Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai pelarangan judi di Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Tjokropranolo tahun 1977 hingga 1982 mulai dari proses pelarangan judi hingga dampak yang ditimbulkan oleh pelarangan judi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa artikel surat kabar, artikel majalah, buku, dan jurnal. Perjudian pernah dilegalkan di Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin untuk menambah penghasilan pemda dari pajak yang dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan kota. Pengganti Ali Sadikin, yaitu Gubernur Tjokropranolo melarang perjudian karena dianggap tidak sesuai dengan cita-citanya, yaitu mewujudkan masyarakat Jakarta yang religius sosialistis. Pelarangan judi di Jakarta dimulai dengan penutupan Toto Greyhound pada tahun 1978 hingga pelarangan judi di seluruh Indonesia pada tahun 1981 dengan dikeluarkannya PP nomor 9 tahun 1981. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelarangan judi menimbulkan berbagai dampak seperti hilangnya pemasukan pemda DKI Jakarta dari pajak judi yang mencapai 10 milyar rupiah setiap tahunnya dan banyak karyawan rumah-rumah judi yang kehilangan pekerjaan akibat pelarangan judi. Hal ini membuat pemda harus mencari sumber pemasukan baru untuk mengganti pajak judi yang dihapuskan serta menghadapi permasalahan yang timbul akibat perselisihan antara bekas karyawan judi dengan pengusaha judi mengenai pesangon.  ......This study discusses the prohibition of gambling in Jakarta during the reign of Governor Tjokropranolo from 1977 to 1982, starting from the process of prohibiting gambling to the impact caused by the prohibition of gambling. The method used in this study is the historical method which consists of four stages, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The sources used in this study were newspaper articles, magazine articles, books and journals. Gambling was legalized in Jakarta during the reign of Governor Ali Sadikin to increase local government income from taxes which were used to finance city development. Ali Sadikin's successor, Governor Tjokropranolo, banned gambling because it was deemed not in accordance with his ideals, namely to create a socialistically religious Jakarta society. The prohibition of gambling in Jakarta began with the closing of Toto Greyhound in 1978 until the banning of gambling throughout Indonesia in 1981 with the issuance of PP number 9 of 1981. This research shows that the prohibition of gambling has had various impacts, such as the loss of revenue for the DKI Jakarta regional government from the gambling tax which reaches 10 billion rupiah each year and many employees of gambling houses who have lost their jobs due to the gambling ban. This forced the regional government to find new sources of income to replace the abolished gambling tax and to face problems arising from disputes between former gambling employees and gambling entrepreneurs regarding severance pay.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kebijakan Pemerintah DKI Jakarta pada masa Gubernur Tjokropranolo tahun 1977 mdash;1982 dalam membenahi angkutan umum berbasis jalan raya, khususnya pada bus kota, taksi, dan opelet. Metode penelitian ini menggunakan metode sejarah. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pada era Tjokropranolo, pembenahan yang dilakukan cenderung berfokus pada pembaruan armada angkutan umum tanpa adanya pembenahan sistem angkutan umum yang terpadu. Perbaikan pelayanan tidak berjalan dengan konsisten dan tidak berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang direncakan. Pembenahan tersebut memberi dampak positif dan negatif dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat sebagai pengguna jasa maupun bagi pengusaha angkutan umum. Secara umum, kebijakan yang telah dilakukan Tjokropranolo tidak berhasil menyelesaikan permasalahan angkutan umum di Jakarta.

---

ABSTRAK
This thesis discusses the policy of DKI Jakarta rsquo s Government in the period of the Governor Tjokropranolo 1977 ndash 1982 in improving the public road transport, especially the city buses, taxis, and opelets. Historical method is used as the method for the research. In this research, it is found that in the era of Tjokropranolo, the improvement had the tendency to focus more on the rejuvenation on the public vehicles without the improvement of the integrated transport system. The improvement of the service did not perform consistently and also did not follow through with the objective and the target as planned. That improvement had positive and negative impact on economic, social, and cultural aspects for the service users, as well as the public transport keepers. Generaly, the policy that had been establised by Tjokropranolo did not solve the public transportation problems in Jakarta.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menggambarkan dinamika kehidupan kelompok waria di Jakarta selama periode tahun 1968-1982. Latar belakang penelitian muncul dari kemunculan kelompok LGBT dalam festival Citayam Fashion Week di Jakarta pada tahun 2022. Fokus penelitian adalah perubahan kebijakan pemerintah kota Jakarta dan implikasinya terhadap kondisi kehidupan waria di Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah, melibatkan tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Sumber primer, seperti koran dan majalah sezaman, ditemukan di Perpustakaan Nasional, sementara sumber sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah berasal dari Perpustakaan Jalan Merdeka Selatan, Jstor, dan beberapa website resmi lainnya. Hasil penelitian menggambarkan perbedaan sikap dan kebijakan antara masa kepemimpinan Ali Sadikin (1966-1977) dan Tjokropranolo (1977-1982) sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ali Sadikin menunjukkan sikap terbuka, mengakui eksistensi kelompok waria, dan menciptakan masa keemasan bagi mereka. Sebaliknya, Tjokropranolo mengambil pendekatan yang bersifat sosio-religius, dimana hal tersebut ditunjukan dengan peningkatan razia terhadap waria. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pemerintah kota Jakarta memiliki dampak signifikan pada kehidupan kelompok waria. Ali Sadikin mengintegrasikan mereka dalam masyarakat modern, sementara kepemimpinan Tjokropranolo menunjukan adanya pengabaian dan tekanan sosial, menyebabkan sebagian waria meninggalkan Jakarta. ......This research aims to elucidate the dynamics of the transgender community (waria) in Jakarta during the period of 1968-1982. The research background stems from the emergence of the LGBT community in the Citayam Fashion Week festival in Jakarta in 2022. The study focuses on the shifts in Jakarta's municipal government policies and their implications on the living conditions of the waria community. The research methodology employed is historical, encompassing heuristic, verification, interpretation, and historiography stages. Primary sources, such as contemporary newspapers and magazines, were found at the National Library, while secondary sources, including books and scholarly journal articles, were obtained from the Jalan Merdeka Selatan Library, Jstor, and various official websites. The findings illustrate differences in attitude and policies between the tenures of Ali Sadikin (1966-1977) and Tjokropranolo (1977-1982) as the Governors of Jakarta. Ali Sadikin demonstrated an open-minded approach, acknowledging the existence of the waria community and fostering a golden period for them. On the other hand, Tjokropranolo took a socio-religious approach, which was demonstrated by the increase in raids on transgender people. The research concludes that changes in Jakarta's municipal government policies significantly impacted the lives of the waria community. Ali Sadikin facilitated their integration into modern society, while Tjokropranolo's leadership led to neglect and social pressure, prompting some waria individuals to leave Jakarta.

Abstrak :
Artikel ini mengulas secara kritis pemberitaan dan opini surat kabar Kompas terhadap pelaksanaan program perbaikan kampung (proyek MHT) selama periode 1969-1982. Surat kabar Kompas turut memberikan pandangan terhadap pelaksanaan program ini serta melibatkan masyarakat dalam memberikan pandangan dan saran kepada pemerintah Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan studi kasus surat kabar Kompas sebagai surat kabar harian yang mampu menghadirkan berita hingga kritik pada pelaksanaan program perbaikan kampung (Proyek MHT) Jakarta secara terbuka. Sumber yang digunakan meliputi surat kabar sezaman seperti majalah Djaya, serta buku dan jurnal bertemakan pers Indonesia, Kompas dan program perbaikan kampung yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Pusat UI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompas menjadi surat kabar representatif Orde Baru yang aktif dalam memberitakan dan memberikan opini terkait proyek MHT (1969-1982) dengan fokus yang berbeda pada setiap kepemimpinan gubernur. Ali Sadikin pada infrastruktur, Tjokropranolo pada aspek sosial, ekonomi, dan relokasi penduduk. Pemberitaan juga mencerminkan kontroversi seperti masalah lingkungan, konflik sosial serta respons masyarakat dan pemerintah pada kedua periode tersebut. ......This article critically reviews the coverage and opinion of Kompas newspaper on the implementation of the kampung improvement programme (MHT project) during the period 1969-1982. Kompas newspaper also provided views on the implementation of this programme and involved the community in providing views and suggestions to the Jakarta government. This research uses the historical method with a case study of Kompas newspaper as a daily newspaper that is able to present news and criticism on the implementation of the Jakarta kampung improvement programme (MHT Project) openly. The sources used include contemporaneous newspapers such as Djaya magazine, as well as books and journals on the theme of the Indonesian press, Kompas and the kampung improvement programme obtained from the National Library and UI Central Library. The results show that Kompas became a representative newspaper of the New Order that was active in reporting and providing opinions related to the MHT project (1969-1982) with a different focus on each governor's leadership. Ali Sadikin on infrastructure, Tjokropranolo on social, economic, and population relocation aspects. The coverage also reflected controversies such as environmental issues, social conflicts and the response of the community and government in both periods.