Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sektor Telekomunikasi adalah merupakan sektor kegiatan usaha yang baru dibuka untuk partisipasi swasta sejak tahun 1989 yang diatur melalui Undang-Undang Tentang Telekomunikasi Nomor 3 tahun 1989. Pada saat itu peran Pemerintah dalam mengatur sektor Telekomunikasi sangat kental. Baik itu dilakukan melalui peraturan-peraturan yang ada serta peran sentral pemerintah sendiri sebagaimana diatilr dalam undang-undang tersebut. Pemrintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan Badan Penyelenggara seperti PT. Telkom Tbk. Yang mengelola jaringan telekomunikasi tetap dan sambungan jarak jauh (SLJJ) dan PT.Indosat, Tbk. yang mengelola sambungan langsung internasional (SLI) melakukan monopoli. Keikutsertaan swasta diatur melalui mekanisme penyertaan dan/atau kerja sarna dengan Badan Penyelenggara. Dalam per]alanannya undangundang dimaksud telah memberikan kontribusi yang berarti kepada dunia telekomunikasi, yang dibuktikan dengan berdirinya usaha-usaha patungan yang d.ilakukan oleh pihak swasta balk asing maupun nasional, namun hanya untuk sektor-sektor tertentu saja. Dalam periode tahun 1989 sampai dengan tahun 1999, peran Pemerintah dalam sektor telekomunikasi sangat dominan, dibuktikan dengan peran sentral pemerintah dalam mekanisme perijinan, pengawasan, pembinaan, interkoneksi dan kebijakan pentarifan. Peran ini diwujudkan juga dengan perlindungan berbentuk monopoli yang diberikan kepada Badan Penyelenggara. Pada sisi lain sektor telepon seluler dibuka secara bebas, sehingga terjadi kompetisi yang bebas antar operator. Kompetisi yang bebas ternyata mendapatkan _tanggapan positif dari masyarakat, sehingga tingkat pertumbuhan pengguna telepon seluler meninggkat dengan sangat pesat jauh melebihi tingkat pertumbuhan telepon umum perumahan. Peran pemerintah yang cukup kental dalam sektor telekomunikasi mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat, sehingga kemudian pads tahun 1999 terbitlah Undang-Undang Tentang Telekomunikasi Nomor 36 tahun 1999. Dalam undang undang tersebut peran pemerintah masih seperti tersebut dalam UU Nomor 4 Tahun 1989 namun diatur bahwa ada sebagian kewenangan dimaksud diserahkan kepada sebuah badan independen, yang kemudian pada tahun 2003 didirikan dengan nama Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Menjadi permasalahan adalah BRTI tersebut masih juga dikontrol oleh pemerintah dimana Dirjen Pos dan Telekomunikasi menjabat sebagai ketuanya, sehingga dengan demikian independensi dari badan tersebut sebagaimana dimaksud undang-undang patut untuk dipertanyakan. Dengan adanya peran pemerintah, maka harapan untuk membuat sektor telekomunikasi lebih kompetitif menjadi kehilangan makna. Perlis dipikirkan perihal memberikan independensi kepada BRTI dan da.ikuti dengan penyempurnaan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang saat ini berlaku sehingga bisa memberikan dorongan yang kondusif terhadap liberalisasi pasar di sektor telekomunikasi secara umum dan itu berarti termasuk juga sektor telekomunikasi jaringan tetap, SLJ dan SLI."

"ABSTRAKindustri telekomunikasi di Indonesia selain untuk memenuhi kebutuhan pembangunan telekomunikasi sekaligus dimaksudkan untuk menguasai teknologi dalam upaya mengurangi ketergantungan pada luar negeri. Tulisan ini berusaha mengkaji sejauh mana industri telekomunikasi sudah berhasil mengemban misinya dengan fokus masalah persediaan bahan baku dan komponen pada industri sentral telepon.Bahan baku dan komponen elektronika sebagian besar masih didatangkan dari luar negeri sehingga masalah pengelolaan persediaan menjadi sangat penting. Pengelolaan persediaan yang tidak baik akan mengakibatkan kerugian terutama karena cepat berubahnya teknologi elektronika.Dalam penelitian ini dikaji pola pengadaan dan persediaan pada sebuah perusahaan produsen sentral telepon. Dipelajari berbagai aspek terkait seperti penjualan sentral, hubungan dengan konsumen, hubungan dengan pemasok komponen, dan proses produksi. Dilakukan pula perkiraan statistik persediaan berdasarkan data 4 tahun terakhir. Mengingat kecenderungan pasar sentral telepon kemudian dikaji prospek bisnis perusahaan untuk masa depan.Sebagai kesimpulan, bahwa pola persediaan bahan baku dan komponen yang ada masih mampu memenuhi jumlah dan jaduai pesanan sentral. Satu faktor penting pendukung yang perlu di dorong di dalam negeri adalah kemampuan disain komponen elektronika aplikasi khusus. Industri telekomunikasi dan sentral telepon harus mulai segera mencari produk dan bisnis yang baru.

---

Telecomunication industry in Indonesia is aimed at meeting the need of national development. Besides, it has a strategic mission to master the technology in order to reduce the dependecy on foreign technology.This paper tried to evaluate the progress achieved by a telecommunication industry that produces electronic switches by taking raw material and components as the main focus. Today almost every component and raw material for switch production are imported from various countries. Thereby if the procurement as well as inventory are not handled in proper manner eventually the particular telecommunication industry will be in big trouble.This research reviewed the procurement and inventory system of a switch industry. Related aspects such as sale of switch, relation with consumer and component suppliers, and production process were carefully evaluated. Inventory forecast was performed based on data of the last 4 years. Due to changes of technology and switch market trend, the analysis of future business of the industry was also made.As the conclusion, raw material and component procurement and inventory system are still capable to cope with the volume and delivery of orders. The development of local industry which capable of designing and engineering in application specific IC is considered a must now. Producer of switch of today should do its very best to find new product and new line of business in order to successfully stay in the market for the next decade. "

"ABSTRACTThe LoRaWAN Technology opens new possibilities for gathering and analysis ofdistributed data. In the paper we concentrate on its maritime usability which was tested byus in the period from June to August 2018. Measurements of the LoRaWAN network coveragein the Bay of Gdansk area were carried out. Various conditions and places were tested. Theresearch was planned in such a way as to gradually increase the range and control the impact ofenvironmental factors. The results of the measurements confirm the wide application and a broadrange of the technology. Combined with cloud computing it leads to new kinds of services andapplications."

"PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dipertengahan tahun 2003 berencana meluncurkan jasa Sambungan Langsung Internasional (SLI). Agar dapat diterima pelanggan (marketable), perusahaan harus dapat mengemas suatu tawaran yang unggul (superior offering). Tawaran yang unggul berarti mengandung nilai terbaik dimata pelanggan dibanding dengan apa yang ditawarkan pesaing.Tesis ini merupakan penelitian eksploratif tentang persepsi nilai pelanggan bisnis terhadap jasa SLI yang dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mengetahui nilai-nilai yang menjadi pertimbangan utama pelanggan dalam mengkonsumsi jasa SLI, melalui peta pengambilan keputusan pelanggan. Sedangkan penelitian kuantitatif ditujukan untuk mengetahui peta persepsi pelanggan terhadap jasa SLI saat ini."

"Penelitian ini membahas Pajak Penghasilan yang dikenakan pada sewa menara telekomunikasi di Indonesia ditinjau dari asas pemungutan pajak yaitu ease of administration. Peraturan mengenai sewa menara bersama dimulai pada tahun 2008, sejak peraturan tersebut diberlakukan, banyak para pengusaha yang bergerak dalam bidang penyelenggara jaringan mengambil keputusan untuk menyewa menara dari perusahaan penyewa menara independen. Persewaan menara ini menimbulkan aspek perpajakan. Ada yang menganggap menara termasuk sebagai bangunan sehingga atas persewaannya terutang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), namun ada juga yang menganggap menara termasuk sebagai peralatan telekomunikasi sehingga atas persewaannya terutang Pajak Penghasilan Pasal 23. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas ease of administration dari pengenaan Pajak Penghasilan sewa menara telekomunikasi secara umum masih belum terpenuhi.

---

This undergraduate thesis discusses about income tax on rental of telecommunications towers in Indonesia from the concept ot the ease of administration principle. The regulation about the telecommonations operators to use a telecommunications tower together start at 2008. since the regulation applied, Telecommunications operators decide to lease its communications towers from indepencence Rental tower. There are two different opinions regarding income tax deductions rental of telecommunications towers. There are assuming the tower as a building so payable Income Tax Article 4 paragraph (2), but there are also considers the tower as telecommunications equipment so that the income tax payable Article 23 Unfortunately.This research uses qualitative approach and the method of data collection of depth interview and library research. The results of this reseach indicate that ease of administration principle of income tax of rental of telecommunications towers is inappropiate in general."

"Tulisan ini membahas analisis tentang pengakuan pendapatan, berfokus pada pendapatan ditangguhkan pada sebuah perusahaan telekomunikasi seluler. Terdapat beberapa sumber pendapatan pada perusahaan, yaitu telepon, pesan singkat dan data internet . Perlakuan akuntansi untuk pendapatan dari Telepon dan Pesan Instan tidak menimbulkan pendapatan yang ditangguhkan. Hanya pendapatan dari data yang menimbulkan pendapatan yang ditangguhkan, khususnya pada paket internet time based . Metodologi penelitian ini adalah studi kasus. Dari analisis ini disimpulkan bahwa pencatatan akuntansi oleh PT SEL sudah memenuhi kaidah akutansi PSAK 23 revisi 2014.

---

This paper discusses the analysis of revenue recognition, focused on deferred revenue recognition in a mobile telecommunication company. There are several sources of income in this company such as Telephone, Instant Messaging and Data Internet . Accounting treatment for income from Telephone and Instant Messaging will not arise deferred revenue. Only income from data that will arise deferred revenue, specifically internet package time based . Methodology of this research is a case study. From this analysis it is concluded that income recognition of PT SEL already meet the PSAK 23 revised accounting rules 2014. "

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh antara lingkungan bisnis dinamis, tipe strategi bisnis perusahaan, external labor flexibility, dan internal labor flexibility terhadap kinerja perusahaan. Unit analisis adalah perusahaan, yaitu perusahaan pada sektor telekomunikasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data primer, melalui pembagian kuesioner, teknik statistik yang digunakan adalah SEM dengan metode PLS. Temuan penelitian menyarankan bahwa implementasi labor flexibility penting bagi perusahaan untuk berkompetisi secara lebih efisien di pasar, namun penerapan fleksibilitas ini harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan untuk kinerja yang terbaik, perusahaan dapat menerapkan kedua tipe labor flexibility dengan tetap memperioritaskan penerapan internal labor flexibility.

---

The purpose of this study was to analyze the influence of the dynamic business environment, the type of the company's business strategy, external labor flexibility, and internal labor flexibility on firm performance. Unit of analysis is the company, ie the company in the telecommunications sector in Indonesia. This study use primary data, through the distribution of questionnaires. Statistikal techniques used are SEM with PLS method.

The study's findings suggest that the implementation of labor flexibility is important for the company to compete more efficiently in the market, but the implementation should be fit with company's goal. Moreover, for the best firm performance, the company can implement both types of labor flexibility, however the implementation of internal labor flexibility should be prioritized."