Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Jurnal ini membahas tentang sejarah dan profil sebuah gerakan revolusi yang bertujuan untuk melepaskan diri dari kezaliman kekuasaan Mesir yang ada di Sudan. Namun pada masa setelah berhasilnya masyarakat Sudan terlpas dari belenggu pemerintah yang zalim, gerakan ini berubah menjadi sebuah gerakan teologi Islam dan berkembang pesat di Sudan. Jurnal ini tidak hanya membahas tentang sejarah dan profil dari gerakan Imam Mahdi di Sudan, akan tetapi juga sedikit akan dituliskan mengenai dampak yang ditimbulkan dari gerakan ini. Penulis menggunakan metode kajian pustaka dalam penyelesaian jurnal ini. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menjelaskan dan memberi informasi mengenai sejarah dan profil dari gerakan Imam Mahdi di Sudan, serta dampak yang ditimbulkan dari gerakan ini. ......This journal discusses the history and profile of a revolutionary movement that aims to break away from the tyranny of Egyptian rule in Sudan. However, in the period after the success of the people of Sudan freed from the shackles of the unjust government, this movement turned into an Islamic theological movement and grew rapidly in Sudan. This journal not only discusses the history and profile of the Imam Mahdi movement in Sudan, but also writes a little about the impact of this movement. The author uses the literature review method in completing this journal. The purpose of writing this journal is to explain and provide information about the history and profile of the Imam Mahdi movement in Sudan, as well as the impact this movement has.

Abstrak :
Pasca pemisahan Sudan Selatan pada tahun 2011, Sudan mengalami penurunan pendapatan negara yang membuat kondisi perekonomian memburuk. Kondisi perekonomian ini juga menyebabkan anggaran untuk militer dikurangi dan memicu maraknya kasus korupsi di kalangan pejabat. Masyarakat yang tidak puas terhadap kondisi tersebut melakukan aksi protes yang dimulai pada akhir tahun 2018. Puncaknya pada 11 April 2019, Al-Bashir dicopot dari jabatannya sebagai Presiden oleh pihak militer Sudan dan memasuki masa pemerintahan transisi yang diwakili TMC dari pihak militer dan perwakilan dari pihak sipil yang diwakili oleh Forces of Freedom and Change (FFC), kedua organisasi tersebut kemudian membentuk Dewan Kedaulatan dan menandatangani Draft Piagam Konstitusi. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya kudeta militer Sudan tahun 2019, mengetahui proses pemerintahan transisi Sudan setelah adanya kudeta, dan mengetahui dampak kudeta terhadap masyarakat Sudan. Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian kualitatif, analisis, dan deskriptif yang menggunakan pendekatan studi pustaka. Hasil dari tulisan ini adalah Kudeta Militer di Sudan dapat terjadi karena pemerintah telah kehilangan legitimasinya, sehingga militer dapat melakukan intervensi dan mencopot jabatan al-Bashir. Dalam proses transisinya, pemerintahan transisi Sudan lebih didominasi oleh militer dibanding sipil, bahkan pihak militer membubarkan pemerintahan transisi secara sepihak pada Oktober 2021. Kudeta ini menyebabkan adanya reformasi hukum-hukum Islam di Sudan serta normalisasi hubungan dengan Israel sebagai upaya dalam mencari dukungan dari pihak internasional. ......After the separation of South Sudan in 2011, Sudan experienced a decline in state income which made economic conditions worsened. This economic condition also led to a reduction in the budget for the military and triggered widespread corruption cases among officials. Sudanese who are dissatisfied with these conditions hold protest that started in late 2018. The peak was on April 11, 2019, Al-Bashir was removed from his position as President by the Sudanese military and entered a transitional government represented by the TMC from the military and representatives from the civilian side represented by the Forces of Freedom and Change (FFC), the two organizations then formed the Sovereign Council and signed the Draft Constitutional Declaration. This article aims to find out the causes of the Sudanese military coup in 2019, to find out the process of Sudan's transitional government after the coup, and to find out the impact of the coup on Sudanese society. This article was compiled using qualitative, analytical, and descriptive research methods using a literature study approach. The result of this paper is that the Military Coup in Sudan can occur because the government has lost its legitimacy, so the military can intervene and remove al-Bashir from his position. In the transition process, Sudan's transitional government is dominated by the military rather than civilians, the military even disbands the transitional government unilaterally in October 2021. This coup led to the reform of Islamic laws in Sudan and the normalization of relations with Israel in an effort to seek international support.

Abstrak :
Jurnal ini membahas tentang sejarah dan profil sebuah gerakan revolusi yang bertujuan untuk melepaskan diri dari kezaliman kekuasaan Mesir yang ada di Sudan. Namun pada masa setelah berhasilnya masyarakat Sudan terlpas dari belenggu pemerintah yang zalim, gerakan ini berubah menjadi sebuah gerakan teologi Islam dan berkembang pesat di Sudan. Jurnal ini tidak hanya membahas tentang sejarah dan profil dari gerakan Imam Mahdi di Sudan, akan tetapi juga sedikit akan dituliskan mengenai dampak yang ditimbulkan dari gerakan ini. Penulis menggunakan metode kajian pustaka dalam penyelesaian jurnal ini. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menjelaskan dan memberi informasi mengenai sejarah dan profil dari gerakan Imam Mahdi di Sudan, serta dampak yang ditimbulkan dari gerakan ini. ......This journal discusses the history and profile of a revolutionary movement that aims to break away from the tyranny of Egyptian rule in Sudan. However, in the period after the success of the people of Sudan freed from the shackles of the unjust government, this movement turned into an Islamic theological movement and grew rapidly in Sudan. This journal not only discusses the history and profile of the Imam Mahdi movement in Sudan, but also writes a little about the impact of this movement. The author uses the literature review method in completing this journal. The purpose of writing this journal is to explain and provide information about the history and profile of the Imam Mahdi movement in Sudan, as well as the impact this movement has.

Abstrak :

Dialog Nasional merupakan suatu kebutuhan bagi seluruh negara demokrasi untuk menyelesaikan segala persoalan nasional, tanpa terkecuali Republik Sudan. Penyelenggaraan Dialog Nasional yang diinisiasi oleh pemerintah Bashir di Republik Sudan merupakan upaya pemerintah untuk menyelesaikan segala permasalahan nasional, sebagai upaya untuk mencegah krisis dan disintegrasi bangsa dengan menghadirkan perdamaian dan stabilitas nasional. Penelitian ini menguji seberapa peran Dialog Nasional dalam mengatasi krisis nasional di Sudan, bagaimana peran eksternal dan korelasi Revolusi Ketiga terhadap penyelenggaraan Dialog Nasional. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui signifikansi peran Dialog Nasional dalam mengatasi permasalahan nasional, serta mengetahui peran eksternal dan korelasi Revolusi Ketiga terhadap Dialog Nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, serta menggunakan pendekatan deskriptif-analitik. Pemerolehan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, dan wawancara dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dialog Nasional di Sudan sejauh ini mengalami kegagalan karena berbagai faktor, di antaranya tidak inklusif, pembahasan yang tidak komprehensif, dan gagalnya proses pimplementasi, dan puncaknya adalah dibubarkannya Dewan Dialog Nasional pasca kudeta Bashir pada 2019 tanpa menyisakan lembaga khusus yang berfungsi menjalankan wewenang Dialog Nasional. Akhirnya, dengan gagalnya dialog tersebut, maka Dialog Nasional hanya dapat dicatat oleh sejarah modern Sudan tanpa memanfaatkan nilai positif atas apapun yang dihasilkan melalui forum dialog.

 

Kata kunci: Afrika Utara, Dialog Nasional, Republik Sudan, Sudan, Timur Tengah

 

---

National Dialogue is a necessity for democratic countries to resolve national issues, without the exception of Republic Sudan which is one of the democratic countries in the world. National Dialogue was initiated by Bashir Government in the Republic of Sudan which is a government effort to resolve national issues and to prevent national crises by presenting national peace and stability. This research examines how is the role of National Dialogue in overcoming the national crisis in Sudan, and how is the role of externals and the correlation of the Third Revolution to the National Dialogue. It aims to determine the significance of the role of the National Dialogue in overcoming national problems, and to know the external role and correlation of the Third Revolution to National Dialogue by using qualitative methods, and descriptive-analytic approach. This study is derived from literature study and interviews by using triangulation techniques. This research shows that the Sudanese National Dialogue is failed because of various factors, including the worsening economic conditions, the incomplete discussion and the failure of implementation process, especially the dissolution of the National Dialogue Council in 2019 without leaving any special institution to carry out National Dialogue Authority. Finally, National Dialogue can only be noted in the Sudan’s modern history without utilizing positive values which are produced by the National Dialogue. 

 

 

 

Key word: Middle East, National Dialogue, North Africa, Republic of Sudan, Sudanese National Dialogue, The Sudan 

Abstrak :
Tesis ini membahas konflik dan interdependensi antara Mesir dengan Sudan. Sesungguhnya jauh sebelum kedua negara ini merdeka dan berdaulat, kerja sama kedua bangsa telah berlangsung dengan baik. Pada masa Turki Usmani, Sudan merupakan wilayah kepanjangantangan Mesir dan ketika masa penjajahan Inggris, Sudan adalah wilayah yang diperintah secara bersama oleh Inggris dan Mesir. Setelah Sudan merdeka pada tahun 1956, hubungan bilateral kedua negara ini berlangsung dengan busk. Naiknya Dja'far Numeiri ke pucuk pimpinan di Sudan mendapat dukungan penuh dari Mesir, begitu pula sebaliknya. Numeri memberikan solidaritas penuh dan mengadakan berbagai macam hubungan diplomatik dengan Mesir. Permasalahan muncul ketika Umar al Bashir menjadi Presiden Sudan pada tahun 1989, ia bersama Hasan Turabi mendeklarasikan dan menerapkan Islam sebagai dasar Negara. Terlebih Iagi kebijakan Sudan ini diambil tanpa melalui konsultasi dengan Mesir. Keberadaan rezim baru Islam di Sudan dicurigai oleh Mesir. Karena kemungkinan besar rezim tersebut memberi pengaruh yang kuat terhadap aksiaksi radikalisme di Mesir yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam penentang Mubarak. Kecurigaan dan kekhawatiran Mesir terhadap pemerintahan Islam Fundamentalis Sudan membuat hubungan bilateral negara ini memburuk. Dugaan bahwa Pemerintah Sudan melatih, memperseniatai dan memberi perlindungan kepada ekstrimis muslim Mesir membuat suasana hubungan bilateral ini mengarah ke titik yang terendah. Ditambah lagi kedekatan istimewa Sudan kepada Iran. Persengkataan perbatasan di wilayah Halaib akibat ditemukan kandungan minyak yang besar menambah ketegangan kedua negara tersebut. Kendati demikian upaya perdamaian tetap ditempuh oleh kedua negara melalui jalan diplomasi. Karena pada hakekatnya, baik Mesir maupun Sudan memiliki ketergantungan yang kuat sate sama lainnya. Terlebih lagi ketergantungan Mesir yang tinggi terhadap air Sungai Nil sehingga mengharuskan kedua negara ini dalam kondisi konstan menjalankan aktifitas kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan balk dalam skala bilateral, regional maupun intemasional. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah study kasus. Di mana bentuk penelitian ini memberi gambaran yang jelas tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk hubungan antar kedua bangsa di dalamnya. Penelitian ini dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif. Adapun tipe penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan tekhnik pengumpuIan data melalui penghimpunan data, kodifikasi data dan analisa data Sifat penelitian ini deskriptis analitis. Untuk menganalisa permasalahan ini, penulis menggunakan kerangka teori konflik, interdependensi dan kepentingan nasional. Menurut Jack C. Plano dan Roy Alton bahwa kepentingan nasional negara lebih menekankan pada kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi. Hal ini menandakan bahwa negara menduduki peranan penting dalam hal tersebut. Begitu pula Mesir dan Sudan, mereka dengan segenap kekuatan nasional berinteraksi dan Baling mempengaruhi demi mencapai tujuan nasionalnya masing-masing. Kesimpulan dari tesis ini adalah ketergantungan antara Mesir dan Sudan tidak dapat begitu saja dipisahkan oleh kondisi apapun, karena pada hakekatnya kedua negara tersebut memiliki hubungan yang mendalam dan istimewa. Oleh karena itu, berbagai konflik yang terjadi, kedua negara tersebut menempuh jalan perdamaian melalui upaya diplomasi. Interdependensi dan konflik antar kedua negara (Mesir dan Sudan) bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain.

Abstrak :
Memasuki akhir tahun 2020, pemerintah Sudan kembali menerima kedatangan pengungsi dalam jumlah besar ke dalam teritori Sudan yang berasal dari Etiopia. Perang Sipil yang terjadi antara TPLF dan pemerintah Federal Etiopia dalam Perang Tigray memaksa ribuan masyarakat sipil menjadi pengungsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan kepatuhan pemerintah Sudan terhadap penegakan prinsip non-refoulement dalam penanganan pengungsi asal Etiopia. Penggunaan kaidah penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan kerangka analisis kepatuhan milik Jan-Philip Graf dan Gray Katsoni, kerangka analisis Exile and Resettlement juga digunakan untuk memetakan pergerakan pengungsi yang berasal dari Etiopia. Melalui serangkaian analisis tersebut ditemukan bahwa, pemerintah Sudan berhasil menegakan prinsip non-refoulement terhadap pengungsi Etiopia yang berada di Sudan dan komitmen pemerintah Sudan tersebut juga turut dibantu dengan kerja sama masyarakat lokal dan organisasi internasional dalam penanganan pengungsi yang telah berlangsung kurang lebih dua tahun terakhir. ......Towards the end of 2020, the Sudan Government hastened up to handle the Ethiopian refugees stranded near the Sudanese-Ethiopian border. The ravaging war between the TPLF and the Federal Ethiopian Government took its toll on the civilians. Thousands flee their homes and moves west as the war drew closer to their cities. This research aims to answer the Sudan Government’s role in upholding the principle of Non-refoulement, using the qualitative approach to study the case with chronological and analytical order. Author employs the Positive Obligations Concept coined by Jan-Philip Graf and Gray Katsoni, also used the Exile and Resettlement concept, first emphasized by Egon F. Kunz. Through a series of analytical explanation, it then concluded that the Sudanese Government’s role in handling the Ethiopian refugees were thoroughly successful despite the political and economic setbacks in home, the involvements of local communities and international organizations also help Sudan on upholding the commitments.