Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility - CSR) merupakan isu hangat beberapa tahun terakhir ini, baik di seluruh dunia maupun di Indonesia. Beragamnya konsep, definisi dan pemahaman mengenai CSR menimbulkan perbedaan dalam menilai keberhasilan, keefektivan dan manfaat program CSR, baik bagi perusahaan pelaksananya, maupun bagi penerima program (beneficiaries), dan bagi Iingkungan hidup. Peraturan yang disusun oleh pemerintah untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan CSR, justru ditolak oleh kalangan bisnis karena ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan pasal-pasalnya serta ketidakpastian yang ditimbulkannya bagi kalangan pengusaha. Sementara itu secara internasional, sedang disusun panduan standar, yaitu ISO 26000 Guidance on Sociai Responsibility yang diharapkan mampu menjadi dasar bagi pelaksanaan CSR di setiap negara.

Sinar Mas Group adalah satu dari sedikit perusahaan di Indonesia yang aktif dalam pengembangan draft ISO 26000 dan dalam tim kajian Ps. 74 UU No. 40/2007. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pemahaman dan penentuan sikap (organizationai information processing) terjadi di Sinar Mas Group terhadap standar dan peraturan tersebut, serta bagaimana peran boundary spanner. Hasilnya diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya komunikasi organisasi, serta dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi bagi perusahaan Iain dalam meningkatkan kemampuannya memahami informasi Iingkungan sehingga mampu bertindak dengan tepat demi mempertahankan hidup dan keunggulan kompetitifnya sambil pada saat yang sama membenkan manfaat bagi masyarakat dan Iingkungan hidup. Hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi bagi pemerintah dalam upayanya mendorong perusahaan melakukan Ianggung jawab sosialnya, tanpa bertentangan dengan instrumen Internasional dan tanpa mengurangi, bahkan meningkatkan daya saing Indonesia. Hasil penelitian juga bisa digunakan sebagai bahan rekomendasi bagi NMC SR, LSM, dan asosiasi bisnis dalam upaya mereka melakukan sosialisasi dan advokasi mengenai tanggung jawab sosial dengan Iebih efektif dan efisien.

Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah: organisasi sebagai suatu institusi, dituntut tetap hidup dan bertumbuh di dalam situasi yang terus berubah dengan kecepatan dan akselelasi yang semakin tinggi. Pemrosesan inforrnasi mengenai Iingkungan eksternal merupakan aktivitas kunci manajerial organisasi Hal ini penting bagi adaptasi dan periahanan hidup jangka panjang. Isu Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility - CSR) dengan standarisasi dan peraturannya, merupakan salah satu isu Iingkungan yang perlu diperhatikan perusahaan sebagai bagian dari upayanya untuk bertahan hidup dan berkembang.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi partisipasi moderat, wawancara mendalam, wawancara tidak terstruktur, dan studi dokumentasi. Sampel sumber ditentukan secara purposive, yaitu GM CSR Enhancement, GM Comorate Govemance, GM Public Relations, dan Komisaris lndependen. Analisis data dilakukan dengan data reduction, data display dan verification.

Hasil penelitian menunjukkan proses pemahaman dan penentuan sikap teljadi melalui tahapan yang nampak sederhana, namun sesungguhnya kompleks dan merupakan proses iterasi terus-menerus. Penentu dari proses ini adalah kesiapan dari boundary spanner secara individu dan kesiapan organisasi tempat ia bekerja. Di Sinar Mas proses ini terjadl dengan menggunakan berbagai media komunikasi, baik yang berfungsi untuk menginformasikan, mengatur, membujuk, dan mengintegrasikan dengan menggunakan pesan task, maintenance, human, dan pesan inovatif. Arah komunikasi ke atas, ke bawah, dan ke samping, baik secara formal maupun informal. ISO 26000 diinterpretasikan merupakan peluang keunggulan kompetitif sekaligus tantangan, dengan respons: perubahan internal dan mempengaruhi kondisi Iingkungan. Sementara Pasal 74 UU No.40l2007 diintepretasikan merupakan tantangan dengan respons: mempengaruhi kondisi Iingkungan. Dari hasil penelitian didapatkan ternyata peran boundary spanner dan peran change agent dibawakan oleh orang yang sama sehingga hasilnya tidak optimal.

Berdasarkan penelitian tersebut diberikan rekomendasi perbaikan dalam strategi komunikasi internal dan eksternal, serta strategi komunikasi untuk memperbaiki kesalahan persepsi yang terjadi. Rekomendasi lain yang diberikan adalah perlunya dimasukkan aspek sustainability, yang rnerupakan jiwa ISO 26000, ke dalam visi misi setiap unit bisnis Sinar Mas, serta dalam media komunikasi internal dan eksternal. ETF sebagai wadah pelaksana tanggung jawab sosial di Sinar Mas juga disarankan untuk memperjelas identitas dirinya. Rekomendasi bagi perusahaan lain, pemerintah maupun bagi Iembaga-Iembaga yang berminat melakukan kampanye kepada perusahaan-perusahaan agar mau melakukan CSR, juga diberikan.

Abstrak :
Dalam perjanjian asuransi Penanggung bertanggungjawab atas klaim yang diajukan oleh Tertanggung bilamana Tertanggung mengalami peristiwa yang merugikan. Namun terdapat beberapa kondisi dimana Penanggung dapat dibebaskan dari tanggung jawab tersebut. Seperti halnya pada sengketa klaim asuransi yang terjadi antara PT Baruna Shipping Line (Tertanggung) dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Penanggung) yang menunjuk PT Global Insurance Broker (Broker) sebagai pialang asuransi. Dalam sengketa terkait adanya pelanggaran undang-undang pelayaran yang dilakukan oleh Tertanggung dan keterlambatan pembayaran premi yang dilakukan oleh Broker, Penulis melakukan penelitian mengenai bagaimana tanggung jawab Penanggung atas pembayaran klaim yang timbul karena kedua hal tersebut dan apakah putusan Peninjauan Kembali yang menghukum Penanggung untuk membayar nilai pertanggungan sebesar dua puluh delapan miliar Rupiah kepada Tertanggung telah sesuai dengan KUHD dan polis asuransi. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Teori yang digunakan yaitu Teori Legal Sistem dari Lawrence M. Friedman, yang mana teori tersebut menitikberatkan antara lain pada struktural hukum dan substansi hukum. Adapun kesimpulan jawaban dari permasalahan tersebut adalah dengan terbuktinya adanya pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh Penanggung maka merujuk pada Polis Asuransi dan Pasal 276 KUHD Penanggung dapat dibebaskan dari pembayaran klaim. Atas keterlambatan pembayaran premi yang dilakukan oleh Broker merujuk pada Pasal 5 ayat (1) POJK No.70/2016 konsekuensinya adalah Broker yang bertanggung jawab atas pembayaran klaim. Oleh karenanya Putusan Peninjauan Kembali yang menghukum Penanggung untuk membayar nilai pertanggungan kepada Tertanggung tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan polis asuransi dan Pasal 276 KUHD.<

---

In the insurance agreement the Insurer is responsible for claims submitted by the Insured if the Insured experiences an adverse event. However, there are a number of conditions where the Insurer can be freed from these responsibilities. As with the insurance claim dispute that occurred between PT Baruna Shipping Line (the Insured) with PT Asuransi Jasa Indonesia (the Insurer) who appointed PT Global Insurance Broker (the Broker) as an insurance broker. In a dispute related to violations of shipping laws carried out by the Insured and late premium payments made by the Broker, the Author conducts research on how the Insurer is responsible for paying claims arising because of both these matters and whether the Judicial Review Verdict punishes the Insurer to pay the insured value twenty-eight billion Rupiah to the Insured is in accordance with the Commercial Code (KUHD) and insurance policy. This research is a normative juridical type using secondary data which is analyzed qualitatively. The theory used is the Legal System Theory from Lawrence M. Friedman, in which the theory focuses on, among others, structural law and legal substance. The conclusion of the answer to this problem is to prove the existence of a violation of the law carried out by the Insurer, then referring to the Insurance Policy and Article 276 Commercial Code (KUHD) the Insurer can be exempted from payment of claims. For late premium payments made by the Broker referring to Article 5 paragraph (1) POJK No. 70/2016 the consequence is a Broker responsible for payment of claims. Therefore the Judicial Review Verdict which punishes the Insurer to pay the insurance coverage to the Insured is not in accordance with the terms and conditions of the insurance policy and Article 276 Commercial Code (KUHD).

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris yang melakukan tindak pidana penipuan terhadap kliennya dalam pembuatan akta Notaris sebagaimana yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 379/K/Pid/2021. Permasalahan dalam tesis ini mengenai akibat hukum dari akta utang piutang yang dibuat menjadi akta PPJB dengan cara melakukan penipuan sebagaimana Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP yang telah dibuat Notaris TAH dengan cara melawan hukum serta pertanggungjawaban Notaris dalam perspektif hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi atas tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Notaris. Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan bahan data primer yaitu peraturan perundang-undangan, data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur, dan bahan tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tesis ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan jalan keluar atas pertanggungjawaban Notaris dalam menjalankan tugas. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris TAH menjadi batal demi hukum. Notaris TAH juga dimintakan pertanggungjawaban secara pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Selain pertanggungjawaban secara pidana, Notaris TAH juga dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum secara perdata yaitu ganti kerugian berupa natura dan pertanggungjawaban hukum secara administratif yaitu pemberhentian sementara sebagai Notaris. ......This thesis discusses about the responsibility of Notary who commits fraud against his client in the making of an authentic deed, as happened in the Putusan Mahkamah Agung Nomor 379/K/Pid/2021. The problem in this theesis is regarding the legal consequenes of the deed of debt and receivables made into a deed of PPJB by committing fraud as stated in Article 378 juncto Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code which has been made by Notary TAH by violating the law and the Notary’s responsibility in the perspective of criminal law, civil law, and administrative law for criminal acts of fraud committed by a Notary. The research method used in this thesis is normative juridicial. The typology of research in writing this thesis is an explanatory research, which aims to describe in detail a phenomenon and then analyze the phenomenon by using primary data, namely laws and regulations, secondary data collected through literature study, and tertiary data, The Great Dictionary of Indonesian Language. The result of the studies found that the deed made by Notary TAH is being null and void. Notary TAH can be held criminally responsible and can also be asked for civil legal liability, compensation in the form of in-kind and administrative legal liability specifically temporary dismissal as a Notary.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai penerapan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris berkaitan dengan tanggung jawab Notaris sebagai saksi di Pengadilan. Tanggung jawab yang harus dipikul oleh Notaris sehubungan dengan tindakan Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya mempergunakan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault) yaitu prinsip tanggung jawab atas prinsip umum yang berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Menjadi saksi dalam perkara perdata ataupun dalam perkara pidana adalah merupakan suatu kewajiban karena dengan jelas diatur dalam Undang- Undang. Notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana ternyata menurut penelitian terdapat perbedaan dalam pengaturannya yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.HT.03.10. Tahun 2007. Pemberlakuan Peraturan Menteri ini dapat dipandang memperlemah pelaksanaan Pasal 66 karena jangka waktu pemberian persetujuan sejak diterimanya permohonan untuk Majelis Pengawas Daerah itu menjadi kendala bagi Majelis Pengawas Daerah dalam menjalankan tugasnya.

---

This thesis aimed to review all implementation aspects of Article 66 of Act No. 30/2004 about Notary Function regarding to their responsibilities as witness in a court where concerned on duty and authorities of all their law action uses liability based on fault principle. This principle means there is any notary responsibilities on common principle of criminal and civil laws where become witness is a mandatory and also ruled by Minister of Law and Human Rights Ordinance No. M.03.HT.03.10/2007. Conclusion of this thesis explains that above stated Minister of Law and Human Rights Ordinance could be diluting effectiveness of Article 66 implementation regarding in any time delays to approval for LocalSupervision Board (MPD) starting their jobs.