Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas Peran Intelijen TNI Angkatan Laut Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing. Tesis ini mengajukan konsep pencegahan dan pemberantasan dengan metode intelligent cycle dan metode lidpamgal. Penelitian ini menggunakan qualitative method, diawali pendekatan deskriptif menganalisis intelijen TNI AL, dilanjutkan pendekatan studi kasus untuk menganalisis operasi intelijen yang dilakukan oleh TNI AL dalam memberantas illegal fishing. Metode analisa yang digunakan menggunakan SWOT dan PEST untuk menentukan kemampuan dan kendala dari TNI AL. Hasil penelitian menunjukkan potensi illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia cukup besar dan kerawanannya tinggi. Pencegahan tindak kejahatan inipun dapat dilakukan dengan strategi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan oleh intelijen TNI Angkatan Laut. ...... This thesis discusses the Navy Intelligence Role In Preventif and Eradicatiff Illegal Fishing. This thesis proposes the concept of prevention and eradication with intelligent methods and prelimitation investigation, maintain security and preparing support cycle. This study uses qualitative method, starting descriptive approach to analyze the role of the Navy, followed by a case study approach to analyze intelligence operations conducted by the Navy in combating illegal fishing. SWOT and PEST analysis method used to determine the capabilities and constraints. The results show the potential for illegal fishing that occurred in Indonesian waters is quite large and having high vulnerability. Crime prevention strategies can be done using the fill maximum capacity of investigation, security and intelligence-raising by the Navy.

Abstrak :
ABSTRAK
TNl- Angkatan Laut sebagai bagian integral Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merupakan komponen utama pertahanan keamanan negara, dituntut untuk mampu menjamin terselenggaranya kepentingan Nasional di dan atau lewat laut, baik aspek keamanan maupun aspek kesejahteraan. Untuk itu TNI- Angkatan Laut harus senantiasa memelihara, meningkatkan serta membina kemampuan kekuatan dilaut guna menegakkan kedaulatan dan hukum diperairan yurisdiksi Nasional.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut diperlukan adanya material alat utama yang berupa KRI ( Kapal Perang RI ) yang siap dan andal dalam jumlah dan kondisi sesuai kebutuhan Operasi Laut. Untuk dapat mewujudkan adanya KRIyang siap dan bernilei guna tinggi haruslah diupayakan agar pemeliharaan dan perbaikan KRI dapat dilaksanalan secara terencana, teratur dan berlanjut.

Idealnya semua tingkat pemeliharaan dan perbaikan KRI harus dapat dilaksanakah sendiri oleh pihak TNI-Angkatan Laut , tetapi mengingat masih terbatasnya sarana, prasarana serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan yang dimiliki oleh pangkalan pangkalan TNI- Angkatan Laut, maka pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan KRI tingkat menengah dan tingkat Depo hingga saat ini diborongkan keperusahaan perusahaan galangan kapal Nasional.

Untuk mendapatkan prioritas didalain melaksana kan peraeliharaan dan perbaikan kapal kapalnya, TNI-Angkatan Laut mangadakan kerja sama dengan 8 (delapan) Perusahaan Galangan Kapal Nasional yang dianggap mampu. Dalam kerja sama ini pihak TNI-Angkatan Laut memberikan beberapa kemudahan terhadap pihak Perusahaan Galangan Kapal.kemudahan tersebut antara lain berupa : bahwa Perusahaan Galangan Kapal untuk mendapatkan order pekerjaan dari TNI-Angkatan Laut tidak perlu mengikuti proses lelang ( tender ).

Seluruh kapal perang R.I. ( KRI ) yang ada dikelompok-kelompokan berdasarkan type / jenis serta adanya persamaan karakteristik tehnisnya. Tiap / masing-masing kelompok KRI tersebut pemeliharaan dan perbaikannya di proyeksikan untuk ditangani oleh satu perusahaan galang kapal tertentu yang telah ikut menandatangani piagam kerja sama tersebut diatas. Selain itu didalam kerjasama ditentukan pula bahua suku cadang KRI yang akan di perbaiki harus disediakan oleh pihak TNI- Angkatan Laut, pihak perusahaan galangan kapal hanya melaksanakan pekerjaannya saja.

Setiap KRI yang akan melaksanakan pemeliharaan dan per baikan mengajukan daftar perbaikan ( repair list ) kepada, perusahaan galangan kapal. Pihak TNI-Angkatan Laut bersama pihak perusahaan galangan kapal memerli'ksa kerusakah KRI.Kesepakatan dari hasil pemeriksaan dituangkan keda dalam kontrak / surat perjanjian secara terinci.

Dilingkungan TNI- Arigkatan Laut digunakan 2 (dua) bentuk standard / format Surat perjanjian pemborongan . 1. SPK ( Surat Perintah Kerja ). bentuk / format surat perjanjian ini digunakan untuk mengadakan perjanjian pemborongan yang bernilai lebih dari Rp 1,000.000,- ( satu juta rupiah ) hingga bernilai Rp 20.000.000( dua puluh juta). Dalam hal perjanjian pemborongan pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan KRI - bentuk / format surat perjanjian ini jarang digunakan.Karena nilai kontrak perbaikan sebuah KRI rata rata diatas Rp 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah), 2. Surat Perjanjian Jual Beli. Bentuk /format surat perjanjian ini dipergunakan dalam mengadakan perjanjian pemborongan yang bernilai lebih dari Rp 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah). Kedua bentuk / format standard surat perjanjian tersebut isinya telah dibekukan: untuk keseragaman didalam pembuatan surat perjanjian bagi seluruh jajaran TNI Angkatan Laut dalam menyelenggarakan perjanjian dengan pihak pemborong. Didalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan pemeliharaan KRI, sebelum surat perjanjian ditanda tangani, pihak pemborong diwajibkan menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5 % { lima persen ) dari nilai kontrak.

Sering terjadi bahwa tanggal waktu penyalesaian pekerjaan sesuai yang teiah diperjanjiakn didalam surat perjanjian tak dapat ditepati. Hal ini dapat di sebabkan karena : 1. Adanya pengembangan volume pekerjaan. Jika pengembangan pekerjaan ini disetujui kedua be lab pihak dibuatlah Amandemen. 2. Kesulitan untuk mendapatkan suku cadang yang dibutuhkan. 3. Adanya kelalain dari pihak.pemborong/ perusahaan galangan kapal.

Didalam pasal 5.1 surat perjanjian dicantumkanadanya sanksi terhadap kelalaian penyelesaian pekerjaan ini. Sanksi berupa denda ganti rugi sebesar 1 %o ( satu permil ) dari nilai kontrak untuk setiap hari kelambatan penyelesaian pekerjaan.

Hasil penelitian penulis dengan cara membandingkan jumlah rupiah yang dapat dituntut dengan kerugian yang dialami TNI-Angkatan Laut, ternyata sanksi denda ganti rugi sebesar 1 %o ( satu permil ) dari nilai kontrak untuk setiap hari kelambatan penyelesaian pekerjaan adalah terlalu kecil, tidak sebanding dengan kerugiannya. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan KRI berdampak luas. Karugian TNI-Angkatan Laut tidak hanya dalam bidang biaya saja tetapi juga meliputi kerugian dalam bidang material KRI, moral dan disiplin ABK ( anak buah kapal ) dan last but not least adalah kerugian dalam bidang militer Operasional.

Abstrak :
Prinsip yang telah diketahui secara luas tentang negara adalah bahwa sebuah negara harus memiliki rakrakyat, wilayah dan pemerintahan. Dalam montivideo on the rights and duties of states, 1933 pasal 1 di tetapkan bahwa sebagai suatu kesatuan , negara harus memiliki empat kualifikasi, yaitu : ...

Abstrak :
Kepuasan kerja menjadi penting dalam suatu organisasi, karena diyakini memberikan dampak yang positif bukan hanya untuk organisasi tetapi juga untuk para karyawan. Jika kepuasan kerja dalam suatu organisasi dapat tercapai maka akan meningkatkan produktifitas. Tetapi jika yang terjadi adalah ketidakpuasan kerja, maka akan mengakibatkan kemangkiran, mogok kerja, pindah kerja, dan lain-lain. Kepuasan kerja adalah perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Secara umum kepuasan kerja dipengaruhi oleh dua hal, yaitu : lingkungan kerja (rekan kerja, atasan, gaji, pekerjaan, komunikasi, promosi, kondisi kerja), dan kepribadian (salah satu atribut kepribadian yang dapat digunakan sebagai peramal perilaku dalam organisasi yaitu locus of control). Penelitian tentang hubungan antara locus of control dengan kepuasan kerja pada prajurit TNI-AL dilatarbelakangi oleh banyaknya tindakpelanggaran yang dilakukan para prajurit. Hal ini merupakan salah satu indikasi terjadinya ketidakpuasan kerja (Robbins, 2001). Responden penelitian ini adalah para prajurit TNI-AL yang berdinas di Mabesal. Alat pengumpul data yang digunakan adalah skala Internal-Eksternal LOC dari Rotter (1966) yang telah diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia oleh Kurniawati, H. (1986) untuk keperluan skripsi, dan untuk kepuasan kerja menggunakan Skala Kepuasan Kerja dari Spector (1997), yang telah diadaptasi kedalam bahasa indonesia oleh Ali Nina (2002). Untuk melihat hubungan antara LOC dengan kepuasan kerja menggunakan korelasi pearson produet moment. Dari hasil analisa data didapat suatu gambaran bahwa LOC para prajurit secara umum internal, dan kepuasan kerja secara umum tinggi. Tetapi tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara keduanya. Hal ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan anatara kedua variabel tersebut. Sedangkan dari korelasi antara LOC dengan kepuasan kerja perfaset, ditemukan bahwa LOC hanya berkorelasi secara signifikan dengan kepuasan kerja faktor kepemimpinan. Sedangkan enam faktor kepuasan kerja lainnya tidak berkorelasi secara signifikan. Hal ini berarti LOC hanya mempunyai hubungan yang bermakna terhadap kepuasan kerja faktor kepemimpinan saja, sedangkan hubungannya terhadap enam faktor lainnya, seperti kondisi kerja, teman kerja, kesempatan promosi, komunikasi, pekerjaan, gaji dan imbalan, tidak bermakna. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan untuk penelitian lanjutan supaya mencoba memperbandingkan subjek penelitian antara prajurit yang di staf dan di lapangan,1'memperbanyak referensi, agar lebih mendapatkan hasil yang mendalam tentang hubungan LOC dengan kepuasan kerja.

Abstrak :
Summary Global perspectives of military sociology and its contribution to the transformation of the Indonesian Armed Forces.

Abstrak :
Pembinaan karakter dalam lingkup tni-polri merupakan hal yang penting untuk dilakukan demi terciptanya bangsa dengan karakter yang baik. Maka dari itu, pendidikan karakter menjadi kunci dasar untuk menghasilkan insan Indonesia yang cakap

Abstrak :
Operasi Keamanan Laut merupakan salah satu tugas TNI Angkatan Laut dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran tindak pidana tertentu di laut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 9.b yaitu menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Pangkalan TNI AL merupakan salah satu bagian dari Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yang memiliki kemampuan Operasi Keamanan Laut dalam melaksanakan penegakan hukum di laut. Terbatasnya kemampuan dan jumlah sarana patroli serta personel pengawak yang belum memadai dibandingkan luasnya wilayah kerja Pangkalan TNI AL dan cuaca yang ekstrem menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan penegakan hukum di laut. Untuk itu Pangkalan TNI AL menerapkan peran polisionil dalam bentuk operasi keamanan laut terbatas dengan mengoptimalkan dan memberdayakan unsur-unsur patroli yang ada meliputi Kapal Angkatan Laut (KAL) dan Patroli Keamanan Laut (Patkamla). Penelitian yang dilaksanakan di Pangkalan TNI AL oleh peneliti memperoleh dan mengumpulkan data-data mengenai situasi kondisi sarana prasarana dan personel yang digunakan dalam proses pengolahan dan analisis data dengan menggunakan metode campuran (mix methods) Concurent Embeded di mana metode kuantitatif diolah dengan SPSS 25 Statistic dan metode kualitatif diolah dengan NVivo 12 Plus yang dilaksanakan secara bersamaan. Data-data yang digunakan adalah data primer berupa kuisioner dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen TNI AL. Tujuan penelitian ini adalah sebagai rekomendasi bagi TNI AL untuk meningkatkan kemampuan Operasi Keamanan Laut Pangkalan TNI AL dalam rangka penegakan hukum di laut sehingga dapat meningkatkan ketahanan nasional dibidang maritim.

Abstrak :
[Selama ini, TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan tugas-tugas pertahanan diluar negeri berdasarkan pada kepentingan misi damai sesuai dengan mandat PBB dan ternyata TNI Angkatan Laut juga memiliki tugas diluar mandat PBB dalam operasi keamanan laut untuk memberikan jaminan keamanan maritim untuk kepentingan pelayaran bagi kapal-kapal dagang berbendera Indonesia di wilayah perairan internasional. Salah satu kontribusi pemerintah Indonesia terhadap jaminan keamanan maritim adalah melibatkan TNI Angkatan Laut dalam pembebasan kapal Sinar Kudus diluar batas yurisdiksi nasional. Dalam tesis ini akan mempertanyakan : 1. Bagaimana peran Militer, Polisionil dan diplomasi TNI Angkatan Laut dalam penanganan keamanan maritim khususnya keamanan maritim internasional, 2. Apa faktor-faktor yang menentukan kepentingan Indonesia dalam melibatkan TNI Angkatan Laut diwilayah perairan internasional, 3. Bagaimana implikasi penanganan keamanan maritim TNI Angkatan Laut terkait pembebasan kapal Sinar Kudus dan kontribusinya dalam perspektif ketahanan nasional. Dalam mengelaborasi permasalahan tersebut digunakan teori ketahanan nasional, keamanan maritim dan konsep universal angkatan laut. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif analisis deskriptif dengan menghimpun data-data primer dan sekunder juga melakukan wawancara mendalam terhadap narasumber. Sementara temuan yang di peroleh dari tesis ini adalah: 1. Bahwa partisipasi TNI Angkatan Laut yang selama ini melaksanakan tugas operasi diluar negeri lebih banyak dilandasi pada permintaan dari otoritas PBB. Sementara konteks dalam penanganan pembebasan sandera kapal Sinar Kudus pemerintah Indonesia melalui TNI Angkatan Laut tanpa menggunakan mandat PBB dan atas dasar kepentingan nasional, 2. Ternyata tugas-tugas TNI Angkatan Laut dapat memungkinkan untuk melakukan operasi ekspedisi jarak jauh dan memungkinkan TNI Angkatan Laut melaksanakan kegiatan ekspedisi jarak jauh sebagai bentuk dari fungsi-fungsi TNI Angkatan Laut yang bersifat internasional sesuai dengan konsep universal Angkatan Laut, 3. Kontribusi yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut dapat memperkuat ketahanan nasional, melalui jaminan keamanan maritim dalam rangka mendukung aktifitas perdagangan melalui laut. Adapun yang disimpulkan dari tesis ini adalah partisipasi TNI Angkatan Laut dalam misi keamanan tidak dibatasi oleh mandat PBB namun dapat dilakukan atas dasar kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, meskipun berada diatas kapal berbendera Indonesia dan diluar kedaulatan Indonesia yang berimplementasi menjadi Angkatan Laut kelas dunia. ......During this time, the Indonesia Navy in carrying out duties overseas defense based on the interests of peace missions in accordance with the UN mandate, and it turns out the Indonesia Navy also has a duty beyond the UN mandate in marine security operations to provide maritime security for the benefit of the cruise ships Indonesian trade flag in international waters. One of the Indonesian government's contribution to maritime security is involved in the liberation of the Indonesia Navy ship Sinar Kudus beyond the limits of national jurisdiction. In this thesis would question: 1. How does the role of military, constabulary and diplomacy the Indonesia Navy for maritime security, especially in the handling of international maritime security, 2. What are the factors that determine interest in engaging the Indonesian Navy in the region of international waters, 3. How implications handling the Indonesia Navy maritime security-related release of the ship Sinar Kudus and its contribution to national security perspective.In theory used to elaborate the issue of national security, maritime security and naval universal concept. The research method used is descriptive qualitative analysis by collecting primary data and secondary also conducted in-depth interviews of the informant. While the findings of this thesis in perole is: 1. Whereas the participation of the Indonesia Navy who had been carrying out tasks more overseas operations based on a request from the United Nations authority. While the context of the handling of the hostage ship Sinar Kudus, Indonesian government through the Indonesia Navy without using a UN mandate and on the basis of national interest, 2. Turns tasks can allow the Indonesia Navy to conduct expeditionary operations remotely and allows the Indonesia Navy conducts expeditions as a form of remote functions the Navy that is international in accordance with the concept of universal Navy, 3. Contributions are made by the Indonesia Navy to strengthen national defense, maritime security through in order to support trading activities by sea. As inferred from this thesis is the Navy's participation in security missions are not restricted by UN mandate, but can be done on the basis of the interests of national defense and security, despite being above and beyond Indonesian-flagged vessels Indonesian sovereignty implementation into world class navy ;During this time, the Indonesia Navy in carrying out duties overseas defense based on the interests of peace missions in accordance with the UN mandate, and it turns out the Indonesia Navy also has a duty beyond the UN mandate in marine security operations to provide maritime security for the benefit of the cruise ships Indonesian trade flag in international waters. One of the Indonesian government's contribution to maritime security is involved in the liberation of the Indonesia Navy ship Sinar Kudus beyond the limits of national jurisdiction. In this thesis would question: 1. How does the role of military, constabulary and diplomacy the Indonesia Navy for maritime security, especially in the handling of international maritime security, 2. What are the factors that determine interest in engaging the Indonesian Navy in the region of international waters, 3. How implications handling the Indonesia Navy maritime security-related release of the ship Sinar Kudus and its contribution to national security perspective.In theory used to elaborate the issue of national security, maritime security and naval universal concept. The research method used is descriptive qualitative analysis by collecting primary data and secondary also conducted in-depth interviews of the informant. While the findings of this thesis in perole is: 1. Whereas the participation of the Indonesia Navy who had been carrying out tasks more overseas operations based on a request from the United Nations authority. While the context of the handling of the hostage ship Sinar Kudus, Indonesian government through the Indonesia Navy without using a UN mandate and on the basis of national interest, 2. Turns tasks can allow the Indonesia Navy to conduct expeditionary operations remotely and allows the Indonesia Navy conducts expeditions as a form of remote functions the Navy that is international in accordance with the concept of universal Navy, 3. Contributions are made by the Indonesia Navy to strengthen national defense, maritime security through in order to support trading activities by sea. As inferred from this thesis is the Navy's participation in security missions are not restricted by UN mandate, but can be done on the basis of the interests of national defense and security, despite being above and beyond Indonesian-flagged vessels Indonesian sovereignty implementation into world class navy ;During this time, the Indonesia Navy in carrying out duties overseas defense based on the interests of peace missions in accordance with the UN mandate, and it turns out the Indonesia Navy also has a duty beyond the UN mandate in marine security operations to provide maritime security for the benefit of the cruise ships Indonesian trade flag in international waters. One of the Indonesian government's contribution to maritime security is involved in the liberation of the Indonesia Navy ship Sinar Kudus beyond the limits of national jurisdiction. In this thesis would question: 1. How does the role of military, constabulary and diplomacy the Indonesia Navy for maritime security, especially in the handling of international maritime security, 2. What are the factors that determine interest in engaging the Indonesian Navy in the region of international waters, 3. How implications handling the Indonesia Navy maritime security-related release of the ship Sinar Kudus and its contribution to national security perspective.In theory used to elaborate the issue of national security, maritime security and naval universal concept. The research method used is descriptive qualitative analysis by collecting primary data and secondary also conducted in-depth interviews of the informant. While the findings of this thesis in perole is: 1. Whereas the participation of the Indonesia Navy who had been carrying out tasks more overseas operations based on a request from the United Nations authority. While the context of the handling of the hostage ship Sinar Kudus, Indonesian government through the Indonesia Navy without using a UN mandate and on the basis of national interest, 2. Turns tasks can allow the Indonesia Navy to conduct expeditionary operations remotely and allows the Indonesia Navy conducts expeditions as a form of remote functions the Navy that is international in accordance with the concept of universal Navy, 3. Contributions are made by the Indonesia Navy to strengthen national defense, maritime security through in order to support trading activities by sea. As inferred from this thesis is the Navy's participation in security missions are not restricted by UN mandate, but can be done on the basis of the interests of national defense and security, despite being above and beyond Indonesian-flagged vessels Indonesian sovereignty implementation into world class navy ;During this time, the Indonesia Navy in carrying out duties overseas defense based on the interests of peace missions in accordance with the UN mandate, and it turns out the Indonesia Navy also has a duty beyond the UN mandate in marine security operations to provide maritime security for the benefit of the cruise ships Indonesian trade flag in international waters. One of the Indonesian government's contribution to maritime security is involved in the liberation of the Indonesia Navy ship Sinar Kudus beyond the limits of national jurisdiction. In this thesis would question: 1. How does the role of military, constabulary and diplomacy the Indonesia Navy for maritime security, especially in the handling of international maritime security, 2. What are the factors that determine interest in engaging the Indonesian Navy in the region of international waters, 3. How implications handling the Indonesia Navy maritime security-related release of the ship Sinar Kudus and its contribution to national security perspective.In theory used to elaborate the issue of national security, maritime security and naval universal concept. The research method used is descriptive qualitative analysis by collecting primary data and secondary also conducted in-depth interviews of the informant. While the findings of this thesis in perole is: 1. Whereas the participation of the Indonesia Navy who had been carrying out tasks more overseas operations based on a request from the United Nations authority. While the context of the handling of the hostage ship Sinar Kudus, Indonesian government through the Indonesia Navy without using a UN mandate and on the basis of national interest, 2. Turns tasks can allow the Indonesia Navy to conduct expeditionary operations remotely and allows the Indonesia Navy conducts expeditions as a form of remote functions the Navy that is international in accordance with the concept of universal Navy, 3. Contributions are made by the Indonesia Navy to strengthen national defense, maritime security through in order to support trading activities by sea. As inferred from this thesis is the Navy's participation in security missions are not restricted by UN mandate, but can be done on the basis of the interests of national defense and security, despite being above and beyond Indonesian-flagged vessels Indonesian sovereignty implementation into world class navy ;During this time, the Indonesia Navy in carrying out duties overseas defense based on the interests of peace missions in accordance with the UN mandate, and it turns out the Indonesia Navy also has a duty beyond the UN mandate in marine security operations to provide maritime security for the benefit of the cruise ships Indonesian trade flag in international waters. One of the Indonesian government's contribution to maritime security is involved in the liberation of the Indonesia Navy ship Sinar Kudus beyond the limits of national jurisdiction. In this thesis would question: 1. How does the role of military, constabulary and diplomacy the Indonesia Navy for maritime security, especially in the handling of international maritime security, 2. What are the factors that determine interest in engaging the Indonesian Navy in the region of international waters, 3. How implications handling the Indonesia Navy maritime security-related release of the ship Sinar Kudus and its contribution to national security perspective.In theory used to elaborate the issue of national security, maritime security and naval universal concept. The research method used is descriptive qualitative analysis by collecting primary data and secondary also conducted in-depth interviews of the informant. While the findings of this thesis in perole is: 1. Whereas the participation of the Indonesia Navy who had been carrying out tasks more overseas operations based on a request from the United Nations authority. While the context of the handling of the hostage ship Sinar Kudus, Indonesian government through the Indonesia Navy without using a UN mandate and on the basis of national interest, 2. Turns tasks can allow the Indonesia Navy to conduct expeditionary operations remotely and allows the Indonesia Navy conducts expeditions as a form of remote functions the Navy that is international in accordance with the concept of universal Navy, 3. Contributions are made by the Indonesia Navy to strengthen national defense, maritime security through in order to support trading activities by sea. As inferred from this thesis is the Navy's participation in security missions are not restricted by UN mandate, but can be done on the basis of the interests of national defense and security, despite being above and beyond Indonesian-flagged vessels Indonesian sovereignty implementation into world class navy., During this time, the Indonesia Navy in carrying out duties overseas defense based on the interests of peace missions in accordance with the UN mandate, and it turns out the Indonesia Navy also has a duty beyond the UN mandate in marine security operations to provide maritime security for the benefit of the cruise ships Indonesian trade flag in international waters. One of the Indonesian government's contribution to maritime security is involved in the liberation of the Indonesia Navy ship Sinar Kudus beyond the limits of national jurisdiction. In this thesis would question: 1. How does the role of military, constabulary and diplomacy the Indonesia Navy for maritime security, especially in the handling of international maritime security, 2. What are the factors that determine interest in engaging the Indonesian Navy in the region of international waters, 3. How implications handling the Indonesia Navy maritime security-related release of the ship Sinar Kudus and its contribution to national security perspective.In theory used to elaborate the issue of national security, maritime security and naval universal concept. The research method used is descriptive qualitative analysis by collecting primary data and secondary also conducted in-depth interviews of the informant. While the findings of this thesis in perole is: 1. Whereas the participation of the Indonesia Navy who had been carrying out tasks more overseas operations based on a request from the United Nations authority. While the context of the handling of the hostage ship Sinar Kudus, Indonesian government through the Indonesia Navy without using a UN mandate and on the basis of national interest, 2. Turns tasks can allow the Indonesia Navy to conduct expeditionary operations remotely and allows the Indonesia Navy conducts expeditions as a form of remote functions the Navy that is international in accordance with the concept of universal Navy, 3. Contributions are made by the Indonesia Navy to strengthen national defense, maritime security through in order to support trading activities by sea. As inferred from this thesis is the Navy's participation in security missions are not restricted by UN mandate, but can be done on the basis of the interests of national defense and security, despite being above and beyond Indonesian-flagged vessels Indonesian sovereignty implementation into world class navy ]