Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas permasalahan mengenai Peningkatan Pelayanan Wajib Pajak di KPP WP Besar Satu sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Tesis ini dibuat untuk menjawab pertanyaan: Seberapa jauh peningkatan pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) WP Besar Satu dapat meningkatkan penerimaan pajak? Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa jauh peningkatan pelayanan di KPP WP Besar Satu dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa jika pelayanan yang diberikan oleh KPP WP Besar Satu meningkat, maka akan terjadi tingkat kepuasan wajib pajak yang tinggi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, peningkatan jumlah pajak yang terhutang dan dibayar oleh wajib pajak, tingkat pertumbuhan penerimaan yang tinggi, tingkat tunggakan pajak yang relatif rendah, dan jumlah penagihan aktif yang sampai ke tahap pelelangan yang relatif rendah di KPP WP Besar Satu, serta efisiensi pembentukan KPP WP Besar Satu yang relatif tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif berupa analisis atas data-data yang diperoleh dalam penelitian. Data yang digunakan adalah berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Sedangkan untuk memberikan rekomendasi kepada Ditjen Pajak digunakan SWOT analysis yang juga didukung oleh data sekunder. Berdasarkan hasil analisis atas data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa peningkatan pelayanan di KPP WP Besar Satu telah menyebabkan tingkat kepuasan wajib pajak yang tinggi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, peningkatan jumlah pajak yang terhutang dan dibayar oleh wajib pajak, tingkat pertumbuhan penerimaan pajak yang tinggi, tingkat tunggakan pajak yang relatif rendah, jumlah penagihan aktif yang sampai ke tahap pelelangan yang relatif rendah, serta efisiensi pembentukan KPP WP Besar Satu yang relatif tinggi. Dengan demikian peningkatan pelayanan di KPP WP Besar Satu telah dapat meningkatkan Kinerja KPP WP Besar Satu yang akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Abstrak :
Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, sebagai negara dengan pemerintahan yang berdaulat, persoalan pajak ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi negara. Hal ini diatur dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi; Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia setelah hingga Orde Baru, menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk membangun dan menata sistem perpajakan Indonesia. Salah satunya adalah dengan reformasi perpajakan di tahun 1983, ketika sistem perpajakan menetapkan sistem self assesment. Namun demikian, sampai saat memasuki era reformasi, kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih cukup rendah. Meski diyakini bahwa pajak merupakan tulang punggung pembangunanseperti yang telah disebutkan sebelumnya-berbagai persoalan mengenai kepatuhannya seringkali masih muncul. Baik itu persoalan yang bersumber dari wajib pajak, aparatur pajak maupun yang bersumber dari iklim perpajakan itu sendiri. Persoalan sistem perpajakan, yang terkait dengan persoalan wajib pajak, aparatur pajak, dan iklim perpajakan berimplikasi pula pada aspek kepatuhan pajak (tax compliance). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepatuhan pajak penghasilan orang pribadi di wilayah kerja kantor pelayanan pajak Tebet. Penelitian ini dilakukan untuk menyajikan gambaran kepatuhan dari perspektif aparatur pajak, wajib pajak dan iklim perpajakan yang berlangsung di wilayah kerja KPP Tebet. Penelitian juga dilakukan untuk mengetahui dampak tingkat kepatuhan pajak penghasilan orang pribadi di wilayah kerja KPP Tebet terhadap penerimaan pajak KPP Tebet.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejumlah faktor yang mempengaruhi motivasi kerja pegawai dalam melayani wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu. Faktor-faktor yang diteliti yaitu kompensasi, budaya organisasi dan penilaian kinerja. Ketiga faktor tersebut merupakan variabel yang dinilai potensial dalam mempengaruhi motivasi kerja pegawai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei korelasional dengan melibatkan sampel sebanyak 98 orang yang diambil dengan teknik sensus. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data menggunakan statistik inferensial, meliputi koefisien korelasi, koefisien determinasi, uj t, uji F dan regresi yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 13.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi, budaya organisasi, dan penilaian kinerja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja pegawai dalam melayani wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kompensasi, semakin baik budaya organisasi dan semakin baik penilaian kinerja, maka semakin tinggi motivasi kerja; sebaliknya semakin rendah kompensasi, semakin buruk budaya organisasi dan semakin buruk penilaian kinerja, maka semakin rendah motivasi kerja pegawai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompensasi, budaya organisasi, dan penilaian kinerja merupakan faktor yang secara signifikan mempengaruhi tinggi rendahnya motivasi kerja pegawai. Berdasarkan hasil penelitian ini maka kompensasi, budaya organisasi dan penilaian kinerja perlu diperbaiki dalam upaya meningkatkan motivasi kerja pegawai. Perbaikan kompensasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kebutuhan aktual pegawai dalam memberikan kompensasi dalam bentuk insentif dan tunjangan khusus, seperti dalam bentuk tunjangan kendaraan dan perumahan. Budaya organisasi dapat diperbaiki dengan berusaha mengimplementasikan nilai-nilai budaya organisasi yang selama ini terbukti dapat memotivasi pegawai dalam bekerja dan berusaha mengakomodasi nilai nilai budaya baru yang dipandang lebih menjanjikan motivasi kerja seraya meninggalkan nilai-nilai budaya organisasi tidak mendukung terbangunnya motivasi kerja. Sementara untuk penilaian kinerja dapat dilakukan dengan cara menyempurnakan kriteria penilaian kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan yang menjamin obyektivitas dengan mangakomodir aspirasi pegawai. ...... The objective of this research is to identify some factors which affect the working motivation of employees in serving taxpayers at Jakarta Menteng Satu Tax Office. Factors which are analyzed include compensation, organizational culture and performance assessment. These three factors are variables which are considered potential in affecting the employee?s working motivation. The research method applied is the correlational survey method which involve samples of 98 persons which were taken by a census technique. The data collection was done by using questionnaires whose validity and reliability have been tested. The analysis of data applies the inferential statistic, including the correlation coefficient, determination coefficient, t-test, F-test and regression and uses the SPSS version 13.0. The results of the research indicate that the compensation, organizational culture and performance assessment, either individually or collectively, have significant effect to the working motivation of the employees in serving taxpayers at Jakarta Menteng Satu Tax Office. It means that the higher the compensation, better organizational culture and the performance assessment, the higher the working motivation will be. On the other hand, the lower the compensation, the worse organizational culture and performance assessment, the lower the working motivation will be. It can be therefore concluded that the compensation, organizational culture and performance assessment are factors which significantly affect the working motivation of the employees. Based on the results of the research, the compensation, organizational culture and performance assessment need to be improved in an effort to increase the working motivation of the employees. Compensation improvement can be done by considering the actual needs of employees in providing the compensation in the form of incentive and special allowances such as transport and housing allowances. The organizational culture can be improved by implementing the organization?s cultural values which have been proved to be able to motivate employees at work and accommodating the new cultural values which are believed to be able to improve their working motivation and at the same time, removing the organization?s cultural values which have failed to improve the working motivation of the employees. Meanwhile, the performance assessment can be done by improving the performance assessment criteria on a sustainable basis by accommodating the aspiration of employees which promotes the objectivity.

Abstrak :
Salah satu upaya untuk mengefektifkan peranan pajak sebagai sumber pembiayaan pemerintahan adalah memperluas subjek pajak - Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga tingkat pedagang eceran. Untuk memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE) dalam memenuhi kewajiban PPN-nya, maka dikeluarkan ketentuan Nilai Lain sebagai Daftar Pengenaan Pajak (DPP). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pelaksanaan ketentuan tersebut pertama : apakah terdapat keseragaman pemahaman terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan, kedua : apakah telah memberikan kemudahan administrasi pajak, ketiga : apakah telah memenuhi asas keadilan pajak, keempat apakah terdapat pengawasan dan pemeriksaan pajak yang efektif. Kerangka teori yang penulis ajukan adalah prinsip-prinsip perpajakan yang ideal yaitu bahwa sistem perpajakan yang ideal harus memenuhi prinsip kepastian hukum yang tercermin dalam keseragaman pemahaman, kemudahan administrasi pajak, azas-azas keadilan pajak serta sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif. Disamping melakukan studi literatur (library research), penulis juga melakukan penelitian lapangan (field research) berupa unit analisis persepsi dan pengalaman aparatur pajak maupun wajib pajak (pedagang eceran) di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Menteng dengan menggunakan instrumen kuesioner. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa, diantara wajib pajak maupun aparatur pajak tidak memiliki persepsi yang seragam terhadap pokok peraturan perundang-undangan perpajakan, belum sepenuhnya memberikan kemudahan dalam administrasi pajak bagi wajib pajak maupun instansi pajak, responden aparatur pajak menyatakan bahwa tarif deemed 10% x 20% x DPP sudah cukup wajar dan adil sebaliknya responden wajib pajak menyatakan belum sepenuhnya/belum adil dan seharusnya lebih rendah, sistem pengawasan dan pemeriksaan yang ada ternyata belum efektif, masih terdapat beberapa kendala dan perlu ditingkatkan. Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan pengenaan PPN terhadap PKP PE dengan menggunakan Nilai Lain sebagai DPP, disarankan untuk dilakukan peninjauan kembali seluruh ketentuan perpajakan yang terkait, dilakukan penyeragaman pemahaman antara wajib pajak maupun aparatur pajak, dilakukan peninjauan lebih lanjut untuk memberikan kemudahan administrasi pajak, dilakukan penelitian lebih lanjut tentang besarnya tarif deemed yang wajar dan dilakukan penyuluhan yang intensif dan terencana untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga tercipta keadilan (persaingan yang sehat) diantara wajib pajak.

Abstrak :
The Implementation of Learning Organization at Service Tax Office of Jakarta Kramat JatiIn this more competitive world, one of the keys for an efficient organization to stay firm and to be able to reach its aim is learning. Service Tax Office of Jakarta Kramat Jati, as part of the Directorate General of Tax has a vision: 'Becoming a society service model which is world class, trusted and prided upon society. It is not easy to achieve that vision and to have a good quality of government organization. There are many requirements to be fulfill, one of them is how to create and to build organizational learning. Learning organization might be happened if only individual learns even though individual learning doesn't guarantee the existence of organizational learning. This research's aim is to explain and to know the level of the implementation of learning organization at Service Tax Office of Jakarta Kramat Jati. A design that has been used in this research is explanation-descriptive level of research and methodology that has been used is case study by taking and object in the Service Tax Office of Jakarta Kramat Jati. The population in this research is the entire officer at the Service Tax Office of Jakarta Kramat Jati. The sample is taken by census that all population reach to 102 respondents. The instrument that has been used in this research is Learning Organization Profile (LOP) that is taken from the book Building The Learning Organization' written by Prof. Michael Marquardt. This instrument will be used to measure the variable level of implementation learning organization. Questioner is compiled based on the grille of a systematic instrument of research. In this research, research variable, measured component, subcomponent, and instrument can be related among each other. From the result of data analyzing, we are able to know that the level of the implementation of learning organization in Service Tax Office of Jakarta Kramat Jati is fair to good (between fair and good) with average value 20,67 ( Compared with the range result that is introduced by Marquardt ). In the dynamics learning, officer at The Service Tax Office of Jakarta Kramat Jati individually is already good enough but does not already have a methodology to accelerate the teaming. On the level of a team, it is also already good enough, but it needs training improvement on how to work and learn together. In this transformation of organization, vision's transformation has already at good level, and so does the structure's transformation, however there is no culture to give appreciation to the individual who are willing to learn. In the human power engineering, there is no planning or strategy to produce knowledge and skill, to give opportunity to taxpayer, tax consultant, special entrepreneur associations, and to entangle learning partner from education institute/university. In management of knowledge, there is no innovation of service compared with other government organization. Implementation of technology is generally good. The conclusion of this research is that the level of the implantation of learning organization at the service Tax Office of Jakarta Kramat Jati is between fair and good ( fair to good ) and still below the standard that has been tested by Marquardt. Dynamic subsystem of knowledge is still below the average result of Marquardt's research. In the subsystem the implementation of technology is above the average result of Marquardt's research. From the description of the conclusion, leader and the officer of Service Tax Office of Jakarta Kramat Jati are suggested to improve a training on how to work and to learn together, to have a culture of giving appreciation to individual who is willing to learn to have planning/strategy to produce knowledge and skill, to give opportunity to taxpayer, tax consultant, special entrepreneur association, and to entangle learning partner from education institute/university, and the last is to innovate the service by comparing with other government organization.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menerapkan suatu Sistem Manajemen Kinerja yang terintegrasi yang dikenal dengan nama Balanced Scorecard with Six Sigma. Balanced Scorecard digunakan untuk menghubungkan sistem manajemen strategis yang menghasilkan visi, misi, nilai dasar, dan strategi dengan sistem pengukuran kinerja yang menghasilkan tujuan strategik, ukuran kinerja, target, dan program. Sedangkan Six Sigma merupakan sistem pengukuran kinerja yang dibangun untuk mengevaluasi timbulnya performance gap. Balanced Scorecard with Six Sigma dapat diimplementasikan pada Kantor Pelayanan Pajak Modern sebagai bentuk pelaporan akuntabilitas publik yang sesuai dengan konsep good governance. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep Good Governance, New Public Management, Sistem Pengendalian Manajemen, dan Manajemen Berbasis Kinerja. Konsep Good Governance sebagai landasan teori utama untuk menjelaskan pentingnya akuntabilitas publik melalui sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja yang digunakan, yaitu Balanced Scorecard with Six Sigma, diterapkan berdasarkan konsep New Public Management, bahwa sektor publik perlu mengadopsi sistem pengukuran kinerja yang dikembangkan oleb swasta. Melalui Balanced Scorecard with Six Sigma maka sektor publik berupaya membentuk sistem pengendalian manajemen yang dilandasi oleh manajemen yang berbasis kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Balanced Scorecard with Six Sigma mampu untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Kantor Pelayanan Pajak Modern dengan studi kasus Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu. Dengan menggunakan Balanced Scorecard, ditunjukkan kinerja tiap perspektif yang mencakup perspektif keuangan, Wajib Pajak, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Kinerja yang dinilai rendah yaitu kinerja Wajib Pajak serta pembelajaran dan pertumbuhan, dievaluasi dengan menggunakan Six Sigma. Kinerja Wajib Pajak karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih diukur dengan menggunakan standar pelaporan per jenis pajak. Hasil evalusi menunjukkan perlunya segmentasi Wajib Pajak melalui Compliance Mapping Models. Kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dinilai masih rendah karena pengembangan Sistem Informasi Manajemen terkendala oleh faktor kemampuan WP, kemampuan AR, ketersediaan komputer WP, dan penolakan WP. Sedangkan untuk kinerja pengembangan 5DM dinilai rendah karena latar belakang pendidikan dan masa kerja. Melalui penerapan Balanced Scorecard with Six Sigma diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Modern.

Abstrak :
Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebagai salah satu jenis pajak yang memberikan andil dan peranan dalam penerimaan negara, menganut sistem pemungutan self assessment. Sistem self assessment tersebut masih memungkinkan terjadinya potensi penerimaan pajak yang hilang. Belajar dari pelaksanaan kebijakan sunset policy, mencerminkan bahwa Wajib Pajak belum sepenuhnya melaksanakan self assessment secara baik dan benar, terlepas disengaja atau tidak. Seandainya kebijakan sunset policy tidak diberlakukan dan Wajib Pajak tersebut tidak diperiksa sampai dengan batas daluwarsa penetapan pajak, maka pajak-pajak tersebut tidak pernah masuk dalam penerimaan negara, hilang sia-sia. Sebagai salah satu sumber peneriman negara, PPh Badan dan PPh Orang Pribadi peranannya harus meningkat setiap tahunnya, dengan meminimalisir atau bahkan menghilangkan sama sekali kesalahan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya. Untuk itu diperlukan suatu upaya pengamanan penerimaan PPh Badan dan PPh Orang Pribadi dari kemungkinan hilangnya potensi penerimaan. Penulisan tesis ini, menggunakan metode analisis deskriptif, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala dan keadaan. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Data kuantitatif diperoleh melalui data sekunder untuk mengetahui seberapa besar peranan PPh Pasal 25/29 baik Badan maupun Orang Pribadi. Melalui penelitian ini dapat diketahui seberapa besar peranan PPh Pasal 25/29 baik Badan maupun Orang Pribadi, memastikan bahwa PPh Pasal 25/29 Badan dan Orang Pribadi menganut sistem pemungutan self assesment, serta upaya untuk meminimalisir kemungkinan hilangnya potensi penerimaan. Account Representatif dan Pemeriksa Pajak dituntut untuk lebih fokus dalam melakukan fungsi pembinaan, penelitian, dan pengawasan. Corporate and personal taxes are ones of the taxes that give significant contribution for tax revenue, which is based on self assessment system. In fact, the system itself might open the opportunity for losing taxes that should be received as tax revenue, especially the possibility of lost taxes on corporate and personal taxes article 25/29 of Income Tax Rule. Sunset policy implementation proves that most of tax payers take this policy, In addition, the tax analysis reports that the tax payers do not apply the self assessment system as required. So if sunset policy was not implemented and there was limited check for the tax payers, that the taxes would not be received as the tax revenue, especially at Pratama Jakarta Gambir Dua Tax Office. As one of national revenue sources, the contribution of corporate and personal taxes are expected to be improved each year, by reducing or eliminating the tax payers errors of tax reports in order to minimalize the lost of tax. This thesis uses descriptive analytical method, the purpose of this research is to describe or expose one case as the way it is. It is not in the purpose of testing certain hypothesis, yet only for describing a variable, evidence, and condition. Qualitative approach is based on literature review and indepth interview with the respondents related to the topic of this research, meanwhile the other approach uses secondary data. This research is to find out the significance of corporate and personal taxes role article 25/29. This research ensures that corporate and personal taxes are based on the self assessment collection system, In addition, it also exposes the efforts to minimalize the possibilty of losing tax revenue. So that, the role of corporate and personal taxes article 25/29 can be greatly improved. It is found that Account Representatives and Tax Editors are required to pay more attention in doing their responsibilities, such as development, observation, and supervision, low enforcement which are deeply discussed on chapter IV including the analysis of tax base reported on tax payers reports.

Abstrak :
Evaluasi secara periodik terhadap rencana penerimaan dan implementasinya merupakan usaha optimalisasi penerimaan PBB Kab. Tangerang dan Kota Tangerang dalam rangka otonomi daerah. Permasalahan pokok dalam penelitian adalah : 1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan perbedaan antara realisasi penerimaan PBB dibandingkan dengan rencana penerimaannya meningkat dari tahun ke tahun dan pada tahun 2000 melampaui 10 %. 2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan tingkat pertumbuhan rencana penerimaan PBB dan tingkat pertumbuhan realisasi PBB pada KP PBB Tangerang berfluktuasi dari tahun ke tahun selama periode 1996/1997 s/d 2000, yaitu 17,2 %; 18,9 %; 4,1 % dan 2,4 % untuk pertumbuhan rencana penerimaan PBB serta 21,5 %; 22,0 %; 4,0 % dan 16,5 % untuk pertumbuhan realisasi penerimaan PBB. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan kendala upaya optimalisasi perencanaan penerimaan PBB dan implementasinya. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Data yang dianalisis meliputi : Rencana penerimaan dan realisasi PBB secara nasional; Rencana penerimaan dan realisasi PBB; Pokok, tunggakan dan potensi PBB serta kondisi sosial ekonomi wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan staf seksi perencanaan penerimaan, staf seksi penetapan, Kepala seksi penerimaan dan Laporan bulanan KP PBB Tangerang; Laporan Biro Pusat statistik dan studi pustaka. Kesimpulan bahwa rencana penerimaan KP PBB Tangerang dilakukan dengan pendekatan "atas-bawah". Berdasarkan target penerimaan nasional ditentukan target provinsi dan kemudian target kabupaten atau kota dengan hanya mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya serta perkembangan sosial ekonomi wilayah secara global. Pendekatan ini tidak mencerminkan perencanaan penerimaan dari potensi rill wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Optimalisasi penerimaan PBB tidak didukung penuh oleh jajaran pemerintah daerah serta pelaksanaan administrasi PBB yang tidak memadai. Saran-saran dari hasil penelitian ini adalah upaya optimalisasi penerimaan PBB perlu keseimbangan antara pendekatan perencanaan "atas-bawah" dengan pendekatan "bawah-atas". Sistem yang seimbang ini lebih mencerminkan resource base wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang dan perlu koordinasi dengan pemerintah daerah dengan didukung usaha peningkatan profesionalisme sumber daya manusianya.

Abstrak :
Public organization, especially for The Large Taxpayer Office I which is playing role as the pilot project for the coming period of Tax Service Office, is acclaimed to give the effective, efficient and cooperative service performance and also satisfaction oriented for the taxpayers as the subject. This research is trying in focusing the Account Representative service effectiveness at The Large Taxpayer Office I by analyzing a number of factors which are influence the quality of services in order to catch the target especially for The Large Taxpayer Office l and generally for Directorate General of Taxes. The target of this research in intended to know the quality of service given by Account Representative which is evaluated from the aspect of taxpayer's satisfaction (perception and expectation of the taxpayer). In order to measure that quality of service, the concept and theory of Zeitaml-Parasuraman-Berry is used by giving indicators of size measurement of customer's satisfaction (taxpayer) which are consisted of five dimensions : Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance and Empathy The analytical descriptive survey method is used in this research by trying to analyze and to take conclusions the recent problems based in data, facts and information deal with. In this research, the conclusion that quality of service of the Account Representative at The Large Taxpayer Office I has not earned yet to give service gratifying as expected by a taxpayer. Therefore, the Account Representative have to be more improve the quality of its service to the taxpayer seriously, and finally the organizational effectiveness at The Large Taxpayer Office I can be reached.

Abstrak :
At present state revenues from taxation form the backbone of state budgets and in fact in terms of percentage, such revenues continue to increase from year to year. For this reason, the Directorate General of Taxation has made continued efforts to reach potential taxes which are somewhat hidden. One source of these taxes which can be collected to help increase revenues is the party which or who makes a gain on auction transactions. An auction is any sale of goods to the public through oral as well as written bids and the gathering of bidders by auctioneers. Public auctions generate certain advantages over ordinary auctions. As of 1996 the Indonesian Government has deregulated the auction field whereby the private sector has been allowed to engage itself there. Until then, auctions were conducted only through state auction houses. Given the advantages and deregulation above and the fact that there has been a significant increase in the number of voluntary auctions from year to year which have been conducted through auction houses, private and public, sale by auction may be considered a promising method in the future. In general there are two types of goods which may be put on auction, movable and immovable goods. The current tax rules which apply to auctions are those concerning income taxation on the transfer of titles to land and/or buildings, or stated in other words, immovable goods, such that there have been no tax rules concerning movable goods. 1n order to determine who the highest bidders are, auction officials refer to the price limits set by goods owners. These limits are the minimum amounts demanded by the owners. in general these limits are set by the owners (a little) above benchmarks. The difference which may occur is an added economic value to owners. This research has been aimed at identifying (1) whether there is potential taxable revenue from auction transactions, (2) the amount of potential tax which may be collected from the auctions of movable goods, and (3) any tax policy which may effectively be applied to auction transactions. The research employed a descriptive and analytical method. In order to help validate the method, the author used tables and statistic test (t-test) to find the difference in tax potential between immovable and movable goods. And to determine tax potential, trend analysis is used. Based upon the results of the t-test, the author concludes that the difference between the prices of movable and immovable goods is not significant. The result of trend analysis for the next five semesters on voluntary auction, from the firs semester 2004 until the second semester 2006, produce income tax potential amounted Rp58.759,15 million. Convenience is one of the tax collection principles whereby the government should take into account the convenient times for taxpayers. These times may be realized through levying tax at source. For this reason, it should auction officials who collect taxation given the fact that any payments which flow from the hands of highest bidders to goods owners should be acknowledged by these officials.