Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dikenakan PT. PLN (Persero) kepada konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan. Tarif Dasar Listrik (TDL) yang berlaku di Indonesia sesuai amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan adalah diatur oleh Pemerintah dalam bentuk Keputusan Presiden. Di Indonesia pelanggaran terhadap penetapan Tarif Dasar Listrik (TDL) dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dengan mengeluarkan SK. Direksi Nomor 101A.K/DIR/2008 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik Oleh Pelanggan PT. PLN (Persero) dan Edaran Direksi Tahun 2005. Dengan dikeluarkannya SK. Direksi dan Edaran Direksi 2005 PT. PLN (Persero) banyak konsumen mengeluhkan mengenai Tarif Dasar Listrik ( TDL) yang lebih mahal daripada yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Presiden. Dapat dilihat bahwa SK. Direksi dan Edaran Direksi 2005 PT. PLN (Persero) telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Perlu adanya campur tangan Pemerintah lebih lanjut mengenai penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang di kenakan kepada konsumen untuk melindungi dari kerugian yang mungkin timbul.

---

This thesis explains about the Basic Electricity Tariff (TDL) Impelemented by PT.PLN (Persero) to the consumers as electricity service users. This implemented tariff which stated as presidential decree complies with Law no. 15 of 1985 which regulates about electricity . In Indonesia violation to basic electricity tariff (TDL) conducted by PT. PLN (Persero) by issuing SK. Direksi Nomor 101A.K/DIR/2008 and Director’s circulation letter in 2005. The issuance of these letters concerned many consumers since they have to pay higher tariff compared to the Basic Electricity Tariff (TDL) based on Presidential Decree. Thus, these letters are in opposition to the higher rules. To solve this problem, the government need regulate the Basic Electricity Tariff (TDL) implemented to the consumer in order to protect the consumer rights from any arising damage."

"Biaya operasional di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) cukup tinggi, hal ini disebabkan biaya bahan bakar genset dan biaya listrik yang besar dengan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang terus meningkat setiap tahun. Salah satu solusi untuk menekan biaya opersional sekaligus mengurangi emisi karbon dari sektor pembangkit adalah dengan memasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap sistem grid-connection. Sekarang ini penggunaan sel surya makin giat dikembangkan terus sebagai salah satu alternatif sumber pembangkit energi listrik, walaupun biaya energinya masih tergolong mahal. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimasi penggunaan dan penyerapan energi fotovoltaik sebagai sumber energi listrik ramah lingkungan dan mendapatkan kelayakan investasi PLTS atap sistem on-grid di SPBU. Kapasitas PLTS yang dipasangkan 15,36 kWp dengan pemanfaatan area atap SPBU. Dengan metoda pengukuran teknis dan perhitungan ekonomi maka berdasarkan data profil beban dan daya PLTS, biaya-biaya pengembangan sistem PLTS, dan konsumsi energi listrik pada SPBU diperoleh hasil energi yang diserap dari PLTS rata-rata sebesar 63%, NPV adalah Rp. 36.271.255,63; IRR sebesar 9,2% dan PBP selama 12,94 tahun, serta biaya energi PLTS Rp. 1.448,72 lebih rendah dibandingkan daripada TDL. Dengan pemasangan PLTS atap sistem yang terhubung dengan jaringan listrik PLN dapat diterapkan maka memberikan manfaat bagi pelanggan, biaya listrik menjadi lebih murah dengan penghematan tagihan 26%. Sehingga secara tekno ekonomi penerapan PLTS atap sistem on-grid layak dilaksanakan pada SPBU di Bekasi.

---

The operational costs of the gas stations (SPBU) are great, which is because of the cost generator fuel and the great electricity costs with the annual rise in electricity tariffs. One solution to cut operational costs and hence cut down the system's carbon emissions is to install rooftop solar power generation on-grid systems (solar PV). Nowadays, the use of solar cells is raised as an alternative energy source; Still, the energy cost of solar PV is costly. This study purposes to optimize the use and absorption of photovoltaic energy as an environmentally friendly source of electrical energy and to look at the feasibility of installing in solar power systems on-grid roofing at gas stations. They settled in the size of the PV of 15.36 kW with to plant the gas station's rooftop space. Through the scientific assessment and computation methods IRR, NPV, and PBP then based on the capacity chart and energy of PV, solar power system costs, and electrical energy utilization of the gas station are supplying the power absorbed of the PV is 63%, the NPV is equal to Rp. 36,271,255.63; the IRR is 9.2% and the PBP is during 12.94 years and COE is Rp 1,448.72 lower than the electricity tariff. By this system drop out, so it delivers benefits to consumers; electricity costs become tighter than that before by bill savings is 26%. Therefore, it is useful to define technical economical solar PV at the gas station in Bekasi."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang sebenarnya tentang bagaimana kedudukan PT PLN (Persero) dalam menjalankan kegiatan usaha ketenagalistrikan antara sebagai pengembang Public Service Obligation dan sebagai Perusahaan Perseroan Terbatas terkait tarif dasar listrik yang ditinjau dari Hukum Perusahaan serta mengetahui peraturan yang berlaku apa saja yang berkaitan dengan penugasan tersebut. Dengan beberapa permasalahan yaitu bagaimana kedudukan secara teoritis PT PLN (Persero) antara sebagai Public Service Obligation dan sekaligus sebagai Perseroan Terbatas terkait Tarif Dasar Listrik ditinjau dari Hukum Perusahaan dan bagaimana pengaturan Public Service Obligation bagi perusahaan Perseroan PT PLN (Persero) dan kedudukannya sebagai Perseroan Terbatas. Untuk meganalisasnya penulis melakukan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui kepustakaan.Dapat dipahami bahwa selain tunduk pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 sebagai perusahaan perseroan yang mengejar keuntungan, PT PLN (Persero) juga tak dapat menampikkan pelaksanaan Penugasan Khusus/Public Service Obligation (PSO) yang diberikan oleh Pemerintah, meskipun Pelaksanaan PSO menimbulkan beberapa kelemahan yang menyebabkan adanya kerugian bagi PT PLN (Persero) seperti selisih defisit antara Biaya Pokok Penjualan (BPP) listrik dengan harga jualnya.Untuk menyempurnakan Penugasan Khusus/Public Service Obligation (PSO)dari Pemerintah maka PT PLN (Persero) dapat melakukan Efisiensi dan Restrukturisasi Tarif dan Organisasi. Untuk mengantisipasi terhadap implikasi dari pelaksanaan penugasan (PSO). Begitupun juga diperlukan adanya Standar Operational Procedure (SOP) terhadap Penugasan Khusus/Public Service Obligation(PSO) yang dapat membuat pelaksanaannya efek.

---

ABSTRACT

This research objective is to to provide a real understanding of how the position of PT PLN ( Persero ) in running business activities as a developer of electricity between public service obligation and as a Limited Liability Company in the basic electricity tariff in terms of Corporate Lawand to know what regulations relating to the assignment. With some problems , namely how the theoretical position of PT PLN ( Persero ) between a Public Service Obligation as well as a Limited Liability Company in the determination of the basic electricity tariff in terms of Corporate Lawand how the public service obligation arrangements for the Company PT PLN ( Persero ) and its position as a Limited Liability Company. To analizeauthors conducted a normative juridical method that legal research is done through literature .

It is understood that the addition is subject to the provisions of Article 2 of Government Regulation Number 23 of 1994 as a limited liability company which is the pursuit of profit , PT PLN ( Persero ) also can not be exclude implementation of the Special Assignment / Public Service Obligation ( PSO ) provided by the Government , although the implementation of PSO raises some weaknesses that leed to losses for PT PLN ( Persero ) as the difference between the deficit Cost of Goods Sold ( BPP ) of electricity to the selling price.

To refine Special Assignment / Public Service Obligation ( PSO ) of the Government than PT PLN ( Persero ) can do Efficiency and Restructuring Rates and Organizations to anticipate the implications of the implementation of the assignment ( PSO ).Likewise also necessary to create Standard Operational Procedure ( SOP ) of the Special Assignment / Public Service Obligation ( PSO ) which can make effective implementation."

"Berdasarkan data dari IRENA Indonesia 2017, Indonesia memiliki potensi tenaga surya sebesar 532,6 GW atau 74,34% dari potensi sumber energi terbarukan yang dimiliki Indonesia berasal dari tenaga surya. Namun pemanfaatannya masih sangat jauh sekali dari potensi yang ada. Total kapasitas Solar Photovoltaic (Solar PV) atau pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang terpasang bervariasi sekitar 42 MW sampai 80 MW di akhir 2012. Berdasarkan data dari RUPTL PLN 2018 – 2027, tarif dasar listrik (TDL) rata - rata untuk wilayah Indonesia di tahun 2008 sampai 2017 menunjukkan tren peningkatan hampir di setiap tahun. Di sisi lain, berdasarkan data dari web irena.org, harga beberapa modul Photovoltaic (PV) mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun pada periode 2010 – 2015. Konsep Peer-to-Peer (P2P) dapat diterapkan di Indonesia sebagai suatu model bisnis yang mampu membantu memaksimalkan pemanfaatan tenaga surya di Indonesia. Dengan menerapkan P2P, masyarakat tidak hanya membeli energi listrik tetapi dapat menjualnya ke orang lain sehingga bisnis ini tidak hanya menguntungkan bagi suatu kelompok perusahaan tetapi tiap individu juga dapat merasakan manfaatnya. Pada penelitian ini dilakukan simulasi proses perhitungan jual beli listrik dengan konsep P2P dengan menggunakan software Homer dan Microsoft Excel. Kemudian untuk menentukan kelayakan model tersebut dilakukan peramalan terhadap TDL dengan nilai LCOE terhadap sistem yang menggunakan Solar PV secara global. Ketika nilai LCOE tersebut sudah dibawah dari TDL maka dapat ditentukan berapa persen sistem penyedia P2P dan juga PLN yang menyediakan grid untuk mendistribusikan energi listrik antar peers serta sebagai backup karena sistem yang disimulasikan tidak menggunakan baterai dapat memperoleh keuntungan. Selanjutnya akan didapatkan formula untuk menghitung total biaya atau tarif yang harus dikeluarkan masing – masing pelanggan untuk membeli listrik dari sistem P2P ini.

---

Based on data from Indonesia 2017, Indonesia has a solar power potential of 532.6 GW or 74.34% of Indonesia’s potential renewable energy resources derived from solar power. But its utilization is still very far from the potential that exists. The total capacity of installed Solar Phtovoltaic (Solar PV) or solar power plants varies from around 42 MW to 80 MW at the end of 2012.

Based on data from the RUPTL PLN 2018 – 2027, the average basic of electricity tariff for Indonesia in 2008 to 2017 shows an increasing trend almost every year. On the other hand, based on data from the irena.org website, the prices of several Photovoltaic (PV) Modules have experienced a downward trend every year in the period 2010 – 2015.

The Peer-to-Peer (P2P) concept can be applied in Indonesia as business model that can help maximize the utilization of solar power in Indonesia. By implementing P2P, people do not only buy electricity but also can sell it to other people so that this business is not only profitable for a group or companies but each individual can also get the benefit.

In this study, a simulation process of electricity purchasing using the P2P concept was carried out using Homer and Microsoft Excel software. Then to determine the feasibility of model was did the forecasting of TDL with LCOE value that also using Solar PV system globally. When the LCOE value is already below the TDL, it can be determined how many the percentage of the P2P system provider and also PLN that provides a grid to distribute electrical energy between peers and as a backup because the simulated system that does not use batteries can take the profit. Furthermore, a formula will be obtained to calculate the total cost or tariff that each customer must spend to buy electricity from this P2P system."