Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This paper explores local politics in the frame of Indonesia united government. In the reformation era, political elites and executives have agreed on the based relationship between national and local government democratically and effectively to serve civil society and the state...."

"Skripsi ini membahas tentang Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. Melalui penelitian dapat diketahui bahwa KPPU merupakan lembaga negara independen yang mempunyai kewenangan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. KPPU saat ini bekerja dengan baik dalam menjalankan tugasnya. Terhadap putusan yang dikeluarkan oleh KPPU hanya bersifat sanksi administratif. Sistem Kepegawaian yang dimiliki oleh KPPU terbagi menjadi dua (2) kategori, yaitu, PNS dan non- PNS. Para pegawai yang bekerja dalam KPPU yaitu para pekerja honorer. Dalam Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pada dasarnya kewenangan yang dimiliki oleh KPPU sudah disebutkan sangat jelas pada Pasal 36 dalam Undang-udang.

---

This thesis discuss about the KPPU's position in the Indonesian governance system. Through this thesis, it is found that the commission is an independent state institution that has the authority to assist the executive, legislative and judiciary bodies. The Commission is currently working well in executing their duties. The decision issued by KPPU merely administrative sanctions. The employment system in KPPU is divided into two (2), that is, ivil servants (PNS) and non- civil servants (non- PNS). The employees who work in the KPPU are honorary workers. This research used the normative legal research method. This research concluded that the authorities owned by the commission have been very clearly stated in article 36 of Law Number 5 of 1999 about Antimonopoly Law, but in carrying out the powers, there are limitations that cannot be exceeded by the commission."

"ABSTRAKDari sejarah kenegaraan ataupun dalam kepustakaan akan ditemukan dua sistem pemerintahan. yang pertama ialah sistem pemerintahan parlementer, dan yang kedua ialah sistem pemerintahan presidensial. Dalam perkembangannya dari kedua sistem pemerintahan tersebut memunculkan variasi-variasinya, seperti sistem pemerintahan campuran (hybrid system), sistem pemerintahan quasi, baik quasi parlementer maupun quasi presidensial dan sistem referendum. Pertanyaannya adalah sistem pemerintahan apakah yang dianut Negara Republik Indonesia di bawah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945? Para pendiri Negara Republik Indonesia telah merumuskan suatu mekanisme sistem pemerintahan negara yang lengkap dalam UUD 1945 yang dijabarkan pada bagian Penjelasan UUD 1945. Namun, para pakar kenegaraan kita ternyata memberikan pendapat yang berbeda-beda terhadap rumusan mekanisme sistem pemerintahan menurut UUD 1945. Terdapat tiga golongan pendapat, yaitu pertama, pendapat yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan menurut UUD 1945 memenuhi kriteria sistem pemerintahan presidensial, kedua, pendapat yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan menurut UUD 1945 memenuhi kriteria sistem pemerintahan campuran, ketiga, sistem Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) karena supremasi dalam melaksanakan fungsi pemerintahan berada pada MPR. Melalui penelusuran literatur dengan menggunakan metode yuridis, penulis berkesimpulan bahwa pemikiran Padmo Wahyono tentang Sistem MPR sungguh tepat sebagai sistem pemerintahan negara berdasarkan UUD 1945. Hal ini ditunjukkan dari unsur-unsurnya baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional secara keseluruhan sistem pemerintahan menurut UUD 1945 bermuara pada MPR. Namun, agar sistem MPR berdaya guna dan berhasil guna hendaknya MPR lebih berperan aktif, dan juga dapat menghilangkan kendala yuridis sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,DPR dan DPRD. "