Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Invasi Israel ke Libanon membuat Perserikatan Bangsa-bangsa membuat misi perdamaian internasional yang diberi nama UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon. Untuk menyusun pasukan-pasukan dari negara-negara anggotanya agar tergabung dalam UNIFIL, PBB melakukan seleksi terhadap negara-negara anggotanya untuk berpartisipasi dengan cara memberian mandat melalui Resolusi DK PBB 1701. Indonesia merupakan negara yang dimandatkan oleh PBB setelah sebelumnya pasukan UNIFIL hanya diisi oleh negara-negara anggota NATO (North Atlantic Treaty Organization). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menekankan metode studi kasus dari peristiwa yang terjadi di Libanon Selatan yang melibatkan Indonesia sebagai pasukan pemelihara perdamaian (peacekeeper). Adapun praktek pemeliharaan perdamaian (peacekeeping) yang dilakukan Indonesia sesuai dengan landasan Politik Luar Negeri RI (Polugri). Penelitian ini dilakukan berdasarkan fakta historis dimana pada tahun-tahun militer Indonesia tergabung dalam UNIFIL telah membangun citra positif Indonesia khususnya di Libanon. Hal tersebut berdasarkan temuan-temuan mengenai banyaknya prestasi yang diperoleh Kontingen Garuda yang dibuktikan dengan berbagai macam penghargaan baik oleh pemerintah Indonesia, pemerintah Libanon maupun Perserikatan Bangsa-bangsa sehingga menjadi kebangaan tersendiri bagi Indonesia. Namun demikian, pemerintah Indonesia sepertinya tidak lantas berpuas diri dengan prestasi yang telah dicapai oleh tentara militernya. Dengan posisi militer Indonesia yang masuk dalam lima belas besar peringkat dunia, Indonesia masih menginginkan masuk dalam posisi sepuluh besar peringkat militer dunia sehingga untuk mencapai tujuan itu pemerintah terus melakukan upaya pembenahan didalam tubuh militer, penambahan jumlah personil yang dilengkapi dengan skill, penambahan anggaran yang menyesuaikan serta menjalin kerja sama dengan aktor-aktor peacekeeping lainnya.

---

ABSTRACT
Israeli invasion to Southern Lebanon was responsed by the United Nations (UN) to make the international peace mission called UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon). To prepare troops from member countries that are members of UNIFIL, the UN undertook the selection by the UN Resolution called mandate. Indonesia is one of UN members countries which is mandated by the UN after the previous UNIFIL troops only be filled by the member countries of NATO (North Atlantic Treaty Organization). A pride for Indonesia because through Tentara Nasional Indonesia (TNI) in the name of nation internationally, but it is contrast with what Indonesia’s had with alutsista is uncomplete. This study used a qualitative approach by emphasizing the study method of the ectivity that occurred in South Lebanon as involving Indonesian peacekeepers. The practice of maintaining peace (peacekeeping) are conducted in accordance with the foundation of Indonesian Politics of Foreign Affairs (Polugri), Concept of Military Operations Other Than War (MOOTW) and defensive military doctrine and form of implementation of International Cooperation. This study was conducted based on the historical facts in the years in which the Indonesian military have joined the UNIFIL build a positive image of Indonesia, especially in Lebanon. It is based on the findings of the many achievements in Garuda Contingent as evidenced by the various awards by the Indonesian government, the Lebanese government and the United Nations so that it becomes a moment of pride for Indonesia. However, the Indonesian government seems not necessarily satisfied with the achievements by military troops. By entering the Indonesian military position in the world rankings fifteen, Indonesia still wanted inside the top ten world ranking military so as to achieve the purpose that the government continues to make efforts to reform the military in the body, increasing the number of personnel who are equipped with skills, adding adjust budget and collaborate with other peacekeeping actors.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai preferensi kerja sama maritim terhadap isu kekerasan maritim di perairan Sulu-Sulawesi antara Indonesia dan Filipina pada tahun 2016-2020. Sebagai dua negara yang sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara, berbentuk kepulauan-maritim, memiliki kepentingan di Laut Sulu-Sulawesi, dan memiliki identitas independen dalam politik luar negerinya, Indonesia dan Filipina faktanya memiliki preferensi kerja sama yang berbeda dalam menangani isu kekerasan maritim tersebut. Di satu sisi, Indonesia lebih memilih kerangka kerja sama maritim yang berdasarkan pada diplomasi maritim guna menghindari adanya dominasi, sedangkan Filipina di sisi lain lebih cenderung pragmatis dalam menginisiasi kerja sama dengan siapapun yang memang berpotensi memberikan kontribusi bagi pencapaian kepentingan nasional Filipina. Perbedaan preferensi kerja sama maritim kedua negara ini dianalisis dengan menggunakan Teori Peran milik Breuning, yang memiliki asumsi bahwa perilaku kebijakan luar negeri dilatarbelakangi oleh konsepsi peran nasional oleh para pembuat kebijakan yang mana dipengaruhi oleh faktor ideasional dan material. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus komparatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, dokumen arsip, dan wawancara. Tesis ini menemukan bahwa konsepsi peran nasional mempengaruhi perbedaan preferensi kerjasama maritim di antara kedua negara yang faktanya memiliki karakteristik yang hampir sama. Dengan mengkaji seluruh faktor pembentuk konsepsi peran nasional, ditemukan bahwa Indonesia memiliki peran nasional sebagai negara independen-aktif, negara maritim, dan pemimpin kawasan, sedangkan Filipina memiliki peran nasional independen-pragmatis, negara maritim, dan kolaborator. ......This thesis discusses the preferences for maritime cooperation on the issue of maritime violence in Sulu-Sulawesi waters between Indonesia and the Philippines in 2016-2020. As two countries that are both located in the Southeast Asia region, having archipelagic-maritime nature, having interests in the Sulu-Sulawesi Sea, and having independent identities in their foreign policy, Indonesia and the Philippines, in fact, possess different preferences for maritime cooperation in dealing with the issues of maritime violence. On the one hand, Indonesia prefers a maritime cooperation framework based on maritime diplomacy to avoid domination, while the Philippines, on the other hand, tends to be pragmatic in initiating cooperation with anyone who has potential to contribute to the achievement of the Philippine‟s national interest. Differences in maritime cooperation preferences between the two countries are analyzed using Breuning's Role Theory, which assumes that foreign policy behavior of a country is driven by particular national role conceptualized by its policy makers which is influenced by both the ideational and material factors. This thesis used a qualitative method with a comparative case study. Sources of data used in this thesis are documentation, archival documents, and interview. This thesis finds that the conception of the national role affects the differences in preferences for maritime cooperation between the two countries, although both have almost the same characteristics. By examining all the factors influencing the national role conception, it is found that national role conception of Indonesia are independent-active, maritime country, and regional leader, while the national role conception of Philippines are independent-pragmatic, maritime country, and collaborator.