Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang kondisi perburuhan di pelabuhan Tanjung Perak Surabaya setelah dilakukannya nasionalisasi perusahaan, khususnya masalah kondisi sosial ekonomi. Surabaya merupakan kota pelabuhan, dengan aktivitas pelayaran dan perdagangan tersibuk, memunculkan buruh pelabuhan yang memiliki peranan penting dalam aktivitas kepelabuhannya. Setelah penyerahan kedaulatan pada tahun 1949, pemerintah Indonesia mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Secara keseluruhan sektor perekonomian selama periode Hindia-Belanda masih dikuasai pihak Eropa, khususnya Belanda. Salah satu jalan keluar untuk mewujudkan ekonomi nasional yang didipikirkan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda, termasuk perusahaan pelabuhan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan penjelasan deskriptif.Hasil penelitian bahwa adanya keterlibatan buruh pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dalam perjuangan nasionalisasi perusahaan, khususnya perusahaan pelabuhan yang diorganisir oleh serikat buruh SBPP yang didukung oleh PKI melalui SOBSI dengan melalukan aksi pemogokan. Buruh beranggapan bahwa dengan dilakukannya nasionalisasi, maka kondisi sosial ekonomi mereka akan berubah seperti dicita-citakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Metode ini terdiri dari empat tahap yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

---

ABSTRACT
This reasearh discusses about labor conditions in the port of Tanjung Perak Surabaya after the nationalization of the company is doing, particularly the issue of socio economic conditions. Surabaya is port city, with the activity on a voyage of and trade busiest, led to the emergence of labour that has an important role in of port activities. After, the sovereignty in 1949, the Indonesian government changed the nature of colonial economy into national economy. Generally, the economic sectors during Dutch Indies period was still held by the European, especially the Netherlands. One way out to embodied the national economy by the Indonesian government was nationalizing the Netherlands company, including the port.The result shows that the involvement of Tanjung Perak Surabaya port laborers in the struggle of the nationalization of the company, especially the port companies organized by the SBPP trade unions supported by the PKI through SOBSI by passing strike action. Laborers assume that by nationalization, their socio economic conditions will change as they aspire. The method use in this research is descriptive qualitative, with the approach of historical metods of heuristic, criticism, interpretation and historiography.

Abstrak :
Dengan diberlakukannya UU No.10/1995 tentang Kepabeanan, telah memberikan kewenangan yang semakin besar bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai institusi pemerintah untuk dapat memainkan perannya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi yang diemban. Kewenangan yang semakin besar ini, selain menandakan tidak. diberlakukannya lagi pemeriksaan pra-pengapalan atau pre-shipment inspection oleh PT Surveyor Indonesia (wewenang tersebut sepenuhnya dikembalikan kepada DJBC), yang nota bene bahwa kewenangan tersebut adalah kewenangan Customs yang universal, juga merupakan konsekuensi logis atas keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi GATT Agreement maupun AFTA, APEC, dan lain-lain. Wewenang tersebut merupakan tanggung jawab yang besar dan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran institusi DJBC mulai dari hirarki teratas hingga yang terbawah. Hal ini dikarenakan apabila DJBC mengalami kegagalan dalam menekan high cost economy, maka tidak saja akan mengakibatkan kegagalan ekonomi Indonesia untuk menjerat opportunity, mengubah keuntungan komparatif menjadi keuntungan kompetitif, tetapi juga secara substansial dapat mengakibatkan larinya para investor yang semula akan melakukan investasinya di Indonesia dengan segala implikasi ekonomis negatif lainnya. Keinginan dan tuntutan dari para pengguna jasa yang menghendaki adanya suatu sistem kepabeanan yang terbaik dan bermutu internasional merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi, dan sudah menjadi kewajiban moral bagi DJBC untuk melakukan berbagai perubahan yang cukup mendasar, baik dari segi penyempurnaan organisasi dan tatalaksana DJBC, simplifikasi dan sekaligus transparansi sistem dan prosedur kepabeanan, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia, sehingga diharapkan nantinya terdapat suatu keselarasan dengan jiwa dan kepentingan dari sistem dan prosedur kepabeanan itu sendiri. Peran DJBC sebagai fasilitator perdagangan ternyata mengalami konflik dengan peran yang lain sebagai aparat fiskal. Sebagai aparat fiskal, DJBC dituntut untuk mengumpulkan pajak sebanyak-banyaknya guna mengisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apalagi di saat krisis ekonomi seperti saat ini, peran penerimaan pajak dalam sisi penerimaan di APBN sangat diperlukan sebagai alat stabilisasi dan penggerak ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengawasan harus dilakukan secara ketat agar tidak terjadi penyelewengan. Sedangkan sebagai fasilitator perdagangan, DJBC menggunakan sistem pengawasan dan pelayanan yang lebih fleksibel dengan mengedepankan kelancaran arus barang. Penerapan manajemen strategik dalam pembangunan sudah diakui secara umum dapat membantu dan diperlukan dalam menciptakan good governance di segala aspek pemerintahan. Mengacu pada hal tersebut, DJBC sebagai institusi pemerintah juga dituntut untuk dapat melaksanakan manajemen strategik di sektor publik, yang dimulai dengan dibuatnya perencanaan strategik. Dalam pencapaian mutu kinerja yang optimal, maka maka tiap-tiap kantor pelayanan DJBC dituntut untuk dapat melakukan terobosan dan menciptakan strategi kebijakan yang repat, efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kerja. Strategi kebijakan tersebut harus dapat meliput tujuan yang harus dan akan dicapai secara komprehensif dan terpadu meskipun antar tujuan tersebut dapat menimbulkan konflik dalam pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu masukan dari pihak stakeholder dan pihak-pihak yang berkepentingan sangat diharapkan membantu dalam penentuan strategi terbaik, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang akan diraih dengan bias sekecil mungkin.