Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Keberhasilan Pemerintah dalam pembangunan, khususnya pembangunan kesehatan tidak diragukan lagi, hal ini terlihat dari semakin meratanya pelayanan kesehatan, dimana pada setiap kecamatan minimal ada 1 Puskesmas. Namun disamping itu ada hal yang menarik dalam pelayanan kesehatan, yaitu pengobatan tradisional sampai saat ini masih diakui keberadaannya oleh masyarakat. Hasil Survai Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) menunjukkan data tentang masih adanya masyarakat yang menggunakan pengobatan tradisional, baik itu dilakukan sendiri dengan ramuan-ramuan ataupun dengan pertolongan pengobat tradisional. Kebijaksanaan Pemerintah tentang pengobatan tradisional telah digariskan dengan jelas dalam GBHN 1993, yaitu pengobatan tradisional yang secara medis dapat dipertanggung jawabkan perlu terus dibina untuk perluasan dan pemerataan pelayanan kesehatan. Disamping itu dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) juga dinyatakan bahwa terhadap pengobatan tradisional yang terbukti berhasil guna dan berdaya guna terus dilakukan pembinaan dan bimbingan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana hubungan tingkat Sosial-Ekonomi masyarakat dengan pemanfaatan pengobatan tradisional di Kabupaten Subang, Pandeglang dan Kotmadya Bandung, Jawa Barat. Penelitian dilakukan ditempat-tempat ini oleh karena data-data menunjukkan bahwa masyarakatnya cukup banyak yang memanfaatkan pengobatan tradisional. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik, dan data diambil secara "Kros seksional" dengan kepala keluarga sebagai responden. Jumlah sampel 301 yang dipilih secara random dari 10 desa di 5 Kecamatan. Hipotesis yang diajukan adalah : Tingkat Sosial-Ekonomi yang meliputi pendidikan, penghasilan dan jenis pekerjaan mempunyai hubungan negatip dengan pemanfaatan pengobatan tradisional, hubungan ini juga dipengaruhi oleh faktor jarak dari rumah ke tempat pelayanan kesehatan modern, umur, ketersediaan biaya kesehatan dan derajat sakit. Hasil penelitian membuktikan bahwa adanya hubungan negatip antara tingkat Sosial-Ekonomi dengan pemanfaatan pengobatan tradisional, dari hasil uji Chi-square didapatkan nilai p = 0.0481 untuk variabel pendidikan, p = 0.0036 untuk variabel penghasilan dan p = 0.0029 (nilai a = 0.05); hasil analisa logistik regresi juga menunjukkan bahwa hubungan negatip antara tingkat Sosial-Ekonomi dengan pemanfaatan pengobatan tradisional semakin lemah dengan semain dekatnya sarana pelayanan pengobatan modern dan semakin ringannya penyakit.

---

ABSTRACT There have been so many development in health, resulted in the availability of health services, where in every sub district there is at least one "Public Health Center". However, according to a household surveys on health (SKRT) in 1988 and 1992, some people still use the traditional treatment to overcome their health problems. In this research, we want to know the relationship between economic and social status (education, income, job) and the use of traditional treatment. Furthermore, we also want to see how the distance of modern health services, age, degree of illness and cash availability affect the use of traditional treatment. This research was done in two districts of Subang and Pandeglang, and in one municipality of Bandung in West Java. It was a descriptive and analytical research using "cross sectional " data where the respondent was the head of the household. We take 301 respondents randomly from, .10 villages in 5 sub district. The hypothesis in this research is that social-economic factor, they are income, education and job have negative relationship with the use of traditional treatment. And the sub hypothesis is that the negative relationship will be weaker as the distance of modern health services becomes less, the degree of illness becomes higher, more money is available an the age becomes younger. Statistic analysis we use to prove this hypothesis was Chi-Square, we selected influential variables in traditional treatment by looking at "p" value. If "p" value is less than 0.05 the independent variables is significant. From the Chi-Square we get p value of education = 0.0481, p value of income = 0.0036 and p value of job = 0.0029. The regression logistic analysis we get different OR value before and after interaction with distances of modern health services and degree of illness, from that different value are proved that the distances of modern health services and degree of illness are influence the relationship between social-economic degree and the using of traditional treatment. From the result of analysis, hypothesis and sub hypothesis are proved, that the social-economic degree has a negative relationship with the using of traditional treatment and this relationship will be weaker as the distance of modern health services becomes less and the degree of illness becomes higher.

Abstrak :
Dalam pengembangan wilayah diperlukan strategi untuk mewujudkan keseimbangan antar daerah dalam hal ini tingkat pertumbuhan yang akan mendorong perdagangan antar daerah yang semakin efisien dan efektif sehingga merangsang timbulnya spesialisasi daerah yang pada akhirnya akan membuka kesempatan bagi masing-masing daerah untuk berkembang. Sebagai daerah sentra produksi pangan, Kabupaten Subang memerlukan strategi pembangunan yang tepat yang dapat mengembangkan sistem pertanian tanaman pangan. Maksud penelitian ini adalah untuk menganalisis struktur tata ruang yang ada di Kabupaten Subang (meliputi kawasan pertanian lahan basah dan sistem kota-kota pusat pertumbuhan) supaya bisa mendapatkan suatu pola tata ruang bagi pengembangan Kawasan pertanian lahan basah yang menjadi sektor andalan pertanian di Kabupaten Subang yang selanjutnya disebut Kawasan Agropolitan Tanaman Pangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei yang mengambil data wilayah dan kota-kota kecamatan sebagai objek penelitian. Data yang digunakan kebanyakan adalah data sekunder. Data sekunder diambil dari studi pustaka dan instansi terkait di Kabupaten Subang. Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur perwilayahan pembangunan Agropolitan tersusun oleh Kawasan Agropolitan tanaman pangan dan kota-kota kecamatan sebagai pusat pengembangan. Kota Pamanukan merupakan kota pusat pengembangan bagi kawasan produksi utama tanaman padi sawah di sebelah utara Kabupaten Subang yang meliputi Kecamatan Patokbeusi, Ciasem, Blanakan, Legonkulon, Pusakanagara, Pamanukan. Binong, dan Compreng. Kota Subang merupakan kota pusat pertumbuhan bagi kawasan penyangga bagi kawasan produksi utama yang meliputi Kecamatan Subang, Pagaden, Cipunagara, Kalijati, Cikaum dan Cibogo. Sedangkan Kota Pabuaran, Jalancagak dan Tanjungsiang menjadi kota pusat pengembangan untuk kawasan yang tidak sesuai dan memiliki potensi rendah bagi pengembangan pertanian padi sawah yang meliputi Kecamatan Pabuaran, Cipeundeuy, Purwadadi, Cikaum, Jalancagak, Sagalaherang, Cisalak, dan Tanjungsiang.

---

In the development of region, it is needed strategy for realizing balance among regions in this matter the level of growth which will motivate trading more efficient and effective so that it motivates region specialization happened and at last it will open opportunity for every regions to grow up. As a central region of food plant productions, Subang Regency needs proper development strategy, which can develop food plants agriculture system. The aim of this research is for analyzing spatial structure which is available in Subang Regency (covering wet land agriculture area and growth central cities system) in order to find spatial pattern for developing wet area agriculture becoming agriculture mainstay sector in Subang Regency, further it is called food plants agropolitan area. Research method used is survey method which took region data and sub-district cities as research object. Data used is more secondary data. Secondary data was taken from library study and related agency in Subang Regency. The result of analysis shows that the structure of agropolitan in Subang Regency consists of food plants agropolitan area and the cities of sub-district as growth centre. Pamanukan city is a .main growth centre for paddy agriculture production activity regions, Covering Patokbeusi, Ciasem, Blanakan, Legonkulon, Pusakanagara, Pamanukan, Binong, dan Compreng Sub-district. Subang city is a main growth centre for buffer regions of paddy agriculture production activity regions, covering Subang, Pagaden, Cipunagara, Kalijati, Cikaum dan Cibogo Sub-district. Pabuaran, Jalancagak dan Tanjungsiang cities are main growth centers for regions which do not available and lower potential to develop paddy agriculture system, covering Pabuaran, Cipeundeuy, Purwadadi, Cikaum, Jalancagak, Sagalaherang, Cisalak, dan Tanjungsiang sub-district.

Abstrak :
Indonesia merupakan negara kedua dengan garis pantai terpanjang setelah Kanada sepanjang 81.000 km (Dep. Kelautan RI, 2002). Wilayah pesisir pantai Utara Kabupaten Subang mengalami degradasi fisik pesisir akibat alih fungsi lahan dari mangrove menjadi tambak sehingga memberikan pengaruh terhadap garis pantai (Kalther, J. dan Itaya, A., 2020). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perubahan garis pantai yang terjadi di pesisir Kabupaten Subang dan hubungannya terhadap faktor pendorong baik hidro-oseanografi maupun antropogenik pada periode tahun 2004 – 2022. Metode analisis Digital Shoreline Analysis System (DSAS) digunakan untuk menghitung perubahan garis pantai, klasifikasi terbimbing maximum likelihood untuk mengetahui jenis tutupan lahan di pesisir Kabupaten Subang dan uji regresi linear berganda untuk mengetahui hubungan antar variabel. Hasil analisis menunjukkan bahwa pesisir Kabupaten Subang mengalami dominasi abrasi terbesar sejauh 1,9 km dan akresi terbesar sejuah 1,48 km. Perubahan garis pantai signifikan disebabkan karena perubahan luasan hutan mangrove dan keberadaan muara sungai dengan interpretasi korelasi yang sangat kuat dan memiliki hubungan yang searah, kecuali variabel gelombang. ......Indonesia is the second country with the longest coastline after Canada with a length of 81,000 km (Dep. of Maritime Affairs, 2002). The northern coastal area of Subang Regency is experiencing coastal physical degradation due to the conversion of land from mangroves to ponds so that it has an influence on the coastline (Kalther, J. and Itaya, A., 2020). This study was conducted to determine the coastline changes that occur on the coast of Subang Regency and their relationship to the driving factors both hydro-oceanographic and anthropogenic in the period 2004 – 2022. The Digital Shoreline Analysis System (DSAS) analysis method is used to calculate shoreline changes, guided classification maximum likelihood to determine the type of land cover on the coast of Subang Regency and multiple linear regression test to determine the relationship between variables. The results of the analysis showed that the coast of Subang Regency experienced the largest abrasion dominance as far as 1.9 km and the largest accretion as far as 1.48 km. Significant shoreline changes are caused by changes in mangrove forest area and the presence of river estuaries with a very strong correlation interpretation and has a unidirectional relationship, except for the wave variable.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas air di perairan Mayangan, satu ekosistem pesisir di wilayah Subang Jawa Barat terkait dengan pemacuan stok kepiting bakau (Scylla sp). Beberapa uji parameter kualitas air telah dilakukan pada bulan Februari, Mei, dan Desember, tahun 2007 pada 15 stasiun pengamatan yang meliputi daerah padat mangrove, pantai yang terkena abrasi dengan sedikit mangrove dan sepanjang aliran sungai yang ada di daerah mangrove tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metoda survey, dengan pengambilan contoh berstrata. Berdasarkan hasil pengamatan, kondisi perairan ditandai oleh pH antara 7,7 8,3, oksigen terlarut 1,94-3,787 mg/L, salinitas 19,27 -33,02 persendan#1607; , nitrat 2,483 3,986 mg/L, nitrit 0,007 - 0,187 mg/L, NH4 1,611 2,648 mg/L, dan fosfat 0,026 -0,334 mg/L.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan melihat hubungan dan pengaruh perencanaan karir dengan motivasi kerja hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Klas IB Sukabumi dan Pengadilan Negeri Klas II Subang. Populasi penelitian adalah hakim yang bertugas di pengadilan negeri klas IA Jakarta Pusat sebanyak 23 orang, Pengadilan Negeri IB Sukabumi sebanyak 7 orang dan Pengadilan Negeri klas II Subang sebanyak 9 orang, jadi jumlah seluruhnya adalah 23 orang. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah sampel populasi yang artinya jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau metode survey. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah angket 1 kuesioner yang ditujukan kepada hakim. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data hubungan dan pengaruh perencanaan karir dengan motivasi kerja hakim pada Pengadilan Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Sukabumi dan Pengadilan Negeri Subang. Jawaban atas kuesioner yang disebarkan dianalisis untuk melihat deskripsi data karakteristik responden, deskripsi data statistik butir/item variabel perencanaan karir dan variabel motivasi kerja dan juga untuk melihat hubungan serta pengaruh perencanaan karir dengan motivasi kerja. Sebelum dilakukan analisis, instrumen yang akan digunakan diuji validitas dan reliabilitasnya. Dari hasil uji validitas instrumen didapat bahwa 1 butir pada variabel perencanaan karir tidak valid yaitu butir 12 dan I butir variabel motivasi kerja tidak valid yaitu butir 16. Kedua butir tersebut kemudian dikeluarkan dari analisis penelitian selanjutnya. Dari hasil uji reabilitas variabel perencanaan karir didapat nilai alpha sebesar 0,8633. yang artinya butir-butir pemyataan untuk variabel perencanaan karir adalah reliabel. Sedangkan nilai alpha butir-butir pemyataan untuk variabel motivasi kerja adalah 0,8659 yang artinya butir-butir pertanyaan-pernyataan untuk variabel motivasi kerja adalah Reliabel. Data yang dihimpun adalah data ordinal dengan menggunakan skala likert, karenanya pengolahan analisis korelasi menggunakan statistik non parametrik dengan metode Spearman Rank (spearman rho). Dari basil analisis didapat hubungan antara variabel perencanaan karir dengan motivasi kerja pada tingkat kepercayaan 99 % mempunyai koefisien korelasi sebesar 0,648. Koefisien korelasi tersebut bernilai positif yang berarti. bahwa hubungan antara perencanaan karir dengan motivasi kerja hakim pada tingkat kepercayaan 99 % adalah positif dengan tingkat hubungan kuat. Dari koefisien korelasi tersebut didapat koefisien determinasi adalah sebesar 0,42 berarti kontribusi pengaruh perencanaan karir terhadap motivasi kerja hakim adalah sebesar 42% sisanya sebesar 58 % motivasi kerja dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Hasil analisis terhadap butir-butir variabel motivasi didapat tingkat motivasi pada Pengadilan Negeri Subang lebih baik dan Pengadilan Negeri Sukabumi, tetapi tingkat motivasi Pengadilan Negeri Sukabumi lebih baik dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hasil analisis butir 5 didapat bahwa kesesuaian perencanaan karir individu dengan perencanaan karir organisasi masih belum seperti yang diharapkan.

Abstrak :
Pembangunan yang dilaksanakan selama ini, tidak terlepas dari peranan pemerintah yang sangat menonjol sebagai agen pembangunan dengan melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan operasional di berbagai bidang termasuk bidang pengairan. Seluruh pembiayaan pembangunan irigasi, baik pembiayaan investasi maupun pemeliharaan seluruhnya berasal dari Pernerintah khususnya pembangunan di bidang irigasi. Dengan perkataan lain Pemerintah memberikan subsidi yang besar terhadap pembangunan bidang irigasi.

Namun kondisi itu tidak dapat dipertahankan terus menerus, karena pemerintah sejak tahun 1983 dihadapkan kepada kendala anggaran pendapatan (budget constraint). Untuk mengantisipasi kendala tersebut Pemerintah segera melakukan langkah-langkah penghematan. Partisipasi masyarakat terus digali dan dikernbangkan. Kebijaksanaan dalam rangka menggali sumber dana masyarakat tidaklah mudah. Para ahli telah mengemukakan beberapa pemikiran antara lain mengenai Water Pricing, Cost Recovery, Cost Sharing, Built Operate and Transfer, Incentif atau Disentif yang menyangkut jumlah dan kualitas air serta produk pelayanan lainnya yang berasal dari layanan sistem prasarana pengairan dan yang terpenting adalah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang selama ini bersumber dari APBN, Loan dan APBD. Untuk menjawab permasalahan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, Pemerintah dengan bantuan dana dari IBRD dan ADB pada tahun 1987 telah menetapkan serangkaian kebijaksanaan di bidang pembiayaan operasi dan pemeliharaan yaitu antara lain dengan memperkenalkan Iuran Pelayanan irigasi (IPAIR) atau Irrigation Service Fee (ISF) di beberapa Daerah Tingkat II antara lain Kabupaten Daerah Tingkat Il Subang.

IPAIR di Subang telah dilaksanakan sejak tahun 1989. Secara institusi partisipasi masyarakat Petani Pemakai Air melalui P3A telah diatur melalui beberapa perangkat hukum yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan peraturan pelaksanaannya serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1992 tentang luran Pelayanan Irigasi, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1993 tentang Petunjuk Teknis Iuran Pelayanan Irigasi dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1994 tentang Perencanaan, Penganggaran dan Penatausahaan luran Pelayanan Irigasi.

Untuk mengetahui keberhasilan IPAIR di Subang, perlu dilakukan evaluasi mengenai pelaksanaan IPAIR, hasil yang telah dicapai dan kontribusi IPAIR terhadap pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.

Abstrak :
Subang General Hospital is the only public hospital in Subang Regency which has referral service of health service at the level of primary health service facility in Subang Regency. In doing some jobs, especially in managing medical service incentive, General Hospital have several hindrances, they are ; medical service incentive receiving is't suitable with planning, happen that too late medical service incentive receiving and procedure of medical service incentive estimated bureaucratic. Based on all above, examiner try to make some examinations, it's mean, can answer the problems like as: - How much preference medical service incentive received is - How on time medical service incentive receiving is - How simple bureaucratic to make medical service incentive is So that this examination means to know different characteristic time for medical service incentive receiving and different amount of medical service incentive in General Hospital Subang, by evaluative research with case study retrospective approach. We can understand this examination only use for case that examined and the result difficult to use as general for the other case. Based on data which have been collected since April 1994 until Maret 1997, the examiner found adjournment of medical service incentive sharing at the rate of 4,25 month from the month the incentive should be shared. There was also a difference of amount of the incentive to be paid from the factual incentive at about 35.154.787, 87 rupiahs. The examiner suggests Management of Subang General Hospital, based on the result of the research, to make budget planning which pays attention to effective regulations in order to be more accurate in sharing the incentive. It is better for the local government of Subang Regency to put the local regulations into effect, hence they are able to give authority to manage hospital's income and activate hospital cultivator team as well.

---

Rumah Sakit Umum Subang merupakan satu-satunya rumah sakit pemerintah yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Subang yang melayani rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat fasilitas pelayanan kesehatan pertama sewilayah Subang dan sekitarnya. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan sebagai berikut : - Bagaimana kecenderungan besarnya jasa medis yang diterima - Bagaimana ketepatan waktu penerimaan jasa medis - Bagaimana kecenderungan penyederhanaan birokrasi pengajuan jasa medis. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik kesenjangan waktu penerimaan jasa medis dan kesenjangan besarnya jasa medis di rumah sakit umum Subang, dengan melalui penelitian evaluatif kualitatif (evaluatif research) dengan pendekatan studi kasus (case study) retrospektif. Dengan demikian dapat dipahami bahwa penelitian ini hanya berlaku untuk kasus yang diteliti saja dan hasilnya sukar untuk berlaku secara umum bagi kasus-kasus yang lainya. Berdasarkan data yang terkumpul sejak April 1994 sampai dengan Maret 1997 terjadi keterlambatan pembayaran rata-rata 4,25 bulan dari bulan seharusnya dibayar dan adanya perbedaan besarnya jasa medis yang seharusnya dibayar dengan kenyataan yang diterima rata-rata sebesar Rp 35.154.787,87,﷓ Peneliti menyarankan kepada Rumah Sakit Umum Subang untuk membuat perencanaan anggaran yang memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku sehingga lebih akurat dan bagi Pemerintah Daerah Tingkat II Subang sebaiknya mengeluarkan Peraturan Daerah yang bisa memberikan kewenangan mengelola penghasilan rumah sakit secara langsung serta mengaktipkan Tim Pembina rumah sakit.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan karena masih rendahnya performance (prestasi kerja) tenaga pelaksana gizi Puskesmas dalam pencapaian cakupan kegiatan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga di Kabupaten Dati II Subang, Propinsi Jawa Barat.

Adanya informasi tentang hubungan faktor diferensiasi tenaga pelaksana gizi di Puskesmas dengan prestasi kerjanya dalam pencapaian cakupan kegiatan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga merupakan tujuan umum dari penelitian ini, sedangkan tujuan khusus adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan kemampuan, motivasi dan persepsi peran tenaga pelaksana gizi Puskesmas dalam pencapaian cakupan kegiatan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga di Kabupaten Dati II Subang, Propinsi Jawa Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan dilakukan adalah secara kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya dilakukan dengan analisis persentase dengan uji Chi Square, dan uji Phi.

Penelitian ini dilakukan terhadap 112 orang responden yang merupakan tenaga pelaksana program Usaha Perbaikan Gizi Keluarga pada 30 Puskesmas di 22 Kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Dati II Subang, Propinsi Jawa Barat.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa analisis persentase dan dengan hasil uji Chi Square serta Uji Phi telah menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara kemampuan, motivasi dan presepsi peran tenaga pelaksana gizi puskesmas dengan prestasi kerjanya dalam pencapaian cakupan kegiatan usaha perbaikan gizi Keluarga ditingkat Puskesmas.

Dengan analisis persentase dan hasil uji Chi square menunjukkan adanya hubungan bermakna antara kemampuan tenaga pelaksana gizi Puskesmas sesuai pendidikannya dengan cakupan Kegiatan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga. Dengan uji Chi Square tersebut juga ada hubungan bermakna antara motivasi tenaga pelaksana gizi Puskesmas sesuai pendidikannya dengan cakupan Kegiatan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga. Dengan uji Chi square tersebut pula menunjukkan adanya hubungan bermakna antara presepsi peran tenaga pelaksana gizi Puskesmas sesuai dengan pendidikannya dengan cakupan UPGK.

Peneliti mengemukakan beberapa saran, yaitu perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut dengan sampel dan daerah penelitian yang lebih luas. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah menambah jumlah tenaga pelaksana gizi di Puskesmas mengingat masih kurangnya tenaga khusus yang menangani kegiatan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga di Puskesmas.

Hasil penelitian ini menunjukkan luasnya wilayah kerja dan target kerja yang tinggi membutuhkan tenaga yang mencukupi disamping itu kemampuan mereka yang mempunyai kategori pendidikan non tehnis medis tersebut adalah lebih rendah dari pads tenaga yang mempunyai latar belakang pendidikan tehnis medis, sehingga perlu difikirkan adanya latihan berupa on the job training untuk menyelaraskan kemampuan petugas dalam pelaksanaan Kegiatan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga. Latihan berupa on the job training ini dimaksudkan selain untuk meningkatkan kemampuan, juga meningkatkan persepsi peran tenaga pelaksana gizi Puskesmas dalam pelaksanaan Kegiatan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga.