Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan sektor industri yang sangat pesat membutuhkan energi yang sangat besar. Hal ini menyebabkan harga minyak dunia terus naik. Oleh karena itu, pemerintah menghimbau dunia usaha untuk menggunakan batubara sebagai sumber energi. Penggunaan batubara sebagai sumber energi sangat tepat karena Indonesia memiliki cadangan batubara yang besar. Selain itu harga produksi batubara tentunya lebih rendah daripada harga minyak. Himbauan pemerintah untuk menggunakan batubara ini juga karena penggunaan batubara dalam negeri yang sangat kecil. Batubara yang digunakan dalam negeri hanya mencapai sekitar 20% sampai dengan 30% dari total batubara yang diproduksi setiap tahunnya. Permintaan batubara sebagai sumber energi terutama oleh konsumen luar negeri terus meningkat. Permintaan yang tinggi tersebut memacu harga batubara terus naik sampai USD 48,31 per ton. Hal ini menyebabkan kontraktor pertambangan batubara memaksimalkan produksi. Produksi batubara yang dilakukan secara besar-besaran oleh kontraktor pertambangan batubara tentunya membutuhkan suatu peraturan dan undang-undang agar kegiatan operasional berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah memperlakukan kontrak karya dengan kontraktor pertambangan batubara sebagai lex spesialis. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para investor dibidang pertambangan batubara. Selain kontrak karya, pemerintah juga menerbitkan undang – undang dan peraturan pemerintah yang dapat mendukung kegiatan pertambangan. Namun salah satu peraturan pemerintah justru dianggap sebagai hambatan bagi perkembangan dunia usaha pertambangan batubara. Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 mengubah status batubara yang belum diproses menjadi briket batubara dari Barang Kena Pajak menjadi bukan Barang Kena Pajak. Status batubara yang belum diproses menjadi briket batubara sebagai bukan Barang Kena Pajak menyebabkan kontraktor pertambangan batubara tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak sehingga tidak dapat melakukan restitusi atas kelebihan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dan tidak dapat dimintakan restitusi ini menjadi beban bagi kontraktor pertambangan batubara yang akan menaikkan harga pokok produksi batubara. Kenaikan harga pokok produksi tentunya akan mempengaruhi besarnya harga jual batubara. Perubahan status batubara menjadi bukan Barang Kena Pajak membawa masalah tersendiri bagi kontraktor pertambangan batubara generasi I. Dalam kontrak karya dinyatakan bahwa pajak baru yang tidak diatur dalam kontrak karya akan dimintakan pengembaliannya kepada pemerintah. Oleh karena itu, Pajak Pertambahan Nilai yang tidak diatur dalam kontrak karya dianggap sebagai suatu pajak baru yang dapat dimintakan pengembaliannya. Dalam praktek, kontraktor pertambangan batubara generasi I meminta pajak baru tersebut melalui restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Pajak baru yang tidak dapat dimintakan restitusi tersebut menyebabkan kontraktor pertambangan batubara melalui Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengajukan permohonan pembatalan Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000 ke Mahkamah Agung dan oleh Mahkamah Agung diterbitkan Surat No. 2/Td.TUN/III/2004 tanggal 23 Maret 2004 perihal Permohonan Pertimbangan Hukum yang ditujukan kepada Direktur Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia. Surat tersebut menyatakan bahwa PP No. 144 Tahun 2000 batal demi hukum. Namun karena surat tersebut sifatnya hanya sebatas pertimbangan hukum (legal opinion) dan bukan merupakan Putusan Mahkamah Agung yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk dilaksanakan maka oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.15/2004 tanggal 30 Juni 2004 menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tetap berlaku. Kontraktor pertambangan batubara tidak menyetujui Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000 dengan alasan bahwa batubara yang belum diproses menjadi briket batubara seharusnya menjadi Barang Kena Pajak karena sesungguhnya telah melalui suatu proses berupa pemecahan, pencucian, dan pencampuran yang memberikan nilai tambah bagi batubara tersebut. Oleh karena itu, kontraktor pertambangan batubara terus mendesak pemerintah untuk mengubah status batubara yang belum diproses menjadi briket batubara sebagai Barang Kena Pajak dan memberikan restitusi Pajak Pertambahan Nilai kepada mereka. Perseteruan antara pemerintah dan kontraktor pertambangan batubara mengenai penetapan batubara yang belum diproses menjadi briket batubara sebagai bukan Barang Kena Pajak perlu dikaji lebih dalam untuk mengetahui bahwa apakah benar batubara yang belum diproses menjadi briket batubara belum mengalami suatu proses sehingga dikategorikan sebagai barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya dan belum dapat dijadikan sebagai Barang Kena Pajak. Selanjutnya perlu dikaji pula, berapa jumlah restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang tidak diterima oleh kontraktor pertambangan batubara dengan adanya perubahan status batubara yang belum diproses menjadi briket batubara sebagai bukan Barang Kena Pajak. Metode analisa yang digunakan untuk menganalisa apakah batubara yang belum diproses menjadi briket batubara telah mengalami proses atau tidak, maka digunakan metode deskriptif developmental. Sedangkan untuk menghitung jumlah restitusi yang seharusnya dibayarkan oleh pemerintah kepada kontraktor pertambangan batubara maka digunakan PT. ABC sebagai benchmark dengan data dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan analisa yang dilakukan maka diketahui bahwa batubara yang belum diproses menjadi briket batubara telah mengalami suatu proses yakni pemecahan, pencucian, dan pencampuran sehingga seharusnya menjadi Barang Kena Pajak karena tidak memenuhi kriteria sebagai barang hasil tambang yang diambil langsung dari sumbernya. Berdasarkan analisa juga diketahui bahwa jumlah restitusi yang tidak dibayarkan oleh pemerintah karena perubahan status batubara yang belum diproses menjadi briket batubara sebagai bukan Barang Kena Pajak untuk tahun 2001 sampai dengan 2007 adalah sebesar Rp. 5.706.740.773.684,- dan untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 adalah sebesar Rp. 4.895.425.655.831,-

Abstrak :
ABSTRAK
Listrik merupakan sumber energi sekunder yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan Industri, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi pada energi listrik seperti tarif, maupun keandalan akan sangat mempengaruhi aktivitas dari manusia.

Dalam menentukan tarif listrik banyak sekali faktor yang mempengaruhi seperti, pendapatan perkapita masyarakat, biaya-biaya investasi dan operasi pengusahaan listrik, serta kebijaksanaan dari pemerintah. Sehingga kenaikan tarif listrik dipengaruhi oleh faktor tersebut diatas.

Dalam makalah ini peninjauan teknis tentang penentuan tarif dengan metoda Long Run Marginal Cost (LMRC) merupakan suatu pendekatan lain dalam menentukan tarif rata-rata konsumen tegangan tinggi, tegangan menengah, serta tegangan rendah.

Abstrak :
Tesis ini relevan dengan kebutuhan energi nasional yang meningkat, Cadangan energi panas bumi Indonesia mencapai 40 persen dari total cadangan dunia tetapi pemanfaatannya masih sangat kecil. Komersialisasi yang maksimal akan tercapai jika didukung oleh faktor kepastian hukum karena proyek panas bumi padat karya dan modal. Tiga butir permasalahan tesis ini adalah (1) aspek-aspek hukum apa saja yang penting dalam komersialisasi panas bumi sebagai sumber energi baru dan terbarukan, (2) apakah Indonesia perlu memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur komersialisasi panas bumi, dan (3) apakah perlu suatu badan khusus untuk mengawasi dan mengkoordinasi pelaksanaan komersialisasi panas bumi tersebut di Indonesia. Kerangka teori yang yang digunakan adalah teori materi muatan suatu undang-undang, yang di Indonesia dipelopori oleh Almarhum A. Hamid Attamimi. Metode penelitian yang digunakan adalah interdisipliner sehingga penelitian ini bersifat yuridis sekaligus sosiologis. Penelitian ini diperkuat dengan pendekatan studi perbandingan dengan peraturan kepanasbumian asing. Peraturan asing yang menjadi pembanding tersebut antara lain adalah Geothermal Steam Act of 1970 dan Geothermal Energy Research, Development, and Demonstration Act of 1974 Amerika Serikat. Asumsi yang digunakan adalah bahwa (1) pengembangan panas bumi berkaitan dengan beberapa aspek hukum penting, (2) Indonesia perlu memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur komersialisasi panas bumi, dan (3) perlu adanya suatu badan yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasi pelaksanaan komersialisasi panas bumi di Indonesia. Hasil penelitian dalam tesis ini memperkuat asumsi tersebut, dimana komersialisasi panas bumi berkaitan dengan beberapa aspek hukum penting, yaitu pengertian, perizinan, royalti dan perpajakan, pertanahan, wilayah kerja, lingkungan hidup, hak dan kewajiban pemegang izin, akses dan pengawasan, serta pelanggaran dan sanksi. Selain itu peraturan kepanasbumian yang sekarang berlaku ternyata seharusnya menjadi materi muatan undang-undang sehingga Indonesia perlu memiliki undang-undang tersendiri tentang komersialisasi panas bumi. Akhirnya, demi efektifnya komersialisasi panas bumi di tanah air, perlu suatu badan khusus yang mandiri, yang bertugas mengawasi dan mengkoordinasi berbagai peraturan dan pelaksanaan komersialisasi panas bumi.