Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Foreign trade representative including certain tax payer that is difficult to determine the net income. The number of foreign trade representative that reports tax according to the norm of net income calculation is small comparing to the listed number. The object of this thesis research is the measures should be taken so that the taxable income of foreign trade representative in Indonesia can be executed optimally through the same understanding by both the tax payers and tax apparatus. The research method conducted is base on the qualitative research method with the type of research of analytical descriptive and the data collecting method is through interview with the interlocked parties; they are tax officer, tax consultant, and tax payers that have status of foreign trade representative. This research was also conducted on the interlocked documents, they are law of income tax, tax treaties, judicial decision, books - scientific papers, and data of tax auditing. Tax is compulsory collection done by the government to the people in which contra interpretation of tax collection cannot be felt directly. In order to get support from people, thus collection should be based on the based on the base of tax collection according to the hope international tax society universally. Every country applies their own approach in the regulation that become guidance to tax collection. The different approach will cause jurisdiction conflict when it has something to do with tax collection on companies that run activities in one or more jurisdictions. This jurisdiction conflict brings about the imposition of double tax in order to eliminate international double tax is naturally overcome by making the agreement of the avoidance of double tax. In practice, there are always difficulties in calculating net income or tax on income for certain group of tax payers. In order to avoid the difficulties, deemed profit should be applied in the form of calculation norm to calculate the net income according to certain percentage from brut income instead of the true income. Foreign trade representative include certain tax payers whose net income is difficult to calculate. The result of the research finds the existence of conflict between fiscal officer and the tax payers in accordance with the application of provision of specific calculation of net income for foreign trade representative. That conflict in connection with tax subject and tax tariff. Indonesia can impose only tax on income toward foreign trade representative that completely run other business out of the excepted activities for taxable as the form of permanent establishment according to tax treaty. In practice, tax assessor always get difficulty to get the value of brut export to Indonesia done by foreign companies as the base of decision of tax income for foreign trade representative that meet the criteria of permanent establishment. If the value of brut export to Indonesia is not known from foreign trade representative that meet permanent establishment, actually other method can be used, that is cost plus method in order to decide net income. The conflict that comes up because of being no uncertainty in connection with tax subject and tax tariff. In order to apply the norm on net income calculation, DGT should prove earlier that the foreign trade representative have really run activities out of activities that bring about those foreign trade representative do not meet the criteria of permanent establishment. Specific norm of net income calculation for foreign trade representative is only applied for foreign trade representative that meet the criteria of permanent establishment according to The Law of Income Tax and tax treaties The write, propose suggestion in order to revise the ministerial decree of finance on specific norm of net income for foreign trade representative by emphasizing the definition of taxable income of foreign trade representative, that is the foreign trade representatives that meet the criteria permanent establishment and do not decide secluded tax tariff out of article I7 and article 26 section (4) The Law of Income Tax and tariff of branch profit tax according to tax treaty. The writer also suggests that the government conduct the research in order to specific norm on net income calculation according to cost plus method for foreign trade representatives that meet the criteria of permanent establishment in which it's only cost known that is passed in Indonesia.

Abstrak :
Perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan Pemerintah dalam hal pajak merupakan suatu hal yang wajar di sisi Wajib Pajak membayar pajak artinya mengurangi kemampuan ekonomis mereka tetapi dilain pihak pajak merupakan sumber dana bagi Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Wajib Pajak berusaha melakukan cara untuk dapat mengefisienkan pajak mereka. Salah satu caranya adalah dengan manajemen pajak, salah satu bagian dalam manajemen pajak adalah kepatuhan pajak dan PT X merupakan kasus yang menarik untuk melihat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Tinjauan terhadap kepatuhan kewajiban pajak ini dibagi dalam tiga bagian yaitu tinjauan terhadap kepatuhan dalam kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Badan Wajib Pajak, tinjauan terhadap kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 21 dan tinjauan terhadap kepatuhan dalam kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tinjauan ini dibatasi hanya pada tahun pajak 2004. Tinjauan terhadap kepatuhan dalam kewajiban PPh badan Wajib Pajak menunjukan bahwa PT X cukup patuh dalam melaksanakan kewajiban materiilnya sebagai Wajib Pajak namun terhadap kewajiban pelaporan dan pembayaran SPT masih kurang patuh. Tinjauan terhadap kepatuhan dalam kewajiban PPh Pasal 21 perusahaan, menunjukkan bahwa PT X kurang patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Tinjauan terhadap kepatuhan dalam kewajiban PPN menunjukkan bahwa berkaitan dengan kewajiban materiil PT X sudah patuh namun untuk kewajiban pelaporan dan pembayaran SPT masih kurang patuh. Wajib Pajak harus lebih meningkatkan pengetahuannya tentang ketentuan perpajakan dan harus lebih patuh dalam mernbayar dan melaporkan pajaknya.

Abstrak :
Di PD Pasar Jaya Cabang Jakarta Selatan dalam penetapan penagihan PBB tahun 1991 s/d 1997 terdapat 67,570 lembar tagihan dengan nilai Rp 1,062, 970,800.00 dan tahun 1998 15,743 lembar SPPT dengan nilai penetapan Rp 357,169,145.00. Pembebanan penagihan tersebut didistribusikan ke Pasar-Pasar di Jakarta Selatan. Realisasi penagihan PBB di Kantor Cabang Jakarta Selatan merupakan fokus studi penelitian ini dengan tujuan untuk dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan penagihan dalam rangka pencapaian penerimaan PBB yang optimal, dan untuk mengetahui hambatan serta upaya dalam mencairkan tunggakan serta penerapan sanksl terhadap penunggak PBB. Saiah satu prinsip untuk mengoptimalkan penerimaan pajak didasarkan pada prinsip yang terdapat pada asas-asas pemungutan pajak yaitu "convinience?, saat wajib pajak harus membayar pajak hendaknya ditentukan pada saat yang tidak akan menyulitkan wajib pajak. Kebijakan pelaksanaan (Policy Implementation) dalam penagihan PBB didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur KDKI Nomar 14 Tahun 1992.

Dalam penyusunan tesis lni akan digunakan metode penelitian dengan tinjauan kepustakaan yang merupakan studi kasus, suatu studi deskriptif kualitatif yang didukung data kuantitatif dengan mengumpulkan data dengan cara wawancara dengan Pegawail KP-PBB Jakarta Selatan, menyampaikan kuesioner kepada Pegawai PD.Pasar Jaya dan kepada pemakai tempat usaha serta dengan observasi dilapangan. Variabel yang diteliti adalah penetapan SPPT PBB, Realisasi tagihan PBB dan penerapan sanksi pada pedagang PD. Pasar Jaya Cabang Jakarta Selatan.

Hasil studi penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penagihan PBB 1991/ 1997 data sampai dengan bulan Mei 1999 baru mencapai tagihan 45,97%. Hal ini merupakan salah satu tanda ketidakpatuhan Wajib Pajak sebagai penanggung beban pajak terhadap kewajiban perpajakan. Sebagai warga negara yang memanfaatkan Tempat Usaha dalam lnkasi Pasar yang dikelola PD. Pasar Jaya Cabang Jakarta Selatan seyogiyanya pedagang dengan kesadaran yang tinggi mau membayar PBB tepat pada waktunya.

Meskipun banyak kendala yang harus dihadapi oleh PD. Pasar Jaya Cabang Jakarta Selatan dalam penagihan tunggakan PBB namun intensifikasi penagihan disertai pemberian sanksi yang tegas tetap harus dilakukan. Apabila tagihan pajak tidak dibayar pada saat tanggal jatuh tempo, penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa Jadwal waktu pembayaran PBB sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan harus dilunasi selambat-Iambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan denda 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan (Pasal 11 ayat 3).

Tunggakan PBB 1991-1997 yang belum tertagih 54.03% dan tahun 1998 realilsasi pembayaran PBB adalah 50,20% dan sisa tunggakan masih 49,80% menunjukkan bahwa kebiljakan dalam pelaksanaan penagihan belum efektif dan hasilnya belum optimal. Penerapan sanksi kepada penunggak PBB belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pelayanan PD. Pasar Jaya Cabang Jakarta Selatan dalam administrasi PBB masih perlu ditingkatkan demi kenyamanan (convinience) dan keringanan dapat mengangsur pembayaran tunggakan PBB, dengan harapan kepatuhan Wajib Pajak meningkat untuk membayar pajak tepat pada waktunya.

Abstrak :
Masalah keadilan bagi wajib pajak dalam sistem perpajakan yang baik adalah hal yang tidak dapat ditawar lagi. Tetapi untuk tercapainya keadilan tersebut akan berhadapan dengan kepentingan pemerintah yaitu kecukupan penerimaan. Tarik menarik antara dua kepentingan tersebut mewarnai kebijakan perpajakan tentang penetapan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yaitu suatu biaya hidup minimum untuk diri wajib pajak dan anggota keluarga wajib pajak. Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah ukuran apa yang sebaiknya digunakan untuk penentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak, sehingga Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah suatu jumlah standar minimum yang diperlukan untuk biaya hidup wajib pajak dan keluarganya, agar wajib pajak dan keluarganya dapat mencari penghasilan yang dapat dikenakan pajak. Metode penelitian dilakukan berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitan deskriptif analistis, dengan metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian dokumen yang terkait dan data lapangan dengan cara wawancara. Sesudah menguraikan data-data yang diperoleh dari penelitian kemudian mengadakan analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu. Kebijakan perpajakan tentang besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku sekarang ini tidak didasarkan pada kriteria yang jelas dan penentuan jangka waktu penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak juga tidak didasarkan pada ukuran yang objektif. Menetapkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sama pada semua daerah tidak tepat karena tidak memperhitungkan perbedaan biaya kebutuhan hidup minimum di masing-masing daerah. Kebijakan tentang penghasilan sampai dengan upah minimum Propinsi ditanggung pemerintah tidak sesuai dengan maksud semula yaitu melindungi golongan wajib pajak tertentu dan hal tersebut memberi ketidak adilan bagi golongan wajib pajak yang lain. Dari hasil penelitian, disarankan seyogyanya pemerintah menetapkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak didasarkan pada kebutuhan hidup minimum yang besarnya berbeda pada setiap daerah dan pemerintah membuat aturan yang objektif agar dapat dijadikan patokan tentang waktu perubahan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Aturan yang berpihak pada golongan wajib pajak tertentu disarankan untuk dihapuskan karena tidak tepat sasaran dan menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak yang lain.

Abstrak :
Penerimaan pajak sampai saat ini telah dan akan terus menjadi sumber utama penerimaan negara dalam APBN, seiring dengan berkurangnya porsi pinjaman dari luar negeri dan tidak abadinya penerimaan migas sebagai konsekuensi tidak dapatnya sumber daya alam tersebut diperbaharui. Penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak internasional, dan tingkat suku bunga serta dipengaruhi pula oleh faktor internal yaitu dasar pengenaan pajak (fax base) dan tarif pajak Dengan makin meningkatnya ketergantungan terhadap penerimaan pajak tersebut, mengharuskan pembuat kebijakan membuat strategi-strategi pengamanan target penerimaan pajak tanpa mengganggu sektor usaha dengan memberikan beban tambahan seperti obyek pajak baru atau kenaikan tarif pajak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka fokus untuk meningkatkan penerimaan pajak sebaiknya adalah dengan mengelola peningkatan basis pajak (fax base) melalui penjaringan WP yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dan mendorong WP yang telah terdaftar dan baru terdaftar untuk menjadi WP patuh.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pertambahan jumlah WP PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21, dan PPN serta kepatuhan WP, yang ditunjukkan dengan jumlah SPT Tahunan/Masa PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21, dan PPN yang dilaporkan, terhadap penerimaan pajak. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori terutama mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak dan kontribusi praktis kepada pembuat kebijakan yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data cross section. Tahun data adalah 2003 dan meliputi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) seluruh Indonesia yang seluruhnya berjumlah 175 KPP. Data tersebut diperoleh dari Direktorat Informasi Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan, melalui Intranet DJP dan data Sistem Informasi Perpajakan (SIP). Data penelitian diolah dengan menggunakan regresi linier berganda dan dibagi menjadi 6 model.
Penelitian ini berhasil memperoleh beberapa temuan yaitu pertambahan jumlah WP yang berpengaruh secara signifikan meningkatkan penerimaan pajak adalah tambahan jumlah WP PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPN. Jumlah SPT yang dilaporkan sebagai indikator kepatuhan WP, yang berpengaruh secara signifikan meningkatkan penerimaan pajak adalah SPT PPh Pasal 21 dan SPT PPN, sedangkan SPT PPh Badan berpengaruh secara signifikan menurunkan penerimaan pajak. Jenis pajak PPh Orang Pribadi baik untuk variabel tambahan jumlah WP maupun jumlah SPT yang dilaporkan, tidak ada yang berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Khusus untuk tambahan jumlah WP PPh Pasal 21 dan PPN dalam salah satu model, dapat berpengaruh secara signifikan menurunkan penerimaan pajak karena pada awal mula WP tersebut terdaftar, SPT-nya menunjukkan kondisi lebih bayar dan berakibat restitusi/pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Demikian pula unit SPT PPh Badan yang dilaporkan, menunjukkan pengaruh signifikan menurunkan penerimaan pajak karena cukup besamya nilai SPT Iebih bayar yang dilaporkan WP. Temuan lain yang diperoleh adalah, kebijakan pertambahan jumlah WP dan meningkatkan kepatuhan WP menjadi sangat penting dan menjadi pioritas untuk kawasan luar Jawa dibandingkan dengan kawasan Jawa. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kebijakan pertambahan jumlah dan kepatuhan WP memberikan pengaruh signifikan untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Penelitian ini akan menjadi lebih baik apabila tersedia data yang lebih lengkap untuk beberapa bulan atau beberapa tahun, sehingga akan dapat dilakukan analisa regresi linier berganda dengan data time series atau kombinasi dari data time series dan cross section. Dengan demikian, maka kesimpulan yang diambil dapat menunjukkan konsistensi dari pengaruh variabel bebas yang ada terhadap penerimaan pajak dari waktu ke waktu.

Abstrak :
Pokok permasalahan pada tesis ini adalah bagaimana implementasi atau teknik pelaksanaan dan suatu kebijakan tentang penyesuaian besamya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Nato dengan jumlah tanggungannya tetap maka diasumsikan apabila tidak mengajukan permohonan pengurangan angsuran bulanan PPh Pasal 25 di tahun 2005 maka perhitungan di akhir tahun akan Lebih Bayar dan akan berpengaruh terhadap penerimaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Ekplanatif dengan pendekatan Kualitatif dimana penulis ingin menjelaskan bagaimana dan menggambarkan tentang teknis pelaksanaan (penerapan) dari suatu kebijakan pada suatu tempat melalui studi kasus yang bersifat unik dan lebih mendalam mengapa bisa muncul suatu indikasi-indikasi atau suatu fenomena yang bisa dianalisa untuk diambil kesimpulan yang sifatnya tidak bisa digeneralisasi. Adalah suatu fenonena ternyata sampai dengan tanggal 31 Maret 2006 di KPP Jakarta Palmerah tidak ada satupun Wajib Pajak orang Pnbadi dengan kriteria tersebut yang menyatakan kelebihan pembayaran padahal diprediksi akan banyak Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya Lebih Bayar. Bahkan penerimaannya untuk tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2004 dad 116 Wajib Pajak yang sama yang diteliti sejak tahun 2002 sampai tahun 2005 meningkat sebesar 14 %. Dan hasil wawancara yang dilakukan diketahui temyata pada umunya mereka menganggap besamya PTKP sekarang ini sudah cukup adil tetapi disisi lain menyulitkan pada saat pada saat perhitungan dengan peredaran usaha/pekerjaan babas yang harus dilaporkan akhir tahun karena mereka merasa bahwa pelaksanaan pembukuan atau pencatatan sangat merepotkan dan tidak efisien sehingga akhimya mereka melakukan penyesuaian penghasilan neto yang dilaporkan yang panting angsuran bulanan PPh Pasal 25 yang dibayar meningkat sesuai kemampuan dan jangan sampai lebih bayar karena takut diperiksa. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pada umumnya Wajib Pajak orang pribadi di KPP Jakarta Palmerah khususnya yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Nato sudah mengetahui tentang kebijakan penyesuaian PTKP dan pengurangan angsuran bulanan PPh Pasal 25 tahun 2005 tetapi menganggap tidak perlu mengajukan permohonan karena merasa tidak yakin dengan penghitungan perkiraaan penghasilan netonya di tahun 2005 serta takut dilakukan uji kepatuhan melalui pemeriksaan. Bahwa tingkat kepatuhan mereka masih rendah karena masih banyak faktor-faktor internal yang mempengaruhi diantaranya pemahaman kewajiban perpajakan dan tingkat pendidikan maupun taktor ekstemal diantaranya rasa keadilan dan pelayanan administrasi. dengan adanya kebijakan penyesuaian besamya PTKP untuk tahun pajak 2005 pada implementasinya bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Nato di KPP Jakarta Palmerah, penerimaan meningkat. Kenaikannya dibandingkan dengan tahun 2004 sebesar 16%. Disarankan supaya dilakukan pendekatan dan sosialisasi tentang suatu kebijakan perpajakan yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak orang pribadi di KPP Jakarta Palmerah serta dilakukan bimbingan dan konsultasi secara berkala dengan melihat keadaan usahanya secara periodik sebagai wujud dan fungsi pengawasan dan pelayanan. Selain itu supaya menimbulkan rasa keadilan agar semua pengusaha dan pedagang yang berdomisili di Palmerah diperiakukan sama dengan mereka yang sudah taat dan patuh membayar pajak selama ini melalui himbauan dan tegoran. Supaya diteliti kembali oleh petugas pajak di KPP Jakarta Palmerah mengenai jumlah tanggungan yang dilaporkan supaya penyesuaian besamya PTKP tersebut tidak dijadikan sebagai alat untuk penghidaran pajak yang harus dibayar pada saat penghitungan pengurangan Penghasilan

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh (1) Kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua, (2) Pengaruh perubahan organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua, dan (3) Pengaruh kualitas pelayanan dan perubahan organisasi secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku: wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dengan perasaan senang hati bersedia untuk patuh, tunduk. dan taat kepada peraturan, nilai dan norma yang ada sebelumnya. Kualitas pelayanan adalah pemberian pelayanan kepada wajib pajak yang dapat diukur dengan indikator (1) Tangibles (2) Reliability (3) Responsivness (4) Assurance dan (5) Emphaty. Perubahan organisasi adalah perubahan yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua yang diwujudkan pada penerapan Sistem Administrasi Modern. Populasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Sedangkan sampel penelitian diambil dengan metode simple random sampling. yaitu sebesar 200 responden (Wajib Pajak). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif: Sementara itu instrumen pengumpulan data disusun dalam angket yang menggunakan skala model Liken. Analisis data dilakukan pada taraf signifikansi 95 % dan hasilnya adalah: (1) Terdapat pengaruh yang positif Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Koefisien korelasi untuk hubungan kedua variabel ini adalah sebesar 0,602. Dan koefisien determinasi adalah sebesar 0,363. Hal ini menyatakan bahwa 36,30 % variasi yang terjadi pada Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh Kualitas Pelayanan melalui regresi regresi Y = 16,240 + 0,594 X1. Berdasarkan hasil pengujian signifikasi temyata bahwa korelasi X1 dengan Y signifikan, hal disebabkan karena thitung 6,529 > ttabel 2,576, maka Ho ditolak yang berarti variabel Kualitas Pelayanan secara signifikan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. (2) Terdapat pengaruh yang positif Perubahan Organisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Koefisien korelasi untuk hubungan kedua variabel ini adalah sebesar 0,565. Koefisien determinasi yaitu sebesar 0,319 yang berarti bahwa 31,90 % variasi yang terjadi pads Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh Perubahan Organisasi melalui regresi Y = 21,537 + 0,551 X2. Berdasarkan hasil pengujian signifikansi ternyata bahwa korelasi X2 dengan Y signifikan. Hal ini dibuktikan dengan thitung 5,210 > ttabel 2,576, maka Ho ditolak yang berarti variabel Perubahan Organisasi secara signifikan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh positif variabel Perubahan Organisasi terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak teruji kebenarannya. (3) Terdapat Pengaruh yang signifikan Kualitas Pelayanan dan Perubahan Organisasi secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Perhitungan korelasi ganda antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y menghasilkan koefisien korelasi sebesar R = 0,663. Koefisien determinasi sebesar 0,440. ini menunjukkan bahwa 44 % variasi yang terjadi pada Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh Kualitas Pelayanan dan Perubahan Organisasi, melalui regresi Y = 9,575 + 0.412X1 + 0,325X2, Uji keberartian dengan menggunakan uji F menghasilkan Fhilung sebesar 77,432 Karena {Fh = 77,432 > Ft = 3.89), maka Ho ditolak yang berarti Ha diterima sehingga dengan demikian variabel Kualitas Pelayanan dan Perubahan Organisasi secara serentak (simultan) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Abstrak :
Skripsi ini menganalisis efektivitas penerapan peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER- 32/PJ/2010 mengenai angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading yang mencakup efektivitas bagi Kantor Pelayanan Pajak yang diukur dari pencapaian ekstensifikasi dan intensifikasi dan Bagi Wajib Pajak yang diukur dari pencapaian asas keadilan dan kemudahan. Hasil yang ditemukan adalah sudah tercapainya pelaksanaan ekstensifikasi karena pengaruh perluasan definisi WP OPPT, tetapi peraturan ini tidak berhasil untuk meningkatkan jumlah WP OPPT baru secara rill dan signifikan, karena penambahan rill WP OPPT baru lebih dipengaruhi oleh kegiatan penyisiran, bukan karena adanya peraturan baru. Selain itu, didapatkan hasil bahwa peraturan ini akan menaikan total penerimaan pajak dari WP OPPT, walaupun penerimaan angsuran bulannya akan mengalami penurunan karena adanya penurunan tarif dari 2% menjadi 0.75%. Sedangkan pencapaian asas keadilan dan kemudahan bagi Wajib Pajak sudah tercapai dari adanya perluasan definisi, akan tetapi, perubahan besar tarif akan menyebabkan kurang bayar yang sangat tinggi yang akan memberatkan Wajib Pajak di akhir tahun yang mencerminkan ketidakadillan bagi wajib pajak dan perubahan sifat tarif tidak mengambarkan kemudahan administrasi pajak karena Wajib Pajak harus melakukan perhitungan kembali diakhir tahun. Disisi lain, ketidakwajaran besar angsuran PPh Pasal 25 dengan SPT terutang dikarenakan penetapan tarif yang bersifat flat terhadap seluruh tingkat pendapatan Wajib Pajak. Ketidakadilan ini akan meningkatkan ketidakpatuhan Wajib Pajak. ......This paper analyzes the effectiveness of the application of regulation regarding installment PER-32/PJ/2010 208/PMK.03/2009 about PPh Article 25 Employers individual taxpayer in KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading that comprises the effectiveness for the tax office measured from the achievement of extensification and intensification and for taxpayers who measured by achievement of fairness and easiness. The results found are already achieving the implementation of the extension due to influence of the expanded definition of WP OPPT, but its inefective in increasing the number of WP OPPT, because the increasing figures of WP OPPT more affected by combing activities, not because of the new regulations. In addition, the results showed that this regulation would raise the total tax revenue from WP OPPT, although monthly installment receipts will decline due to lower rates from 2% to 0.75%. While the achievement of pronciples of fairness and easiness for taxpayers have been achieved from the extension of definition, however, major changes in tarrifs will raise number of underpayment rate which will burden the taxpayer at the end of the year, thus also reflects unfairness for the taxpayer. The changing nature of the tariff does not reflects easiness of tax administration because the taxpayer must do re-calculate their tax at the end of the year. On the other hand, there is a primness difference between PPh Article 25 installments with SPT payable amount due to flat tariffs on all levels of income taxpayers. This unfairness will increase taxpayer noncompliance.

Abstrak :
This study is an empirical research conducted on the taxpayers at the Directorate General of Taxation Office - East Java Region I. The objectives at (1) to obtain empirical evidence on whether the implementation of MP3 system, was perceived in accordance with the taxpayer expectation in fulfilling their to obligations. (2) To empirically examine whether the Monitoring Statement/Report of Tax Payment (MP3) in simplifying tax payment service for the taxpayers affect the taxpayer satisfaction. (3) To empirically examine whether the implementation of MP3 system increase the taxpayer satisfaction. (4) To seek and examined empirically whether the taxpayer satisfaction rate positively and significant affected the taxpayer compliant rate. The design of the research was a survey method. There are 138 samples drawn at randomly from 12.300 taxpayers at th Directorate General of Taxation Office - East Java Region I. Quantitative approach was employed in analyzing the data to test the four hypotheses proposed. Binomial and regression tests were conducted to test these hypotheses The variables of the research consisted of: implementation of MP3 system (X1) Taxpayer Satisfaction Rate (Y\), and Taxpayer Compliant Rate (¥2). The result of the research shows that the MP3 system is not suitable yet with tax prayer expectations. While the second, third and fourth hypotheses are proven. The MP3 system strongly and significantly correlates with the satisfaction and compliant rates. It is also proven that the implementation of MP3 system positively and significantly correlates with the tax prayer compliant rate. The result of the research shows that the MP3 system is not suitable ye with the taxpayer expectations. While the second, third and fourth hypothesis an proven. The MP3 system strongly and significantly correlates with the satisfaction)

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan kerincian informasi akuntansi, prosedur pemeriksaan, dan efisiensi pemeriksaan atas SPT wajib pajak yang melampirkan laporan keuangan yang diaudit dengan SPT wajib pajak yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Karawang. Populasi penelitian meliputi seluruh staf pemeriksa pajak Karikpa Karawang. Pada saat ini jumlah staf pemeriksa pajak pada Karikpa Karawang berjumlah 41 orang. Kepada mereka diharapkan dapat menjawab atau mengisi Daftar Pertanyaan yang diberikan. Daftar pertanyaan dirancang sedemikian rupa, meliputi 3 variabel utama, yaitu kerincian informasi akuntansi, prosedur pemeriksaan, dan efisiensi pemeriksaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui seluruh informasi akuntansi yang digunakan untuk mengambarkan variabel kerincian informasi akuntansi antara SPT wajib pajak yang melampirkan dan yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit membuktikan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang menyatakan "terdapat perbedaan antara SPT wajib pajak yang melampirkan laporan keuangan yang diaudit dengan wajib pajak yang -tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit" dapat diterima pada tingkat signifikansi 95 persen. Analisis prosedur pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil pengujian; 3 dari indikator prosedur pemeriksaan menunjukan adanya perbedaan yang signifikan antara SPT wajib pajak yang melampirkan laporan keuangan yang diaudit dengan SPT wajib pajak yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit, yaitu prosedur trasir, pemeriksaan fisik, dan inspeksi. Sedangkan 5 indikator prosedur pemeriksaan lainnya yaitu evaluasi, analisis, keterkaitan, konfirmasi, dan rekonsiliasi & equalisasi, menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara SPT wajib pajak yang melampirkan laporan keuangan yang diaudit dengan SPT wajib pajak yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit. Perbedaan pengaruh SPT wajib pajak yang melampirkan laporan keuangan yang diaudit dengan SPT wajib pajak yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit terhadap prosedur pemeriksaan adalah bervariasi. Antara SPT wajib pajak yang melampirkan dengan yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit berpengaruh terhadap prosedur pemeriksaan trasir, pemeriksaan fisik, dan inspeksi. Tetapi tidak berpengaruh terhadap prosedur pemeriksaan analisis, evaluasi, keterkaitan, konfirmasi, dan rekonsiliasi & equalisasi. Seluruh indikator efisiensi yang digunakan untuk menilai tingkat efisiensi pemeriksaan atas SPT wajib pajak yang melampirkan dan yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit membuktikan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang menyatakan "terdapat perbedaan antara SPT wajib pajak yang melampirkan laporan keuangan yang diaudit dengan wajib pajak yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit dapat diterima pada tingkat signifikansi 95 persen. Penelitian ini dilakukan pada Karikpa Karawang dengan jumlah sampel yang sangat kecil yaitu 30 orang responder. Oleh sebab itu, dibutuhkan penelitian ulang dengan sampel yang lebih besar untuk menguji konsistensi hasil penelitian ini untuk mengungkapkan kebutuhan laporan keuangan yang diaudit dalam membantu tugas staf pemeriksa atau fiskus secara keseluruhan menentapkan besarnya pajak terutang.