Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Cukai merupakan merupakan komponen penting dalam pendapatan pemerintah. Cukai selain memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, dapat pula digunakan sebagai instrumen untuk menurunkan konsumsi barang yang dikenakan cukai. Namun demikian kedua fungsi tersebut belum tentu bekerja secara bersama-sama, tergantung pada jenis barang dan tarif yang dikenakan atas barang kena cukai. Penelitian ini mengestimasi besaran tarif cukai yang memaksimumkan penerimaan cukai bagi pemerintah untuk rokok dan minuman berkarbonasi. Rokok merupakan barang yang sudah kena cukai dan permintaannya bersifat inelastis terhadap harga, sedangkan minuman berkarbonasi merupakan barang yang belum dikenakan cukai, tetapi saat ini menjadi wacana pemerintah, dan permintaannya bersifat elastis terhadap harga. Tarif yang memaksimumkan penerimaan cukai pemerintah untuk minuman berkarbonasi lebih rendah dari wacana pemerintah (wacana pemerintah 37.8% sedangkan tarif seharusnya menurut skripsi ini adalah 29.07%). Tarif cukai untuk rokok yang memaksimumkan penerimaan cukai pemerintah dalam skripsi ini berkisar antara 114% sampai 162%. Tarif cukai rokok maksimum menurut undang-undang adalah sebesar 57% dari harga jual eceran. Artinya tarif cukai rokok masih belum cukup tinggi untuk menghasilkan penerimaan cukai maksimum bagi pemerintah.

Abstrak :
ABSTRAK
Berbicara tentang tax shifting berarti membicarakan masalah pengalihan beban pajak dari wajib pajak kepada pihak lain yang ikut serta dalam lalu lintas tukar menukar. Tax shifting ini paling banyak terjadi pada pajak tidak langsung yang terdiri atas bea masuk, cukai, pajak pertambahan nilai (PPN). Produk rokok kretek yang tadinya hanya dipungut cukai, sekarang dipungut dua jenis pajak yaitu cukai & PPH sehingga beban pajak yang harus dibayar oleh para produsen menjadi bertambah besar. Oleh karena cukai & PPN ini termasuk pajak tidak langsung maka beban pajaknya dapat dialihkan dari produsen kepada konsumen melalui kenaikan harga eceran. Terhadap pengalihan beban pajak dari produsen kepada konsumen ini bila dikaitkan dengan pasaran rokok kretek yang bersaing, mnaka permasalahan yang timbul sekarang adalah sejauh mana produsen mampu mengalihkan tambahan beban pajak tersebut dari bagaimana dengan pembentukan harga eceran yang baru. Untuk menganalisa masalah tersebut diatas, penulis menggunakan pendekatan teori The Effective Incidence of the Tax yang isinya antara lain untuk mengetahui besar kecilnya beban pajak yang dapat dialihkan dari produsen kepada konsumen harus dibandingkan harga yang terbentuk dari kerangka gambaran ekonomis sebelum diperhatikan faktor pajak dan sesudah diperhatikan faktor pajak. Di dalam kerangka gambaran ekonomis yang membentuk harga ini ada 2 variabel yang mempengaruhinya yaitu, pertama: kondisi biaya (unsur-unsurnya: tehnologi, input, keadaan alam, pajak); kedua: sifat persaingan dipasar (unsur-unsurnya. yaitu: pemasaran,macam produk, barang substitusi). Jadi jelaslah disini bahwa pajak merupakan salah satu unsur yang mampu mempengaruhi perubahan harga. Berhubung yang menjadi pembahasan disini adalah faktor pajak saja, maka faktor lainnya dianggap tetap (ceteris paribus). Hasil analisa dari ke empat perusahaan rokok yaitu PT. Dj arum, PT Nojorono, PR Jambu Bol, PR Sukun menunjukkan bahwa hampir semua produsen rokok mampu mengalihkan seluruh bebannya kepada konsumen, dan hanya sebagian yang terpaksa ditanggung produsen sendiri. Adapun mengenai pembentukan harga eceran yang baru ternyata semua produsen mampu menaikkan harga eceran jauh lebih besar dari pada kenaikann jumlah pajaknya.

Abstrak :
Skripsi ini menganalisis perubahan atas penetapan kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007 dalam rangka pemenuhan fungsi regulerend. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pemikiran dari penetapan kebijakan PMK 134/PMK.04/2007 adalah kebijakan jangka panjang pemerintah untuk menggunakan tarif spesifik murni, menyederhanakan administrasi cukai, menekan banyaknya peredaran rokok illegal, melindungi industri dalam negeri, mendekatkan HJE dengan HTP, menjaga iklim kondusif usaha yang kondusif dikalangan IHT, disahkannya roadmap IHT, dan kebijakan jangka panjang pemerintah untuk beralih ke fungsi regulerend. Hasil penelitian menyarankan agar pembuat kebijakan tarif cukai hasil tembakau mengikuti program-program sesuai yang telah diatur dalam roadmap IHT, dalam rangka melindungi usaha dalam negeri, rokok-rokok impor dikenakan tarif cukai advalorum dan tarif spesifik yang setinggi mungkin, dan dalam pembasmian rokok ilegal disertai dengan peningkatan pengawasan.

---

This thesis analyze the changing on policy implementation of tobacco excise tax based on regulerend purposes, which is regulated in PMK No. 134/PMK.04/2007. The approach of this research is qualitative and using a descriptive method. The result of this research shows the background of the policy. There are several background triggering the policy implementation, which are using pure specific tariff in the long term of government?s policy, simplifying tobacco excise administration, diminishing illegal cigarettes distribution, protecting national industry, making ?Harga Jual Eceran? close with ?Harga Transaksi Pasar?, maintaining a conducive trade climate among IHT, legitimating IHT roadmap and converting tax purposes into regulerend purposes in the long term of government policy. Regarding those thing, the researcher suggests the policy maker stay on the program which has been regulated in formulating inside the roadmap, in order to protect the national industry, the imported cigarettes should be imposed with ad valorum excise tariff and specific tariff as high as possible. In the term of reducing illegal cigarettes, it should harmonized with improve of controlling.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tinjauan prinsip netralitas atas penetapan tarif cukai dan harga jual eceran hasil tembakau dalam negeri jenis SKTF. Pola kebijakan yang selama ini diterapkan oleh pemerintah adalah untuk menciptakan rasa adil di kalangan pengusaha dengan cara membedakan skala cukai berdasarkan tingkat produksi dan jenis hasil tembakau. Pola kebijakan ini ternyata memberikan insentif bagi pengusaha kecil untuk menghindari cukai baik secara legal ataupun ilegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif, berdasarkan manfaat adalah penelitian murni, berdasarkan teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif dokumen, pengamatan, dan wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan kebijakan ini adalah untuk menekan peredaran rokok ilegal, membina industri kecil, dan kebijakan yang mengarah pada fungsi regulerend. Ditinjau dari prinsip netralita, kebijakan penetapan tarif cukai dan harga jual eceran hasil tembakau dalam negeri jenis SKTF tidak netral, karena mempengaruhi keinginan seseorang untuk berproduksi dan pilihan seseorang untuk mengkonsumsi. Hasil penelitian ini menyarankan penetap kebijakan agar meninjau kembali PMK No.134/PMK.04/2007, karena apabila sifat distortifnya memang menjadi suatu tujuan dalam rangka membatasi konsumsi, maka tarif cukai tertinggi seharusnya dikenakan pada produk SKM, SPM, dan SKT sebagai penyumbang terbesar penerimaan negara dari sektor cukai.

---

This minithesis analyzes neutrality principle toward excise rate and local tobaco retail price type SKTF. The policy applied by the government is one that is to emerge fairness amongst entreprenuer by distinguishing excise rate base on the the production and the type of tobacco itself. This research uses quantitative descriptive interpretative, as benefit is pure in: documents, observations, and intervews. This research result comes to a conclusion that basic considerations of its emplementation are to press illegal cigarettes more distributed, to develope small industries, and to aim the policy to regulerend function. Viewed from its neutrality principle, this policy affect the desire produce, to consume, and to encourage the others work. This result suggest policy maker consider PMK No.134/PMK.04/2007, if it distortive objective is to bound the consumption of tobacco, then the highest excise rate shuld be put upon SKM, SPM, and SKT for giving this country most income from excise sector.

Abstrak :
Cairan rokok elektrik merupakan salah satu objek yang dapat dikenakan cukai saat ini pengaturannya kurang tepat. Rokok elektrik pertama ditemukan pada tahun 2003 oleh Hon Lik. Rokok elektrik masuk ke Indonesia untuk pertama kalinya tahun 2012. Pada tahun 2018, rokok elektrik cair yang digunakan sebagai barang untuk penggunaan rokok elektrik dikenakan cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Penerimaan Tarif Cukai Tembakau. Dalam peraturan tersebut, cairan rokok elektrik termasuk dalam Tembakau Olahan Tembakau atau HPTL jenis lain. Untuk HPTL, tarif cukai yang diatur dalam peraturan tersebut adalah 57% persen dari Harga Jual Eceran. Pada tahun 2018, terdapat peraturan tentang perubahan PMK yang dengan dikeluarkannya PMK Nomor 156/PMK.010/2018 yang mengatur: harga jual eceran minimum per milimeter cairan rokok elektrik. pohon Masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengenaan cukai pada cairan rokok? listrik diatur di Indonesia dan bagaimana potensi resistensi pajak di pengenaan cukai pada cairan rokok elektrik. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, cairan rokok elektrik adalah barang yang dibuat tanpa menggunakan tembakau di dalamnya serta penghitungan cukai cairan rokok elektrik berdasarkan PMK memunculkan potensi resistensi pajak berupa penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (penghindaran pajak yang tidak dapat diterima). Saran dalam penelitian adalah perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.
E-cigarette liquid is one of the objects that can be subject to excise at this time the regulation is less precise. The first e-cigarette was invented in 2003 by Hon Lik. E-cigarettes entered Indonesia for the first time in 2012. In 2018, liquid e-cigarettes used as goods for the use of e-cigarettes were subject to excise duty based on Regulation of the Minister of Finance Number 146/PMK.010/2017 concerning Receipt of Tobacco Excise Tariffs. In the regulation, e-cigarette liquid is included in Tobacco Processed Tobacco or other types of HPTL. For HPTL, the excise rate regulated in the regulation is 57% percent of the Retail Selling Price. In 2018, there was a regulation regarding changes to the PMK with the issuance of PMK Number 156/PMK.010/2018 which regulates: the minimum retail selling price per millimeter of e-cigarette liquid. tree The problem in writing this thesis is how to impose excise duty on cigarette liquids? electricity is regulated in Indonesia and what is the potential for tax resistance in the imposition of excise on e-cigarette liquids. The writing of this thesis uses a normative juridical research method. Based on the results of the study, e-cigarette liquids are goods made without using tobacco in them and the calculation of excise on e-cigarette liquids based on PMK raises the potential for tax resistance in the form of tax avoidance that is not allowed (unacceptable tax avoidance). Suggestions in research is improvement to the relevant laws and regulations.

Abstrak :
Rokok merupakan salah satu produk yang diatur sebagai barang kena cukai dimana tarif cukai bagi rokok ditentukan untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2022, tarif cukai rokok diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (“PMK No. 192/PMK.010/2021). Dalam peraturan ini, pemerintah menerapkan kebijakan kenaikan dan penyederhanaan tarif cukai untuk masing-masing golongan sigaret dimana hal tersebut berpotensi untuk memengaruhi kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan di dalam pasar rokok bahkan dapat memengaruhi struktur pasar rokok itu sendiri. Maka dari itu, skripsi ini akan meninjau lebih lanjut mengenai penerapan kebijakan tersebut dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaruh PMK No. 192/PMK.010/2021 terhadap pasar rokok di Indonesia dan bagaimana potensi persaingan usaha tidak sehat di dalam pasar rokok di Indonesia akibat PMK No. 192/PMK.010/2021. Metode penelitian yang digunakan di dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif, yang mana berfokus kepada penggunaan norma hukum atau sumber tertulis lainnya sebagai data. Penelitian ini menunjukkan bahwa  kebijakan kenaikan dan penyederhanaan tarif cukai rokok di dalam PMK No. 192/PMK.010/2021 mengakibatkan kenaikan harga rokok yang beredar di pasar serta memengaruhi penurunan daya beli masyarakat. Hal ini menyebabkan produksi dari rokok semakin menurun sehingga pelaku usaha kesulitan untuk memperoleh pendapatan dari penjualan. Maka dari itu, pelaku usaha berpotensi untuk melakukan strategi-strategi dengan perjanjian di antaranya untuk menguasai pasar, terkhususnya dari proses produksi dan menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lainnya. ...... Cigarette is one of the products that is regulated as excise goods in which the excise rates for cigarette would be regulated gradually every calender year. In 2022, the excise rates of cigarette is regulated in Analysis on the Potential of Anti-Competition Caused by Ministry of Finance of Republic of Indonesia Number 192/PMK.010/2021 regarding Excise Rates for Tobacco Products in the form of Cigarette, Cigar, Rolling Tobacco or Klobot, and Cut Tobacco (MFR No. 192/PMK.010/2021). In the regulation above, the government applied the increase and simplification of excise rates for every layer of cigarettes in which has the potential to affect the business done by a company in tobacco industry, even the market structure itself. Therefore, this thesis pay a closer look to the implementation of the regulation with 2 (two) main issues, specifically on how the MFR No. 192/PMK.010/2021 can affect the tobacco industry in Indonesia and how it can cause the potential of anti-competition in tobacco industry. This research used the method of juridicial-normative, which is focused on the written regulation and other written sources as the data. This research shows that the increase and simplification clause for excise rates of cigarettes regulated in MFR No. 192/PMK.010/2021 directly cause the increase of cigarette market prices and the decrease of purchasing power of the society in general. This specific issue can cause the decrease of income by a company in tobacco industry, specifically from the sales of the cigarettes itself. Therefore, there would be a potential of new strategies taken by the companies in tobacco industry to work together in terms of agreement, with the purpose of dominate the market, specifically in the production process and would cause the loss of income to the other company.

Abstrak :
Penelitian ini melihat pengaruh pengawasan DJBC, tarif cukai, dan batasan minimum HJE terhadap tangkapan rokok ilegal. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif menggunakan ekonometrika dengan struktur data panel dengan pendekatan fixed effect. Data yang digunakan adalah data tangkapan rokok ilegal, anggaran pengawasan, jumlah pegawai bea cukai, tarif cukai, batasan minimum HJE, dan karakteristik daerah. Hasilnya tarif cukai dan batasan minimum HJE tidak berpengaruh signifikan terhadap tangkapan rokok ilegal, pengawasan berpengaruh signifikan sehingga diperlukan penguatan pengawasan dengan menambah anggaran pengawasan dan sumber daya manusia untuk bisa mengoptimalkan tangkapan rokok ilegal sehingga bisa menurunkan peredaran rokok ilegal ......This study looks at the effect of DJBC supervision, excise tariffs, and minimum HJE limits on illegal cigarette catches. The method used is a quantitative method with a panel data structure with a fixed effect approach. The data used are illegal cigarette catches, supervision budgets, customs employees, excise rates, minimum HJE limits, and regional characteristics. The result is that excise rates and minimum HJE limits have no significant effect on illegal cigarette catches, it is necessary to strengthen supervision by increasing the supervision budget and human resources to be able to optimize illegal cigarette catches and reduce illegal cigarettes.