Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Seperti kita ketahui bersama bahwa penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta selama tiga tahun terakhir ini (periode 1995-1997) meningkat cukup tajam, khususnya Pajak Reklame. Seiring dengan peningkatan penerimaan Pajak Reklame sebagai salah satu sumber dana yang sangat potensial bagi Pemda DKI, meningkat pula APBD DKI Jakarta, Pada tahun-tahun terakhir ini terlihat gejala bahwa penerimaan pajak reklame masih belum sesuai dengan rancana yang ditetapkan, terutama belum sesuai dengan tax poferitia/ (potensi pajak) yang sebenarnya. Dengan demikian tesis ini mencoba meneliti melalui penelitian deskriptif analisis, untuk rrmergetahui sejauh mana keinginan untuk membayar Pajak Rekiame dan mengetahui secara intern masalah-masalah administrasi Pajak Reklame, Sumber Daya Manusia. Penelitian menunjukkan hasil sebagai berikut : 1. Adanya ketidakadilan dalam pemungutan pajak reklame 2. Kinerja (performance) aparat yang selalu monoton yang tidak memiliki inovasi-inovasi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah. 3. Flow of Document (arus dokumen) yang ada di Tingkat Suku Dinas masih dianggap kurang baik dan berbelit-belit. Kesimpulannya bahwa ada ketidakadilan dalam pengenaan pajak di antara Wajib Pajak, sistem adminislrasi yang berbelit-belit serta kurangnya pemberdayaan Sumber Daya Manusia di lingkungan Suku Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kolamadya Jakarta Pusat. Penulis menyarankan agar memperhatikan kemampuan dari Wajib Pajak (ability to pay) dalam memenuhi kewajibannya membayar Pajak Reklame, penyederhanaan mekanisme administrasi Pajak Reklame serta pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang ada.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana hubungan corporate governance dan reformasi perpajakan terhadap ABTD. ABTD merupakan proxy untuk mendeteksi manajemen laba dan manajemen pajak. Penelitian ini menggunakan 113 sampel dari seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI kecuali perusahaan yang bergerak di industri pertambangan, pertanian, keuangan, dan konstruksi. Penilaian corporate governance menggunakan Asean CG Scorecards.

Hasil penelitian menemukan bahwa (1) perusahaan melakukan manajemen pajak sekaligus manajemen laba pada saat penurunan tariff PPh Badan (2) manajemen pajak yang dilakukan perusahaan dipengaruhi oleh besarnya fasilitas perpajakan (3) manajemen laba yang dilakukan perusahaan dipengaruhi oleh kondisi perusahaan mengalami kerugian atau memperoleh laba (4) peran dewan komisaris dan direksi yang secara efektif dapat meminimalkan beban pajak perusahaan.

---

This research aimed to analyze corporate governance and tax reform towards ABTD. ABTD is a proxy for detection earning management and tax management. This research use 113 sample from all listed company in BEI, except mining, agriculture, financial, and construction. Measurement of corporate governance performance is based on Asean CG Scorecards.

Output of this research are: (1) company tax management alongside earning management during decreasing company income tax rate in Indonesia, (2) tax management by company depends on tax facility(3) earning management by company depends on financial condition of company, either they are in profit or loss (4) proactive approach by board of commissioner and board of director might be able to minimize company tax expense.

Abstrak :
Penelitian tentang Administrasi Perpajakan Dalam Pengelolaan Pajak Daerah (Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Palembang), bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan administrasi perpajakan dalam pengelolaan pajak daerah, yang dilihat dari aspek kewenangan pemungutan oleh Instansi yang bertanggungjawab, aspek sumber daya manusia serta kegiatan penyelenggaraan pemungutan pajak. Penelitian ini menyimpulkan, bahwa pelaksanaan administrasi perpajakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Palembang belum berjalan sebagaimana diharapkan, dapat dilihat dari hasil analisis penelitian sebagai berikut : 1. Masih terdapat fungsi-fungsi kewenangan yang belum berjalan dengan baik seperti fungsi penyuluhan serta perencanaan dan pengendalian operasional. 2. Distribusi sumber daya manusia atau personil yang ada belum dilakukan secara proporsional sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan unit. 3. Kualitas personil relatif masih rendah terutama yang berbasis pendidikan formal bidang perpajakan dan akuntansi. Dari hasil penelitian disarankan agar Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Palembang : 1.Keberadaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di setiap Kecamatan yang ada di delapan Kecamatan dalam Wilayah Kotamadya Palembang perlu diatur dalam Peraturan Daerah yang memuat Struktur Organisasi dan Tata kerja, Kewenangan serta memiliki eselonering yang jelas. 2.Guna peningkatan kualitas Aparat, perlu dilaksanakan berbagai pelatihan teknis melalui kerjasama dengan unit pengelola pendidikan dan pelatihan yang ada baik di tingkat Kotamadya, tingkat Propinsi maupun tingkat Nasional/Pusat. Untuk kaderisasi personil agar diprogramkan pengiriman Aparat untuk mengikuti pendidikan formal bidang perpajakan dan akuntansi berbagai tingkatan, baik Diploma III, Strata 1 maupun Pascasarjana.

---

Taxation Administration on Regional Taxation Management (Case Study at "Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya" Palembang) Research about Taxation Administration on Local Taxation Management (Case Study at "Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya" Palembang) aims to know how the taxation administration conducted concerning regional taxation, viewed from the retribution authority aspect by in-charge department, human resources aspect and the taxation collecting aspect. The research concludes that the implementation of taxation administration at "Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya" Palembang has not yet done properly. Based on the analyze, it can be view as it is: 1. There are still authoritative function that are not yet done properly, such as tutorial function, planning and operational controls 2.The allocation of human resource or personnel has not done yet proportionally 3.The quality of personnel is relatively low, almost all of them are lack on formal education basis on taxation and accounting It is suggested that the "Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya" Palembang should undertake two steps: 1.To organize through Regional Regulation concerning Organizational Structure, Job Description, Authority and clear position of "Unit Pelaksana Teknis Dinas" (UPTD) in all of the District throughout Palembang. 2.To increase the quality of personnel it is necessary to conduct training and education in cooperation with training and education management unit at the National level. For having qualified cadre "Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya" Palembang should send employee to attend some formal education in the field of taxation and accounting, such as Undergraduate program (Diploma III or Sarjana 1) and Postgraduate program.

Abstrak :
Dalam upaya antisipasi menghadapi perdagangan bebas Pemerintah Daerah Tingkat II khususnya perlu semakin mandiri dalam penyediaan dana guna pembangunan infrastruktur, sehingga mempunyai daya tarik bagi investor. Salah satu sumber dana yang paling potensial adalah dari penerimaan Pajak Daerah khususnya Pajak Pembangunan I (P.Pb. I). Penerimaan P.Pb. I di Suku Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Jakarta Barat mempunyai urutan pertama dari jenis-jenis Pajak lainnya. Pada tahunT1995/1995 ada gejala bahwa penerimaan masih belum sesuai dengan rencana yang diharapkan sehingga perlu dicari permasalahan. Sebagai perumusan permasalahan sementara dilihat dari sistem perpajakan yang ada yang menyangkut masalah kebijaksanaan perpajakan, Undang-undang Perpajakan dan administrasi perpajakan. Dengan methode penelitian deskriptif analisis telah dilakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara secara mendalam terhadap informan potensial, serta mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku yang diharapkan dapat diperoleh data dan informasi yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut di atas. Dari hasil analisis ditemukan berbagai hal yang terdiri antara lain sebagai berikut : 1. Adanya kasus obyek pemajakan yang memasuki lapangan Pajak Pertambahan Nilai. 2. Obyek pemajakannya tidak memenuhi prinsip kepastian (certainty) 3. Beberapa hal masih perlu penyempurnaan yang menyangkut pelimpahan wewenang dan lain-lain. Dengan mengkaji berbagai konsep serta teori yang lazim berlaku kiranya dikemukakan saran-saran yang dapat dipakai sebagai pertimbangan untuk mengatasi temuan-temuan di atas, sehingga diharapkan ada manfaat dalam rangka perbaikan-perbaikan lebih lanjut.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keputusan bisnis yang diterapkan oleh suatu entitas pembangkit listrik swasta berdasarkan implikasi perpajakan yang mungkin terjadi, jika entitas tersebut gagal beroperasi. Situasi gagalnya suatu bisnis usaha pada perusahaan pembangkit listrik swasta di Indonesia yang dikenal dengan Independent Power Producers (IPP) memerlukan analisa manajemen pajak yang sesuai. Permasalahan green energy dan emisi karbon yang muncul belakangan ini, berdampak pada pendanaan untuk sektor energi fosil sedikit kemungkinan untuk diperoleh. Akibatnya, terjadi terminasi atau pembatalan Power Purchase Agreement (PPA) yang berujung kepada kebangkrutan seperti yang dialami oleh PT X. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis wawancara. Wawancara dilakukan dengan responden yang memiliki pengalaman dan keahlian terkait dalam penerapan perpajakan untuk pengusahaan pembangkit listrik. Berdasarkan hasil analisa penelitian ini menyimpulkan pemilihan keputusan bisnis yang dianggap tepat adalah dengan menghentikan operasional perusahaan melalui status dormant, karena menghasilkan financial burden yang lebih minimal serta dengan tujuan mengurangi tax exposure yang mungkin timbul jika dibandingkan opsi likuidasi. Pemanfaatan tarif P3B untuk transaksi afiliasi serta penghapusan biaya pinjaman yang dilakukan PT X juga sudah tepat dan sesuai kaidah perpajakan, serta memberikan rekomendasi kepada PT X bahwa konversi debt to equity adalah opsi yang lebih baik dalam hal penghapusan pinjaman pemegang saham. ......This study aims to evaluate the business decisions implemented by a private power generating entity based on the tax implications that may occur if the entity fails to operate. The situation of the failure of a business as a private power plant company in Indonesia known as Independent Power Producers (IPP) requires an appropriate tax management evaluation. The problems of green energy and carbon emissions that have emerged recently have resulted in less possibility of obtaining funding for the fossil energy sector. As a result, there was a termination or cancellation of the Power Purchase Agreement (PPA) which led to bankruptcy as experienced by PT X. This study used a qualitative method with interview analysis techniques. Interviews were conducted with respondents who have related experience and expertise in the application of taxation for power plant operations. Based on the evaluation results, this study concludes that the selection of business decisions that are considered appropriate is to stop the company's operations with dormant status, because it results in a more minimal financial burden and with the aim of reducing tax exposure that may arise when compared to the liquidation option. Utilization of P3B rates for affiliated transactions and the elimination of borrowing costs by PT X is appropriate and in accordance with the tax regulations, also provides recommendations to PT X that debt to equity conversion is a better option in terms of writing off the shareholder loans.

Abstrak :
Dalam praktek bisnis, umumnya pengusaha mengidentikan pembayaran pajak sebagai beban, sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak guna mengoptimalkan profitabilitas perusahaan. Upaya itu umumnya dilakukan dengan menerapkan sebagai Iangkah untuk menghemat pajak dengan eara-cara tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pajak yang diimplementasikan PT. "X". Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskritptif yang berusaha menjelaskan temuan-temuan di lapangan dan kepustakaan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui masa]ah penelitian dan data sekunder diperoleh dari penelusuran data-data yang dibutuhkan di objek penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. "X" belum mengimplementasikan manajemen pajak secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari pembayaran pajak yang jumlahnya lebih besar (lebih bayar) yakni mencapai Rp. 201.639.170,00,- pada tahun 2006 lebih bayar ini selain disebabkan oleh belum dioptimalkannya implementasi manajemen pajak juga disebabkan oleh pemotongan PPh Pasal 23 oleh pihak ketiga sebesar 2%. Hasil ini ini mencerminkan pula bahwa secara administrasi kewajiban perpajakan PT. "X" belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perpajakan akibat belum diterapkannya peraturan perpajakan secara tepat. Berdasarkan SPT tahun pajak 2006 PT. "X", terdapat peluang untuk menerapkan manajemen pajak yang dapat diimplementasikan PT. "X", yang berkaitan dengan pajak penghasilan, pos-pos yang dapat dioptimalkan adalah biaya karyawan seperti tunjangan tunjangan kesehatan, tunjangan pajak. tunjangan makan. biaya konsumsi kantor, biaya sumbangan dan hadiah, biaya gaji kearnanan dan biaya perjamuan. Berdasarkan penal Riau ini, maka PT. "X" hendaknya tidak lagi mengeluarkan biaya untuk jasa kearnanan yang diberikan oleh masyarakat sekitar, tetapi mempekerjakannya sebagai karyawan perusahaan. Pembuatan daftar nominatif untuk perjamuan rekan bisnis atau biaya enlertairrment lainnya wajib dilaksanakan oleh perusahaan untuk menghilangkan koreksi fskaI biaya perjamuan. Perusahaan juga harus lebih jeli daiam membaca keadaan keuangan perusahaan untuk dapat menyusun perencanaan pajak dengan baik, karena dengan perencanaan pajak,, perusahaan dapat menghemat pajak terhutang. Selain itu, manajemen pajak perlu dilakukan oleh perusahaan supaya jumlah pajak yang dibayar adalah jumlah yang memang seharusnya dibayar untuk menghindari terjadinya lebih boyar.

---

Most business players regard tax payment as expenses so that they will minimize lax expenses in order to optimize business profitability. Such undertaking is done by implementing tax management in such way that tax minimization is within the Tax Regulations. This study is aimed at understanding tax management implemented by PT. "X". The applicable method is descriptive analysis, which will describe field findings and literature study. Primary data is collected through interview with competent parties and secondary data is collected by tracking of the data required in the study object. The collected data is analyzed descriptively and quantitatively. Result of this study indicates that PT. "X" has not implemented optimum tax management. This can be seen from the overpaid tax amounting to Rp 201,639,170.00,- in 2006. This overpayment is due to non-optimum implementation of tax management and 2% withholding of Income Tax of Article 23 by the third party. This also indicates that administratively PT. "X" tax liability may not fully compliant with Tax Regulations since the company may not implement appropriate tax rules. Based on PT. "X" Annual Tax Return (SPT) of 2006, eith respect to income tax, items that can be optimized include employee expenses such as healthcare allowance, tax allowance, meal allowance, office cost, contribution and prize, security service cost and entertainment expense. From this study, PT. "X" should recruit security personnel from the surrounding community instead of incurring cost for security service they render. The company should prepare business and other entertainments list to eliminate fiscal correction for entertainment cost Furthermore, the company should be aware of its financial performance to enable establishment of - appropriate tax plan and minimize tax payables. Besides, the company should implement tax management to avoid overpaid tax.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis pertimbangan-pertimbangan PT. X dalam memanfaatkan insentif pajak atas penilaian kembali aktiva tetap sebagai suatu upaya manajemen pajak dan menganalisis hambatan yang dialami dalam prosesnya. Tujuan PT. X untuk melakukan penilaian kembali atas aktiva tetapnya adalah untuk memperbesar kapasitas utang perusahaan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. X sebagai suatu upaya manajemen pajak merupakan keputusan yang menguntungkan baik dari segi perpajakan maupun komersial

---

ABSTRACT
This study analyzes background motivation of PT . X to utilizes the tax incentives of revaluation as a tax management efforts and also analyzes the obstacles encountered during the process. The intention of PT . X to cunduct the revaluation of assets is to increase the capacity of the company's leverage. The results of this study concludes that the revaluation carried out by PT . X as a tax management tools is a correct decision that benefits both in terms of taxation and commercial

Abstrak :
Perusahaan bertujuan untuk mencari laba dan kewajiban perpajakan menjadi beban yang perlu diefisiensikan oleh perusahaan. Tujuan penelitian skripsi adalah untuk mencari tahu bagaimana implementasi manajemen pajak atas kredit Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT X. Metode penelitian yang digunakan di dalam skripsi adalah metode post-positivist dan studi kasus dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan melalui teori manajemen pajak yang mencakup empat aspek, disimpulkan berikut ini. Untuk aspek pertama (planning), disimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan khususnya di bidang perpajakan. Untuk aspek kedua (organizing), disimpulkan bahwa sudah baik tapi masih bisa diperbaiki lebih lanjut. Untuk aspek ketiga (Leading), disimpulkan bahwa sudah berjalan dengan baik. Untuk aspek keempat (Controlling), disimpulkan bahwa sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran penelitian diuraikan berikut ini. Untuk aspek pertama (planning), disarankan bahwa membuat rencana yang dapat mengantisipasi permasalahan dalam bidang perpajakan. Untuk aspek kedua (organizing), disarankan bahwa membuat divisi khusus yang dapat menangani permasalahan pajak seperti divisi litigasi pajak. ......Company aims to seek profits, and tax obligations become a burden that needs to be streamlined by the company. The objective of this thesis research is to investigate the tax management implementation for crediting Article 23 Income Tax at PT X. The research method employed in this thesis is post-positivist and utilizes a case study approach, with data collection through in-depth interviews and literature review. Based on the analysis conducted using the tax management theory, which encompasses four aspects, the following conclusions have been drawn. For the first aspect (planning), it is concluded that there are still deficiencies, particularly in the field of taxation. For the second aspect (organizing), it is concluded that it is already good but can still be further improved. For the third aspect (leading), it is concluded that it is functioning well. For the fourth aspect (controlling), it is concluded that it is working well. Based on these conclusions, the following research recommendations are outlined. For the first aspect (planning), it is recommended to create plans that can anticipate issues in the field of taxation. For the second aspect (organizing), it is recommended to establish a dedicated division that can handle tax-related issues, such as a tax litigation division.

Abstrak :
Sesuai dengan SE No. S-29/PJ.43/2003 telah diatur bahwa diskon penjualan bukan merupakan objek pajak penghasilan, namun terdapat kasus yang menyebabkan diskon penjualan dikenai pajak penghasilan, sehingga perlunya melakukan perencanaan pajak dalam mengatasi hal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan diskon penjualan yang diterapkan oleh PT PQR dalam transaksi jual-beli serta risiko pajak yang ditimbulkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak, dan menganalisis perencanaan pajak dalam penerapan kebijakan diskon di PT PQR. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data secara kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu, berdasarkan hasil pemeriksaan pajak dalam pemberian diskon penjualan oleh PT PQR terdapat persyaratan yang menyebabkan perubahan makna diskon menjadi hadiah. Perencanaan pajak dilakukan dengan menganalisis resiko pajak atas masing-masing jenis diskon sehingga dapat menerapkan kebijakan diskon yang tepat. ......In accordance with SE No. S- 29/PJ.43/2003, it is stated that discount sales is clearly not an object of income tax. However, there are still some cases that caused sales discount is being imposed with taxable income. Therefore, tax planning is necessary to tackle this occurrence. The aim of this study is to analyze the policy of discount sales, which applied by PT PQR in the sales transaction along with tax risks that caused based on the results of tax audits as well as to analyze the tax planning in the implemantation of discount policy in PT PQR. This study is conducted with qualitative approach and also using qualitiative as techniques of data collection. The results of this study is based on the output of tax audits regarding the discount sales granting by PT PQR, in which, there are several requirements that cause the changes the meaning of discount into a bounty. Tax planning is done by analyzing the tax risks on each type of discount so that, the discount policy can be applied properly.

Abstrak :
Sejak diberlakukannya UU No. 22/1999 dan UU No. 2511999 pada tanggal 1 Januari 2001, telah terjadi perubahan dan penyesuaian dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi, termasuk perubahan dan penyesuaian dalam pengelolaan administrasi Pajak Daerah. Secara khusus pengelolaan administrasi Pajak Daerah ini diatur dalam UU No. 34/2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan membahas: Penyelenggaraan Administrasi Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kebupaten Bekasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori otonomi daerah dari Rondinelli dan Cheema; teori keuangan pemerintah daerah dari Devas, Domai dan Halim; teori pajak daerah dari Mardiasmo, Mc.Master, Davey, Bird dan Jantscher; dan teori administrasi pajak daerah dari Atmosudirjo, Nurmantu, dan Mc.Master. Penelitian menggunakan metode kualitatif berdasarkan analisis pada data primer kualitatif yang diperoleh dengan Teknik Wawancara dari tiga orang Informan Penelitian serta data sekunder yang diperoleh melalui kajian buku dan dokumen serta observasi lapangan. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka didapat kesimpulan sebagai berikut : Identifikasi wajib pajak di wilayah Kabupaten Bekasi dilakukan dengan Cara pendaftaran dan pendataan. Dari data identifikasi wajib pajak di ketahui bahwa di wilayah Kabupaten Bekasi terdapat 2764 wajib pajak yang terdiri dari wajib pajak perseorangan dan wajib pajak badan-badan usaha. Penetapan besarnya jumlah pajak untuk masing-masing jenis Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Peundang-undangan yang berlaku, dan secara teknis besamya jumlah pajak untuk masing-masing jenis pajak ditetapkan berdasarkan ketentuan teknis yang mengacu pada jenis, sifat, klasifikasi dan lokasi serta analisis ekonomi masing-masing obyek pajak. Pembayaran pajak dilakukan dengan mengisi SPTPD secara jelas, benar dan lengkap. SPTPD harus disampaikan kepada Kepala Daerah, yang secara teknis kepada Dispenda, selambat-lambatnya 5 hari pada awal bulan. Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hai sejak SKPD diterima, maka kepada para wajib pajak itu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. Evaluasi terhadap realisasi penerimaan Pajak Daerah sampai 31 Desember 2002 diketahui terjadi 364 kasus penunggakaan pajak. Adanya kasus penunggakan pajak ini membuktikan bahwa pelaksanaan administrasi Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi belum optimal. Faktor-faktor yang paling panting dan menjadi dukungan dalam pelaksanaan sistem administrasi Pajak Daerah di Kabupaten Bekasi adalah faktor Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan-peraturan Daerah Kabupaten Bekasi, faktor kualitas sumber daya aparatur Dinas Pendapatan Daerah; dan faktor sebagai Daerah perindustrian, perdagangan dan permukiman. Faktor-faktor yang paling penting dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan sistem administrasi Pajak Daerah di Kabupaten Bekasi adalah faktor budaya organisasi yang bercirikan lemahnya rasionalisasi, unjuk kerja seadanya dan perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme; faktor masih belum kuatnya kesadaran para wajib pajak dalam mengejawantahkan arti dan fungsi penting Pajak Daerah bagi pembangunan dan perekonomian Daerah; dan faktor situasi perekonomian nasional dan perekonomian Daerah yang belum cerah. Saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak yang diteliti adalah sebagai berikut: Berdasarkan data perbandingan jumlah wajib pajak dan potensi pajak serta target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah pada Tabun Anggaran 2002, sebaiknya identifikasi wajib pajak lebih diintensifkan melalui kegiatan survey dan pendataan yang diperluas ke seluruh obyek pajak, terutama obyek pajak hotel, obyek pajak restoran dan obyek pajak pemanfaatan air, karena ketiga obyek pajak ini sangat potensial. Sejalan dengan identifikasi wajib pajak tersebut, sebaiknya diadakan kegiatan kampanye perpajakan dan sosialisasi kebijakan perpajakan Daerah secara intensif dan berkesinambungan, agar kesadaran dan kepatuhan pars wajib pajak di Kabupaten Bekasi semakin menguat. Sebaiknya diadakan evaluasi terhadap penerapan prosedur dan tata cara perpajakan Daerah, agar dari basil evaluasi tersebut dapat diterapkan prosedur dan sistem perpajakan yang lebih praktis, mullah dimengerti oleh para wajib pajak dan berlaku secara transparan.