Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebijakan tax amnesty Indonesia mempunyai tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional melalui repatriasi aset. Namun, realisasi target repatriasi hanya 14,7 dari target 1.000 T. Pelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan masalah yang muncul dalam repatriasi aset pada kebijakan tax amnesty di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi repatriasi aset pada kebijakan tax amnesty masih belum berjalan dengan baik karena perbedaan disposisi mengenai tujuan utama tax amnesty, ketidakjelasan komunikasi atas perbedaan pemahaman sosialisasi di awal periode I, komunikasi yang tidak konsisten akibat tidak fokus dalam menentukan target. Dalam implementasi muncul masalah-masalah penghambat yaitu situasi politik yang tidak stabil, instrumen investasi yang kurang menarik, desain kebijakan yang kurang mendukung, kesalahan dalam penentuan target, dan pengaruh pihak luar negeri. ......Indonesian tax amnesty aims to boost economic growth and national development through assets repatriation. However, the realization of asset repatriation is only 14,7 of the target 1.000 T. The purpose of this reseacrh is to analize the implementation and the problems arisen in the assets repatriation of tax amnesty policy in Indonesia. This research conducted by qualitative approach with deep interview. The result of this research show that implementation of assets repatriation is not working properly because there are differences about disposition concerning the main purpose of assets repatriation between Government and Tax Authority, the unclarity of communication agains differences of understanding in the early periode, inconsistency of communication that is caused by unfocuses within determining the target. Furthermore, there are some problems faced in the implementation of assets repatriation invole unstable politics situation, unattractive instrument of investment, and influence of foreign parties.

Abstrak :
Laporan magang ini membahas mengenai prosedur audit dan perlakuan akuntansi atas aset pengampunan pajak PT JEI pada periode pelaporan 31 Desember 2016. Pembahasan berfokus pada prosedur audit KAP ALT berupa pengujian substantif pada aset pengampunan pajak, kebijakan akutansi atas aset pengampunan pajak PSAk 70 yang diterapkan oleh PT JEI dan dampak pengampunan pajak terhadap aset, liabilitas dan ekuitas PT JEI. Pada laporan ini juga akan dibahas total utang pajak PT JEI yang dihapuskan dalam pengampunan pajak. Dapat disimpulkan bahwa prosedur audit KAP ALT telah sesuai dengan standar audit dan teori yang terdapat pada buku. Selain itu, PT JEI telah menerapkan perlakuan akuntansi aset pengampunan pajak sesuai dengan PSAK 70, hanya ada perbedaan dalam penyajian.

---

This internship report discusses audit procedure and accounting treatment for tax amnesty asset in PT JEI for period ended December 31st 2016. The discussion focuses on the audit procedures of KAP ALT in the form of substantive testing of tax amnesty asset, accounting policies for tax amnesty asset PSAk 70 applied by PT JEI and the impact of tax amnesty on PT JEI assets, liabilities and equity. In this report will also discuss the total of PT JEI rsquo s tax payable which is waived by tax amnesty program. It can be concluded that the audit procedures of KAP ALT are in accordance with the audit standards and theories contained in the book. In addition, PT JEI has applied the accounting treatment of tax forgiveness assets in accordance with PSAK 70, there is only difference in the presentation.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengampunan Pajak merupakan instrument kebijakan Indonesia untuk menaikan pendapatan Negara dalam waktu singkat. Indonesia setidaknya telah melaksanakan program pengampunan pajak selama 5 lima kali, mulai dari tahun 1964,1984,2008 sunset policy , 2015 Tahun Pembinaan Wajib Pajak dan yang terakhir tahun 2016. Tesis ini membahas pengampunan pajak di Indonesia, tinjauan yuridis terhadap Undang-Undang No.11 Tahun 2016. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah perkembangan pengampunan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun dan manfaat serta kelemahan Undang-Undang No.11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak dalam implementasinya sehingga tercipta kepastian hukum di Indonesia. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengampunan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun mempunyai berbagai macam tujuan, pengampunan pajak Tahun 1964 bertujuan untuk mengatasi kebutuhan keuangan Negara dan membiayai pembangunan nasional, Tahun 1984 bertujuan untuk mendukung sistem perpajakan baru dimana terdapat perubahan dari official assessment menjadi self assessment, pada Tahun 2008 bertujuan agar wajib pajak melaporkan semua asetnya sehingga Pemerintah memiliki database dan administrasi perpajakan yang lebih baik sebagai fundamental penerimaan pajak pada masa depan. Tahun 2015 pengampunan pajak bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan membangun basis perpajakan yang kuat dan terakhir pengampunan pajak Tahun 2016 bertujuan untuk sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi asset, perluasan basis data perpajakan dan meningkatkan penerimaan pajak.

---

ABSTRACT
Tax Amnesty is an Instrument of Indonesia policy which can stimulate an immediate increase in tax revenue. Indonesia has granted Tax Amnesty Program at least five times. Started from 1946,1984, 2008 Sunset Policy , 2015 Years of development Tax Payers and the last tax amnesty policy in 2016. This thesis discusses about the implementation of tax amnesty in Indonesia Juridicial Review Toward Law Number 11 of 2016 Concerning Tax Amnesty. As the issues discussed in this thesis are the development of tax amnesty in Indonesia over the years and the usefulness and weaknesses of Implementation law number 11 of 2016 concerning Tax amnesty thereby Legal Certainty in Indonesia. This juridical ndash normative research concludes that implementation of tax amnesty in Indonesia over the years has various objective. Tax amnesty in 1964 is aimed to overcome nation financial needs and finance national development. In 1984 is aimed to support new taxation systems which there was a change from official assessment become self assessment. In 2008 is aimed to make taxpayers reported all their assets so government had a database and better tax administration as fundamental tax revenue in the future. In 2015 is aimed to increase nation revenues and develop a tenacious tax base and last tax amnesty in 2016 is aimed to source of economic growth through repatriation assets, expansion of taxation data bases and increase tax revenue.

Abstrak :
Pajak merupakan salah satu bagian terbesar dari penerimaan Negara guna membiayai pembangunan guna kesejahteraan rakyat. Peran pajak dalam pembangunan terlihat dalam setiap proyek yang dilaksanakan pemerintah selalu didengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian fungsi investasi pajak yang merupakan modal dari masyarakat dan dikembalikan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan Peraturan Daerah Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor pengendara wajib membayar pajak sesuai dengan jenis kendaraan masing-masing kepada pemerintah daerah DKI Jakarta. Ketentuan mengenai besaran tarif serta mekanisme pembayaran dapat dilihat di dalam peraturan yang berbeda. Adapun aturan hukum terkait dengan pajak kendaraan bermotor selalu berubah tiap tahunnya, mengikuti dinamika pasar yang ada. Akibat rendahnya kesadaran warga DKI Jakarta dlam membayar pajak membuat aparat penegak memberikan “amnesty” kepada para wajib pajak, diantaranya pemotongan denda secara berkala. Penelitian ini menjelaskan bagaimana konsepsi lahirnya kebijakan pengampunan pajak, yang kemudian dianalisis menurut teori Economic Analysis of Law. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah y uridis normatif dengan pendekatan teoritis, yaitu dengan memaparkan konsepsi lahirnya kebijakan pengampunan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lahirnya kebijakan pengampunan pajak dimaksudkan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian, dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2019 tentang penghapusan sanksi administrasi perpajakan (sunset policy) atau yang lebih dikenal masyarakat dengan pemutihan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan pengampunan pajak merupakan pilihan terbaik saat itu untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemerintah, dan solusi yang paling menguntungkan bagi semua pihak, sesuai dengan konsep dasar teori Economic Analysis of Law, yaitu maksimalisasi, keseimbangan, dan efisiensi ......Tax is one of the biggest instrument of the government’s income which is used for increasing development in order to make the citizen prosperous. The contribution of tax in development can bee seen from every project held by government in which the government always states that every project is conducted by using tax. Regency-tax (fee to use public facility) are one of important income source that can be used for financing the operation of regency government to reach the wide, real, and responsible autonomy. Therefore, the tax investment function which is the capital of the public and returned to the public can be carried out properly. Based on DKI Jakarta Regulation Number 2 Of 2015 On Vehicle Tax, the rider obligate to pay taxes to the Government of DKI Jakarta. All specifications are at different law including the payment method. While the laws are changing year to year depending on market. As a result of low level of consciousness people paying taxes in DKI Jakarta makes governor have amnesty such as a free fine to those paying taxes. This research explains how the concept of tax amnesty policy, which has been analyzed according to theory of Economic Analysis of Law. The methodology that used in this paper is juridical normative with theoretical approach, which is describing the concept of tax amnesty policy which then analyzed based on legal theory. This paper concludes that the establishment of tax amnesty policy is intended to optimize state revenue and increase economic growth, with the realease Governor Regulation Number 90 of 2019 concerning the elimination of tax administration sanctions (sunset policy) or better known to the public by bleaching by The Provincial Government of DKI Jakarta. The tax amnesty policy is the best option at the time to achieve the objectives expected by the Government and the most favorable solution for all parties, in accordance with the fundamental concept of Economic Analysis of Law theory, which is maximization, equilibrium, and efficiency.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan menganalisis proses dan faktor penghambat implementasi pengampunan pajak pada sektor UMKM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengampunan pajak bertujuan mengintegrasi sektor informal masuk ke sistem administrasi pajak tanpa dikenakan sanksi. Tidak semua asosiasi dilibatkan secara aktif dalam melaksanakan sosialisasi. Partisipasi periode I rendah dipengaruhi oleh kekeliruan persepsi, desain kebijakan memicu partisipasi di penghujung batas waktu, kesenjangan pemahaman petugas pajak, ketidakpahaman pelaku UMKM mengenai teknis pelaksanaan, dan kekeliruan strategi sosialisasi. DJP telah menerapkan strategi komunikasi, proyeksi target uang tebusan, dan inklusi sehingga partisipasi periode II meningkat. DJP sebaiknya berkoordinasi dengan pihak asosiasi sebelum melaksanakan sosialisasi, dan memverifikasi kebenaran, memetakan data, memperbaiki sistem perpajakan UMKM, salah satunya dengan merevisi PP Nomor 46 Tahun 2013.

---

ABSTRACT This thesis aims to analyze the processes and factors inhibiting the implementation of tax amnesty in the MSME sector in Indonesia. This study used a qualitative approach with field studies and documents. The results showed that the implementation of tax amnesty aimed to provide benefits, integrating the informal sector into the tax administration system entered no penalty. Not all associations are actively involved in the socialization. Low participation first period affected by errors of perception, participation in policy design triggers the end of the time limit, the tax officials 39 understanding gap, ignorance of MSMEs regarding the technical implementation, and oversight strategy socialization. DGT has implemented a communication strategy, the projected target of redemption, and inclusion so that the participation of the second period increases. DGT should coordinate with the association before the socialization, and verified the truth, map data, improve the taxation system of MSMEs, one of them by revising Regulation No. 46 Year 2013.