Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indonesia selalu menjadi negara transit bagi para pencari suaka dan pengungsi yang ingin menuju negara Australia dan Selandia Baru. Salah satu permasalahan sosial dan hukum yang muncul atas keberadaan pencari suaka dan pengungsi selama menunggu di Indonesia adalah terjadinya perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dan pencari suaka atau pengungsi. Perkawinan semacam ini mengalami permasalahan dihadapan hukum Indonesia. Dalam praktiknya, perkawinan antara pengungsi asing dan WNI dilakukan sah secara agama saja atau perkawinan dibawah tangan karena tidak dapat dipenuhinya syarat formal sahnya perkawinan yaitu mengenai pencatatan perkawinan. Hal ini membawa konsekuensi tidak diperolehnya akta nikah yang merupakan satu-satunya alat bukti otentik atas peristiwa perkawinan tersebut. Dari perkawinan yang hanya sah secara agama ini tidak hanya berdampak negatif terhadap anak yang dilahirkan tetapi berdampak negatif pula terhadap perempuan (isteri). Dengan status perkawinan yang sah secara agama ini maka seorang perempuan tidak dapat menuntut atas pemenuhan hak haknya sebagai selayaknya seorang isteri sah. Tesis ini mencoba menjawab pertanyaan bagaimana status hukum akibat hukum perkawinan yang dilakukan antara WNI dengan orang asing berstatus Pengungsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan antara WNI dengan pengungsi asing seharusnya diatur lebih jelas dalam peraturan nasional Indonesia. Hal ini disebabkan karena belum adanya pengaturan khusus untuk perkawinan tersebut sehingga perkawinan itu hanya sah secara agama dan tidak dimungkinkan diterbitkannya akta nikah yang merupakan akta otentik suatu perkawinan. ......Indonesia has always been a transit country for asylum seekers and refugees who wish to travel to Australia and New Zealand. One of the social and legal problems that arise with the existence of asylum seekers and refugees while waiting in Indonesia is the occurrence of marriages between Indonesian citizens (WNI) and asylum seekers or refugees. Such marriages run into problems before Indonesian law. In practice, marriages between refugees and WNI are only legally valid or marriage under hand because the formal requirements for validity of marriage, namely regarding the registration of marriage, cannot be fulfilled. This has the consequence of not obtaining a marriage certificate which is the only authentic evidence for the marriage incident. From this religious marriage not only has a negative impact on the child born but also has a negative impact on the woman (wife). With such marriage status, a woman cannot claim the fulfillment of her rights as a legal wife. This thesis tries to answer the question of how the legal status and the legal consequences of marriage between Indonesian citizens and foreigners with refugee status according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Marriages between Indonesian citizens and foreign refugees should be regulated more clearly in Indonesian national regulations. This is because there is no special provision for such marriage so that the marriage becomes valid only on religiousbased thus it is impossible to issue a marriage certificate which is an authentic marriage certificate.

Abstrak :
Indonesia selalu menjadi negara transit bagi para pencari suaka dan pengungsi yang ingin menuju negara Australia dan Selandia Baru. Salah satu permasalahan sosial dan hukum yang muncul atas keberadaan pencari suaka dan pengungsi selama menunggu di Indonesia adalah terjadinya perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dan pencari suaka atau pengungsi. Perkawinan semacam ini mengalami permasalahan dihadapan hukum Indonesia. Dalam praktiknya, perkawinan antara pengungsi asing dan WNI dilakukan sah secara agama saja atau perkawinan dibawah tangan karena tidak dapat dipenuhinya syarat formal sahnya perkawinan yaitu mengenai pencatatan perkawinan. Hal ini membawa konsekuensi tidak diperolehnya akta nikah yang merupakan satu-satunya alat bukti otentik atas peristiwa perkawinan tersebut. Dari perkawinan yang hanya sah secara agama ini tidak hanya berdampak negatif terhadap anak yang dilahirkan tetapi berdampak negatif pula terhadap perempuan (isteri). Dengan status perkawinan yang sah secara agama ini maka seorang perempuan tidak dapat menuntut atas pemenuhan hakhaknya sebagai selayaknya seorang isteri sah. Tesis ini mencoba menjawab pertanyaan bagaimana status hukum akibat hukum perkawinan yang dilakukan antara WNI dengan orang asing berstatus Pengungsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan antara WNI dengan pengungsi asing seharusnya diatur lebih jelas dalam peraturan nasional Indonesia. Hal ini disebabkan karena belum adanya pengaturan khusus untuk perkawinan tersebut sehingga perkawinan itu hanya sah secara agama dan tidak dimungkinkan diterbitkannya akta nikah yang merupakan akta otentik suatu perkawinan. ......Indonesia has always been a transit country for asylum seekers and refugees who wish to travel to Australia and New Zealand. One of the social and legal problems that arise with the existence of asylum seekers and refugees while waiting in Indonesia is the occurrence of marriages between Indonesian citizens (WNI) and asylum seekers or refugees. Such marriages run into problems before Indonesian law. In practice, marriages between refugees and WNI are only legally valid or marriage under hand because the formal requirements for validity of marriage, namely regarding the registration of marriage, cannot be fulfilled. This has the consequence of not obtaining a marriage certificate which is the only authentic evidence for the marriage incident. From this religious marriage not only has a negative impact on the child born but also has a negative impact on the woman (wife). With such marriage status, a woman cannot claim the fulfillment of her rights as a legal wife. This thesis tries to answer the question of how the legal status and the legal consequences of marriage between Indonesian citizens and foreigners with refugee status according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Marriages between Indonesian citizens and foreign refugees should be regulated more clearly in Indonesian national regulations. This is because there is no special provision for such marriage so that the marriage becomes valid only on religiousbased thus it is impossible to issue a marriage certificate which is an authentic marriage certificate.

Abstrak :
Pembatalan Perkawinan merupakan hal yang awam bagi masyarakat umum, oleh karena itu hal ini menarik untuk dibahas. Salah satu kasus yang terjadi adalah di semarang dimana pembatalan perkawinan diputuskan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 91/Pdt.G/2005/PTA.Smg yang membatalkan perkawinan antara Yapto Hendarsono dan Eko Yuliani yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kemudian berdasarkan Putusan tersebut maka diajukan permohonan untuk penghapusan nama Yapto Hendarsono dari akta kelahiran dan di izinkan dengan dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Negeri semarang Nomor 23/Pdt.P/2006/PN.Smg. Metode pendekeatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Dengan adanya pencoretan nama ayah dari akta kelahiran maka status anak tersebut menjadi anak ibu,dan hanya memiliki hubungan hukum dengn ibunya, sehingga dalam kasus ini perlindungan hukum terhadap anak sehubungan dengan pembatalan perkawinan kedua orangtuanya tersebut menjadi tidak terpenuhi dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Seharusnya pemerintah sebagai aparatur negara dapat menjalankan fungsi peradilan dengan lebih baik, prosedur yang dipermudah dan biaya yang terjangkau. Dan pemerintah seharusnya memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat lebih paham akan hukum dan sadar hukum.

---

Cancellation of Marriage is a common thing for the general public, therefore it is interesting to discuss. One case is in Semarang where the cancellation of the marriage was decided by the High Court of Religion No. 91 / Pdt.G / 2005 / PTA.Smg the consequences of the marriage between Yapto Hendarsono and Eko Yuliani who has been blessed with two (2) children. Then based on the verdict then filed a request for deletion of name Yapto Hendarsono of a birth certificate and authorized by the Semarang District Court Ruling No. 23 / Pdt.P / 2006 / PN.Smg. The method used in this paper is a normative juridical methods. With the deletion of the names of his father's birth certificate, the status of the child into the child's mother, and only has a legal relationship with the mother, so in this case the legal protection of children in connection with the cancellation of the marriage of his parents become unfulfilled and contrary to regulations. Should the government as the state apparatus can perform the judicial function better, the procedure easy and affordable cost. And the government should provide legal counseling so that more people understand the law and litigious.

Abstrak :
Perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menuju pembentukan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejalan dengan Undang-undang Perkawinan yang menganut asas monogami. Asas monogami ini sendiri tidak mutlak melainkan memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang hendak memiliki istri lebih dari seorang. Dengan adanya syarat-syarat yang cukup sulit untuk dipenuhi oleh seorang suami, maka banyak sekali kasus pernikahan poligami yang tidak dijalankan berdasarkan syarat-syarat sebagaimana yang diatur pada Undang-undang Perkawinan. Kasus pembatalan perkawinan yang diajukan oleh istri pertama terhadap perkawinan kedua suaminya yang sebagaimana ada dalam Putusan Nomor 4302/Pdt.G/2021/PA.JS. Penelitian yang akan dibahas yaitu mengenai mekanisme pencabutan buku nikah yang perkawinannya telah dibatalkan serta akibat hukum dari putusan tersebut serta kedudukan status anak yang telah dilahirkan pada pernikahan yang telah dibatalkan oleh pengadilan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan data utama yang digunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Saran dalam penulisan ini adalah Kantor Urusan Agama diharapkan untuk membenahi sistem saat melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan perkawinan dan setiap anak yang telah dilahirkan dari pernikahan yang batal dapat memnbuat akta otentik mengenai harta warisan dari kedua orangtuanya sehingga jelas bagian-bagian yang di dapatkan oleh setiap ahli waris. ......Marriage is desired by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which leads to the formation of a happy and eternal family or household based on Belief in One Almighty God. In line with the Marriage Law which adheres to the principle of monogamy. The principle of monogamy itself is not absolute but has conditions that must be met by a husband who wants to have more than one wife. With conditions that are quite difficult for a husband to fulfill, there are many cases of polygamous marriages that are not carried out based on the conditions stipulated in the Marriage Law. The case of annulment of marriage filed by the first wife against her husband's second marriage as contained in Decision Number 4302/Pdt.G/2021/PA.JS. The research that will be discussed is regarding the mechanism for revoking the marriage book whose marriage has been annulled and the legal consequences of the decision and the status of the child who has been born in a marriage that has been annulled by the court. The method used is the normative legal research method, with the main data used secondary data obtained from library materials in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The suggestion in this writing is that the Office of Religious Affairs is expected to fix the system when examining documents for marriage requirements and every child who has been born from an annulled marriage can make an authentic deed regarding the inheritance from both parents so that the parts that each heir gets are clear.

Abstrak :
Infeksi HIV merupakan masalah kesehatan di dunia yang terus meningkat kejadiannya di Indonesia. Semenjak adanya terapi antiretroviral, usia harapan hidup anak terinfeksi HIV meningkat sehingga fokus pengobatan berubah menjadi kualitas hidup anak. Salah satu tahapan yang harus dilakukan pada anak adalah pembukaan status HIV disclosure . Disclosure dapat meningkatkan kepatuhan anak terhadap terapi HIV. Pada negara maju, kurangnya pedoman yang tepat menyebabkan variasi angka pelaksanaan disclosure antara 18-77 . DI negara berkembang seperti Indonesia, disclosure hanya dilakukan pada 9 anak terinfeksi HIV. Hal ini belum mendapat perhatian dari pemerintah, terutama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan disclosure. Studi cross-sectional dilakukan terhadap 101 pasien anak terinfeksi HIV di RSCM, Jakarta. Penelitian dilakukan pada bulan Februari 2016 dengan menggunakan kuesioner yang ditanyakan kepada pengasuh pasien anak terinfeksi HIV. Dari 101 anak terinfeksi HIV, hanya sebanyak 31 30,7 pasien sudah mengetahui status HIV-nya. Pada penelitian ini didapatkan hanya keikutsertaan ke dalam kelompok dukungan sebaya KDS yang berhubungan dengan waktu pembukaan status HIV p=0,002 . Sedangkan latar belakang pendidikan, pendapatan, dan pengetahuan tentang disclosure tidak berhubungan bermakna dengan waktu pembukaan status p=0,733; p=0,283; p=0,745 . Sebanyak 30,7 anak terinfeksi HIV pada penelitian ini telah mengetahui status HIV. Dari seluruh latar belakang pengasuh yang diteliti, hanya keikutsertaan ke dalam KDS yang mempunyai hubungan bermakna dengan waktu pembukaan status. Kata kunci: latar belakang, pengasuh, pembukaan status, anak terinfeksi HIV, Jakarta.

---

HIV infection is a global health issue with increasing prevalence in Indonesia. Since the era of antiretroviral therapy, life expectancy of children with HIV has increased and the focus of therapy shifts into the children s life qualities. One of the crucial process is HIV disclosure. Disclosure is considered beneficial in increasing children s adherence to HIV therapy. A cross sectional study was counducted on 101 HIV patients in RSCM, Jakarta. This research was conducted on February 2015 using questionnaire answered by caregivers of children with HIV. In developed countries, the lack of accurate guideline causes the variation of HIV disclosure between 18 77 . In developing countries such as Indonesia, disclosure was only performed in 9 children with HIV. The government has not paid attention on this, especially on factors contributed to HIV disclosure. From the 101 patients who participated in this research, only 31 30,7 have been disclosed. In this research, only caregivers participation in peer support group is statistically significant to time of HIV disclosure p 0.002 . Meanwhile, caregiver s education, income, knowledge of disclosure and relation to child are not significant to time of HIV disclosure p 0,733 p 0,283 p 0,745 . In children with HIV, 30,7 have known their HIV status. From all caregivers background that have been studied, only participation in peer support group is found significant to time of HIV disclosure.. Keywords background, caregiver, disclosure, HIV infected pediatric.

Abstrak :
Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini memberikan sikap landasan tegas bahwa untuk menentukan sahnya suatu perkawinan adalah bila perkawinan tersebut telah dilakukan menurut hukum masing -masing agama dan kepercayaannya. Ada juga asas dalam perkawinan, yaitu asas kekal abadinya perkawinan, penyimpangan dari asas tersebut selain perceraian adalah pembatalan perkawinan yang merupakan tindakan pengadilan berupa keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan itu tidak sah sehingga dianggap tidak pernah ada. Ada syarat dan alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan dan hanya orang-orang tertentu yang diberikan hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan dengan memenuhi batas waktu pengajuannya. Pembatalan tersebut berakibat terhadap kedudukan (status) anak. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan tanya jawab spontan kepada instansi yang terkait untuk mencari jawaban terhadap masalah yang ada. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pembatalan perkawinan dilakukan bila perkawinan tidak memenuhi syarat materi dan formil, dan diajukan dengan memenuhi alasan sebagaimana ditetapkan undang-undang. Adanya batas waktu pengajuan hanya bila perkawinan dilakukan di bawah ancaman dan adanya salah sangka terhadap diri suami atau isteri sebelum perkawinan, sedangkan untuk alasan lain tidak ada batas waktu. Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan, sehingga mereka tetap berkedudukkan (berstatus) sebagai anak sah dan tetap mendapat haknya sebagaimana anak sah.