Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam era globalisasi saat ini telah terjadi transformasi global yang digerakan oleh dua kekuatan besar, yaitu teknologi dan perdagangan. Proses transformasi tersebut berjalan dengan sangat cepat. Dibutuhkan suatu sarana penting untuk menunjang dinamika tersebut diantaranya sarana transporasi yang efisien, yaitu pesawat terbang. Awal industri penerbangan di Indonesia terjadi sekitar tahun 1949. Indonesia menjalin kerjasama dengan Pemerintah Hindia Belanda dengan mendirikan maskapai PT Garuda Indonesia Airways (GIA). Dengan berdirinya maskapai penerbangan nasional ini mendorong industri penerbangan dalam negeri dengan berdirinya maskapai-maskapai penerbangan lain. Munculnya perusahaan penerbangan nasional membuka celah masuknya perusahaan penerbangan asing ke Indonesia. Perusahaan penerbangan asing tersebut dalam mengembangkan usahanya dengan mendirikan cabang. Berdasarkan ketentuan Treaty ataupun Undang-Undang Domestik pendirian cabang tersebut dikukuhkan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT). Tidak seperti pada ketentuan umunmya, BUT atas perusahaan penerbangan asing tidak dijadikan sebagai ambang batas pemajakan. Pemberian hak pemajakan secara ekslusif diberikan pada pusat efektif manajemen. Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah upaya yang perlu dilakukan agar perusahaan penerbangan asing di Indonesia dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal ini terkait karena pengoperasian pesawat terbang mempunyai karakteristik yang bersifat khusus, sehingga pengenaan pajaknya pun bersifat khusus. 0leh karena itu, pemahaman atas pengoperasian perusahaan penerbangan secara cermat dan komnprehensif perlu dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analitis. Instrumen penelitian yang digunakan adalah wawancara dengan pihak-pihak yang terkait seperti: pejabat dan petugas pajak, konsultan pajak, wajib pajak dan IATA. Penelitian ini juga didukung dengan studi literatur guna mendapatkan teori dan peraturan yang tepat untuk mendukung penelitian ini. Adapun literatur yang diteliti scperti: karya ilmiah dan peraturan perpajakan berdasarkan Ketentuan Domestik maupun dalam Tax Treaty. Berdasarkan penelitian di KPP Badora I dan II ditemukan data bahwa dalam pemenuhan kewajiban pei-pajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) perusahaan penerbangan asing sudah baik. Hal ini disebabkan pada umumnya WP tersebut didampingi oleh konsultan. Tetapi dalam masalah pemahaman dan sosialisasi peraturan masih kurang. Sehingga sering timbul dispute antara petugas dan wajib pajak. Sampai saat ini pihak KPP Badora belum pernah melakukan sosialisasi secara rutin. Masalah ekstensitikasi dan Intensifikasi Wajib Pajak juga belum dioptimalkan. Berdasarkan analisa yang dilakukan, proses sosialisasi, ekstentifikasi dan intensitikasi pajak perlu dilakukan. Sosialiasi ditujukan untuk meningkatkan pemahaman WP dan petugas pajak. Masih banyaknya perusahaan penerbangan asing yang belum terdatar merupakan alasan mengapa diperlukan proses ekstensifikasi pajak. Proses ekstensifkasi ini terutama ditekankan pada negara non treaty partner. Proses Intensifikasi berhubungan erat dengan infotmasi peredaran bruto dan pembukuan. karena pengenaan pajak berdasarkan undang-undang domestik menggunakan norma, petugas pajak mempunyai kesulitan untuk tnengidentifikasi jenis -jenis penghasilan lebih lanjut. Oleh karena itu disarankan agar proses sosialisasi dilakukan secara inlensif baik di kalangan petugas pajak dan wajib pajak. Upaya tersebut misalnya dengan menjalin kerja sama dengan asosiasi penerbangan internasional (IATA). Fasilitas dalam treaty yang berhubungan dengan pertukaran infotmasi hendaknya dimanfaatkan untuk mendukung proses intensifikasi pengenaan pajak.

---

In the current era or global, there has peen a global transformation instigated by two large forces. Namely technology and trade, such transformation process is taking place rapidly. Important facilities are required to support such dynamic, arming other things efficient means of transportation such as airplanes. Airline industry Indonesia dates back to 1949. Indonesia engaged in cooperation with the Government of Netherlands East Indies by establishing PT Garuda Indonesia Airways (GIA). The establishment of this national airline spurred the growth of domestic air transportation industry, as indicated by the establishment of outer- airlines. The establishment of national airlines has opened the gate lot the entry of forcign airlines to Indonesia. Those foreign airlines develop their businesses by opening branch offices. Pursuant to the provisions of Treaty or Domestic Laws, such newly opened branch offices should be confirmed as Permanent Establishments (PE). Not with standing the general rules. PE of foreign airlines is not functioning as taxation threshold. Such exclusive taxation right is granted to effective management centers. The maim topic of this thesis is the efforts that need to be made for the proper fulfillment of the tax rights and obligations by foreign airliners. This is because the operation of airplanes has specific characteristics so as to require special taxation. Therefore, careful and comprehensive understanding of airline operations is required. This research employed Analytical (Descriptive method. The research instrument used was interview with the relevant panics. Such as: tax officials and officers. Tax consultants, taxpayers and IATA. This research was also supported by literary study in order to obtain the correct theories and regulations to support this research. Whereas the literature used in this research include scientific works and tax regulations, based on Domestic Regulations and Tax Treaties. The research conducted at Tax Service Office For Foreign Entities and Individuals (KPI Badora) I and II reveals sonic data that foreign airline Taxpayers have appropriately fulfilled their tax obligations. This is because consultants generally assist them. However, there is still lack of understanding and socialization of regulations. Accordingly, there are disputes between the officers and the taxpayers. Thus Tar. KPP Badora has never performed routine dissemination of information. The issues of enlarge and intensification of Taxpayers have not also been optimized. Based on the analysis, it is necessary to perform tax socialization, enlarge and intensification. Socialization is aimed at improving the comprehension of taxpayers and tax officers. The large number of foreign airlines that have not been registered is the reason why lax enlarge process is required. Such enlarge process should be focused mainly on non-treaty partner countries. Intensification process is closely related to information on gross turnover and bookkeeping. Since taxation based on domestic laws is subject to norms, tax officers face difficulties in further identifying the types of revenues. Therefore, it is recommended that the socialization process be performed intensively, both on tax officers and taxpayers. Such effort can be made, for instance, by engaging in cooperation with the international air transport association (IATA). Facilities provided in treaties related to exchange of information should be used for supporting the taxation intensification process.

Abstrak :
Suatu cara bertransaksi bisnis yang dapat dilakukan "dari jarak jauh dan tanpa mengenal adanya batas negara melalui internet yang kemudian dikenaI dengan nama electronic commerce, menimbulkan adanya pertanyaan apakah konsep bentuk usaha tetap dalam pengenaan Pajak Penghasilan, perlu dikaji ulang atau bahkan dihilangkan sama sekali. Adanya banyak jenis transaksi e-commerce, juga menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pengkatagorian/pengkarakterisasian penghasilan. Berbagai bentuk transaksi e-commerce hendaknya diantisipasi oleh para pembuat kebijakan perpajakan dengan merumuskan bagaimana seharusnya perlakuan Pajak Penghasilan atas transaksi e-commerce yang hendaknya mengacu pada substansi ekonominya, sehingga dapat menimbulkan keadilan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan dapat mengatasi adanya penghindaran pajak (tax avoidance). Di beberapa negara, pengenaan pajak atas penghasilan didasarkan atas yurisdiksi domisili (resident jurisdiction), sementara di negara lainnya juga mengenakan pajak atas penghasilan yang sama atau dikenal dengan nama yurisdiksi sumber (source jurisdiction). Sehubungan dengan hal tersebut, transaksi e-commerce yang mempunyai sifat utama borderless transaction (transaksi yang tidak terhalang oleh batas negara) dan cross-border transaction (transaksi lintas batas negara) dapat menimbulkan adanya pengenaan pajak ganda karena perbedaan penerapan yurisdiksi oleh negara-negara yang terkait dalam transaksi e-commerce. Metode penelitian yang dilakukan adalah melakukan wawancara dengan beberapa pejabat pajak, Wajib Pajak dan konsultan pajak. Penelitian dokumen dilakukan berdasarkan hasil karya ilmiah dan ketentuan-ketentuan perpajakan baik berdasarkan Undang-undang, ketentuan pelaksanaannya dan ketentuan yang terdapat pada tax treaties. Berdasarkan analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa ketentuan mengenai bentuk usaha tetap dan karakterisasi penghasilan baik yang terdapat pada ketentuan Pajak Penghasilan domestik maupun ketentuan Pajak Penghasilan Intemasional, belum didasarkan pada pemahaman mendasar mengenai substansi ekonorni dari jenis-jenis transaksi e-commerce. Ketentuan mengenai bentuk usaha tetap juga belum didasarkan pada substansi ekonominya. Berdasarkan pada kesimpulan tersebut di atas, disarankan untuk dilakukan kaji ulang terhadap seluruh bentuk transaksi e-commerce dan ketentuan mengenai bentuk usaha tetap guna menyusun ketentuan yang mengatur secara lengkap dan menyeluruh tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas outbound transaction e-commerce dan ketentuan mengenai bentuk usaha tetap.

Abstrak :
Perjanjian Build Operate Transfer mengandung unsur sewa dan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Penelitian ini bertujuan membahas tentang perlakuan pajak penghasilan atas perjanjian BOT ditinjau dari asas certainty serta permasalahan yang timbul akibat perlakuan pajak tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif post-positivisme. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literature. Hasil penelitian ini menunjukkan perlakuan pajak atas perjanjian BOT merupakan pengalihan tetapi ketentuan tersebut belum seluruhnya memenuhi asas certainty, yaitu materi, penyempitan/perluasan, ruang lingkup, penggunaan bahasa hukum dan istilah baku. Selain itu, masalah utama yang timbul adalah ketidakpastian perlakuan pajak dalam tahun berjalan perjanjian BOT. ......This research addresses the treatment of income tax on build operate transfer agreement based on certainty principle and the problems as the effect of this tax treatments. This research used quantitative post-positivisme approach. The data was collected by interviews and study of literature. The results of this research is the tax treatment of BOT agreements refer to land and building acquisition, but these provisions are not entirely meet the principle of certainty, that are material, narrowing/expansion, the scope, the use of legal language and standard term. Then, the main problem is uncertainty in the tax treatment during the current year of BOT agreement.

Abstrak :
Perjanjian Build Operate Transfer mengandung unsur sewa dan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Penelitian ini bertujuan membahas tentang perlakuan pajak penghasilan atas perjanjian BOT ditinjau dari asas certainty serta permasalahan yang timbul akibat perlakuan pajak tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif post-positivisme. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literature. Hasil penelitian ini menunjukkan perlakuan pajak atas perjanjian BOT merupakan pengalihan tetapi ketentuan tersebut belum seluruhnya memenuhi asas certainty, yaitu materi, penyempitan/perluasan, ruang lingkup, penggunaan bahasa hukum dan istilah baku. Selain itu, masalah utama yang timbul adalah ketidakpastian perlakuan pajak dalam tahun berjalan perjanjian BOT. ......Build Operate Transfer agreements contain a lease, land and building acquisition. This research addresses the treatment of income tax on build operate transfer agreement based on certainty principle and the problems as the effect of this tax treatments. This research used quantitative post-positivisme approach. The data was collected by interviews and study of literature. The results of this research is the tax treatment of BOT agreements refer to land and building acquisition, but these provisions are not entirely meet the principle of certainty, that are material, narrowing/expansion, the scope, the use of legal language and standard term. Then, the main problem is uncertainty in the tax treatment during the current year of BOT agreement.