Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Wakaf adalah lembaga Islam kedua tertua di Indonesia setelah perkawinan. Sejak zaman penjajahan telah dikenal di berbagai wilayah Indonesia, namun belum diatur secara formal dalam perundang-undangan sehingga banyak menimbulkan masalah hingga sekarang. Berkaitan dengan hal tersebut perlu ditelaah mengenai cara-cara apa yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan penyalahgunaan yang sering terjadi atas tanah-tanah wakaf seperti upaya pengalihan fungsi dan status tanah wakaf, bagaimana eksistensi lembaga wakaf ditinjau dari Hukum Agraria Nasional kita, bagaimana peranan nadzir dalam proses pengalihan fungsi dan status tanah wakaf tersebut dan kedudukan serta peranan Peradilan Agama dalam memberikan perlindungan terhadap tanah wakaf. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisa mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa wakaf ditinjau dari dua sudut pandang hukum karena wakaf merupakan transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Agraria Nasional. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mempertahankan eksistensi tanah-tanah wakaf tidak hanya diperlukan kaidah Hukum Islam saja namun diperlukan aturan formal yang secara tegas mengatur administrasi, prosedur dan sanksi-sanksi, khususnya terhadap upaya pengalihan status dan fungsi tanah wakaf karena semakin tingginya nilai ekonomis tanah mengakibatkan permasalahan wakaf meningkat dan ironisnya dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang mengelola dan mengawasi tanah wakaf. Kondisi tanah-tanah wakaf ini memerlukan perangkat hukum yang tegas dan lebih mengikat sehingga hadirnya Undang-Undang Wakaf sangat diharapkan demi terwujudnya produktifitas wakaf itu sendiri. Melihat kondisi perekonomian negara kita saat ini, wakaf dapat menjadi salah satu penunjang peningkatan ekonomi seperti yang terjadi pada negara-negara yang telah berhasil mengembangkan wakaf karenanya diperlukan peran serta pemerintah antara lain dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Abstrak :
Lembaga pewakafan, khususnya perwakafan tanah, telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun, pengaturan perwakafan tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga sering terjadi tanah wakaf sudah tidak diketahui lagi, adanya tanah/benda wakaf yang dijual dan sebagainya. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan PP. No. 28/1977 khusus mengatur wakaf sosial/umum. Sampai saat ini, khususnya di DKI Jakarta, pelaksanaan PP No. 28/1977 belum dapat berjalan dengan baik. Hal yang menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan PP No. 28/1977 adalah ketidakpahaman ini, banyak tanah-tanah wakaf mudah terjadi. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah antara lain memberikan penyuluhan tentang perwakafan.

Abstrak :
Buku ini ditulis secara komprehensif tidak hanya membahas hukum tanah wakaf dari sudut normative, akan tetapi dibahas dari sudut empiris juga. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk menambah referensi dan pengetahuan terhadap pembacanya dalam memahami hukum tanah wakaf di Indonesia. Dengan demikian, buku ini ditulis dalam 7 bab dengan focus pembahasan mengenai; Hukum Wakaf, Dasar Filosofis Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif dalam Hukum Wakaf Indonesia, Praktik Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif di Singapura dan Brunei Darussalam, Reorientasi dan Reformulasi Pengaturan Pengelolaan Tanah Wakaf Productif berdasarkan Asas Itqan (Profesional) dalam Hukum Wakaf Indonesia di Masa yang akan Datang, dan Penutup. Buku ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa atau mahasiswi, akademisi, praktisi, dan Masyarakat secara umum.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perselisihan tanah wakaf yang di ruislag di daerah Petogogan, Jakarta Selatan dikaitkan dengan peraturan perwakafan dan peraturan pertanahan. Adapun hal lain yang juga akan dibahas dalam tesis ini, bagaimana ketentuan hukum yang berlaku dalam penyelesaian perselisihan perwakafan serta bagaimana peran BWI dalam tukar menukar (ruislag) tanah wakaf WAN SYARIFAH? Ketentuan Pasal 11 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 40 Undang-Undang Wakaf, mengatur bahwa benda wakaf dilarang untuk dirubah, salah satunya di ruislag namun ketentuan larangan ini dapat dikccualikan, apabila benda wakaf digunakan untuk kepentingan umum serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan hanya boleh dilakukan setelah mendapat izin Menteri Agama (Pasal 11 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Wakaf). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan terdapat penyimpangan pada Pasal 11 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Wakaf. Dalam hal teijadi perselisihan perwakafan ditempuh melalui musyawarah mufakat namun jika tidak tercapai, salah satu cara dapat melalui gugatan ke Pengadilan Agama sedangkan peran yang lebih utama bagi BWI dalam hal tukar menukar (ruislag) tanah wakaf ialah untuk mempertahankan keberadaan aset wakaf.

---

ABSTRACT
This thesis is discuss about the dispute of ruislag wakaf land in Petogogan, South Jakarta linked with Wakaf Law and Land Law. Also emphasized in this thesis is how’s the provision of the applicable law in the settlement of wakaf dispute and how’s the role of BWI on the exchange (ruislag) on wakaf land WAN SYARIFAH? In Article 11 paragraph (1) of the Government’s Regulation Number 28 of the Year 1977 jo Article 40 of Wakaf Law, the object of wakaf is prohibited to change, one of them is by ruislag. But the provision of this prohibition could be excluded, when the object of wakaf is used for public purpose which is not incompatible with the principle of syariah and can only be done after obtaining a permission from the Minister of Religion (Article 11 paragraph (2) of the Government’s Regulation Number 28 of the Year 1977 jo Article 41 paragraph (2) of Wakaf Law). This research is a normative legal research with the typology descriptive analytical research. The result on this research is indicate that there are irregularities in Article 11 paragraph (2) of the Government’s Regulation Number 28 of the Year 1977 jo Article 41 paragraph (2) of Wakaf Law. In case of wakaf dispute then it must be through deliberation, but if that is not achieved then one of it way is by claim through to the Court of Religion. Mean while, the most BWT’s major role in the exchange (ruislag) wakaf land assets is to maintain the existence of the charitable assets.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perselisihan tanah wakaf yang di ruislag di daerah Petogogan, Jakarta Selatan dikaitkan dengan peraturan perwakafan dan peraturan pertanahan. Adapun hal lain yang juga akan dibahas dalam tesis ini, bagaimana ketentuan hukum yang berlaku dalam penyelesaian perselisihan perwakafan serta bagaimana peran BWI dalam tukar menukar (ruislag) tanah wakaf WAN SYARIFAH? Ketentuan Pasal 11 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 40 Undang-Undang Wakaf, mengatur bahwa benda wakaf dilarang untuk dirubah, salah satunya di ruislag namun ketentuan larangan ini dapat dikecualikan, apabila benda wakaf digunakan untuk kepentingan umum serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan hanya boleh dilakukan setelah mendapat izin Menteri Agama (Pasal 11 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Wakaf). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan terdapat penyimpangan pada Pasal 11 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Wakaf. Dalam hal terjadi perselisihan perwakafan ditempuh melalui musyawarah mufakat namun jika tidak tercapai, salah satu cara dapat melalui gugatan ke Pengadilan Agama sedangkan peran yang lebih utama bagi BWI dalam hal tukar menukar (ruislag) tanah wakaf ialah untuk mempertahankan keberadaan aset wakaf. ......This thesis is discuss about the dispute of ruislag wakaf land in Petogogan, South Jakarta linked with Wakaf Law and Land Law. Also emphasized in this thesis is how’s the provision of the applicable law in the settlement of wakaf dispute and how’s the role of BW1 on the exchange (ruislag) on wakaf land WAN SYARIFAH? In Article 11 paragraph (1) of the Govemment’s Regulation Number 28 of the Year 1977 jo Article 40 of Wakaf Law, the object of wakaf is prohibited to change, one of them is by ruislag. But the provision of this prohibition could be excluded, when the object of wakaf is used for public purpose which is not incompatible with the principle of syariah and can only be done after obtaining a permission from the Minister of Religion (Article 11 paragraph (2) of the Government’s Regulation Number 28 of the Year 1977 jo Article 41 paragraph (2) of Wakaf Law). This research is a normative legal research with the typology descriptive analytical research. The result on this research is indicate that there are irregularities in Article 11 paragraph (2) of the Government’s Regulation Number 28 of the Year 1977 jo Article 41 paragraph (2) of Wakaf Law. In case of wakaf dispute then it must be through deliberation, but if that is not achieved then one of it way is by claim through to the Court of Religion. Mean while, the most BWI’s major role in the exchange (ruislag) wakaf land assets is to maintain the existence of the charitable assets.

Abstrak :
Sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997, wakaf di Indonesia belum tercatat dengan baik, sehingga mudah terjadi penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf itu sendiri, terutama sekali disebabkan terdapatnya dua bentuk perwakafan (wakaf keluarga dan wakaf umum) dan tidak ada keharusan untuk didaftarkannya benda-benda yang diwakafkan itu. sehingga seolah-olah sudah menjadi milik ahli waris atau pengurus (Nazhir). Dalam tesis ini dianalisis kasus tentang seseorang telah mewakafkan tanah untuk makam keluarga. Namun akhirnya peruntukannya menjadi pemakaman umum. Kasus ini menarik untuk dikaji karena wakaf tersebut tidak didaftarkan dan menimbulkan sengketa, ahli waris menganggap tanah tersebut bukanlah tanah wakaf. Pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis dari penelitian ini adalah bagaimanakah pembuktian tanah wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis tidak setuju dengan pendapat Hakim Kasasi yang menganggap bahwa tanah tersebut bukan tanah wakaf dengan pertimbangan tidak adanya saksi-saksi yang mendengar ikrar wakaf. Menurut penulis, pembuktian tanah wakaf dapat dilakukan dengan Saksi-saksi Testimonium De Auditu, yang walaupun tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung, tetapi sebagai persangkaan adalah dibenarkan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959. ...... Prior to the enactment of Government Regulation No. 28 of 1997, waqf in Indonesia has not been well documented, so it was easy to deviating the nature and purpose of the waqf itself, primarily because of the presence of two forms of waqf (family waqf and general waqf) and there is no requirement for the registration of objects that has become waqf. so as if it belonged to the heirs or the caretaker (Nazhir). In this thesis has analyzed the case of a person donating the land for a family tomb. But eventually the designation became public cemetery. This case is interesting to study because it is not registered waqf and cause disputes, the heirs assume that land is not a waqf land. The principal issues raised by the authors of this study is how to prove the land of waqf according to legislation No. 41 of 2004 about Waqf. The research method used is a normative juridical research, with the type of descriptive analytical study. Based on the results of the study, author do not agree with the opinion of Supreme Court Judges who consider that the land is not of waqf land with consideration absence of witnesses who heard the pledge of waqf. According to the author, evidence of waqf land can be done with witnesses Testimonium De auditu, which although can not be used as a direct witness, but as a presupposition is justified, as affirmed in the Supreme Court jurisprudence 308 K / Sip / 1959 dated November 11, 1959.

Abstrak :
Penelitian ini membahas menganalisa penyelesaian sengketa tanah wakaf dari Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN.Mll sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perwakafan di Indonesia. Sengketa yang terjadi dalam putusan ini adalah dimana tanah hak milik dengan sertipikat Nomor 04629 atas nama Gusti Adi Wirawan sebagai Penggugat, diatasnya terdapat overlapping atau tumpang tindih tanah wakaf dengan sertipikat Nomor 337 tahun 1993. Permasalahan dalam tulisan ini mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah terhadap adanya kasus tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah pada suatu bidang tanah dan implikasi hukum atas tukar menukar (ruislag) tanah wakaf dalam Putusan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN.Mll yang ternyata objek bidang tanahnya tumpang tindih. Dalam membahas permasalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian Kepustakaan yang mengacu pada asas-asas hukum yang berlaku, bersifat ekspalanatoris, dan menghasilkan analisa kualitatif terhadap masalah tersebut. Adapun analisa data dilakukan secara preskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada umumnya tumpang tindih hak atas tanah disebabkan oleh unsur kesengajaan, ketidaksengajaan, dan kesalahan administrasi. Pada kasus ini, tampaknya telah terjadi ketidaktelitian oleh pihak BPN sehingga terjadi tumpang tindih hak atas tanah. Faktor-faktor penyebab terjadinya tumpang tindih (overlapping) kepemilikan tanah bersertifikat yaitu adanya kesalahan dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur yang belum pernah melakukan pengukuran pengembalian batas atas Sertifikat Hak Milik Nomor 337 tahun 1993 (wakaf) (bukti T-1 dan T.T-4) dengan menggunakan metode yang sama atas Sertifkat Hak Milik Nomor 04629 (bukti P-1 dan P-5) sehingga tidak dapat diperbandingkan secara objektif dan berimbang terhadap letakdari kedua sertifikat tersebut, dan faktor lain juga dapat disebabkan oleh karena adanya penelantaran tanah oleh Penggugat yang mana pada saat terjadi pengukuran untuk sertipikat wakaf, Penggugat sebagai pemilik hak atas tanah yang berbatasan dengan tanah wakaf seharusnya ada dalam proses pengukuran batas-batas tersebut agar terpenuhi syarat sesuai perundang-undangan. Sehingga pada saat proses sertipikat selesai ada pihak yang dirugikan dengan timbulnya dua alas hak diatas objek yang sama ......This study discusses analyzing the settlement of waqf land disputes from Decision Number 40/Pdt.G/2018/PN.Mll in accordance with the laws and regulations on waqf in Indonesia. The dispute that occurred in this decision is where the land is owned by certificate Number 04629 in the name of Gusti Adi Wirawan as the Plaintiff, above which there is overlapping or overlapping of waqf land with certificate Number 337 of 1993. The problem in this paper is regarding legal protection for holders of land rights against the case of overlapping ownership of land rights in a plot of land and the legal implications of the exchange (ruislag) of waqf land in Decision Number 40/Pdt.G/2018/PN.Mll which turns out to be an overlapping land. In discussing these problems, the author uses a library research method that refers to applicable legal principles, is explanatory, and produces a qualitative analysis of the problem. The data analysis was done prescriptively. The author concludes that in general, overlapping land rights are caused by elements of intentional, unintentional, and administrative errors. In this case, it seems that there has been inaccuracy on the part of the BPN, resulting in overlapping land rights. Factors causing overlapping ownership of certified land, namely an error from the Land Office of East Luwu Regency which has never measured the return on the upper limit of Ownership Certificate Number 337 of 1993 (waqf) (exhibit T-1 and TT-4) by using the same method for the Certificate of Ownership Number 04629 (exhibits P-1 and P-5) so that it cannot be compared objectively and in a balanced manner with respect to the location of the two certificates, and other factors can also be caused by neglect of land by the Plaintiff who where at the time of the measurement for the waqf certificate, the Plaintiff as the owner of the right to the land bordering the waqf land should be in the process of measuring the boundaries in order to fulfill the requirements according to the legislation. So that when the certificate process is complete, there are parties who are harmed by the emergence of two rights over the same object.