"Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia dalam melaksanakan proses pembangunannya selama ini lebih menekankan perhatiannya kepada pembangunan ekonomi dibandingkan dengan pembangunan dibidang sosial. Salah satu akibatnya adalah terjadinya distorted development seperti yang dikemukakan oleh Midgfey tidak hanya berupa pengangguran, kemiskinan, kejahatan akan tetapi juga bisa berupa terjadinya diskriminasi rasial terhadap suatu etnik untuk ikut serta dalam proses pembangunan.
Dari sekian banyak suku bangsa yang ada dan telah ratusan tahun lamanya menetap di Indonesia, salah satunya adalah etnis Tionghoa dan Kalimantan Barat oleh G. Tan disebut sebagai salah satu tempat yang paling banyak didiami oleh etnis Tinghoa. Dalam kehidupan sehari-harinya, etnis Tionghoa termasuk yang ada di Kota Pontianak kadangkala masih mengalami diskriminasi baik yang diberlakukan oleh pemerintah maupun dan masyarakat mengingat kepada etnis Tionghoa tersebut masih dilekatkan stereotip yang bersifat negatif yang lebih didasarkan kepada prasangka sehingga apapun yang mereka lakukan masih dicurigai oleh masyarakat di Indonesia.
Tesis ini bertujuan untuk menggambarkan hasil penelitian tentang bentuk-bentuk dan aktifrtas-aktifitas yang dilakukan oleh organisasi atau perkumpulan dalam masyarakat etnis Tionghoa di Kota Pontianak. Penelitian ini juga dapat dikatakan awal sifatnya dan lebih ditujukan untuk memetakan secara umum pengelompokan-pengelompokan sosial warga masyarakat etnis Tionghoa di Kota Pontianak sehingga pendalaman terhadap satu atau dua organisasi atau perkumpulan belumlah dapat dilakukan.
Metode penelitian ini mengggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena dipandang lebih relevan untuk digunakan dalam mengamati kondisi sosial dalam masyarakat sehingga didapatkan gambaran keadaan yang rill di lapangan dan latar belakangnya berdasarkan dukungan fakta dan informasi yang didapat dari wawancara kepada para informan, observasi dan studi kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian, di Kota Pontianak terdapat beberapa organisasi atau perkumpulan dalam masyarakat Tionghoa seperti yayasan kematian, yayasan pemadam kebakaran, yayasan kesehatan, perkumpulan olahraga, perkumpulan seni budaya, perkumpulan keagamaan dan perkumpulan pria/wanita. Organisasi atau perkumpulan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai organisasi lokal menurut Esman dan Uphoff seperti Asosiasi Pembangunan Lokal, Ko-operatif ataupun Asosiasi Kepentingan (baik Asosiasi Kepentingan berdasarkan Fungsi maupun Asosiasi Kepentingan berdasarkan Kategori) dengan melihat keanggotaannya, penyerapan sumber daya yang dimiliki ataupun kesamaan minat dan perbaikan suatu fungsi tertentu.
Selain memberikan manfaat kepada anggotanya yang lebih mengarah kepada pemenuhan kebutuhan kultural berupa ketenangan batin daripada pemenuhan fisik seperti pangan, sandang ataupun papan, aktifrtas dan keberadaan organisasi atau perkumpulan masyarakat Tionghoa tersebut juga memberikan manfaat berupa pelayanan kepada masyarakat luas di Kota Pontianak dan secara tidak langsung membantu program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Contohnya adalah yayasan pemadam kebakaran yang insiatif dan pendiriannya diwujudkan oleh masyarakat Tionghoa. Yayasan pemadam kebakaran ini telah ada pada tahun 1949 sejak didirikannya BPAS oleh pemuka dan tokoh masyarakat Tionghoa di Siantan dan kemudian memancing didirikannya yayasan serupa di tempat lain oleh masyarakat Tionghoa yang ada di Kota Pontianak seperti Yayasan Pemadam Kebakaran (YPK) Panca Bhakti, YPK Budi Pekerti, YPK Khatulistiwa dan Unit Pemadam Kebakaran Gotong Royong.
Pembahasan di dalam tests ini juga tidak dimaksudkan untuk menilai efektif tidaknya suatu organisasi lokal dalam suatu program pembangunan karena organisasi atau perkumpulan masyarakat Tionghoa tersebut hanya dilibatkan pada program yang insidentil sifatnya seperti sosialisasi Pemilu 2004, produk hukum ataupun sosialisasi kamtibmas seperti yang dilakukan Dinas Yayasan Bhakti Suci Pontianak. Oleh karena itu, walaupun organisasi atau perkumpulan tersebut dapat dikategorikan sebagai organisasi lokal tetapi mereka belum dapat disebut sebagai intermediaries atau penengah yang menghubungkan masyarakat Tionghoa dengan suatu organisasi yang lebih besar kekuasaannya yaitu Pemerintah.
Tesis, 6 Bab, xiv, 225 halaman, 9 label, 7 lampiran, Bibliografi : 31 buku, 13 jumal, 22 artikel dan 5 dokumen (1967 - 2004)"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
