Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penyatuan atap dan perubahan status hakim merupakan dua prakondisi yang diperlukan dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang lebih independen sebagaimana di amanatkan Undang-undang Dasar 1945. tujuan utama perubahan status hakim dari PNS menjadi Pejabat Negara lebih disebabkan karena pertimbangan untuk memudahkan perjuangan meningkatkan gaji dan kesejahteraan hakim, baru di ikuti pertimbangan lainnya seperti meningkatkan independensi hakim dan sebagainya. Hal ini terlihat dari betapa konsistennya upaya yang ditempuh korps hakim dalam memperjuangkan hal tersebut. Pada tahun 1999 perjuangan kalangan hakim yaitu perjuangan untuk merubah status kepegawaian hakim pengadilan tingkat pertama, dan tingkat banding dari status sebagai pegawai negeri sipil (PNS) menjadi pejabat negara terwujud yaitu dengan di undangkannya Undang-undang No. 43 tahun 1999 mengenai perubahan terhadap Undang-undang No. 8 tahun 1974 mengenai pokok-pokok kepegawaian. Namun status pejabat negara belum sesuai dengan nature jabatan hakim, oleh karena itu penulis mengambil judul Pengaturan Status dan Kompensasi Jabatan Hakim untuk Kesejahteraaan Hakim, agar dapat memahami bagaimana status kepegawaian hakim yang sesuai dengan nature jabatan hakim dan bagaimana kompensasi gaji hakim agar dapat tercapai tujuan pemberian kompensasi gaji hakim untuk kesejahteraan hakim.

---

ABSTRACT
The integration and transformation of the status of judges are two different prerequisites required to establish independent of judicial branch as intended by the 1945 Constitution of Republic of Indonesia. the main purpose in transforming the judges status into officials of the state is not merely intended to simplify the payroll of the judges, but also to maintain the independence of the judges. It can be mentioned to the effort of the judges relating to their wealth. On 1999, that effort which strives the transformation of judges' status from public servant into officials of the state had found the result in Law Number 43 in 1999. However, the new status have not been in line with the nature of the judges. Therefore, the writer take an issue of the status and payroll of judges in order to understand the status of the judges relating to the nature of judges and the calculation of the wage of the judges in order to give the judges their wealth.

Abstrak :
ABSTRAK
Gejolak yang timbul dalam lingkungan Universitas Indonesia membuat cikal bakal pembuatan skripsi ini. Skripsi ini berisi mengenai mekanisme yang akan dijalankan berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan, dan Pusat Administrasi Universitas Indonesia guna mengalihkan status kepegawaian Tenaga pendidiknya. Status kepegawaian yang dimaksud dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dimana sebelumnya tenaga Pendidik Universitas Indonesia berstatus pegawai Universitas Indonesia Badan Hukum Milik Negara. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, tenaga pendidik yang berstatus Pegawai BHMN dalam lingkungan Universitas Indonesia atau di luar Universitas Indonesia dapat memiliki pedoman dan kejelasan serta menghapuskan keraguan-raguan atas status yang dimilikinya. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan studi literatur dan wawancara dengan narasumber. Hasilnya adanya kesamaan antara Pusat Administrasi Universitas Indonesia dengan Pegawai UI, hanya saja kurangnya komunikasi membuat masalah ini menjadi berlarut-larut. Kesimpulannya status Pegawai Tetap Universitas Indonesia dengan SK Rektor sebagai Kepastian Hukumnya merupakan salah satu jalan keluar guna menjamin kepastian hukum selagi menempuh proses pengangkatan secara langsung oleh Pemerintah Pusat.

---

ABSTRACT
The turmoil arising within the University of Indonesia makes the embryo creation of this thesis. This thesis contains the mechanism that will be run based on the perspective of legislation and the Central Administration of the University of Indonesia, in order to divert personnel employment status of educators. Employment status is transferred to the Civil Servants who previously educators status as an employee of University of Indonesia as Government Owned Legal Entity. Hopefully with this research, educators with the status of Government Owned Legal Entity Officer within the University of Indonesia or other university as Government Owned Legal Entity may have the guidance and clarity as well eliminating doubts over the status they have. The research method used is to do a literature study and interviews with sources. Answer obtained is the similarity of purposes between the Central Personnel Administration by the University of Indonesia and the educators of University of Indonesia, it is just a lack of communication makes the problem becomes protracted. In conclusion, the status of Permanent Employees with the Rector University of Indonesia as a legal certainty is one way out to ensure legal certainty as to take the process of direct appointment by the Central Government.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan status kepegawaian dosen PNS yang menjadi hakim ad hoc tindak pidana korupsi dan menjelaskan mengenai penyelesaian permasalahan status kepegawaian dosen PNS yang menjadi hakim ad hoc tindak pidana korupsi dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian yang digunakan adalah eksplanatoris dengan bentuk hasil penelitian preskriptif analitis. Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 menentukan dosen PNS yang menjadi hakim ad hoc Tipikor harus cuti di luar tanggungan negara, ketentuan tersebut membuat status kepegawaian dosen PNS yang menjadi Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi tidak jelas, karena masa cuti di luar tanggungan negara lebih singkat dibandingkan dengan masa jabatan hakim ad hoc Tipikor. Selain itu, ketentuan cuti di luar tanggungan negara tersebut akan mengakibatkan hilangnya hak-hak kepegawaian dosen tersebut. Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 seharusnya dapat dikesampingkan. Penyelesaian status kepegawaian dosen PNS yang menjadi hakim ad hoc Tipikor dapat diselesaikan dengan menetapkan pembebasan sementara dari jabatannya tanpa kehilangan status sebagai pegawai negeri sipil.

---

This study aims to clarify the employment status of civil servants lecturer serving as ad hoc judges for corruption crime and to explain the dispute resolution of its employment status. This study implements a normative research; a research typology uses an explanatory with analytical prescriptive form. Elucidation of Article 16 of Law Number 46 year 2009 determines that civil servants lecturer serving as ad hoc judges for corruption crime oblige to take a government unpaid leave, these provisions leads to an unclear employment status of the civil servant university lecturers serving as ad hoc Judge of Corruption crime, due to the duration for a government unpaid leave is shorter than the term given for ad hoc judges of Corruption crime. Moreover, provisions of government unpaid leave resulted in the loss of lecturers employment rights. The tenure judgeship of an ad hoc judge in the court of corruption crime is semi-permanent, whereas, this is different from ad hoc judges for special courts. Thus, the employment status of civil servants lecturer serving as ad hoc judges for corruption crime should clearly be defined. The elucidation of the article which causing the unclear employment status should be ruled out, the dispute of this employment status can be solved by establishing a temporary exemption from the judgeship tenure without losing one?s status as a civil servant.

Abstrak :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji peran dari status kepegawaian dalam memoderasi hubungan antara kepemimpinan transformasional dengan komitmen terhadap perubahan dengan pelatihan kepemimpinan transformasional sebagai intervensi. Samplenya merupakan karyawan PT QRS, sebuah perusahaan minyak dan gas multi nasional (status kontrak dan status permanen). Teknik sampel yang digunakan yaitu accidental sampling. Sampel berjumlah 221 karyawan dengan pembagian 100 orang merupakan karyawan kontrak dan 121 merupakan karyawan tetap. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik regresi moderasi menggunakan macro process Hayes pada SPSS. pearson product moments dan process macro hayes. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa status kepegawaian secara siknifikan memoderasi hubungan antara kepemimpinan transformasional dengan komitmen terhadap perubahan. Status kepegawaian tetap memberikan efek yang lebih besar dalam memoderasi hubungan antara kepemimpinan transformasional dan komitmen terhadap perubahan dibandingkan dengan status kepegawaian kontrak. Intervensi pelatihan kepemimpinan transformasional secara efektif meningkatkan pengetahuan paraa peserta terkait kepemimpinan transformasional.

 

 

 

---

The purpose of this study was to examine the effect of employment status role in moderating the relationship between transformational leadership and commitment to change with transformational leadership training as an intervention. Samples were contract and permanent employees of PT QRS, a multinational oil and gas company. This study used a accidental sampling technique to get 221 employees consisting of 100 contract employees and 121 permanent employees. The analysis technique used was moderation regression with Macro Process Hayes. Hypothesis test results showed that employment status significantly moderated the relationship between transformational leadership and commitment to change. Permanent status employment had higher effect than contract status employment. The result of transformational leadership training, as an intervention, was effectively improved the knowledges of all participants related to transformational leadership.

 

 

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan kontrak psikologis transaksional, kontrak psikologis relasional, dan pelanggaran kontrak psikologis antara karyawan pemanen dan kontrak. Pengukuran kontrak psikologis transaksional dan kontrak psikologis relasional menggunakan alat ukur Psychological Contract Inventori (Rousseau, 2000) dan pengukuran persepsi pelanggaran kontrak psikologi menggunakan alat ukur Psychological Contract Breach Global Scale (Robinson & Morrison, 2000). Partisipan berjumlah 183 orang karyawan dari sebuah perusahaan transportasi dan logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada kontrak psikologis transaksional, kontrak psikologis relasional dan persepsi pelanggaran kontrak psikologis antara karyawan permanen dan kontrak.

---

This research aims to discover the differences of transactional psychological contract, relational psychological contract, and psychological contract breach between permanent and temporary employees. Transactional psychological contract and relational psychological contract was measured using Psychological Contract Inventory (Rousseau, 2000) and psychological contract breach was measured using Psychological Contract Breach (Global Scale) (Robinson & Morrison, 2000). Participants are 183 employees from transportation and logistic company. The main result of this research shows that there is no difference in transactional psychological contract, relational psychological contract, and psychological contract breach between permanent and temporary employees.

Abstrak :
ABSTRAK
Keinginan berhenti kerja (intention to quit) adalah keinginan karyawan untuk berhenti dari pekerjaan yang sekarang, hal tersebut bisa diakibatkan karena faktor pendorong (dari dalam organisasi) ataupun faktor penarik (dari luar organisasi). Apabila tidak terkelola dengan baik akan menyebabkan turnover secara nyata.Hal tersebut menjadi sangat penting karena tingginya angka turnover menunjukkan kurang stabilnya suatu organisasi. Mengingat banyaknya dampak yang akan terjadi yang berkaitan dengan turnover terutama terhadap pelayanan pasien, apabila banyak terjadi pada perawat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan berhenti kerja perawat RS An-Nisa Tangerang. Pengukuran dalam penelitian ini terdiri dari 12 faktor, antara lain : (1) Umur, (2) jenis kelamin (3) tingkat pendidikan, (4) lama kerja, (5) unit kerja, (6) status kepegawaian, (7) jenjang karir, (8) pendidikan-pelatihan, (9) kompensasi, (10) stressor kerja, (11) komunikasi dan (12) supervisi/kepemimpinan. Penelitian ini bersifat kuantitatif-kualitatif dengan menggunakan desain potong lintang. Sampel penelitian ini 89 perawat yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi. Data yang didapat menggunakan kuisioner.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di RS An-Nisa Tangerang ditemukan bahwa perawat yang memiliki keinginan untuk berhenti kerja sebanyak 18%, angka ini apabila terjadi berarti angka turnover pada tahun 2017 sebesar 12,8% yang berarti menjadi lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya yang angkanya selalu mengalami kenaikan. Hasil analisa statistik ditemukan faktor-faktor yang berpengaruh adalah lama kerja, dan kepemimpinan. Sedangkan faktor yang paling dominan adalah Kepemimpinan.

---

ABSTRACT
The desire to stop working (intention to quit) is the desire of employees to quit their job now, this can be caused because the driving factor (from within the Organization) or towing factor (from outside the organization). If not managed properly will cause a turnover . It becomes very important because of the high turnover figures showed less relative of an organization. Given the large number of impacts that will occur with regard to turnover especially against patients, when a lot is happening on nurses.

This research aims to know the factors that affect the desire to stop working nurses at RS An-Nisa Tangerang. Measurements in this study consists of 12 factors, among others: (1) Age, (2) gender (3) level of education, (4) long work, a work unit (5), (6) the status of staffing, (7)succession, (8) educationtraining, (9)compensation, (10) a work stressor, (11) communication and (12) supervision/leadership. The study is quantitative-qualitative design using cross sectional. The sample of this research 88 nurses who meet the inclusion criteria and ekslusi. Data obtained using questionnaire.

Based on research conducted at RS An-Nisa Tangerang found that nurses who have a desire to stop working as much as 18%, this figure means in case of turnover in the year 2017 of 12.8% which means being better than the previous years that number is always rising. The results of the statistical analysis found factors that influential work is the length of work and leadership. While the most influential factor is work Leadership.