Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKedudukan Hukum dan Hak Tenaga Kerja Asing Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Studi Kasus Disparitas Putusan Mahkamah Agung No. 115 PK/PDT.SUS/2009 dan No. 29 PK/PDT.SUS/2010 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 eksplisit menyebutkan bahwa TKA dapat dipekerjakan hanya dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu. Namun demikian, penyimpangan ketentuan tersebut telah memunculkan adanya disparitas putusan Mahkamah Agung. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kedudukan hukum dan hak TKA yang diPHK, dapatkah berubah kedudukan hukumnya dari hubungan kerja waktu tertentu menjadi hubungan kerja waktu tidak tertentu berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 serta menganalisis dua putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang pointnya memberikan pembedaan hak bagi TKA yang diPHK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai sistem norma dimana jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bertumpu pada pengkajian data-data sekunder. Kesimpulan yang diperoleh yakni TKA terikat dalam hubungan kerja waktu tertentu dan jabatan tertentu, adanya pembatasan berupa perizinan serta untuk melindungi kesempatan bekerja bagi tenaga kerja Indonesia maka demi hukum kedudukan hukum TKA tidak dapat berubah menjadi hubungan kerja waktu tidak tertentu. Perbedaan hak bagi TKA yang diPHK disebabkan disparitas putusan Mahkamah Agung yang menyatakan hubungan kerja TKA tidak dapat berubah menjadi hubungan kerja waktu tidak tertentu sedangkan putusan lain menyatakan hubungan kerja TKA dapat berubah menjadi hubungan kerja waktu tidak tertentu. Kata Kunci: TKA, PHK, Hubungan Kerja.

---

ABSTRACTLegal Position and the Right of Foreign Worker due to the Termination of Employment Based on Act No. 13 Year 2003 on Employment Case Study Disparities Decisions of the Supreme Court No. 115 PK PDT.SUS 2009 and No. 29 PK PDT.SUS 2010 Act No. 13 Year 2003 explicitly states that foreign worker may be employed only in certain time relations. The deviation of these provisions has led to the disparity decisions of the Supreme Court. The purpose of this study is to analyze the legal position and rights of foreign worker due to termination of employment, can it change the legal status from certain time to permanent working relations according to Act No. 13 Year 2003 and analyzing two Supreme Court decisions with the main idea are differentiate the rights of foreign worker due to termination of employment. This study uses normative legal research methods that put the law as a norm system where the type of data used from secondary data that are primary, secondary and tertiary legal materials. Techniques and methods of data collection are literature methods that based on the assessment of secondary data. The conclusion of this study is that foreign worker are bound in certain time relations, there are restrictions in the form of licensing as well as to protect the opportunities for Indonesian workers hence by law foreign workers can rsquo t be transformed into permanent working relations. The difference in the rights of foreign worker is caused by the disparity of the Supreme Court decision which states that the working relations of foreign worker can rsquo t be transformed into a permanent employment relations whereas other decisions states that the working relations of foreign worker may turn into a permanent working relations. Keywords Foreign Workers, Termination of Employment, Employment Relation"

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keterlekatan moral dalam transaksi pasar Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok di Indonesia, menggunakan tipologi perilaku moral dalam pasar Beckert (2005). Berbeda dari penelitian sebelumnya tentang tenaga kerja Tiongkok yang cenderung menggunakan perspektif ekonomi, penelitian ini menggunakan perspektif moral yang lebih sosiologis dalam menjelaskan tanggungjawab sosial dalam transaksi pasar. Penelitian ini berkontribusi dalam kebaruan metode melalui pendekatan digital dalam proses pengumpulan data kualitatif, termasuk wawancara online, data Twiter, dan data media online yang diproses menggunakan perangkat lunak NVIVO. Textual Network Analysis (TNA) dan Social Network Analysis (SNA) digunakan sebagai teknik analisis. Penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi pasar tenaga kerja asal Tiongkok adalah trojan terhadap pemerintah Indonesia dan masyarakat, terutama pekerja lokal. Studi ini juga mengungkap jaringan pejabat pemerintah dalam diskursus terkait transaksi TKA Tiongkok. Dalam waktu yang bersamaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi hasil pasar berhubungan dengan sejauh mana moral merekat dalam pasar. Dalam hal trojan, semakin tidak melekat moral dalam pasar, maka tiingkatan trojan yang dialami semakin parah.

---

The research aims to analyze the moral embeddedness of the labor market using the typology of moral behavior in market exchange by Beckert (2005). In contrast to previous studies on Chinese migrant workers that use the economic perspective, this study applies the moral perspective that is more sociological and discusses the social responsibility of market actions. This study contributes to methodological novelty through a digital approach to the qualitative data collection process, including online interviews, Twitter data, and online news media, then processed using Nvivo software. Textual Network Analysis (TNA) and Social Network Analysis (SNA) are used to analyze the moral embeddedness of labour market transactions of Chinese migrant workers. This study shows that Chinese labor market transactions are a trojan to the Indonesian government and society, particularly local workers. This study also reveals the networks of government officials in the discourse of Chinese worker transactions. At the same time, the findings show that efficiency in market outcomes is related to what extent markets are more or less embedded. In terms of trojan, if the moral market is less embedded, trojan's implication will be more harmful."

"Addressing public health problems of child malnutrition in Indonesia needs an appropriate integrated health and nutrition program. Positive Deviance Approach integrated with Posyandu TKA (Tumbuh Kembang Anak) offered an excellent opportunity to alleviate the health and malnutrition problem. A community trial study was conducted with a main objective to measure the effect of 3-month Positive Deviance Approach (PDA) integrated with posyandu TKA on growth of the children under five in Pandeglang District, Banten Province, Indonesia.This research report is divided into three parts. Part 1 includes comprehensive reviews on the background of the study, rationale of the study, literature review, conceptual framework, hypothesis, objectives and variable indicator matrix.Part 2 covers the manuscript for publication with a title of "The Effectiveness of 3-months Positive Deviance Approach (PDA) integrated with Posyandu TKA (Tumbuh KembangAnak) on Growth of Underweight Children 6-59 months in Pandeglang District, Banten Province, Indonesia". It is written and formatted in accordance with the instructions for author of The Journal of Nutrition.Part 3 shows the supporting documents including important results that are not included in the manuscript, detailed methodology, grant approval, curriculum vitae and list of references for this research. List of operational definition and abbreviation are also included as guide for the readers.It is hoped that the results of this study will serve as reference data and advocacy tool for intervention program to address under nutrition among children. It can also be use for planning and implementation of future programs especially for Posyandu Revitalization Program in Indonesia."

"Skripsi ini membahas implementasi pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi setelah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi IMTA di Kabupaten Bekasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Dengan mengaitkan pada teori implementasi Grindle, hasil penelitian terbagi menjadi isi kebijakan dan konteks implementasi. Hasil penelitian dari segi isi kebijakan menunjukkan dalam pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA masih terdapat kekurangan dalam hal SDM, dan adanya sejumlah hal yang dalam implementasi belum sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dari segi konteks implementasi pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA menunjukkan adanya strategi berupa sosialisasi dan pengawasan terhadap pengguna TKA yang dilakukan oleh Disnaker Kabupaten Bekasi.

---

The focus of this thesis is the implementation of the user charges on the extention of work permit in Kabupaten Bekasi after the Regional Regulation No. 3 of 2013 published by using qualitative-descriptive approach. According to the implementation theory by Grindle, the results are divided into the content and context of the implementation of the policy. The results of the study in terms of policy content shows there is still a lack of human resources, and there is a number of issues in the implementation that has not been in line with legislation. The results of the study in terms of the context of the implementation indicates there are two strategies that implemented by Regional Office of Manpower Department of Kabupaten Bekasi regarding to implementing of the user charges on the extention of work permit, the strategies are socialization and supervision"

"ABSTRAKIstilah pekerja/buruh migran sudah dikenal di dunia, namun di Republik Indonesia istilah pekerja/buruh migran disebut sebagai Tenaga Kerja Asing atau TKA. Dalam menggunakan TKA perlu diketahui bagaimana pengaturan mengenai tata cara, instansi yang berwenang, pengawasan, dan sanksi pelanggaran terhadap penggunaan TKA yang bekerja di wilayah Republik Indonesia berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di lain sisi perlu juga diketahui bagaimana pelaksanaan pengaturan tersebut di lapangan dikaitkan dengan masalah TKA Ilegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaturan mengenai penggunaan TKA yang meliputi aspek persyaratan administratif, tata cara, dan sanksi atas pelanggaran penggunaan TKA sudah memadai, namun diperlukan pengaturan TKA Ilegal terkait pengawasan TKA. Dalam pelaksanaan pengaturan mengenai penggunaan TKA di lapangan, terdapat permasalahan meliputi pengawasan secara administratif dan pengawasan di lapangan. Dalam praktiknya para pengawas masih menggunakan mekanisme surat-surat rekomendasi untuk melakukan pengawasan di lapangan karena pembentukan Tim Pora membutuhkan koordinasi antar-instansi, tidak hanya imigrasi tetapi juga instansi lainnya, yang pengawas anggap tahap administrasi koordinasi cukup menghabiskan waktu. Adapun terkait TKA Ilegal di lapangan, Pengawas Ketenagakerjaan memilih tidak menggunakan istilah TKA Ilegal dan menggunakan istilah TKA yang bermasalah.

---

ABSTRAKThe term migrant workers is well known in the world, but in the Republic of Indonesia the term migrant workers is referred to as Tenaga Kerja Asing or TKA. In the usage of foreign workers, it is necessary to know how the arrangement of procedures, authorized institutions, supervision and sanction of violations against the usage of foreign workers who working in the territory of the Republic of Indonesia based on applicable legislation in Indonesia. On the other hand, it is also necessary to know how the implementation in practice is associated with the problem of illegal foreign workers TKA Ilegal . This research uses Normative Juridical Research method which is conducted analytical descriptive with qualitative approach. The results of this study indicate that the regulation on the usage of foreign workers covering administrative requirements, procedures and sanctions for violation of using foreign workers is sufficient, but it is necessary to regulate the illegal foreign workers regarding supervision of the foreign workers. In the practice, there are problems in administrative supervision and supervision in the field. In practice the supervisors still use the recommendation letters mechanism to carry out the investigation because Tim Pora requires inter institution coordination, not only immigration but also other institutions which the supervisor considers the phase of coordination administration to be time consuming. As for illegal foreign workers, the Employment Supervisor chose not to use the term ldquo TKA Ilegal rdquo and use problematic foreign workers instead."