Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dari hasil pengujian hipotesis pertama tentang pengaruh diklat SPAMA terhadap peningkatan pengetahuan menunjukkan, bahwa terdapat korelasi yang positif antara diklat SPAMA dengan peningkatan pengetahuan aparatur terbukti dari terhitung 7,82 lebih besar dari t tabel 2,064 untuk df 24 dan taraf kesalahan 5 %.

Pengujian hipotesis kedua tentang pengaruh diklat SPAMA terhadap peningkatan ketrampilan juga menunjukkan, bahwa terdapat korelasi yang positif antara diklat SPAMA dengan peningkatan ketrampilan aparatur terbukti dari t hitung 6,93 lebih besar dari t tabel 2,064 untuk df 24 dan taraf kesalahan 5 %.

Sedangkan untuk Pengujian hipotesis ketiga tentang pengaruh diklat SPAMA terhadap peningkatan sikap tidak menunjukkan, bahwa terdapat korelasi yang positif antara diklat SPAMA dengan peningkatan sikap aparatur terbukti dari t hitung 1,69 lebih kecil dari t tabel 2,064 untuk df 24 dan taraf kesalahan 5 %.

Dari hasil penelitian tersebut, maka program diklat SPAMA perlu terus dikembangkan lebih lanjut, baik seleksi peserta, kurikulum, metode, widyaiswara dan lainnya agar program diklat tersebut menjadi lebih baik, sehingga benar-benar mampu menyiapkan kader-kader pimpinan PNS yang profesional.

---

Abstrak :

ABTRAK
Nama : Widya Purnama Sari
Program Studi : Kajian Administrasi Rumah Sakit
Judul : Analisis Keterlambatan Kenaikan Pangkat bagi Staf Medis
di Departemen Mata RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo Tahun
2018
Pada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 Tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil disebutkan Kenaikan pangkat adalah
penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan terhadap Negara. Naik pangkat dapat menjadi dorongan kepada
Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya.
Karena kenaikan pangkat merupakan penghargaan dan setiap penghargaan memiliki
nilai apabila kenaikan pangkat diberikan tepat orang dan tepat waktu.
Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo merupakan
Rumah Sakit Pendidikan dimana memiliki tenaga medis subspesialistik yang beragam,
memiliki kompetensi dan masa kerja yang cukup lama. Berdasarkan data yang ada pada
Unit Sumber Daya Manusia (SDM) Departemen Mata tercatat 14 Dokter Spesialis
Mata yang berstatus Dodiknis dari 30 Dokter Spesialis Mata yang berstatus PNS
sehingga masih terdapat 16 Dokter yang belum melakukan inpassing dan 10 staf medis
belum memiliki jabatan fungsional pendidikan.
Diketahui Ketepatan kenaikan pangkat bagi staf medis di Departemen Mata
dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang adalah variabel penilaian diri
sendiri dengan nilai p=0,015. Dilakukan analisis dengan wawancara mendalam kepada
staf medis dimana diperoleh informasi yang mempegaruhi keterlambatan kenaikan
pangkat bagi staf medis yaitu staf tidak mengerti proses inpassing dan belum memiliki
publikasi sehingga belum dapat mengurus kenaikan jabatan akademik dosen. Rumitnya
proses administrasi baik kenaikan pangkat ataupun proses inpassing membuat sebagian
staf lebih memilih untuk melakukan pelayanan dibandingkan melakukan penilitian.
Kata kunci:
Naik pangkat, staf medis, jabatan fungsional

---

ABTRACT
Name : Widya Purnama Sari
Program of Study : Hospital Administration Study
Title : Analysis of Delays in Promotion for Medical Staff in
Department of Ophthalmologi RSUPN Dr. Cipto
Mangunkusumo in 2018
In the government regulation of the Republic of Indonesia Number 99 of year
2000 concerning the Promotion of Civil Servants mentioned the promotion is an award
given for the work performance and dedication of the concerned Civil Servants to the
State. Promotion can be a boost to Civil Servants to further improve their work
performance and service. Because promotion is an award and each award has a value if
the promotion is given to the right person and on time.
Cipto Mangunkusumo Hospital is a Teaching Hospital where it has a variety of
subspecialty medical personnel, has competency and has a long working period. Based
on the data available at the Department of Human Resources (SDM), there were 14
Dodiknis Ophthalmologists from 30 Ophthalmologists who were civil servant status so
that there were still 16 Doctors who had not done inpassing and 10 medical staff did
not have functional educational positions.
It is known that the accuracy of promotion for medical staff at Department of
Ophthalmology is influenced by several factors, one of the factors is the selfassessment
variable with a value of p = 0.015. An analysis was conducted with in-depth
interviews with medical staff where information was obtained which affected the delay
in promotion for medical staff, staff did not understand the inpassing process and did
not have publications so that they could not take care of the increase in academic
lecturer positions. The complexity of the administrative process both promotion and
inpassing process makes some staff prefer to do service rather than doing research
Keywords: Civil servants, medical staf, fungtional structure

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi dari hadirnya jabatan baru dalam unsur struktur organisasi kementerian negara, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Kementerian Negara, yaitu jabatan staf khusus menteri. Staf khusus menteri mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri sesuai penugasan menteri dan bukan merupakan bidang tugas unsur organisasi kementerian. Luasnya tugas staf khusus menteri tersebut bisa menimbulkan multitafsir, dan bahkan dalam praktiknya staf khusus menteri melakukan tindakan di luar kewenangannya, karena tidak jelasnya tugas staf khusus menteri. Selain itu proses perekrutan staf khusus menteri yang belum diatur juga menimbulkan masalah tersendiri. Selama ini yang direkrut menjadi staf khusus menteri adalah orang-orang terdekat menteri, padahal seharusnya direkrut menggunakan merit system, yaitu sistem mengangkat pegawai dengan kecakapannya, bukan berdasar kedekatan atau hubungan kekeluargaan. Setelah dilakukan penelitian menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, ternyata keberadaan staf khusus menteri selama ini tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi birokrasi dan kinerja menteri. Dari segi kepastian hukumnya lemah karena dasar hukumnya hanya ada di peraturan presiden, di sisi lain dari segi kemanfaatan dan keadilan nya juga dirasa kurang, karena nyatanya jabatan ini tidak masuk dalam struktur organisasi kementerian dan dengan proses perekrutan yang tidak jelas tapi memperoleh fasilitas setara pegawai Eselon 1b, tentu tidak adil dan menimbulkan pemborosan anggaran. Berdasarkan alasan tersebut urgensi keberadaan staf khusus menteri dirasa tidak begitu penting karena sudah ada staf ahli dalam struktur organisasi kementerian, kalaupun mau tetap diadakan maka status kepegawaian harus diperjelas menjadi PPPK agar jelas juga kedudukannya dan kewenangannya dibedakan dengan staf ahli. ...... Position and Authority of Ministerial Special Staff in the Organizational Structure of the State Ministry This research is motivated by the presence of new positions in the elements of the organizational structure of state ministries, based on Presidential Regulation No. 7 of 2015, namely the position of staff for ministers. The minister's special staff has the task of giving advice and consideration to the minister according to the assignment of ministers and is not an area of duty for the elements of the ministry organization. The extent of the minister's special staff duties can lead to multiple interpretations, and even in practice the minister's special staff takes action outside his authority, because of the unclear task of the minister's special staff. In addition, the unregulated process of recruiting special staff for ministers also creates its own problems. So far, those recruited to become special staff of ministers are the closest people to the minister, even though they should be recruited using a merit system, namely the system of raising employees with their skills, not based on proximity or family relations. After conducting research using a normative juridical method with a statutory approach, it turns out that the existence of special ministerial staff so far has not provided significant benefits to the bureaucracy and ministerial performance. In terms of legal certainty it is weak because the legal basis is only in the presidential regulation, on the other hand in terms of benefits and fairness it is also felt lacking, because in fact this position is not included in the ministry's organizational structure and unclear recruitment process but obtains facilities equivalent to Echelon employees 1b, it is certainly not fair and causes budget waste. Based on these reasons, the urgency of the existence of special ministerial staff is not very important because there are already expert staff in the ministry's organizational structure, even if they want to be held, the employment status must be clarified as first aid so that their position is clear and their authority is distinguished from expert staff. Keywords: position, authority, the urgency of the existence of a ministerial staff.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian tentang layanan perpustakaan keliling di lima wilayah DKI Jakarta untuk mengetaui siapa pemakai perpustakaan keliling DKI Jakarta dan apa kebutuhannya. Untuk mngetahui media promosi apa yang tepat dalam menyebarluaskan keadaan perpustakaan keliling. Untuk mengetahui apakah koleksi yang tersedia di perpustakaan keliling DKI Jakarta telah cukup memenuhi kebutuhan masyarakat pemakainya atau belum, untuk mengetahui apakah staf perpustakaan keliling membantu pemakai dalam memanfaatkan perpustakaan keliling. Untuk mengetahui apakah syarat keanggotaan yang berlaku pada perpustakaan keliling cukup mudah dilakukan dan juga untuk mengetahui apakah pos layanan, frekuensi kedatangan dan jam layanan yang telah ditentukan telah sesuai dengan kebutuhn pemakai. Metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi tersebut addlah dengan wawancara langsung kepada pemakai yang telah menjadi anggota perpustakaan keliling DKI Jakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa kebanyakan pemakai perpustakaan keliling DKI Jakarta adalah anak-anak pelajar dan kebutuhan mereke menggunakan perpustakaan keliling adalah untuk membaca buku-buku yang bersifat hiburan.

---

Abstrak :
ABSTRAK Penulis tertarik membahas masalah motivasi kerja staf perpustakaan fakultas di lingkungan Universitas Indonesia karena menuruf: hemat penulis masalah pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia haruslah menjadi pokok permaslahan utama untuk mendapatkan produktivitas kerja yang maksimal. Dasar teori yang digunakan dalam penelitianti ini adalah teori dari Maslow, yang mengatakan bahwa manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan menurut Moenir 5 kebutuhan dasar ini dapat digunakan untuk memotivasi mereka dalam bekerja. Yang menjadi permasalahan disini adalah bagaimana sebenarnya kondisi motivasi kerja staf perpustakaan fakultas di lingkungan Universitas Indonesia. Untuk itu dalam penulisan skripsi ini harus ditetapkan teriebih dahulu tujuan penelitiannya, yaitu memberikan gambaran mengenai motivasi kerja staf perpustakaan fakultas di lingkungan Universitas Indonesia, aspek mana yang paling mempengaruhi mereka dalam bekerja, dan usaha yang telah dilakukan kepala perpustakaan untuk memotivasi stafnya. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif, yaitu bertujuan untuk mengungkap gambaran masalah-masalah yang terjadi atau berlangsung pada saat ini. Sedangkan data yang dikumpulkan adalah data kualitatif. Untuk analisis data, penulis menggunakan parameter tertentu yang dibuat sendiri oleh penulis berdasarkan buku karangan Masri Singarimbun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja staf perpustakaan fakultas di lingkungan Universitas Indonesia adalah tinggi, yaitu 56,86 (51-75 motivasi tinggi). Gaji dipilih sebagai aspek yang paling mempengaruhi mereka dalam bekerja dan kepala perpustakaan telah melakukan tugas mereka untuk memotivasi stafnya.