Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
"
"This collection of essays focusses on the following concepts: sovereignty (the unique, intangible and yet essential characteristic of States), statehood (what it means to be a State, and the process of acquiring or losing statehood) and State responsibility (the legal component of what being a State entails). The unifying theme is that they have always been and will in the future continue to form a crucial part of the foundations of public international law. While ...
"
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2015
341.26 SOV
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Kristi Ardiana
"
ABSTRAK
Doktrin State responsibility merupakan salah satu doktrin penting dalam hukum internasional yang terus berkembang hingga saat ini. Inti dari pengertian doktrin State responsibility adalah bahwa setiap aksi yang dilakukan oleh negara ataupun organ-organ resmi negara harus dipertanggung jawabkan dan memiliki konsekuensi hukum dalam hubungan antar negara di kancah internasional. Lahirnya konsekuensi atas setiap aksi daripada negara bertujuan untuk memastikan bahwa negara mentaati ketentuan hukum internasional serta memberi keadilan bagi subjek hukum internasional yang mengalami kerugian ...
"
2017
S68108
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rossa Amanda Santika
"
Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada negara Myanmar atas pelanggaran berat hak asasi manusia yang dialami oleh etnis Rohingya berdasarkan doctrine of imputability, dan tindakan yang harus dilakukan negara Myanmar berdasarkan prinsip pertanggungjawaban negara. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Kesimpulan penelitian ini bahwa Negara Myanmar dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perlakuan dan tindakan terhadap etnis Rohingya ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Afghania Dwiesta
"
Putusan Pengadilan Negeri Den Haag pada tahun 2011 memutuskan untuk menerima klaim gugatan yang diajukan oleh keluarga para korban pembantaian Rawagedeh yang dilakukan oleh tentara Belanda pada tahun 1947 silam. Pengajuan klaim ganti kerugian dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke muka Pengadilan Negeri Den Haag. Hal ini dilakukan sebagai upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan oleh penggugat mengingat tidak adanya penyelesaian perkara yang seharusnya dilakukan oleh negara Belanda secara publik. Meskipun Pengadilan Negeri Den ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2014
S55048
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Siti Noor Malia Putri
"
ABSTRAK
Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) fishing activities have been widely known as a threat to marine living resources. The International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) has adopted its advisory opinion on the responsibility and the possible liability of the flag States who committed IUU fishing activities in an area under the jurisdiction of the Sub-Regional Fisheries Commission (SRFC). Other than the Opinion, many international scholars and legal instruments have arisen the same ...
"
Depok: University of Indonesia, Faculty of Law, 2018
340 UI-ILR 8:2 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Ananda Kurniawan Sukarmaji
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai perlindungan personil diplomatik dan tanggung jawab negara terhadap kekerasan fisik yang diderita oleh personil diplomatik di negara-negara konflik, khususnya di negara Afghanistan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hal ini patut untuk dibahas melihat maraknya penyerangan-penyerangan serta kerugian fisik yang diderita oleh personil diplomatik di banyak negara, terutama di negara yang sedang berada di dalam konflik bersenjata. Skripsi ini akan membahas mengenai praktek perlindunganperlindngan personil diplomatik di beberapa negara konflik dan ...
"
2017
S69330
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sabungan, Setiawan Y.
"
Dalam situasi seperti apa hukum internasional harus menyalahkan negara atas tindakan individu non-negara? Walaupun negara pada umumnya tidak bertanggungjawab atas tindakan aktor non-negara, telah ditentukan bahwa tindakan agennya dapat diatribusikan ke negara tersebut. Yaitu tindakan yang hanya berpura-pura sebagai aktor privat dan cukup terhubungnya tindakan tersebut dengan pelaksanaan kekuasaan publik dimana “tindakan privat” tersebut dapat dianggap tindakan negara. Oleh karena itu, skripsi ini menjelaskan mengenai tanggung jawab negara dalam perspektif hukum internasional. Selain itu skripsi ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S26240
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Fetrycia Angela Octory
"
Kegiatan eksplorasi di kawasan dasar laut menjadi industri pertambangan yang sangat mahal nilainya bagi kepentingan ekonomi.Sehingga kegiatan di kawasan dasar laut perlu diatur, dan terdapat dalam United Nations Convention on The Law Of The Sea Of 10 December 1982 atau Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982,Agreement for the Implementation of Part XI of the UNCLOS of 10 December 1982 atau Perjanjian Implementasi 1994, Regulations on Prospecting and Exploration for Polymetallic Nodules in the Area, dan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41867
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
