Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas pengawasan Sperbankan yariah di Indonesia,pokok pembahasan dalam penelitian ini pengawasan terhadap bank Syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan di indonesia dan perbandingan pengawasan perbankan syariah di Indonesia,Malaysia dan Iran,metode yang digunakan adalah penelitian yurudis normatif melalui studi kepustakaan. Penelitian menemukan bahwa pengawasan kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip kehati-hatian dilakukan oleh bank Indonesia dan pengawasan dan pengawasan terhadap prinsip syriah dalam kegiatan bank Indonesia dan pengawasan prinsip syariah.

---

ABSTRACT
the thesis discusses the syariah banking supervision in Indonesia, the subject matter in this study is the supervision of syariah banking is based on legislation and law in Indonesia and the comparison of syariah banking sipervision in Indonesia, Malaysia and Iran. The research method used is a normative legal research through a literature study. This study found that sipervision of compaliance to the principles of shariah banking pridential conducted by Bank Indonesia and oversight of Shariah principles in Islamic banking activities conducted by the Sharia supervisory board. Supervision of the shariah principle is inseparable from the role of the Nation Islamic Council of Indonesia Ulama Council issuing fatwas on islamic banking products and services.

Abstrak :
Pada saat ini, Indonesia belum sepenuhnya bebas dari kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan namun hasilnya masih tetap memprihatinkan. Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, pemerintah mengharapkan wakaf dapat menjadi sebagai salah satu alternatif dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Wakaf yang dikenal oleh masyarakat selama ini hanyalah benda tidak bergerak. Padahal selain benda tidak bergerak, terdapat benda bergerak seperti uang dapat juga diwakafkan. Apabila wakaf uang dikelola secara profesional, diharapkan wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi kemiskinan. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa wakaf uang dapat dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama. Sementara itu, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) menyebutkan bahwa perbankan syariah dapat berperan sebagai lembaga keuangan syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat termasuk dana wakaf uang. Dengan hadirnya Undang-undang tentang Wakaf dan UUPS diharapkan wakaf dapat dikelola secara optimal dan hasilnya dapat dipergunakan untuk menanggulangi kemiskinan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wakaf uang menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, prosedur dan tata cara pengelolaan wakaf uang, dan peranan perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan metode yuridis normatif yang berbasis pada analisis terhadap norma hukum dengan pendekatan deskritif analisis. Norma hukum yang dianalisis merupakan norma hukum yang berasal dari perundang-undangan yang terkait dengan wakaf dan perbankan syariah. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam dan Undang-undang tentang Wakaf, wakaf uang dibolehkan di Indonesia. Adapun peraturan tentang prosedur dan tata cara pengelolaan wakaf uang di Indonesia terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Wakaf dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang......At this moment, Indonesia has not yet become completely free of poverty. To overcome such poverty, the government has issued some policies nevertheless the result is still more concerned. As a country with Moslem majority, the government expects that the waqf could be one alternative to overcome poverty in Indonesia. Waqf has been known by public for the immovable assets only. Except for the immovable asset, there is also cash as movable assets, such as money, it could be donated. If the cash waqf is managed professionally, it is hoped such waqf to be able to overcome the poverty. Law Number 41 of 2004 on Waqf states that the cash waqf can be carried out through Syariah Financial Institute - Cash Waqf Recipient or Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), which has been appointed by the Minister of Religious Affairs. Meanwhile, Law Number 21 of 2008 on Syariah Banking (Syariah Banking Law) states that a syariah banking can play a role as a syariah financial institute to collect the funds from the public including the cash waqf fund. By promulgation of the Waqf Law and the Syariah Banking Law, it is expected that the waqf could be managed optimal and its result could be used towards eradicating poverty. Referring to such condition, this research is to know about the cash waqf based on the Islamic Law and the prevailing laws and regulations, procedures of cash waqf management, and also the role of syariah banking in management of the cash waqf. To respond to all queries above, the writer has conducted the research through methods of normative judicial based on an analytical process on the prevailing laws and regulations through analytical descriptive approach. The law has been analyzed referring to the prevailing waqf and syariah banking laws and regulations. Based on the research above, it can be concluded that under Islamic law and the Waqf Law, the cash waqf is allowed in Indonesia. As regards stipulation on procedure of cash waqf management in Indonesia it is regulated under Government Regulation Number 42 of 2006 on Implementation of the Waqf Law and Minister of Religion Affairs Regulation Number 4 of 2009 on Administration of Cash Waqf.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kepatuhan penerapan akad Istishna dalam penyaluran dana pada perbankan syariah ditinjau dari ketentuan terkait, yakni Fatwa DSN MUI No No 06/DSNMUI/ IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna dan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Dalam praktek transaksi perbankan syariah, para pelaku perbankan syariah terikat dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat syariah dan ketentuan hukum positif yang ada. Adakalanya ketentuan-ketentuan tersebut masih belum ada keselarasan dalam penerapannya, sehingga seringkali transaksi-transaksi pada perbankan syariah menabrak ketentuan hukum syariah itu sendiri atau hukum positif yang ada. Penelitian ini bersifat normatifyuridis dengan meneliti berbagai ketentuan hukum positif terkait dan ketentuan-ketentuan syariah nya. Dengan membandingkan bagaimana praktek di perbankan syariah dan bagaimana ketentuan hukum dan syariah mengatur suatu transaksi, diharapkan dapat diketahui sejauh mana bank syariah comply dengan ketentuan-ketantuan tersebut. Karena beragamnya produk, akad dan transaksi syariah, maka penelitian akan memfokuskan pada akad Istishna, dalam kerangka penggunaan akad Istishna untuk penyaluran dana di perbankan syariah. Penerapan akad Istishna akan ditinjau melalui ketentuan syariahnya, yakni Fatwa DSN MUI No 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna dan dari sisi ketentuan perundang-undangan akan menggunakan Undang-undang No 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa ada beberapa ketidakpatuhan dalam transaksi yang menggunakan akad Istishna di perbankan syariah. Ketidakpatuhan tersebut antara lain karena sulitnya menjalan ketentuan yang bersifat syariah untuk dijalankan ke dalam ranah peraturan perundang-undangan dan praktek serta dari sisi bisnis perbankan syariah. ...... This thesis discusedd aboutCompliance Analisys Application of Istishna Agreement on Disbursement at syariah banking Under Fatwa DSN MUI No 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna and Law No 7 Year 1992 and Law No 10 Year 1998 About Banking. Practically on Syariah Banking, the practitioner tied to syariah regulation and positif law. Sometimes the regulation is no harmonic on the application, so many times transactions on Syariah Banking crash with syariah regulation and positif law. This research was conducted legal research library and researching any relevant regulation and any syariah regulation. With compare about practical and and how syariah regulation and positif law regulate the transaction, be expected we can know how far Syariah Banking comply with any regulation who regulate it. Because many kinds of product, agreement and syariah transaction, so this research will focus on Istishna Agreement, in the case of application of Istishna Agreement to disbursement fund at Syariah Banking. The application of Istishna Agreement will be reviewed under Fatwa DSN MUI No 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna and Law No 7 Year 1992 and Law No 10 Year 1998 About Banking. The research shown there some un-comply on transaction which use Istishna Agreement on Syariah Banking. The un-comply because difficulty to applied syariah regulation on positif law, practically, and business side of Syariah Banking.

Abstrak :
Sebagai negara yang menganut sistem dual banking, maka penting untuk mengetahui tingkat persaingan perbankan di Indonesia, khususnya perbankan syariah. Apalagi dengan jumlah perbankan syariah yang relatif sedikit, kuat dugaan terjadi pola persaingan yang kolutif. Oleh sebab itu digunakan model penelitian yang dikembangkan oleh Panzar dan Rosse (1987) untuk data perbankan syariah dan konvensional Indonesia periode tahun 2003-2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun jumlah perbankan syariah relatif sedikit, namun struktur pasar yang ada adalah monopolistik dan tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa persaingan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional berbeda. Untuk menunjang perkembangan perbankan syariah, bank syariah perlu untuk memperhatikan pengelolaan dalam manajemen aset dan liabilitas yang baik. Selain itu, otoritas perbankan perlu memcermati bentuk persaingan yang terjadi.

---

Indonesia has dual banking system in its banking industry. Therefore it is important to know competition amongs banking especially syariah banking. Moreover with the small number of syariah banking that exists in Indonesia it is reasonable to guess that there are colutif competition among them. In order to investigate the degree of competition in Indonesia banking's industry, we apply Panzar-Rosse model with the period of estimation between 2003 to 2008. In conclusion, it is suggested that there is monopolistic competition. Moreover, there is no strong evidence to assert that syariah and konvensional banking are difference in their competition conduct. In order to reinforce the growth of Syariah banking, it is important for syariah banking to manage carefully its asset and liability management. In addition, banking authority have to notice competition that exist in banking industry.

Abstrak :
Dengan makin pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah saat ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif solusi terhadap krisis perekonomian di Indonesia Indikasi ini terlihat pada saat awal terjadi krisis perekonomian, hampir seluruh perbankan konvensional mengalami gulung tikar yang diakibatkan pada tingginya tingkat suku bunga yang berdampak pada kekurangan likuiditas, sedangkan perbankan syariah yang diawali dengan adanya Bank Muamalat Indonesia ternyata mampu bertahan terhadap krisis perekonomian dan bahkan mendapat rating A Berangkat dari kasus tersebut, saat ini banyak perbankan konvensional yang membuka Divisi Biro Syariah seperti Bank Negara Indonesia '46 (BNI Syariah), Bank Bukopin Syariah, Bank IFI syariah, BII Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Hardin. Dampak positif dari hadirnya perbankan syariah adalah efektifnya fungsi intermediasi perbankan yaitu dana yang dilempar pada sektor UKM (Usaha Kecil Menengah) atau dikenal dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) yang dimiliki hampir mencapai 100 %, yang berdampak langsung pada makro ekonomi yaitu meningkatnya perekonomian masyarakat dan dapat menekan tingkat pengangguran. Tingginya Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan syariah secara teoritis berkorelasi positif dengan risiko kredit yang dihadapi. Untuk menghindari terjadinya risiko kredit yang dihadapi perbankan syariah, maka perlu dilakukan penelitian atau kajian mengenai perilaku nasabah debitur dan faktor-faktor yang mempengaruhi seorang debitur dalam menentukan pembiayaan syariah sehingga risiko terjadinya kredit macet dapat diminimalisir.

---

Syariah banking as one of the increasing financial institution is hoped to be one of the alternative solutions to overcome the economic crisis in Indonesia. It is due to the fact of the bank's capability to survive dining the crisis where most of the conventional banks experienced bankruptcy which was caused by the high rate of interest resulting in the liquidity weaken. Bank Muamalat. Indonesia as the pioneer of syariah banking has proved it It even gains an A rating. Deriving from the above case, many of the conventional banks, nowadays, open the syariah division such as Bank Negara Indonesia '46 (BNI Syariah), Bank Bukopin Syariah, Bank IFI Syariah, BII Syariah, BRI Syariah and Bank Syariah Mandiri. The positive impact of the syariah banking existence is the effective of the intermediary function of a bank, that is the financing allocation at real sector resulting in 100% of Loan to Deposit Ratio (LDR) amount This has a direct influence in developing the community's economy and in reducing the unemployment number. Theoretically, the high amount of LDR has a positive correlation to credit risk. To avoid this a -edit risk a research on the debtor behavior and factors influencing them in determining the syariah financing is conducted so that the default risk can be minimize.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji kecocokan model matematis untuk persamaan kinerja keuangan bank syariah dengan studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia. Kinerja keuangan yang diukur adalah profitabilitas yang diwakili oleh nilai Return On Assets (ROA) dan risiko yang diwakili oleh Liquidity Risk (LR). Return On Assets dan liquidity Risk sebagai variabel dependen akan diukur terhadap variabel independennya. Sebagai acuan untuk menentukan variabel independen digunakan skema lima komponen kekuatan industri dari Porter yang diaplikasikan pada lima faktor ekstemal yang paling berpengaruh terhadap kinerja keuangan ROA dan Risiko Likuiditas Bank Muamalat Indonesia. Lima faktor eksternal tersebut dikembangkan menjadi tujuh variabel, yaitu jumlah pesaing Bank Muamalat Indonesia dalam industri bank syariah, Gross National Product per kapita penduduk Indonesia, indeks industri Indonesia, tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia, indeks harga saham gabungan pada Bursa Efek Jakarta, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika serta jumlah pesaing potensial Bank Muamalat Indonesia pada industri perbankan syariah. Keseluruhan variabel independen secara bersama-sama diuji terhadap masing-masing variabel dependen yaitu ROA dan LR untuk kemudian dipilih model persamaan yang paling sesuai untuk menggambarkan hubungan antara ROA dan variabel independennya serta LR dengan variabel independennya, menggunakan analisa regresi linier. Hasil pengujian empiris membuktikan bahwa variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Return On Assets adalah jumlah pesaing potensial Bank Muamalat Indonesia yang siap untuk memasuki industri perbankan syariah. Variabel pesaing potensial ini merniliki pengaruh yang negatif, artinya pertambahan jumlah pesaing potensial pada perbankan syariah akan menurunkan laba BMI secara signifikan. Hasil pengujian terhadap Liquidity Risk membuktikan bahwa variabel yang memiliki pengaruh signifikan adalah GNP perkapita, indeks industri Indonesia dan indeks harga saham gabungan pada Bursa Efek Jakarta. Variabel GNP per kapita memberi pengaruh positif, artinya kenaikan GNP per kapita akan menaikkan risiko likuiditas secara signifikan. Variabel indeks industri Indonesia memberi pengaruh negatif, artinya kenaikan indeks industri secara signifikan akan menurunkan risiko likuiditas. Variabel indeks harga saham gabungan akan memberi pengaruh negatif, artinya kenaikan IHSG pada Bursa Efek Jakarta akan menurunkan risiko likuiditas secara signifikan.

Abstrak :
Umar Chapra menyatakan, sistem ekonomi Kapitalis dan sosialis yang melatar belakangi munculnya perbankan konvensional telah gagal, maka munculnya perbankan dengan prinsip syariah merupakan jalan tengah dan solusi dari kebuntuan ekonomi. Di Indonesia konsep bank syariah diperkenalkan dengan didirikannya PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) tahun 1991., diprakarsai Majelis Ulama Indonesia dan didukung para pengusaha dan cendekiawan muslim. Tercatat, bank umum yang beroperasi dengan prinsip syariah berjumlah 13 Bank Umum, hampir 90 BPRS Berta LKM Syariah berupa BMT yang jumlah zibuan dengan pertumbuhan hampir 23 persen pertahun. Artinya perbankan syariah punya tantangan tersendiri sehingga perlu di kelola secara baik dan profesional. Salah satu hal terpenting adalah meminimalis resiko bank kecil dalam penyaluran pembiayaan Bank harus mampu membuat perjanjian (akad) secara benar dan sesuai syariah. Benar yaitu telah memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata dan secara substansial telah sesuai menurut hukum Islam. Dari beberapa perjanjian yang telah diteliti, bisa dikatakan syarat formal dan substansial telah terpenuhi, Namun ada satu hal yang belum tercover yaitu Klausula Force Majeure/keadaan mamaksa. Perlunya kausula karena disanalah ciri khas perbankan syariah yaitu ada pembagian keuntungan dan resiko secara proposional dan bank ikut menanggung resiko juga. Walau dalam praktek saat ini bisa dikatakan sebenarnya sama sekali tidak ada bank syariah yang berbagi resiko dan kerugian karena semua perjanjian telah diproteksi untuk melindungi bank. Selain itu mekanisme pembagian hasil adalah Revenue Sharing. Hal disebabkan karena moral hazard pelaku usaha di Indonesia masih tinggi sekali sehingga mekanisme bagi hasil ideal Profit sharing berdasarkan pendapatan bersih tidak dilakukan karena punya resiko besar. Agar pertumbuhan perbankan syariah lebih balk, maka perlu pars pengelola danalnasabah yang telah mendapatkan pembiayaan untuk menjaga akuntabilitas dengan menjalankan usaha sesuai Good Corporate Governance Principle.

Abstrak :
Fenomena berkembangnya perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia sena meningkatnya minat masyarakat akan pelayanan jasa perbankan syariah. Selain itu, kesadaran umat Islam untuk bersyariah secara kaffah (menyeluruh) dalam pelbagai aspek kehidupan ternyata juga terus meningkat sehingga kebutuhan akan lembaga keuangan yang sesuai syariah untuk memfasilitasi mereka dalam bertransaksi juga menjadi meningkat pula. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang perbankan syariah ini, ditinjau dari perilaku simpanan dan pembiayaan dengan menggunakan data empiris selama periode 2000-2003. Penelitian terhadap perilaku simpanan di perbankan syariah dimaksudkan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan masyarakat untuk menyimpan/menginvestasikan dananya dalam bentuk Giro Wadiah, Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah (DPI). Sementara penelitian terhadap perilaku pembiayaan bertujuan untuk melihat faktor-faktor apa yang menjadi nertimbangan bank syariah dalam menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan antara lain Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Istishna (diambil berdasarkan share tertinggi). Berdasarkan estimasi persamaan, didapatkan informasi bahwa permintaan masyarakat untuk menyimpan dananya di perbankan syariah dipengaruhi secara signifikan oleh suku bunga SBI relatif terhadap nisbah bagi hasil yang ditawarkan oleh perbankan syariah. lni berarti nasabah yang ada di bank syariah sebagian besar adalah nasabah rasional. Sementara untuk penyaluran pembiayaan, untuk masing-masing jenis produk pembiayaan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda, dikarenakan karakteristik dari masing-masing pembiayaan itu sendiri juga berbeda. Namun untuk pembiayaan yang bersifat bagi hasil seperti Mudharabah, faktor nisbah bagi hasil secara signifikan rnempengaruhi penlaku perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor. Temuan empiris tersebut berimplikasi pada perlunya bagi perbankan syariah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mengefisienkan dirinya, dan berusaha mengurangi resiko perusahaan dengan berhati-hati dalam memilih debitur yang berkualitas. Deigan langkah-langkah ini perbankan syariah dapat berkembang serta mampu bersaing dengan lembaga keuangan konvensional lainnya baik dalam maupun luar negeri.

Abstrak :
ABSTRAK
Sebagai institusi yang rapuh secara karena mentransformasi aset dan menjamin likuiditas deposannya, maka bank mengelola likuiditasnya termasuk untuk berjaga-jaga dalam menghadapi liquidity shock. Salah satu caranya adalah dengan memegang aset likuid berupa buffer likuiditas dalam jumlah yang cukup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap likuiditas bank dalam bentuk buffer likuiditas. Penelitian dilakukan menggunakan model regresi berganda untuk menganalisis variabel¬variabel yang diteliti, dengan studi kasus pada PT Bank Syariah Mandiri pada periode tahun 2004-2006. Variabel dependen dalam penelitian adalah likuiditas bank berupa tingkat buffer likuiditas. Sedangkan variabel-variabel independen dalam penelitian adalah jumlah dana pihak ketiga, ketersediaan aset slap konversi menjadi kas, pertumbuhan pembiayaan (loan growth), akses pasar antar bank, kewajiban lancar dan keuntungan bank. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua variabel yang secara statistik signifikan terhadap tingkat buffer likuiditas bank yaitu dana pihak ketiga dan aset yang siap konversi menjadi kas. Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap buffer likuiditas yang dimiliki bank dan ketersediaan aset yang siap dikonversi menjadi kas berpengaruh negatif dengan buffer likuiditas bank. Sedangkan variabel lain secara statistik tidak signifikan mempengaruhi tingkat buffer likuiditas bank.