terlihat jelas dari pembentukan tiro penertiban, dimana asosiasi PKL tidak dilibatkan, termasuk dalam hal penentuan lokasi yang akan dijadikan tempat penampungan PKL, sama sekali tidak dibicarakan terlebih dahulu. Dari berbagai tahapan pelaksanaan kebijakan Penertiban PKL tersebut, terdapat beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Pontianak yaitu kurangnya keterlibatan seluruh unsur yang terkait sebagai stakeholder dari kebijakan dalam keanggotaan tim penertiban, kurangnya validitas data PKL yang akan ditertibkan, terbatasnya lokasi yang representatif di Kota Pontianak untuk tempat penampungan PKL yang telah ditertibkan, belum adanya dialog yang komunikatif dan transparan antara Pemerintah Kota Pontianak dengan pars PKL, kurangnya transparansi Pemerintah Kota Pontianak dalam mensosialisasikan kebijakan Program Penertiban PKL kepada para PKL, kurangnya konsistensi dan ketegasan Pemerintah Kota Pontianak beserta aparatnya di lapangan dalam menegakkan ketentuan dan peraturan yang ada. Berkenaan dengan kendala tersebut, disarankan dalam penelitian ini kepada Pemerintah Kota Pontianak agar merevisi SK Walikota Nomor 14 tahun 2004 dengan mengikutsertakan asosiasi PKL dalam keanggotaan tim penertiban PKL, melakukan berbagai dialog yang komunikatif, dan perlunya penegakan hokum serta ketegasan terhadap aparatnya di lapangan. Sementara saran yang diberikan kepada PKL, yaitu perlunya membangun rasa solidaritas bersama yaitu rasa saling percaya, saling ketergantungan dan tolong menolong di antara sesama PKL serta perlu membangun kerjasama dengan asosiasi yang ada, khususnya asosiasi PKL sebagai jembatan dalam menyampaikan berbagai keinginan dan aspirasi PKL tersebut dengan berbagai pihak.
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T22176
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>