Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terbitnya ketetapan pajak telah memunculkan masalah, yaitu beberapa Wajib Pajak yang bergerak di bidang migas (khususnya dalam rangka kerjasama Kontrak Production Sharing, KPS) menolak untuk menerima atau tidak menyetujui hasil ketetapan pajak yang diterbitkan KPP. Dengan penolakan tersebut, maka para Wajib Pajak mengajukan keberatan, bahkan atas keputusan yang dikeluarkan DIP jika tidak sesuai dengan permohonannya (keberatan WP ditolak), Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), yang kini bernama Pengadilan Pajak. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (kini Pengadilan Pajak) sebagai lembaga peradilan yang menangani terjadinya sengketa pajak antara fiskus dengan Wajib Pajak, merupakan lembaga independen. Hal ini berarti bahwa baik fiskus maupun Wajib Pajak mempunyai kesempatan dan kedudukan yang sama di hadapan Majelis Sidang Pengadilan Pajak.Tipe penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis dengan menguraikan terlebih dahulu mengenai data dan informasi yang diperoleh sebagai hasil penelitian. Pengumpulan data melalui dokumen dalam bentuk buku-buku karya ilmiah, peraturan-peraturan di bidang perpajakan atas migas dan dokumen lainnya seperti putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa pajak (kini Pengadilan Pajak), laporan keuangan Wajib Pajak, maupun booklet perusahaan Pengumpulan data juga dilakukan di lapangan melalui wawancara.Perlakuan pajak atas penghasilan dari usaha di bidang migas didasarkan atas ring fence policy dan uniformity principle. Ring fence policy adalah kebijakan yang membatasi kerugian yang diderita oleh satu BUT di satu ladang minyak tidak bisa ditarik ke BUT lainnya yang mempunyai keuntungan walaupun BUT itu milik dari perusahaan yang sama. Jadi yang dipagari adalah kerugiannya. Sebagai akibat dilaksanakannya ring fence policy, untuk setiap wilayah kerja harus dibentuk satu perusahaan, sehingga apabila satu perusahaan induk hendak beroperasi dibeberapa wilayah kerja maka untuk setiap wilayah kerja harus didirikan satu perusahaan tersendiri, dan masing-masing harus mempunyai NPWP sendiri-sendiri. Dengan kata lain apabila perusahaan induk luar negeri beroperasi di beberapa wilayah kerja, maka akan ada beberapa BUT yang beroperasi di Indonesia. Sedangkan uniformity principle adalah kebijakan yang mengatur bahwa perhitungan PPh yang terhutang oleh KPS adalah sama dengan yang diatur oleh Undang-undang PPh sendiri, sehingga ada keseragaman dalam menghitung penghasilan kena pajak untuk Wajib Pajak KPS dan untuk Wajib Pajak-Wajib Pajak lainnya.Analisis akan difokuskan pada kesesuaian ketentuan perpajakan di lapangan dengan hukum positip yang berlaku, kesesuaian pengenaan pajak atas penghasilan usaha di bidang migas dengan azas-azas perpajakan, perbedaan penafsiran antara fiskus dengan Wajib Pajak dan permasalahan putusan banding yang telah dikeluarkan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (kini Pengadilan Pajak).Dari hasil penelitian dan wawancara diperoleh bahwa pada dasarnya pengenaan Pajak Penghasilan atas usaha di bidang migas yang terjadi di lapangan sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Yang dimaksud dengan "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" adalah undangundang pajak yang berlaku pads scat kontrak kerja sama ditandatangani dan berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kontrak tersebut. Dan pengenaan pajak atas penghasilan usaha di bidang migas pada hakikatnya telah sesuai dengan azas-azas perpajakan yang ada, baik dari asas equality, certainty, confinience of payment, maupun efisiensi. Meskipun terjadi perbedaan antara fiskus dan kontraktor namun perbedaan ini lebih diakibatkan adanya perbedaan persepsi dalam menafsirkan pospos pengeluaran dari pembukuan Wajib Pajak.Apabila keputusan yang dihasilkan dari upaya banding tetap belum memuaskan para pihak yang bersengketa, maka ditempuh upaya luar biasa berupa pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Disarankan agar semua pihak yang bersengketa mentaati keputusan pengadilan."

"Fluktuasi harga migas dan tuntutan akan kemandirian dalam pembiayaan investasi pemerintah telah mempengaruhi pemerintah untuk melakukan reformasi sistem perpajakan sejak tahun 1984 dan penyempurnaannya pada tahun-tahun sesudahnya. Reformasi menyebabkan antara lain penerimaan negara yang bersumber dari pajak migas menjadi turun drastis, porsi pajak pendapatan dan pajak konsumsi domestik sebagai persentase dari total penerimaan pajak dan produk domestik bruto (PDB) naik tetapi porsi pajak impor turun. Tujuan tesis ini adalah (a) untuk menyelidiki apakah ada perbedaan tingkat efisiensi struktur pajak dalam periode sesudah reformasi dibandingkan dengan periode sebelum reformasi perpajakan, dan (b) menentukan besarnya tingkat efisiensi struktur pajak dalam periode sebelum dan sesudah reformasi perpajakan.Model perpajakan berupa sistem persaniaan simultan rekursif dipakai dalam tesis ini. Model ini mampu menjelaskan interaksi di antara PDB, sistem pajak diskresioner, dan penerimaan pajak dan basis pajak. Dari reduced farm dan final form, elastisitas penerimaan pajak terhadap PDB, dan respons penerimaan pajak terhadap tindakan pajak diskresioner dapat dihitung. Parameter-parameter ini berguna untuk mengetahui antara lain (a) efektivitas tindakan pajak diskresioner dalam memobilisasi penerimaan pajak dari sektor swasta ke sektor publik, (b) besarnya tambahan penerimaan pajak yang dapat dimobilisasi dari sektor swasta ke sektor publik dalam sistem perpajakan yang berlaku bila PDB tumbuh dan (e) efektivitas automatic stabilizer dan kebijakan liskal diskresioner untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan ekonomi makro.Temuan empirik yang diperoleh, antara lain, yaitu: (a) koefisien-koefisien respons penerimaan pajak terhadap tindakan pajak diskresioner adalah signifikan secara statistik baik dalam periode sebelum dan sesudah reformasi perpajakan, (b) koefisien-koefsien elastisitas penerimaan pajak terhadap PDB dan respons penerimaan pajak terhadap tindakan pajak diskresioner adalah stabil secara statistik dalam periode sesudah reformasi dibandingkan dengan sebelum reformasi perpajakan, dan (c) elastisitas total penerimaan pajak terhadap PDB adalah positif dan lebih kecil dari satu.Berdasarkan temuan-temuan empirik di atas, hipotesa-hipotesa penelitian ternyata diterima dan sehingga kesimpulan-kesimpulan tesis ini dirumuskan : (a) tingkat efisiensi struktur pajak dalam periode sesudah reformasi tidak berbeda dengan tingkat efisiensi dalam periode sebelum reformasi perpajakan, (b) tingkat efisiensi struktur pajak masih rendah dalam meningkatkan tambahan penerimaan pemerintah dalam sistem perpajakan yang berlaku bila PDB tumbuh baik sebelum maupun sesudah reformasi perpajakan, dan (c) tingkat efisiensi struktur pajak masih rendah dalam mencapai tujuan-tujuan kebijakan ekonomi makro. Dengan kata lain, efektivitas automatic stabilizer dan kebijakan pajak diskresioner masih rendah untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan ekonomi makro.Implikasi yang timbul dari temuan-temuan empirik ini untuk saran kebijakan dan saran untuk penelitian di masa akan datang adalah: (a) peluang untuk meningkatkan tambahan penerimaan pajak dari sektor swasta ke sektor publik masih besar dalam rangka pembiayaan 'pengeluaran pemerintah. Untuk itu, kebijakan intensifikasi pemungutan pajak dan ekstensifikasi objek pajak dan wajib pajak perlu makin ditingkatkan, (b) kebijakan lain adalah untuk mendesain struktur pajak secara lebih baik sehingga efektivitas automatic stabilizer dan kebijakan fiskal diskresioner semakin tinggi untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan ekonomi makro, (c) saran penelitian selanjutnya adalah untuk melihat lebih rinci efektivitas automatic stabilizer dan kebijakan fiskal diskresioner dilihat dari sisi pengeluaran, dan (d) saran penelitian selanjutnya adalah analisis mengenai dampak perubahan PDB dan tindakan pajak diskresioner terhadap variabel-variabel ekonomi makro lainnya. Berkaitan dengan ini, penggunaan model computable general equilibrium sebagai alat analisis menjadi pertimbangan."

"[ABSTRAKPenelitian ini mengangkat permasalahan terkait lembaga yang baru dibentukberdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, yaitu Otoritas Jasa Keuangan yangpada awal pelaksanaan tugasnya menemui banyak permasalahan yang dihadapi,diantaranya terkait pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yaitu statuskewajiban perpajakan OJK. Disatu sisi sebagai WAPU, dan lainnya sebagai WP.Selanjutnya, Kementerian Keuangan melalui Keputusan Direktur JenderalPerbendaharaan No. KEP-322/PB/2014, OJK ditetapkan sebagai Unit Badan Lainnya(UBL) dalam konteks pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana perlakuanpengenaan pajak kepada OJK berdasarkan surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-28/PJ/2015 tanggal 4 Februari 2015? 2. Bagaimana status dan kewajiban perpajakanyang tepat diterapkan kepada OJK?Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yangdilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data yangdigunakan dalam tesis ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, danbahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan suatu kegiatan studidokumen terhadap data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pungutan pajak kepada OJK, tidak akan efektifhingga ditetapkan dalam suatu produk perundang-undangan sebagaimana Pasal 23Aamandemen ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

ABSTRACTThis research raised issues related to the newly formed institutions under IndonesianLaw No. 21/2011, Otoritas Jasa Keuangan who is in the early exercise of their dutiesencountered many problems faced, which were related to financial managementaccountability, namely OJK status of tax obligations. On one hand as WAPU, andothers as WP. Furthermore, the Ministry of Finance through the Director General ofTreasury letter No. KEP-322 / NT / 2014, OJK sets as Other Board Unit (UBL) inthe context of financial management and accountability the state.Issues examined in this research are: 1. How does the tax to OJK based on the letterof the Directorate General of Taxation No. S-28 / PJ / 2015 dated February 4, 2015?2. What is the status and tax obligations are applied to OJK?The research using normative research method, it is law research conducted withresearching library materials or secondary materials. The materials using in thisresearch are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legalmaterials. The collection of materials conducted with the study of documents forsecondary materials.The results showed that the determination OJK as the subject of taxes and OJKincome as taxes objects, will not be effective until a law is defined as of Article 23Aof the third amendment to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;This research raised issues related to the newly formed institutions under IndonesianLaw No. 21/2011, Otoritas Jasa Keuangan who is in the early exercise of their dutiesencountered many problems faced, which were related to financial managementaccountability, namely OJK status of tax obligations. On one hand as WAPU, andothers as WP. Furthermore, the Ministry of Finance through the Director General ofTreasury letter No. KEP-322 / NT / 2014, OJK sets as Other Board Unit (UBL) inthe context of financial management and accountability the state.Issues examined in this research are: 1. How does the tax to OJK based on the letterof the Directorate General of Taxation No. S-28 / PJ / 2015 dated February 4, 2015?2. What is the status and tax obligations are applied to OJK?The research using normative research method, it is law research conducted withresearching library materials or secondary materials. The materials using in thisresearch are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legalmaterials. The collection of materials conducted with the study of documents forsecondary materials.The results showed that the determination OJK as the subject of taxes and OJKincome as taxes objects, will not be effective until a law is defined as of Article 23Aof the third amendment to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, This research raised issues related to the newly formed institutions under IndonesianLaw No. 21/2011, Otoritas Jasa Keuangan who is in the early exercise of their dutiesencountered many problems faced, which were related to financial managementaccountability, namely OJK status of tax obligations. On one hand as WAPU, andothers as WP. Furthermore, the Ministry of Finance through the Director General ofTreasury letter No. KEP-322 / NT / 2014, OJK sets as Other Board Unit (UBL) inthe context of financial management and accountability the state.Issues examined in this research are: 1. How does the tax to OJK based on the letterof the Directorate General of Taxation No. S-28 / PJ / 2015 dated February 4, 2015?2. What is the status and tax obligations are applied to OJK?The research using normative research method, it is law research conducted withresearching library materials or secondary materials. The materials using in thisresearch are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legalmaterials. The collection of materials conducted with the study of documents forsecondary materials.The results showed that the determination OJK as the subject of taxes and OJKincome as taxes objects, will not be effective until a law is defined as of Article 23Aof the third amendment to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945]"

"ABSTRAKPenelitian ini terutama bertujuan mengukur sejauh mana persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap perilaku keinginan untuk patuh membayar pajak restoran pada pengusaha pemilik restoran. Model utama yang digunakan adalah Theory of Planned Behaviour TPB dari Ajzen 1991 . Kuesioner survey dikirimkan pada 100 responden menggunakan convenient sampling berdasar besar omzet dan persebaran lokasi restoran di kabupaten Kebumen. Sebanyak 78 kuesioner kembali tingkat pengembalian 78 dan satu kuesioner diputuskan tidak digunakan pada proses selanjutnya. Estimasi menggunakan pemodelan persamaan struktural SEM berbasis varians atau lebih dikenal sebagai PLS-SEM menggunakan software SmartPLS 3. Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak Tax Fairness berpengaruh positif terhadap keinginan untuk patuh membayar pajak. Penelitian ini juga menemukan bahwa, sesuai dengan teori TPB, variabel Attitudes dan Norma Subyektif berpengaruh positif terhadap keinginan untuk patuh membayar pajak. Berlawanan dengan teori, perceived behavioral control, berhubungan negatif dengan keinginan untuk patuh membayar pajak. Ini artinya semakin si pengusaha merasa mampu untuk membayar pajak, ternyata semakin besar keinginannya untuk tidak patuh pajak. Semakin besar kewajiban pajak nampaknya menimbulkan keinginan untuk memperkecil eksposure pajaknya. Model TPB yang termodifikasi ini mampu menjelaskan 53 variasi dalam keinginan untuk patuh membayar pajak di kalangan pengusaha restoran.

---

ABSTRACTThe primary objective of this research is to examine the relationship between tax fairness and behavioral tax compliance intention of restaurant sole proprietor. This is done by using the Theory of Planned Behavior TPB Model proposed by Ajzen 1991 . Survey questionnaires were handed in to 100 restaurant sole proprietors selected using convenient sampling method based on sales turnover report and on locational distribution of the restaurant. Only 78 responded i.e. 78 per cent response rate. This research uses a variance based Structural Equation Modeling PLS SEM employing SmartPLS 3 software. The result showed that perceived tax fairness has a positive relationship on the behavioral tax compliance intention of restaurant sole proprietor. The results also showed that Attitudinal variable attitude towards tax compliance intention and Subjective norms have a positive relationship on the sole proprietors behavioral tax compliance intention as is predicted by TPB. However, Perceived Behavioral Control has a negative relationship on behavioral tax compliance intention, implying that the higher their volitional control on paying tax the higher their behavioral tax non compliance intention. Our result showed that tax fairness modified TPB explained 53 of the variation in the restaurant sole proprietors behavioral tax compliance intention."

"Banyaknya perusahaan yang menyediakan program kesejahteraan karyawan dalam konteks penelitian ini fringe benefits umumnya sebagai investasi pada karyawannya. Perusahaan memiliki kebijakan dalam menentukan bentuk dan jenis dari peneyediaan fringe benefits, sehingga variasi yang diciptakan membuat pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah dalam mengatur pemajakannya. Penelitian ini membahas mengenai pemajakan atas fringe benefits di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang atas Pajak Penghasilan sebagai pengecualian Objek Pajak, dengan mengambil lesson learn dari Australia yang memiliki kebijakan terpisah dari Pajak Penghasilan disebut dengan Fringe Benefits Tax. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknis analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lesson learn yang dapat diambil dari kebijakan pajak di Australia adalah menciptakan metode valuasi secara sederhana sesuai dengan setiap jenis fringe benefits yang diberikan dengan mempertimbangkan faktor kondisi sosiologis Wajib Pajak di Indonesia dan mitigasi resiko. Langkah yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mengatur pemajakan atas fringe benefits di Indonesia adalah dengan membuat sistem pembukuan secara individu yang terintegrasi melalui sistem pemerintahan seperti myGov di Australia dengan memasukan metode valuasi yang telah diciptakan sesuai dengan kondisi di Indonesia.

---

The number of companies that provide employee welfare programs in the context of this research, fringe benefits, are generally as investments in their employees. The company has a policy in determining the form and type of providing fringe benefits, so that the variations created have prompted the Indonesian government to take steps to regulate taxation. This research discusses the taxation of fringe benefits in Indonesia which is regulated in the Income Tax Law as an exception for tax objects, by taking lessons learned from Australia which has a separate policy from income tax called Fringe Benefits Tax. The methodology used in this research is a qualitative approach with qualitative data analysis techniques. The results of this research shows that lessons learned that can be taken from tax policy in Australia are to create a simple valuation method according to each type of fringe benefits provided by considering the sociological conditions of taxpayers in Indonesia and risk mitigation. Steps that the government can take to regulate the taxation of fringe benefits in Indonesia is to create an integrated individual bookkeeping system through a government system such as myGov in Australia by incorporating a valuation method that has been created according to conditions in Indonesia."