Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan atas usaha jasa konsultan sekarang ini didasarkan suatu sistem pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif khusus yang bersifat final. Tesis ini menganalisis pelaksanaan kebijakan tersebut dari sudut pandang azas-azas perpajakan yaitu keadilan, kepastian dan kecukupan penerimaan. Hal ini dilatarbelakangi dengan perbandingan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif progresif atas tambahan kemampuan ekonomis neto. Undang-undang Pajak Penghasilan berserta petunjuk pelaksanaan serta peraturan di bawahnya menjadi acuan peraturan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan. Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metoda pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan data dokumenter serta studi kepustakaan. Penentuan definisi penghasilan dalam undang-undang cenderung menggunakan konsep SHS yang telah disempurnakan yaitu menganut pengertian penghasilan atas realization accreation sehingga untuk mengukur konsep keadilan maka penghitungan pajak dihasilkan dari tambahan kemampuan ekonomis neto dengan penerapan tarif progresif agar prinsip equal treatment for the equals dapat tercapai. Disisi lain prinsip unequal treatment for the unequal juga harus dipenuhi agar Wajib Pajak yang mempunyai tambahan kemampuan ekonomis neto yang lebih besar harus memikul beban pajak yang lebih besar pula dan sebaliknya. Untuk itu perlu diperkenankan pengurangan beban pajak. Bila kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan bruto dengan penerapan tarif final tanpa diperbolehkan pengurangan, maka kebijakan ini lebih mengarah kepada pajak atas transaksi. Pemungutan Pajak Penghasilan dengan cara pemotongan oleh pihak ketiga telah diakui merupakan salah satu kemudahan administrasi disamping terjaminnya keuangan negara. Namun demikian pemotongan tersebut akhirnya harus dihitung atas dasar penghasilan neto, sehingga keadilan tidak terabaikan. Kecenderungan pemerintah sekarang ini banyak mengintrodusir kebijakan pemotongan Pajak Penghasilan dengan tarif khusus yang bersifat final, berarti mengarah kepada kebijakan dengan sistem schedular. Dan pada akhirnya menggeser prinsip global taxation dalam kebijakan perpajakan kita menjadi schedular taxation.

Abstrak :
Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran atau sebelumnya disebut Pajak Pembangunan I, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dati II Bogor dinilai belum optimal, tahun 1997/1998 dan 1998/1999 masing-masing hanya sebesar 9,76% dan 8,98%. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran mengatur sistem dan prosedur pemungutan Pajak Hotel dan Restoran menggunakan sistem self assessment. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut di Kabupaten Dati II Bogor masih menggunakan sistem official assessment, yaitu setiap triwulan diterbitkan SKPS dan SKPR, tentu diperlukan tenaga, waktu dan biaya begitu juga untuk pemeriksaan kepada wajib pajak dan setiap seminggu sekali dilakukan penghitungan dan penagihan kepada wajib pajak yang dilakukan oleh 20 orang petugas pajak dengan diberikan biaya perjalanan tetap sebulan sebesar Rp 100.000,-/per orang. Timbul pertanyaan mengapa Kabupaten Dati II Bogor tidak menggunakan sistem self assessment? Manakah yang lebih efisien dengan menggunakan sistem self assessment atau official assessment. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti mencoba untuk menganalisis guna membuktikan suatu hipotesa bahwa sistem self assessment dalam pemungutan Pajak Hotel dan Restoran lebih efisien dibandingkan dengan sistem official assessment. Penelitian dilakukan dengan analisis utama dalam bidang administrasi perpajakan bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Sistim official-assessment dalam pemungutan pajak memberikan wewenang yang besar kepada petugas pajak karena besarnya pajak terhutang ditetapkan oleh petugas pajak dan wajib pajak hanya bersifat pasif, sedangkan sistem self assessment wajib pajak menetapkan pajak terhutang, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, yang berarti bahwa assesment terhadap proses administrasi pajak akan berjalan secara otomatis. Hasil penelitian menunjukkan, melalui sistem self assessment akan lebih efisien dibandingkan dengan sistim official assessment. Diharapkan agar dalam pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Dati II Bogor menggunakan sistem self assessment.

Abstrak :
Tax Treaty adalah sebagai sumber hukum yang bermaterikan kepentingan publik secara pembentukannya haruslah diperlakukan sama seperti ketentuan perundangan yang berlaku karena telah melewati proses pengesahan atau ratifikasi. Namun dalam pelaksanaan di lapangan dalam proses banding di Pengadilan Pajak, masih terdapat perbedaan putusan Majelis Hakim yang mempertimbangkan Tax Treaty maupun sebaliknya. Pengadilan Pajak harus memiliki kesatuan suara agar kepastian hukum tercapai baik untuk Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak, karena sesuai dengan dasar hukum hierarki perundangan, Tax Treaty yang sudah diratifikasi memiliki kekautan hukum yang sah sebagai dasar penetapan Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4). Oleh karena itu melalui penelitian yang menganalisa sumber normatif yaitu putusan pengadilan pajak Nomor: Put-099239.13/2009/PP/M.XVIB Tahun 2019 dan putusan Nomor: 886128/PP/M.VIIIA/36/2017 serta aturan perpajakan yang berlaku, akan mendorong kepastian hukum agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak akan mendorong Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk memberikan kepastian hukum untuk menetapkan Tax Treaty sebagai sumber hukum untuk menggunakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) sesuai dengan Tax Treaty.  Kepastian hukum penetapan tarif tersebut juga dapat diminimalisir melalui tahap awal dalam instansi Direktorat Jenderal Pajak sejak saat pemeriksaan keberatan sebelum WP mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak, agar dapat dianalisa apabila WP terbukti berhak menggunakan tarif Tax Treaty, maka ketentuan Tax Treaty sudah seharusnya ditetapkan sebagai sumber hukum, sebaliknya apabila tidak memenuhi, maka berlaku aturan domestik perpajakan Indonesia sebagai dasar penetapan tarif PPh Pasal 26 ayat (4).   ......Tax Treaty is a source of law with the material of public interest in its formation, it must be treated the same as the provisions of the applicable laws because it is equivalent to the Law which has passed the process of ratification or ratification. However, in the implementation in the field in the appeal process at the Tax Court, there are still differences in the decisions of the Panel of Judges considering the Tax Treaty or vice versa. The Tax Court must have a unified voice so that legal certainty is achieved for both Taxpayers and the Directorate General of Taxes, because in accordance with the legal basis of the legal hierarchy, the ratified Tax Treaty has legal force as the basis for determining Income Tax Article 26 paragraph (4). Therefore, through research that analyzes normative sources, namely the tax court decision Number: Put-099239.13/2009/PP/M.XVIB Year 2019 and the decision Number: 886128/PP/M.VIIIA/36/2017 as well as the applicable tax rules, will encourage legal certainty so that the Panel of Judges of the Tax Court will encourage the Panel of Judges of the Tax Court to provide legal certainty to determine the Tax Treaty as a legal source to use the Income Tax rate of Article 26 paragraph (4) in accordance with the Tax Treaty. The legal certainty of the determination of the tariff can also be minimized through the early stages in the Directorate General of Taxation agency since the time of the examination of objections before the taxpayer submits an appeal to the Tax Court, so that it can be analyzed if the taxpayer is proven to be entitled to use the tax treaty rate, then the provisions of the tax treaty should be established as a source of law. On the other hand, if it does not comply, then the Indonesian domestic taxation rules apply as the basis for determining the rate of Income Tax Article 26 paragraph (4).

Abstrak :
Penelitian ini membahas hubungan kausalitas antara agresivitas pajak dan agresivitas pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2011 dengan menggunakan 108 perusahaan sampel sehingga total observasi berjumlah 432 observasi. Penelitian juga akan menganalisis dampak perubahan tarif pajak terhadap agresivitas pajak dan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif antara agresivitas pajak dan agresivitas pelaporan keuangan. Hubungan ini bersifat resiprokal atau saling mempengaruhi. Agresivitas pajak pada periode sebelum penurunan tarif terbukti lebih besar dibandingkan periode lainnya, sedangkan agresivitas pelaporan keuangan justru terlihat pada periode setelah penurunan tarif. Profitabilitas dan ukuran perusahaan menunjukkan pengaruh negatif pada agresivitas pajak sedangkan kompensasi rugi fiskal dan keberadaan operasi di luar negeri menunjukkan pengaruh positif. Pada agresivitas pelaporan keuangan, profitabilitas dan leverage berpengaruh positif sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif.

---

This research discusses the causal relationship between tax aggressiveness and aggressive financial reporting on the manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange in 2008-2011 by using 108 companies as sample, result in 432 total observations. This research also analyzes the effect of tax rate reductions in tax aggressiveness and aggressive financial reporting. This research showed a positive relationship between tax aggressiveness and aggressive financial reporting. We find that tax aggressiveness in prior year before tax rate reduction is relatively higher while aggressive financial reporting is lower. Profitability ratio and size of company have negative effect on tax aggressiveness while loss carry forward and foreign operation have positive effect. Financial reporting aggressiveness is affected positively by leverage and profitability ratio while size of company has negative effect.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak PPh badan terhadap nilai pengukuran kinerja perusahaan serta faktor penentu tarif pajak efektif pada masa sebelum dan sesudah periode perubahan. Penelitian menggunakan variabel EVA, ROI, EPS serta tarif pajak efektif untuk mengetahui signifikansi perbedaan, menggunakan Wilcoxon rank test dan paired t-test. Analisis data panel dengan model random effect terkait faktor penentu tarif pajak efektif menggunakan proksi leverage, size dan capital intensity. Hasil penelitian menunjukan terdapat perbedaan signifikan nilai EVA, ROI, EPS serta tarif pajak efektif sebelum dan sesudah periode perubahan tarif pajak, serta size berpengaruh signifikan positif terhadap tarif pajak efektif sebelum perubahan tarif PPh badan.

---

ABSTRACT
This study aims to determine the effect of changes in corporate income tax rate on the value of the company's performance measurement and determinants of effective tax rates in the period before and after the period of change. Studies using variable EVA, ROI, EPS and effective tax rate to determine the significance of the differences, using the Wilcoxon rank test and paired t-test. Analysis of panel data with random effects models related to determinants factors of effective tax rates using a proxy for leverage, size and capital intensity. The results showed there were significant differences in the value of EVA, ROI, EPS and effective tax rates before and after the period of change in tax rate, and size has a positive significant effect on the effective tax rate before the change in corporate income tax rates.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya value relevance atas pengakuan pajak tangguhan serta menghubungkannya dengan kualitas audit dan perubahan ketentuan tarif pajak. Pengujian dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur dan menggunakan metode data panel. Model yang digunakan berasal dari model Feltham dan Ohlson (1995). Hasil menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan memiliki value relevance dan kualitas audit yang diukur dengan ukuran KAP dan auditor tenure meningkatkan value relevance atas aset pajak tangguhan. Adapun value relevance atas aset pajak tangguhan berbeda antara sebelum dan sesudah perubahan ketentuan tarif pajak. Sementara liabilitas pajak tangguhan tidak memiliki value relevance. ......The purpose of this study is to investigate the value relevance of recognition of deferred tax and relate it with audit quality and changes in tax rates. The tests conducted to the manufacturing sector company and using panel data methods. The model is derived from the model of Feltham and Ohlson (1995). Results indicate that the deferred tax assets have value relevance and audit quality as measured by auditor size and auditor tenure increases the value relevance of deferred tax assets. As for the value relevance of deferred tax assets is different between before and after the changes in tax rates. While deferred tax liabilities are not have value relevance.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan keluarga di perusahaan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008 - 2011. Pengujian hipotesis menggunakan regresi dengan sampel 64 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan keluaarga memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif. Dengan kata lain tidak terdapat cukup bukti bahwa kepemilikan keluarga mengurangi tingkat kegresifan pajak perusahaan. ......This research aims to know the effect of family ownership on effective tax rate of companies listed at Indonesia Stock Exchange period 20008-2011. Hypotheses testing regression using 64 companies. The result of this study shows that family ownership not significant on tax aggressive behavior. In other words there is not enough evidence to conclude that family ownership reduce agressive tax behaviour.