Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Evaluasi terhadap program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir TA 2001 sudah dilakukan oleh Center for Information and Development Studies Persada Consultant. Tim LSM Pusat Inkubasi .Bisnis Usaha Kecil propinsi Jambi yang melaksanakan program tersebut. Evaluasi yang memberikan perhatin khusus pada aspek perubahan perilaku sasaran program belum dilakukan. Perubahan perilaku penting dikaji untuk melihat sejaumana program dikatakan berhasil. Untuk memperoleh gambaran proses perubahan perilaku tahap derni tahap secara mendalarn, evaluasi dilakukan dengan menggunakan motode analisa berfikir logis ( logical framework analysis) dengan melihat input, output, affect, dan impact. Hasil evaluasi kemudian dipetakan dengan menggunakan prinsip dasar Romans dalam perubahan perilaku. Penelitian evaluasi ini bertujuan melihat apakah program yang dilaksanakan mencapai sasaran program seperti yang direncanakan sebelumnya dan bagaimana mencapainya. Populasi pada penelitian adalah nelayan yang mendapatkan bantuan modal usaha dari program PEMP TA 2001 di kelurahan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi. Penelitian menggunakan data kuantitaf untuk memperoleh gambaran lokasi studi dan masyarakatnya dan data kualitatif sebagai hasil focus group discussion dan wawancara yang dilakukan dengan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan perilaku yang terjadi pada program PEMP sudah sampai pada tahap impact terhadap nelyan itu sandhi, tapi belum pada masyarakat sekitar. Perubahan perilaku nelayan yaitu nelayan bersedia membentuk kelompok dan menjadi kader, memiliki modal usaha dari rencana definitif yang diusulkan, sehingga nelayan tidak tergantung lagi pada toke. Melalui pengorganisasian kelompok dan penguatan kelembagaan, nelayan menyetujui sistem bagi hasil untuk mengembangkan modal usaha dengan memilih memakai perahu motor ukuran 7 m x 120 cm, mesin robin Ey.20 B, dan jaring tangsi 113 4 peel, serta perlengkapan melaut lainnya. Temuan lain memperhatikan kekuatan dan kelemahan program. Usaha-usaha proses pemberdayaan, dan pendampingan yang diakukan oleh staf LSM PINBUK, tersedianya kelembagaan sosial-ekonomi dengan pengelolaan sistem bagi hasil, kepemilikan aset melaut, serta didukung komitmen nelayan terhadap program menunjukkan kekuatan. Kelemahan program yang diperoleh berdasarkan temuan lapangan seperti kurangnya perhatian pengurus LEPP M3 pada aspek alokasi biaya pemeliharaan dan kecelakaan armada dan alat tangkap, desain pelatihan materi yang sulit dipahami nelayan, kurangnya staf Dinas Perikanan dan Kelantan melakukan pembinaan secara langsung (kunjungan) kelapangan, dan kurangnya pengetahuan Konsultan Manajemen Kabupaten tentang kehidupan ekonomi sosial & budaya pada sasaran program, serta dampak program terhadap nelayan sekitar yang belum terlihat. Prinsip dasar Homans dan social behavior yang terdapat dalam penelitian adalah stimulus, action, reward, value dan expectation. Proposisi stimulus, success, value, dan agresi approval yang tepat menggambarkan perubahan perilaku nelayan. Lebih lanjut, berdasarkan temuan lapangan, pertimbangan rasional dalam memilih beberapa alternatif kegiatan usaha melaut adalah faktor biaya produksi merupakan faktor dominan yang dipertimbangkan nelayan untuk menentukan armada & teknologi alat tangkap.

Abstrak :
Reformasi telah mengubah kebijakan pembangunan nasional dimana setiap kebijakan pembangunan kesehatan diisyaratkan harus mencakup paradigma sehat. Di sisi lain, lahir pula kebijakan otonomi daerah. Sebagai salah satu implikasinya adalah dalam pembiayaan kesehatan. Alokasi anggaran daerah untuk kesehatan menjadi sangat tergantung sepenuhnya pada keputusan di tingkat daerah. Dengan adanya krisis ekonomi yang belum kunjung teratasi maka terjadi peningkatan beban pembiayaan kesehatan, di lain pihak masyarakat semakin kritis menuntut pelayanan yang bermutu. Untuk dapat mencapai pembangunan kesehatan dan kecukupan alokasi pembiayaan kesehatan maka salah satu peluang adalah mobilisasi dana melalui mekanisme peningkatan tarif terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, dengan sayarat sesuai kemampuan membayar masyarakat. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai saat ini belum diketahui berapa besarnya tarif Puskesmas yang rasional, Melalui penelitian ini diharapkan didapatkan gambaran tarif Puskesmas yang rasional untuk wilayah kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan mempertimbangkan biaya satuan, kemampuan dan kemauan membayar masyarakat dalam membayar tarif pelayanan kesehatan. Penelitian ini dilakukan pada dua Puskesmas yang diambil secara purposive dari sembilan Puskesmas yang ada, dengan dasar kriteria pemilihan yang ditentukan dan diharapkan dapat mewaldli Puskesmas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Puskesmas tersebut adalah Puskesmas Kuala Tungkal II yang berada di pusat Kabupaten dan Puskesmas Pijuan Baru yang berada di desa Pijuan Baru Kecamatan Tungkal Ulu. Analisis biaya menggunakan data sekunder yang tersedia di Puskesmas pada tahun 2001. Sedangkan analisis kemampuan dan kemauan membayar masyarakat dilakukan dengan survei terhadap masyarakat di dua wilayah Puskesmas tersebut, dengan pemilihan sampel rumah tangga yang berada dalam radius 5 km dari Puskesmas, masing-masing secara acak dipilih 100 responden. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tarif Puskesmas Rp 2.000,- yang barn diberlakukan pada bulan September 2001 berada dibawah biaya satuan normatif (Rp 7.239,- untuk Puskesmas Kuala Tungkal II sampai Rp 9.899,- untuk Puskesmas Pijuan Baru) dan dibawah kemampuan dan kemauan membayar masyarakat. Dengan simulasi tarif yang dilakukan maka dengan tarif Rp 5.000,- yang diusulkan sebagai tarif yang rasional dapat meningkatkan pendapatan dan cost recovery rate Puskesmas namun masih realistis dilihat dari tingkat kemampuan masyarakat. Terhadap sejumlah masyarakat yang tidak mampu membayar akibat kenaikan tarif hams mendapat subsidi, misalnya dengan cara pemberian "Kartu Miskin". Dafar Pustaka : 26 ( 1983 sampai 2001 )

---

The current reform has changed national development policies, all policies in health have to be in line with healthy paradigms. On the other hand, regional autonomy policy has been set up One implication is that allocation for health budget depend on regional decision making. The economic crisis which not been recovered yet have increased the health financial burden. Meanwhile the society demand on health services has been increasing. To achieve the health development goal and to meet the budget allocation for health, one possibility opportune is through resource mobilization i.e. pricing adjustment in public institution. Up to now the rational tariff for PHC in Tanjung Jabung Barat District has not been determined yet. This research was carried out to describe the illus the rational tariff for PHC in Tanjung Jabung Barat District by considering unit cost, as well as ability to pay. Two out of nine PHC had purposively been sampled based on certain criteria to represent all of PHC in Tanjung Jabung Barat District. The two PHCs were PHC Kuala Tungkal II in urban area and PHC Pijuan Baru on Pijuan Baru village in Tungkai Ulu district/rural area. PHC cost analysis used the secondary data in 2001, while ability to pay analysis used survey data on two selected PHC. Respondents are families who reside within the 5 km radius of the PHC. Total number of samples is 100 respondents for each PHC area. The research found that the current price of Rp 2.000,- which has been adopted since September 2001 was below the normative unit cost (Rp 7.239,- for PHC Kuala Tungkal II up to Rp 9.899,- for PHC Pijuan Baru) and the community still can afford it. From the tariff simulation it is suggested that tariff could be adjusted to Rp 5.000; increasing revenue and cost recovery rate is expected could cover the need for opeartional cost. For the poor the government should provide subsidy, for example using "Kartu Miskin". Reference: 26 (1983 - 2001)