Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk menjelaskan pencalonan tunggal dalam kasus mundurnya calon penantang di kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Penelitian ini menggunakan metode eksplorasi kualitatif dan teori arena dari Neil Fligstein dan McAdam. Studi ini menyatakan bahwa pencalonan tunggal di pilkada TTU 2015 diakibatkan oleh struktur arena dan tindakan strategis aktor. Mundurnya penantang potensial didorong oleh adanya perbedaan sumber daya dan keterampilan politik yang relevan dan efektif untuk mobilisasi elektoral. Tidak hanya itu, penantang menarik diri karena merasakan kompetisi yang sangat rentan memicu konflik dan kekerasan. Hal itu karena menguatnya politisasi identitas yang sangat sensitif dan berpotensi memicu kekerasan antar pendukung. Penjelasan ini berbeda dari sejumlah kasus serupa seperti di Blitar (Sobari, 2017), Pati dan Jayapura (Lay et al. 2017). Perbedaan utamanya ada pada konteks arena kontestasi, jenis sumber daya yang penting bagi aktor, dan jalur menuju pencalonan tunggal. Perspektif ekonomi politik (oligarki lokal) dan politik kartel seperti di Pati dan konsep kepemimpinan ideal yang populer di Blitar, bukan penjelasan yang tepat untuk kasus ini. Penantang potensial tidak mengalami kendala dalam hal pendanaan, rekam jejak dan popularitas. Penantang bahkan mendapatkan dukungan mayoritas dari partai-partai politik yang ada. Namun mereka tidak siap melanjutkan kompetisi yang berat dan berpotensi konflik. Penantang meragukan kredibilitas institusi pemilihan dan keamanan. Mereka meyakini kompetisi tidak dapat berjalan secara bebas, adil dan damai setelah melihat petahana menggunakan cara-cara yang tidak demokratis untuk memobilisasi pemilih secara luas. Kondisi itu mendorong mereka untuk mundur agar pemilihan itu di tunda sehingga peluang mereka bisa menjadi lebih baik.

---

ABSTRACT

This study aims to explain the sole candidacy in the case of the withdrawal of the prospective opponent in North Central Timor district (TTU). It focuses on answering the main question of why this case could happen. The research, which uses a qualitative exploratory method and the arena theory of Neil Fligstein and McAdam, states that the sole candidacy in North Central Timor district (TTU) election was caused by the arena stucture and the actors strategic action.The withdrawal of the potential opponent was caused by the the differences in political skill and in effective and relevant resources to mobilize voters. Besides, the opponent felt that the competition was likely to trigger conflict and violence as the most sentitive identity politization got stronger and could trigger violence between supporters. The explanation differs from a number of similar cases in Blitar (Sobari, 2017), Pati and Jayapura (Lay et al. 2017). The main differences are on the context of competition arena, the type of important resources for the actor and the path or procedure leading to the sole candidacy. The political economy perspective (local oligarchy) in Pati and the concept of ideal leadership in Blitar are not at all the appropriate explanation for this. The opponent did not have any problem in terms of fund, track record, and populariy. They even got support from most political parties in that district but they were not ready to continue the competition which was heavy and that could cause conflict. They doubted the credibility of security and election institutions. Having seen the opponent using non-democratic ways in mobilizing voters massively, they were sure that the competition would not be freely, fairly and peacefully done. This condition made them withdraw in order that the election could be delayed and would in turn give them a better opportunity."

"Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2004 Badan Pusat Statistik, menyebutkan bahwa sebanyak 5,9 juta keluarga belum memiliki rumah. Sementara setiap tahun terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru sekitar 820.000 unit rumah. Selain itu pesatnya urbanisasi di kota-kota besar dan metropolitan telah menyebabkan permasalahan ketersediaan lahan bagi perumahan. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian terhadap kinerja produktivitas developer dalam membangun rumah susun sederhana milik (RUSUNAMI) di DKI Jakarta.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk merumuskan faktor-faktor, dampak, penyebab dan strategi/kebijakan preventive ataupun koreksi terhadap penyebab dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas rusunami.Metode penelitian menggunakan metode survey dengan menyebarkan quesioner berisi variable resiko. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisa uji statistik. Dari hasil analisa uji statistik dengan korelasi dan AHP terhadap hasil tabulasi quesioner responden, didapat empat variable resiko yang berpengaruh sangat tinggi terhadap kinerja produktivitas developer rusunami.Variable tersebut adalah : X11 (Harga konstruksi per m2 yg ditetapkan pemerintah sebesar Rp. 2 jt/m2), X17 (Review design dilakukan oleh developer), X24 (Subsidi bagi para debitur untuk memenuhi KPR Sarusun), X3 (Pengaruh nilai jual tanah yang tinggi pada pemilihan lokasi perumahan).

---

The Backlog in family housing is recorded to be 5,9 million based on National Social Economic Survey 2004 Central Bureau Statistics. Population growth every year contributes to an additional 820.000 units every year. Urbanization in metropolitan areas also adds to the lack of stock in housing. This research intends to study the factors that influence the productivity of the developer for low cost housing in DKI Jakarta.As for the main goals of this research it self are to calculate facts, impacts, causes and correction action of facts cause that affect the productivity of low cost housing.This research used survey method by spreading risk variable questionnaire. Data processed use statistic test analysis. Based on the correlation and AHP analysis of respondent questionnaire tabulation results, there was four variables which affect to low cost housing developer productivity.Those variables are X11 (Constructions price per m2 is Rp. 2 million/m2 as government decision), X17 (design review done by developer), X24 (Debtors? incentive to fulfill KPR), and X3 (The affect of highland price stock on selecting the housing location)."