Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas upaya Sultan Hamengku Buwono VII di Kesultanan Yogyakarta dalam menghadapi tekanan masalah internal dan eksternal. Faktor internal adalah konspirasi politik para selir dan para putranya yang dibantu dengan bangsawan lain dalam perebutan posisi putra mahkota. Sementara itu faktor eksternal berupa desakan pemerintah kolonial yang terus membatasi kekuasaannya melalui kontrak-kontrak politik yang harus disepakati. Penelitian ini menggunakan metodologi strukturis, dengan Sultan Hamengku Buwono VII sebagai agen, mampu berperan maksimal dalam struktur yang sudah mapan. Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa Sultan HB VII adalah sosok yang kuat dan cerdik dalam menyelesaikan semua persoalan yang merintangi. Dalam menghadapi tekanan Belanda, dia tidak menggunakan kekerasan, tapi menggunakan taktik mengulur waktu dan menunda kesempatan untuk membuat kesepakatan baru. Dalam menyelesaikan intrik politik internal kraton, dia mampu menyelesaikannya tanpa ada pihak yang merasa dikalahkan.

---

This thesis describes the efforts Sultan Hamengku Buwono ( HB) VII in the Sultanate of Yogyakarta in dealing with internal problems and external pressures. The internal factor is the political conspiracy of the mistress and the son who assisted with other nobles in the struggle for the crown prince's position. Meanwhile, external factors such as the insistence that the colonial government continued to restrict his power through political contracts that must be agreed. This research methodology strukturis, with Sultan Hamengku Buwono VII as an agent, able to contribute the maximum in the structure already established. The results of this study concluded, that the Sultan HB VII is a figure of powerful and clever in solving all the problems that hinder. In the face of Dutch pressure, he did not use violence, but to use delaying tactics to gain time and opportunity to make new deals. In completing the internal political intrigue palace, he was able to finish it without any party who feels defeated.

Abstrak :
Role of Sultan Hamengku Buwono IX, the Sultan of Yogyakarta, in the Indonesian independence struggle.

Abstrak :
ABSTRAK
Berangkat dari asumsi bahwa untuk meningkatkan Ketahanan Nasional, maka peranan para pemimpin adalah sangat menentukan.

Selanjutnya teori Ketahanan Nasional berjenjang menyatakan, bahwa kondisi ketahanan suatu Wilayah itu akan mempunyai pengaruh bagi peningkatan ketahanan nasional.

Oleh karena itu berdasarkan teori tersebut, maka kondisi Ketahanan Wilayah Yogyakarta yang dipimpin Sultan HB.IX, baik langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pula terhadap ketahanan nasional secara keseluruhan. Apalagi sehubungan dengan kota Yogyakarta sebagai Ibukota negara RI.

Sultan Hamengku Buwono IX, sebagai suatu institusi kehidupan politik di wilayah Yogyakarta,upaya untuk peningkatan Ketahanan Wilayah itu secara tidak langsung kiranya telah dilakukannya jauh sebelum negara Republik Indonesia itu sendiri lahir. Upaya itu antara lain ditunjukan oleh sikapnya sewaktu melakukan perundingan politik dengan pihak penguasa penjajah Belanda.Perundingan yang memakan waktu selama lima bulan itu, merupakan waktu terpanjang dalam sejarah perundingan kontrak politik yang pernah dilakukan antara raja -raja di Indonesa dengan pihak Belanda,dan peristiwa itu dapat dianggap sebagai suatu isyarat bahwa dirinrya saat itu tidak dapat begitu saja tunduk kepada kemauan Penjajah.

Pada masa penjajahan jepang upaya peningkatan ketahanan wilayah , dilakukan antara lain dengan melakukan pembenahan di bidang pemerintahan daerah,sehingga selain berguna untuk pembangunan,juga dapat untuk mempersiapkan rakyat Yogyakarta dalam menyambut datangnya kemerdekaan Indonesia.

Pada masa awal kemerdekaan,langkah-langkah peningkatan ketahanan wilayah itu tentu dilakukan,terutama yang secara langsung mendukung peningkatan Ketahanan di bidang Pertahanan Keamanan Negara. Sehingga berkat kepemimpinan Sultan itulah, maka Ketahanan Wilayah Yogyakarta saat itu dapat dipakai sebagai modal perjuangan mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia.

Selama masa Kepemimpinannya itu, ternyata Sultan berlandaskan pada asas kepemimpinan yang berakar pada budaya masyarakat Yogyakarta, yaitu asas kepemimpinan Manunggaling Kawulo Gusti, yang dilaksanakan dengan pola kepemimpinan Legal Rasional, yaitu yang mengacu pada berbagai ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945.

Abstrak :
Studi ini dilakukan untuk mengetahui dua masalah pokok, pertama; bagaimanakah pemikiran Sri Sultan Hamengku Buwono X tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif Jawa, dan masalah kedua ; apakah pemikiran Sri Sultan Hamengku Buwono X yang akan diungkapkan masih merupakan representasi pemikiran Jawa terdahulu, atau terdapat perubahan pemikiran. Metode penelitian dalam studi ini menggunakan tehnik kualitatif dengan melakukan analisis terhadap data primer, yaitu hasil wawancara mendalam pemikiran yang diungkapkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan data sekunder yaitu data yang peroleh diluar data primer, seperti penelusuran kepustakaan dan teks, studi ini menggunakan beberapa pendekatan teori dari sudut pandang gender, yaitu teori patriarki, teori gender dalam Islam, teori the privat dan the public serta teori interpretasi atas teks, selain itu untuk mempernudah tangkah kerja dalam analisis digunakan model analisa yang menggambarkan konstruksi kerja analisis dengan menampilkan variabel-variabel yang berkaitan dengan obyek penelitian, sehingga akan menghasilkan sebuah kesimpulan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini. Studi ini menemukan hal penting tentang pandangan umum masyarakat Jawa terhadap kepemimpinan perempuan yang terbagi atas dua pandangan yaitu, pandangan yang masih mempertahankan persepsi tradisional dan sebaliknya pandangan yang telah terakulturasi dengan persepsi barat, atau kita sebut dengan istilah moderen, faktor sosiologis dan politis setidaknya sangat mempengaruhi persepsi akan hal itu, hasil analisis terhadap pemikiran yang dikemukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X tentang kepemimpinan perempuan diketahui bahwa persepsi barat, atau moderen sangat jelas terlihat dari peniikirannya, beberapa faktor yang menyebabkan hal itu antara lain, yaitu (a) politis, (b) edukasi, (c) psikologis, kesimpulan dalam studi ini adalah diharapkan pemikiran yang dikemukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dapat menjadi pencerahan atas persepsi negatif tentang budaya Jawa dalam memandang kepemimpinan perempuan).

---

The Thinking of Sri Sultan Hamengku Buwono X on Women Leadership in Javanese PerspectiveThis study is done to research on 2 main topics, firstly: what is the thinking of Sri Sultan Hamengku Buwono X on Women Leadership in Javanese Perspective, and secondly: whether the thinking of Sri Sultan Hamengku Buwono X is actually still representing the Javanese thinking from the former period, or there is a change of thinking. The research method used in this study is the qualitative method through analysis of primary data of in-depth interview with Sri Sultan Hamengku Buwono X and on secondary data such as results of library and text research. This study used several theory paradigms from gender point of view, on patriarchy theory, gender theory in Islam, the private-public theory and also text-interpretation theory. In addition, analysis model was used to depict the construction of how the analysis work on various variables related to the research object, which will produce a conclusion to answer the research problem in this study. The important findings in this study are the general perspective of Javanese society on women leadership is divided into 2 views; the traditional view and the western-acculturated view (or modem view). Sociological and political factors are very influential on those perspectives. The analysis result on the thinking of Sri Sultan Hamengku Buwono X is that western or modern perception is highly visible in his thinking. Few factors which caused this are (a) political factor, (b) education, (c) psychology. The aim of this study is that the thinking of Sri Sultan Hamengku Buwono X can served as enlightenment to negative perceptions of the way Javanese culture see women leadership.

Abstrak :
Skripsi ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif, dan berfokus pada pertentangan yang terjadi antara kelompok pro-pemilihan dan pro-penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam proses formulasi RUU Keistimewaan DIY tahun 2010-2012. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana pertentangan antara kedua kelompok tersebut di DPR RI, dan kepentingan apa saja yang ada di dalamnya. Penelitian ini menggunakan tahapan pembuatan kebijakan sebagai bingkai penelitian, sehingga penelitian ini terstruktur dan terfokus pada tahap formulasi kebijakan. Sementara, objek pengamatan dan analisis adalah proses yang ada di dalam tahapan itu sendiri. Selain bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pertentangan kedua kelompok dalam formulasi RUU Keistimewaan DIY, penelitian ini juga bertujuan menyampaikan temuan kepada pembaca yaitu adanya kepentingan lain dalam isu pengangkatan Gubernur DIY di samping kepentingan utama yaitu pembentukan suatu UU khusus yang dapat mengatur keistimewaan Yogyakarta. ......This thesis is a research with qualitative method, and focuses on the conflicts that occurred between pro-election group and pro-establishment of the Governor group in the formulation process of Yogyakarta Privileges Bill in 2010-2012. This study tried to see how the conflict happened between two groups in the House of Representatives in the formulation of the bill, and any interest in it. This thesis used policy-making stage theory as a frame to the study, so it can be more structured and focused only on policy formulation stage, while the object of observations and analysis is the processes within the stage itself. Besides aiming to illustrate how the conflict in the formulation of the DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) Privileges Bill, this study also aims to convey to the reader about the existence of other interest in this issue, in addition to the main interest which is to formulate a special law to regulate the privilege of Yogyakarta.