Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai organisasi internasional didirikan dengan tujuan mencapai perdagangan internasional yang bebas dan adil. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap pelanggaran ketentuan yang telah dilakukan ditetapkan dalam perjanjian default dari Perjanjian Pembentukan Dunia Organisasi Perdagangan dapat dibawa ke Dispute Settlement Body (DSB) dari WTO. Negara anggota WTO terdiri dari negara maju dan negara berkembang dimana setiap anggota memiliki kapasitas yang berbeda untuk memenuhi ketentuan WTO. Hal ini menyebabkan terciptanya Perlakuan Khusus dan Diferensial (SDT), yang bertujuan membantu negara berkembang menjadi anggota WTO meningkatkan kemampuannya. Dalam penelitian ini akan dibahas ketentuan-ketentuannya SDT dalam mengakomodasi kepentingan Indonesia dalam memenuhi ketentuan peraturan perdagangan dalam perjanjian WTO. Selain penelitian ini juga akan membahas manfaat dari ketentuan SDT yang sedang berjalan kasus DS478. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian berdasarkan norma hukum. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa SDT seharusnya memberikan manfaat bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk memenuhi regulasi perdagangan sekaligus menjadi kompetitif dengan negara maju, itu tidak diimplementasikan dan dilindungi implementasi oleh WTO yang mengakibatkan kerugian bagi Indonesia di Resolusi sengketa DS478. ......The World Trade Organization (WTO) as an international organization was founded with the aim of achieving free and fair international trade. To achieve this objective, any breaches of the provisions that have been committed in the default agreement of the World Trade Organization Formation Agreement may be brought to the Dispute Settlement Body (DSB) of the WTO. WTO member countries consist of developed and developing countries where each member has different capacities to fulfill WTO provisions. This has led to the creation of Special and Differential Treatment (SDT), which aims to help developing countries become members of the WTO increase his abilities. This research will discuss the provisions of SDT in accommodating Indonesia's interests in fulfilling the provisions of trade regulations in the WTO agreement. Apart from this research, it will also discuss the benefits of the SDT provisions that are currently underway in the DS478 case. This research was conducted by means of juridical-normative research, namely research based on legal norms. In this study, it can be seen that SDT should provide benefits for developing countries like Indonesia to fulfill trade regulations while being competitive with developed countries, it is not implemented and protected by the implementation of the WTO which results in losses for Indonesia in the DS478 dispute resolution.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini mengeksplorasi pengalaman negara-negara kurang berkembang (LDCs) yang mengaksesi World Trade Organization (WTO), sebuah organisasi yang didirikan untuk mencapai liberalisasi dalam perdagangan multilateral sehingga dapat membawa manfaat bagi seluruh komunitas global. Proses aksesi, ketentuan aksesi, dan komitmen yang diambil oleh LDCs ini adalah subyek penelitian ini dengan referensi khusus ke Nepal dan Kamboja sebagai dua LDCs pertama yang menjadi anggota WTO melalui proses aksesi sesuai dengan Pasal XII Perjanjian WTO, untuk mengambil pelajaran relevan untuk LDCs seperti Ethiopia yang saat ini sedang dalam proses atau mereka yang ingin bergabung dengan organisasi di masa depan. Mengingat kendala kapasitas dan tantangan yang dihadapi LDCs dalam menegosiasikan kesepakatan perdagangan dengan negara-negara maju, WTO telah mengembangkan mekanisme untuk memberikan perlakuan special and differential kepada negara-negara ini di berbagai tingkatan termasuk ketika mereka memproses aksesi mereka. Tesis ini menganalisa apakah LDCs sebenarnya telah diuntungkan dari pengaturan preferensial tersebut dalam mengaksesi WTO dan ketika mereka menerapkan komitmen-komitmennya sehingga Ethiopia dan LDCs lainnya dapat secara strategis masuk ke dalam proses dan memastikan bahwa mereka dapat memperoleh manfaat dari keanggotaannya. Menjadi anggota WTO bukanlah tujuan dengan sendirinya dan tidak akan memiliki dampak yang signifikan kecuali didukung oleh langkah-langkah reformasi nasional dan pemerintahan yang baik, maka setiap negara yang mengaksesi harus foresee reformasi yang diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan peraturan WTO dan memanfaatkan keanggotaan WTO untuk keuntungan ekonominya.

---

ABSTRACT
This thesis explores the experiences of least developing countries (LDCs) which were acceded to the World Trade Organization (WTO), an organization established to achieve liberalization in multilateral trade so as to bring benefits for the global community. The accession process, terms of accession and the commitments these LDCs ended up with are the subjects of this study with specific reference to Nepal and Cambodia as the first two LDCs which joined the WTO through the process of accession pursuant to Article XII of the WTO Agreement, with a view to draw lessons for LDCs such as Ethiopia which are currently in the process or those which desire to join the organization in the future. Given the capacity constraints and the challenges that LDCs face in negotiating trade deals with developed countries, the WTO has developed mechanisms to grant these countries special and differential treatment at various levels including when they process their accession. This thesis examines whether LDCs have in fact benefited from such preferential arrangements in acceding to the WTO and implementing their commitments at the post-accession stage so that Ethiopia and other LDCs can strategically enter into the process and ensure that they can reap benefits of their WTO membership. Becoming a WTO member is not an end by itself and will not have a significant impact unless backed by national reform measures and good governance, hence any acceding country should foresee the reforms it needs to make to ensure WTO-consistency and utilize its WTO membership to its economic advantage.