Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini berupaya memberikan gambaran tentang penanggulangan IUU Fishing di Indonesia dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional. Potensi sumber daya perikanan Indonesia yang diperkirakan sekitar 6,5 juta ton/tahun merupakan salah satu sumber roda penggerak perekonomian nasional. Namun sangat ironis sekali potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat sehingga dimanfaatkan oleh asing melalui aktifitas IUU Fishing baik oleh KII dan KIA. Penelitian ini menyatakan faktor-faktor dan modus IUU Fishing di Indonesia, Penerapan Monitoring, Controling dan Survaillance dan dampak penanggulangan IUU Fishing bagi ketahanan ekonomi nasional. Beberapa teori pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori autopsi perikanan yang di sampaikan oleh Smith dan Link yang menyampaikan bahwa untuk mencegah terjadinya IUU Fishing maka perlu dilaksanakan pembedahan terhadap akar permasalahan dan kebijakan yang selama ini kurang tepat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bidang perikanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis bersifat deskriptif yang dilandasi dengan teori-teori yang relevan dan temuan dilapangan baik berdasarkan studi kepustakaan dan wawancara dengan pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, TNI AL dan Bakorkamla, untuk selanjtnya dilaksanakan reduksi data , display data dan pengambilan kesimpulan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penanggulangan IUU Fishing di Indonesia yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melalui mekanisme Monitoring, Controling dan Survaillance sesuai protapprotapnya serta penegakan hukum. Perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta dukungan anggaran sesuai kebutuhan dan kerjama sama dengan instansi pemerintah lainnya maupun negara-negara tetangga yang tergabung dalam organisasi perikanan regional dalam penanggulangan IUU Fishing di Indonesia sehingga sumber daya kelautan dan perikanan dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat dan berkonstribusi bagi ketahanan ekonomi nasional.

---

This thesis seeks to give an ilustration about prevention of IUU fishing in Indonesia to support the national economic resilience. The potential of fishery recources in Indonesia that has been estimated around 6,5 million tonnes per year which is one of driving wheels of the national economic. But, what an ironic that the potential have not been fully utilized for the welfare of people and has been used by the foreigners through IUU fishing activities neither KII nor KIA. This research state the factors and modus of IUU fishing in Indonesia, Monitoring using, Controling, survaillance, and the IUU fishing prevention impact for the national economic resilience. Several of the supporting theory which have been used in this research is fishery autopsy theory which has been delivered by Smith and Link that said taht to prevent the happening of IUU fishing then it should be carried out surgery of the root causes and policies that have been less precise in solving all the problems at fishery subject. This research used the qualitative oncoming and descriptive analysis which have been based with the relevant theory that found neither in field nor the literature study and interview with the officer in archipelago and fishery minister of Indonesia, TNI AL, and Bakorkamla, for the next will continue the data reduction, data display, and take the conclution. From this research, can conclude that the prevention of IUU fishing in Indonesia which have been done by directorate general supervision of marine resources and fishery, archipelago and fishery minister of Indonesia through the Monitiring mecanism, Controlling, and Survaillance, according to the protaps and law enforcement. Need a support of facilities and infrastructures that enough and budget support according to necessary and cooperation with the other goverment instantion nor neighbour countries that include in region fishery organization in IUU fishing prevention in Indonesia so that the archipelago and fishery recources can be utilized for people welfare and contribute for the national economic resilience.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan (Ditjen PSDKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang memiliki kewenangan yang tumpang tindih dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, dimana Ditjen PSDKP dan Bakamla sama-sama mempunyai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum dalam bentuk penindakan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan. Untuk mempermudah pemahaman, skripsi ini mengambil contoh kasus tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh Nguyen Van Hieu, seorang warga negara Vietnam yang terbukti mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) tanpa memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Pokok permasalahan dari skripsi ini adalah mengenai kewenangan yang tumpang tindih antara Ditjen PSDKP dan Bakamla dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, dan bagaimana pelaksanaan dan pengaturan dari kewenangan yang tumpang tindih tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Ditjen PSDKP dan Bakamla dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan dalam hal kewenangan yang tumpang tindih antara Ditjen PSDKP dan Bakamla. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah walaupun antara Ditjen PSDKP dan Bakamla sudah terdapat beberapa mekanisme kerja sama antar lembaga, tetapi tetap diperlukan pengaturan lebih rinci untuk memberikan kerangka operasional yang lebih jelas dan meminimalisir dampak buruk dari tumpang tindih lingkup kewenangan antara kedua lembaga tersebut. ......This thesis discusses the Directorate General of Marine and Fisheries Resources Surveillance (DGMFRS) and the Maritime Security Agency (MSA) which have overlapping authority in terms of law enforcement against criminal acts in the fisheries sector, where the DGMFRS and MSA both have the authority conduct law enforcement in the form of prosecution and investigation against criminal acts in the fishery sector. To facilitate the explanation, this thesis takes an example of a criminal case in the fisheries sector committed by Nguyen Van Hieu, a Vietnamese citizen who operated a fishing vessel of foreign origin in the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ) without having secured a fishing permit from relevant authority. The main problem of this thesis is regarding the overlapping authority between the DGMFRS and MSA on law enforcement against criminal acts in the fisheries sector, and how the overlapping authority is implemented and regulated. The purpose of this research is to find out the authority of DGMFRS and MSA to conduct law enforcement against criminal acts in the fisheries sector and to find out the overlapping authority between the DGMFRS and MSA on conducting law enforcement against criminal acts in the fisheries sector. The result of this thesis is that although DGMFRS and MSA already have several cooperation mechanisms between the two institutions, more precise arrangements on this issue are still needed to provide a clearer operational framework and further minimize the possibility of negative excess of the overlapping field of authority between the two institutions.