Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dengan diterapkannya UU NO. 22 Tahun 1999 yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memberikan peluang bagi daerah untuk lebih mampu mengembangkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung berjalannya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Kewenangan yang dimiliki daerah otonom diharapkan mendukung pembangunan daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut memerlukan pembiayaan yang bersumber dan pemerintah maupun dari masyarakat daerah itu sendiri. Sehubungan dengan pembiayaan pelaksanaan pembangunan di daerah belum sepenuhnya dibiayai oleh daerah sendiri, dimana disebabkan keterbatasan sumber pendapatan asli daerah, sehingga membuat daerah masih memiliki ketergantungan dengan pemerintah pusat dalam pendanaan pembangunan daerahnya. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 salah satu pendapatan daerah yang relatif dapat menutupi keperluan pembiayaan pembangunan daerah adalah Dana Alokasi Umum (Block Grant) yang merupakan dana perimbangan pusat dan daerah yang jumlahnya relatif besar. Pemerintah daerah sebagai lembaga daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana tersebut dituntut dapat melaksanakan manajemen keuangan daerah yang tepat seseuai dengan kebutuhan daerah bersangkutan. Sebagai salah satu wujud perhatian terhadap kondisi di atas, maka penulisan tesis ini peneliti tertarik dengan judul : "Pola Alokasi Anggaran Pembangunan Setelah diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 Di Kabupaten Lampung Selatan". Selanjutnya untuk menfokuskan permasalah penelitian tersebut telah dirumuskan suatu pertanyaan yaitu : Bagaimanakah pola alokasi anggaran pembangunan yang terjadi setelah diberlakukanya UU No.22 Tahun 1999 di Kabupaten Lampung Selatan, dan Bagaimanakah mekanisme yang digunakan oleh Daerah Kabupaten Lampung selatan dalam penyusunanan anggaran pembangunannya.

Abstrak :
Wilayah Indonesia sebagian besar terdiri dari pesisir dan laut dan jika dikelola dengan baik, wilayah itu, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pesisir dan laut mengandung sumber daya yang tidak sedikit. Wilayah pesisir pantai dan laut yang berada di sekitar daerah kabupaten, selama ini pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya sebagai perpanjangan tangan saja. Hal ini disebabkan belum adanya penyerahan wewenang yang jelas kepada daerah untuk mengelola pesisir pantai dan laut. Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan wewenang daerah mengelola pesisir dan laut di Kabupaten Lampung Selatan disimpulkan bahwa pengaturan tentang wewenang pemerintah kabupaten di wilayah pesisir dan laut tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Wewenang pemerintah kabupaten selama ini hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah propinsi sehingga 'pengelolaannya sering menemui kegagalan, dalam praktiknya wewenang yang dimiliki pemerintah kabupaten mengelola pesisir dan laut hanya terbatas pada pengelolaan skala kecil saja, dan hasil yang diperoleh sebagian besar tersedot ke pemerintah pusat. Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola pesisir dan laut, diharapkan dapat dijadikan dasar wewenang bagi daerah untuk mengelola pesisir pantai dan lautnya masing-masing, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi sehingga daerah dapat meningkatkan pendapatannya sekaligus pula mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Abstrak :
Penyakit malaria di Indonesia saat ini masih merupakan penyakit serius yang menimbulkan kesakitan dan kematian yang sangat tinggi, khususnya pada anak-anak. WHO memperkirakan 300-500 juta orang menderita malaria, kematian diperkirakan tiga juta orang setiap tahun. Menurut Depkes pada tahun 2000 tercatat 3100 kasus per 100.000 penduduk Studi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran perilaku pencarian pertolongan pengobatan pada informan ibu-ibu yang memiliki anak balita menderita malaria di desa Hanura dan desa Gebang kecamatan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan yang diharapkan berguna scbagai rnasukan bagi pengelola dan pelaksana program penanggulangan malaria di Kabupaten Lampung Selatan. Studi ini menggunakan studi kualitatif dengan metode pengumpulan informasi yang digunakan adalah diskusi kelompok terarah (DIET) dan wawancara mendalam. Jumlah informan dalam studi ini sebanyak 36 orang yang terdiri dan 8 informan kunci dan 24 orang dari kelompok ibu yang mencari pertolongan pengobatan ke puskesmas dan 4 orang dan kelompok ibu-ibu yang melakukan pengobatan sendiri. Hasil studi menunjukkan gambaran karakteristik informan ibu-ibu yang mencari pertolongan pengobatan ke puskesmas umurnya lebih muda dan pendidikan lebih tinggi dibandingkan kelompok informan ibu-ibu yang melakukan pengobatan sendiri. Pada umumnya pengetahuan informan tentang penyakit malaria belum memadai, pengetahuan informan ibu-ibu yang mencari pertolongan pengobatan ke puskesmas lebih baik dibandingkam dengan informan ibu-ibu yang melakukan pengobatan sendiri. Biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan di puskesmas meliputi biaya pengobatan dan biaya transportasi lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan sendiri. Pada umumnya informan melakukan pengobatan sendiri lebih dahulu sebelum mencari pertolongan pengobatan ke puskesmas. Upaya yang dilakukan untuk penyembuhan benmacam-macam cara yaitu dengan menggunakan ramuan tradisional, obat warung dan dukun. Pada umumnya informan minum obat tidak mengikuti aturan/petunjuk, mereka mempunyai kebiasaan minum obat hanya pada saat timbul gejala bila gejala hilang dianggap sembuh, mereka menghentikan minum obat. Warung dan dukun merupakan pilihan bagi informan untuk memperoleh obat dengan berbagai alasan seperti harganya lebih murah, rnudah diperoleh dan selalu tersedia. Pengobatan sendiri adalah biaya untuk mencari pertolongan pengobatan ke puskesmas mahal selain biaya, pengobatan juga biaya transportasi sehingga mereka mengatakan tidak mampu. Puskesmas hanya bersifat pasif menunggu di puskesmas dan tidak lagi melakukan penyuluhan karena tidak tersedianya dana pemberantasan. Dari studi ini disarankan kepada pengelola dan pelaksana program penanggulangan malaria di Kabupaten Lampung Selatan agar meningkatkan kegiatan penyuluhan rutin yang telah lama tidak dilakukan, Melibatkan pemilik warung dalam penyebarluasan informasi setelah dibekali pengetahuan tentang malaria dan pengobatannya. Kerjasama lintas sektoral terutama Diknas untuk memasukkan pokok bahasan penyakit malaria dalam mata pelajaran yang terkait sebagai mata pelajaran munlok (muatan lokal) mulai dari SD sampai SLTA. Bagi petugas dalam memberikan obat anti malaria selain dosis menjelaskan dosis obat perlu menjelaskan akibat penggunaan obat tidak sesuai dengan dosis. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan adanya resistensi obat di desa Hanura dan Gebang untuk mengetahui penyebab tingginya angka kesakitan malaria. ...... Study of the Medication Seeking Behaviour among the Under-five's with Malaria in Sub District of Padang Cermin, District of South Lampung 2003In Indonesia malaria still remains serious disease that cause high both in mortality and morbidity, especially in children. The WHO indicated there were 300-500 million people suffering from malaria, the predicted mortality were about 3 million people per year. According to the Health Department (Depkes) in 2000 there were 3I00 cases of malaria per 100.000 person. This disease becomes one of chief causes of the under-five's mortality. This study was conducted to obtain a description of the medication seeking behavior of the mother's who had under-five children with malaria in both Hanura and Gebang Villages, sub district of Padang Cermin, district of South Lampung. The result of this study was expected to be useful for input to the managers of the malaria controlling program in district of South Lampung. The design of this study was a qualitative design using focus group discussion (FGD) and in-depth interview for data collection. Number of informant was 36 sons composed of 8 person as key informants, 24 mothers who had balita with malaria sought medication to the health center (Puskesmas), and 4 similar mother's who did self medication for malaria. The results of this study showed that in general, the informant's who sought medication to the health centers were likely younger and had higher education than those who did self medication. The informant's knowledge about malaria was considered inadequate The mothers of the under five with malaria who sought medication to health center were likely to have a better knowledge than those who did self medication, The total cost spent for taking medication in the health center which included medicine and transportation was higher than those of the total cost spent if they did self medication. In general, the informants were likely to seek own medication before taking medication from the health centers, they did some efforts such as using traditional medication, buying common medicine in drugstore or market, or seeking traditional healer. Generally the informants took the medicine not following the instruction that had been explained by health officers, so they took the medicine only if they felt the symptoms of this disease. If the symptoms was missing they assumed that their felt self-healed and stopped the medication. In general, the mini market and traditional healers became better choices among informants due to some reasons such as, less expensive, easy to seek, and their services were always available. While if they sought in health center, it costed more expensive and faced transportation problems. The roled of the health centers was passive, there was no educational program anymore, because the operational cost was un available. From the result of this study, it is recommended the malaria controlling program manager in district of south Lampung should increase routine information program activities that were halted for a long time. The following recommendation are also made involving mini market or mini drug store owner to disseminate information about malaria and strengthening, inter sector cooperation especially with the Education Department by intergrating malaria subject as of health education in schools as local matter. Health center staffs should give more information about malaria drug dose and explain the side effects of inappropriate usage before deliver it to patients. It is strongly recommended to conduct other studies about malaria drugs resistance in both Hanura and Gebang villages to find out the underlying factors of high rate of malaria incidence.

Abstrak :
Kemarau panjang yang terjadi pada tahun 1997 berdampak pada kekeringan yang berkepanjangan dan turut berkonstribusi timbulnya krisis ekonomi, moneter dan krisis pangan. Dampak ini sangat dirasakan oleh kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah terutama keluarga miskin. Untuk mencegah terjadinya peningkatan angka penderita gizi kurang pada balita keluarga miskin, maka pemerintah melaksanakan bantuan khusus pelayanan kesehatan dan gizi melalui Program Jaring Pengamanan Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK). Salah satu bentuk bantuan tersebut adalah Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) kepada Baduta (umur 6-23 bulan) dari keluarga miskin. Program PMT -P Baduta ini telah berjalan sejak tahun 1998, namun sampai saat ini belum diketahui sampai dimana keberhasilan program tersebut. Penelitian bertujuan untuk menganalisis sejauhmana keberhasilan program PMT-P baduta keluarga miskin dihubungkan dengan faktor-faktor yang berperan dalam pelaksanaannya di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. Disain penelitian ini adalah cross sectional. Sampel terdiri dan 111 baduta keluarga miskin dan 45 kader yang terlibat langsung dalam pelaksanaan PMT-P. Pengolahan data menggunakan analisis univariat dan bivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PMT-P di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan belum berhasil, bila dilihat dari indikator kenaikan berat badan baduta baru mencapai 47,7 % pencapaian cakupan baru 26,7 %. Ada hubungan bermakna antara prosedur pemberian dan tempat pemberian dengan kenaikan berat badan baduta (p<0,05), demikian juga terhadap pencapaian cakupan ada hubungan bermakna dengan variabel pencapaian sasaran, pendataan sasaran dan pendanaan. Dana PMT-P dari pusat masih kurang, banyak sasaran baduta keluarga miskin yang belum mendapat paket PMT-P, sementara itu prevalensi KEP masih cukup tinggi. Maka untuk mencegah KEP balita bertambah dan menjadi lebih buruk perlu dukungan dana yang berasal dari pemerintah daerah baik dukungan dana PMT -P maupun dana operasionalnya dalam rangka membangun surnber daya manusia sejak dini dan mencegah terjadinya lost generation.

---

Prolonged dry period in 1997 had impacted on extended drought and had contributed to the raise of economics, monetary, and food crises. These impacts were strongly felt among middle-low economic community especially those who were poor. To prevent the increasing prevalence of malnourished children among poor families, Government implemented a special aid in health and nutrition care through Social Safety Net in Health (JPS-BK). One form of the aid was Food Supplementation Program Recovery Type (PMT-P) targeted to children under two years old (6-23 months old) of poor families. This PMT-P program had been running since 1998, however until now there was no information about the success of the program. This study aimed to analyze how success was the PMT -P program in Rajabasa Subdistrict, District of South Lampung, as well as its contributing factors the program and, in turn, fulfill local community's demand. Design of the study is cross sectional. Subjects were 111 under two children of poor families and 45 cadres who directly involved in the implementation of PMT-P program. Data were analyzed univariately and bivariately. The study results show that the implementation of PMT-P program in Rajabasa Subdistrict was not successful as indicated by the increase of body weight which was only 47.7%, and very low coverage of 26.7%. There was significant relationship between supplementation procedure and place of supplementation with body weight increase (p

Abstrak :
Dibandingkan dengan negara tetangga dilingkunganAsia Tenggara, pembiayaan kesehatan di Indonesia masih relative kecil. Sebelum krisis, biaya kesehatan adalah sekitar 2,5 % GDP atau sekitar $ 12.00 per kapita per tahun. Jumlah tersebut menurun drastis menjadi rata-rata dibawah $ 1.00 atau dibawah Rp.10.000; /capital tahun karena adanya krisis yang berkepanjangan ditambah dengan inflasi biaya kesehatan yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang peta pembiayaan sektor kesehatan melalui institusi pemerintah menurut sumber dan alokasinya di Kabupaten Lampung Selatan untuk periode tahun 2003. Ruang lingkup penelitian dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan yang meliputi Dinas Kesehatan, RSU Kalianda, BKKBN, Dinas PU, Badan PMD, yang kesemuanya yang bersumber dari sektor publik dan memakai dasar alokasi. Pengumpulan data dilakukan dengan kajian dokumen dan melakukan wawancara mendalam dengan informan terpilih. Studi ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran pembiayaan sektor kesehatan adalah sebesar Rp. 41.857,38 atau US $ 4.87 per kapita per tahun. Angka dinilai cukup karena sudah memenuhi standard per kapita dari Bank Dunia sebesar Rp.41.174,- Walaupun jumlahnya sudah besar, tetapi alokasi dana belum mengacu pada program prioritas, yakni zona pantai sehat, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, dan peningkatan manajemen pelayanan. Hal ini terbukti dari minimnya alokasi dana untuk program-program tersebut, dibandingkan dengan program lain yang tidak menjadi prioritas. Disamping itu juga peruntukkan alokasi dana untuk program dimaksud kurang mendukung untuk keberhasilan suatu program. Lebih banyak ditemukan mata anggaran yang bersifat umum, belum spesifik untuk menjangkau sasaran program yang diharapkan. Dari wawancara mendalam didapat informasi bahwa sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas untuk mendapat prioritas perolehan dana-APBD. Sedangkan dari hasil perhitungan pembiayaan diperoleh bahwa sektor kesehatan mendapat alokasi dana 6,12% dari APBD, masih lebih rendah dari alokasi dana beberapa sektor lain. Sebagai kesimpulan bahwa dari analisis kecukupan, alokasi dana sudah memadai karena sudah memenuhi standard Bank Dunia. Namun dari analisis terhadap program prioritas, alokasi anggarannya tidak sesuai dengan besarnya proporsi yang ditetapkan untuk suatu program prioritas. Disarankan agar dalam menyusun perencanaan anggaran, menyesuaikan dengan program prioritas yang telah disusun, dengan cara meningkatkan alokasi pembiayaannya, disamping juga jenis kegiatan, sifat program, dan mata anggaran harus lebih menyentuh kepentingan rakyat. Daftar bacaan : 32 (1977-2002)

---

Compared to neighbor countries within South East Asia, health financing in Indonesia is relatively still little. Prior to crisis, the GDP share for health is about 2.5% or about $ 12.00 per capita per year. This amount was drastically reduced to average below $ 1.00 or below Rp 10,000 per capita per year due to prolonging crisis and added by high inflation rate of health cost. This research aims at getting a description of map of health financing of government institutions based on sources and its allocation in the District of Lampung Selatan for the period of 2003. The scope of research is including District Health Office, General Hospital Kalianda, Family Planning, Civil Work Office, and Community Empowerment Board; which is all fund are from public sector and is using allocation based method. Data collected by literature review and in-depth interview with selected informer. This study shows that budget allocation for health sector is about Rp 41.857,38 or US$ 4.87 per capita per year. This figure is adequate and met with the standard per capita from the World Bank at Rp 41.174. Although the amount of allocation is big, however the allocation is not line with program priority such as healthy beach zone, and improvement quality and management of health service. This evidence can be seen from the low amount of budget allocation compared to program, which is not a priority. Beside that, the purpose of allocated fund for program is not directly support the success of program. Mostly found that budget line is still using general category and not yet specifically to reach to the expected target program. From in depth interview shows that health sector is priority to get government allocation fund. Meanwhile from computation shows that health sector get only 6.12% of total government allocation fund, and this figure is still below other sectors. As conclusion, from the viewpoint of adequacy, budget allocation is met to the standard of the World Bank. However, from the viewpoint of program priority, budget allocation is not inline with the proportion of predetermined program priority. Suggested that in the process of budget planning has to follow program priority that is predetermined before, increasing the allocation of budget, variety of activities, type of program, and budget lines has to fulfill the need of people.

Abstrak :
ABSTRAK
Kelompok tani sebagai lembaga pelaksana pembangunan pertanian di tingkat desa, sampai saat ini tetap menarik untuk ditelaah, karena meskipun kelompok tani telah terbentuk lebih dari dua dasarwarsa yang lalu sebagai satu jenis institusi social penting pada masyarakat pertanian-pedesaan, masih ada kelompok-kelompok tani yang belum menujukkan kinerja ataupun prestasi yang cukup baik.

Di propinsi Lampung sejak tahun 1980/1981 usaha pelestarian sumber daya alam dan konservasi tanah telah banyak dilakukan. Antara lain dengan cara penyuluhan melalui. Unit Percontohan Usaha Pelestarian Sumber Daya Alam (UP-UPSA) dan pembentukan Kelompok Pelestarian Sumber Daya Alam (KPSDA).

Kelompok tersebut bertujuan mempertahankan dan meningkatkan produktivitas usaha tani lahan kering. Namun kenyataannya sampai saat ini belum memberikan hasil yang maksimal.

Ketidak berhasilan kelompok mengindikasikan tidak tercapainya tujuan kelompok. Selanjutnya karena pencapaian tujuan kelompok adalah gambaran dari dinamika kelompok, maka ketidak berhasilan tersebut sekaligus merupakan gambaran dari dinamika kelompok itu sendiri.

Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana tingkat dinamika kelompok-kelompok tani di lahan kering dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi petani dalam melaksanakan tindakan konservasi. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, perlu dilakukan penelitian yang mendalam terhadap eksistensi kelompok-kelompok tani di lahan kering.

Penelitian ini bertujuan : 1. Untuk mengetahui tingkat dinamika kelompok tani desa Neglasari dalam meningkatkan produktivitas usaha tani lahan kering. 2. Mengetahui hubungan antara dinamika kelompok dan tindakan konservasi serta produktivitas usaha tani. 3. Mengetahui dan menganalisis hubungan antara luas, status penguasaan lahan serta pendapatan anggota kelompok tani dan tindakan konservasi tanah.

Penelitian dilakukan terhadap empat kelompok tani yang dipilih secara "acak sederhana". Selanjutnya untuk kelompok yang terpilih sebagai sampel, dipilih sembilan responden yang ditetapkan secara "acak berlapis" berdasarkan status keanggotaan dalam kelompok dan status penguasaan lahan. Dengan demikian jumlah responden penelitian ini adalah 36 orang.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara berpedoman pada daftar pertanyaan serta wawancara mendalam. Analisis data dilakukan dengan metode tabulasi, sedangkan untuk pengujian hipotesis digunakan uji korelasi peringkat spearman.

Hasil penelitian menunjukkan : 1. Tingkat dinamika kelompok tani Desa Neglasari bervariasi dari "rendah" sampai "tinggi", yaitu kelompok Sido Makmur masuk kategori "rendah", kelompok Karya Mandiri dan Harapan "sedang", dan kelompok Karya Manunggal II "tinggi". 2. Ada hubungan yang sangat nyata antara dinamika kelompok dan tindakan konservasi serta produktivitas usaha tani. 3. Ada hubungan yang sangat nyata antara tindakan konservasi dengan produktivitas usaha tani. 4. Ada hubungan yang nyata antara luas lahan garapan serta pendapatan petani anggota kelompok dan tindakan konservasi tanah.

Disarankan untuk meningkatkan pelaksanaan tindakan konservasi, produktivitas usaha tani dan pendapatan petani perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan dinamika kelompok tani yang disertai dengan pembenahan prasarana dan sarana penunjang kegiatan usaha tani.

Abstrak :
Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberkulosis, kuman TBC telah menginfeksi sepertiga penduduk dunia sehingga tahun 1993 WHO mencanangkan kedaruratan global penyakit tuberkulosis. Mulai tahun 1995, Indonesia telah menerapkan strategi DOTS (Directly Observerd Treatment Shortcourse) yang salah satu komponennya yaitu pengobatan dengan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) jangka pendek dengan Pengawasan Menelan Obat (PMO). Hasil kegiatan program penanggulangan penyakit Tuberkulosis di Lampung Selatan tahun 2003 yaitu CDR sebesar 30,63%, konversi 79,8% dan Cure Rate 66%. Tetapi jika dibandingkan dengan hasil kegiatan program P2TB di Provinsi Lampung secara keseluruhan, angka cakupan penderita, angka konversi dan angka kesembuhan di Kabupaten Lampung Selatan masih lebih baik, dimana angka cakupan program P2TB di provinsi Lampung tahun 2003 yaitu angka penemuan kasus penderita TBC BTA+ sebanyak 15,5%, konversi 78% dan angka kesembuhan 57%. Dalam rangka kegiatan program P2TB, terutama pengobatan penderita, salah satu diantaranya yaitu keberadaan Pengawas Menelan Obat agar penderita TBC tidak mangkir dalam pengobatan, didapatkannya konversi kesembuhan bagi penderaita TBC. Penelitian hanya dibatasi tentang Analisis kinerja PMO penderita TBC oleh Nakes yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai gambaran kinerja PMO penderita TBC oleh Nakes dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja PMO oleh Nakes di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2004. Penelitian dilakukan diseluruh puskesmas di wilayah Kabupaten Lampung Selatan pada bulan Mei-Juni 2004. Desain penelitian yaitu Cross Ceclional, populasi adalah sekaligus sampel penelitian yaitu PMO penderita tuberkulosis oleh Nakes di puskesmas di Lampung Selatan tahun 2004 yang mencakup sebanyak 98 orang. Hasil penelitian menunjukkan gambaran kinerja PMO penderita tuberkulosis oleh Nakes di Kabupaten Lampung Selatan yaitu sebanyak 44,9% mempunyai kinerja baik dan 55,1% dengan kinerja kurang baik. Dari analisis hubungan antar variabel ditenmkan bahwa variabel yang mempunyai hubungan signifikan dengan kineja PMO oleh Nakes yaitu : urnur, jenis kelamin, motivasi dan beban kerja. Variabel yang tidak mempunyai hubungan signifikan dengan kinerja PMO oleh Nakes yaitu pendidikan, kepemimpinan dan pengetahuan. Variabel yang paling dominan berhubungan dengan kinerja PMO oleh Nakes adalah variabel umur yaitu semakin tua umur Nakes cenderung mempunyai kinerja baik. Disarankan pemberian reward bagi PMO yang berprestasi dan pemberian dana insentif untuk pelacakan penderita TB mangkir, diperlukan pemberian dana stimulan dalam keterlibatan TOMA dan TOGA serta kader kesehatan dalam program P2TB terutama dalam kegiatan penjaringan. suspek penderita TBC dan keterlibatan mereka sebagai PMO penderita TBC. Kepada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan hendaknya meningkatkan kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektoral terkait dan diaktifkannya Tim GERDUNAS TB yang telah terbentuk. Perlu ditingkatkan Bimbingan Teknis program dan pelatihan kepemimpinan terhadap pimpinan puskesmas oleh Dinas Kesehatan. Kepada Departemen Kesehatan perlu terus dilaksanakan pelatihan terhadap tenaga dokter, paramedis dan analis puskesmas dalam program P2TB dalam rangka peningkatan penemuan penderita penyakit tuberkulbsis di masyarakat dalam rangka penunuian angka kesakitan dan kematian karena penyakit TBC di Indonesia. Daftar bacaan : 45 ( 1984-2004)

---

Analyzing the Performance of Drug Taking Inspector (PMO) for Tuberculosis Patients Conducted by Health Personnel in Regency of South Lampung in the Year of 2004Tuberculosis is contagious disease caused by microorganism called Mycobacterium tuberculosis. Today, TBC has infected one-third of people all over the world, so that in 1993 WHO stated an emergency of Tuberculosis epidemic universally. Started in 1995, Indonesia has applied DOTS (Directly Observed Treatment Short Course) strategy that one of its components is medication using short-term anti tuberculosis drug (OAT) observed by Drug Taking controller (PMO). In the year of 2003, the program against Tuberculosis in Lampung had resulted in CDR of equal to 30,63%, conversion of 79,8%, and Cure Rate of 66%. If its compare this result with the result of P2TB program planned in Lampung as a whole, the coverage number of patients, conversion number, and healing number in the District of South Lampung is better, while the coverage number of Tuberculosis patients taken from P2TB program in Lampung, is about 15,5 % for TBC BTA + case, 78 % for conversion, and 57 % for healing number. In order to conduct P2TB program, especially for medicating patients, one of them is the existence of Drug Taking controller (PMO). The purpose is to keep patients so that they do not stop the medication, further more is to have healing conversion for them. The research that limited only in analyzing PMO performance for Tuberculosis Patients conducted by health personnel is to obtain information about PMO performance and the factors associated to PMO performance in District of South Lampung in 2004. This research took places in all of Health Center (Puskesmas) in that District since May to July 2004. The design of this research is Cross Sectional, population, including sample that is 98 members of PMO for Tuberculosis patients in District of South Lampung in 2004. This research shows that PMO performance for Tuberculosis patients in the Regency is 44,9 % of them has good performance and the rest 55,1 % has less performance. Correlation analysis found that variables having significant connection to PMO performance are: age, sex, motivation, and workload. while variables having no relationship to the performance is: education, leadership, and knowledge. Variable having largest connection to PMO performance is age. We suggest that a reward should be given to PMO member who has good performance and incentive fund should be available for tracking absent patients, stimulant fund should be given for supporting the existence of TOMA and TOGA and health cadre involved in P2TB program, especially in catching new patient suffer from TBC and their involvement as a PMO for the patient. For Health Officials in Lampung and Health Official in South Lampung District, better cross-program and related cross-sectional cooperation should be implemented, GERDIJNAS team, which is formed before should be activated. Health Officials should develop technical guidance for the program and leadership training toward leaders in Health Center (Puskesmas). They also should carry out training for doctors, paramedics, Puskesmas workers about P2TB program in order to improve ability of finding new patient suffer from TBC among society to reduce morbidity and mortality caused by TBC disease in Indonesia. Reference: 45 (1984-2004)

Abstrak :
Untuk menyelenggarakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mayarakat, perlu dilakukan pengaturan secara terpadu terhadap dua hal yaitu (1) Pengaturan sub sistem pembiayaan dan (2) Pengaturan sub sistem pelayanan. Dalam aspek pembiayaan khususnya Puskesmas masih terlihat besarnya subsidi pembiayaan pemerintah dibanding pembiayaan masyarakat yang terkelola. Hal ini menunjukkan tidak efisiennya penyelenggaraan pelayanan tersebut. Aspek pelayanan kesehatan, ternyata juga mengalami penurunan kualitas dari tahun ketahun yang digambarkan dengan menurunnya nilai kepuasan pelanggan pada layanan kesehatan pemerintah. Sementara layanan kesehatan swasta cenderung mengalami peningkatan. Secara teoritis penyelenggaraan jaminan asuransi pelayanan kesehatan akan dapat menurunkan harga efektif pelayanan yang harus ditanggung peserta sehingga akses dan konsumsi pelayanan kesehatan akan meningkat dengan tersedianya jaminan. Upaya inovatif tetah dikembangkan Puskesmas Way Muli Lampung Selatan melalui penjualan paket layanan kesehatan secara kapitasi, cara ini dimaksudkan sebagai upaya pembelajaran bagi masyarakat dalam mengorbankan biaya untuk memperoleh jaminan; sedangkan bagi petugas sebagai perbandingan dalam pengelolaan layanan kesehatan yang efesien. Penelitian kepuasan dan minat beli ulang, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi seberapa besar nilai kepuasan pelanggan yang sudah membeli dapat mencerminkan minat beli ulangan pelanggan pada tahun berikutnya. Penelitian ini bersifat cross sectional yang dilakukan pada bulan Juni 2004. Responden berjumlah 70 orang dengan kriteria pembeli yang sudah pernah memanfaatkan paket layanan yang ditentukan. Hasil analisis univariat, dan bivariat menyimpulkan : jumlah pelanggan yang puas sebanyak 52,86 %, sedangkan yang tidak puas sebanyak 47,14 %. Dari jumlah responden yang tidak puas tersebut, sebanyak 90-9 % menyatakan tidak berminat membeli ulang paket yang ditawarkan. Kepuasan dan minat beli ulang berkorelasi secara signifikan. Dari kelima dimensi kepuasan dan nilai total kepuasan, tingkat hubungan yang paling erat adalah nilai total kepuasan dengan r = 0,624 dan kepuasan dapat menerangkan 39,0 % minat beli ulang dengan hubungan bersifat positif Variabel sosiodemografi sebagai variabel pengontrol yang berkorelasi secara signifikan adalah jumlah pengeluaran, kemampuan membayar, jarak rumah dengan Puskesmas, serta frekuensi kunjungan. Hasil analisis kepuasan dengan metode performance dan importance, dimensi empati dan dimensi wujud merupakan dimensi yang tingkat kesesuaiannya masih rendah dan memerlukan perhatian Puskesmas. Adapun substansi masalah yang perlu diperhatikan pada kuadran A diagram kartesius adalah (1) pelayanan yang tidak membedakan status pelanggan, dan (2) kelengkapan dan kebersihan peralatan yang digunakan dalam memberikan pelayanan pelanggan. Untuk itu disarankan agar Puskesmas mengadakan pelatihan konseling dan teknik komunikasi kepada petugas, serta mengupayakan kelengkapan peralatan dan menjaga kebersihan sebagaimana yang diharapkan oleh pelanggan. Daftar bacaan : 64 (1990 - 2003)

---

The Relationship between Client Satisfaction and Interest to Re-purchase Health Care Package Provided by Way Muli Public Health Center, South Lampung Year 2004In implementing the Public Health Care Insurance, there is a need to integrally regulate cost subsystem and health care subsystem. In cost subsystem, particularly in public health center, there is gap between government fund and managed public fund where government fund is much higher. This reflects the inefficiency of the health care. The health care subsystem shows decreasing trend in quality reflected by the decline of client satisfaction. On the other side, private health care tends to increase. Theoretically, the implementation of Public Health Care Insurance would reduce effective price to be paid by participant and thus increase the access and consumption of health care. An innovative effort has been developed by Way Muli public health center through selling health care package in capitation, aimed at providing lesson to public to sacrifice cost while providing comparison for health worker in managing efficient health care. The objective of this study is to obtain information on the relationship between client satisfaction and interest to re-purchase health care package provided by Way Muli Public Health Center, South Lampung year 2004. This was a cross sectional study conducted in June 2004. Respondents were 70 clients ever used health care package. The univariate analysis shows that there were 52.86% satisfied clients, 47.14% unsatisfied clients, and out of those who unsatisfied, 90.9% showed no interest to re-purchase the package. The bivariate analysis shows that there was significant correlation between satisfaction and interest to re-purchase. The strongest correlation had r.624 and satisfaction could explain 39.0% of interest to re-purchase. Significant social-demographic variable was expenditure, capability to pay, distance to public health center, and frequency of visit. Satisfaction analysis using performance and importance method shows that dimensions of empathy and substance were dimensions with low compatibility and need to be paid more attention. In the A quadrant of Cartesian diagram, substances to be acknowledged were 1) equal service and 2) adequacy and cleanliness of equipments used. It is then suggested to public health center to conduct trainings on counseling and communication techniques to health workers, and to provide adequate equipment and maintain the cleanliness and hygiene as expected by clients. References: 64 (1990-2003)

Abstrak :
Tulisan ini memusatkan perhatian pada perubahan mata pencaharian penduduk Bumi Agung di kawasan objek wisata Way Belerang. Hal ini dilihat dari strategi-strategi yang diciptakan dan dikembangkan oleh warga masyarakat dengan adanya pembangunan pariwisata. Mata pencaharian hidup masyarakat Bumi Agung sejak masuknya pembangunan pariwisata memperlihatkan perubahan dominan, dimana beralihnya masyarakat dari yang semua berkebun menjadi pedagang dan wiraswasta ( Data statistik Kelurahan Bumi Agung, 2004). Pembangunan pariwisata yang dimaksud di sini adalah pembangunan pariwisata di kawasan objek wisata Way Belerang yang berada di kelurahan Bumi Agung Kabupaten Lampung Selatan. Pariwisata dalam hal ini merupakan salah satu unsur pembangunan. Masuknya suatu unsur baru ke dalam masyarakat, akan membawa keadaan tidak seimbang dalam masyarakat tersebut, dalam keadaan ini Para warga masyarakat akan melakukan koreksi dengan cara memodifikasi pola-pola tradisional, atau pola yang baru diterima atau memodifikasi kedua-duanya. Penyesuaian unsur baru dalam masyarakat tersebut dapat berlangsung harmonis, adaptif dan pergeseran-pergeseran bahkan konflik (Bee, 1973). Pembangunan pariwisata merupakan sektor penting yang terus dikembangkan pemerintah dan menjadi sektor andalan dalam menunjang pembangunan. Terbukanya objek wisata di kelurahan Bumi Agung, telah membuka pintu bagi terbukanya akses daerah ini dengan dunia luar, antara lain dengan akses pariwisata, yakni dengan kunjungan pendatang atau pengunjung wisata yang semakin bertambah jumlahnya. Disamping itu juga dengan terbukanya jalan lintas sumatera, dan berkembangnya berbagai sarana transportasi, membuat hubungan mereka dengan dunia luar semakin intensif. Penelitian ini dipengaruhi oleh pendekatan prosessual. Manusia dilihat sebagai makhluk yang aktif, kreatif dan manipulatif dalam menghadapi lingkungannya. Pendekatan ini tidak melihat perubahan secara linear melainkan melihat apa yang berubah dan yang tidak berubah, serta mekanisme dan proses yang berlangsung hingga ada hal yang berubah, ada yang tidak. Untuk melihat proses adalah pada peristiwaperistiwa yang saling berkaitan satu sama lain secara berkesinambungan (Moore dalam Winarto, 1999). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif ( Denzin& Lincoln, 2000). T'eknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara dan wawancara mendalam. Informan dalam penelitian ini berjumlah 40 orang, informan terdiri dari aparat pemerintah, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang terkait dengan masalah penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi bukanlah perubahan total, ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi adalah bervariasi. Ini diperlihatkan bahwa masyarakat tidak meninggalkan sepenuhnya pekerjaan lama mereka yakni berkebun, dan menyebutnya sebagai tabungan lama, disamping mereka tetap mengembangkan jenis pekerjaan baru lainnya di kawasan wisata, ini dilihat sebagai sebuah strategi atas pilihan-pilihan yang diambil. Perubahan yang bervariasi ditunjukkan juga oleh adanya kelompok masyarakat cepat menanggapi perubahan, yang lambat dan bahkan ada yang menolak perubahan itu sendiri, meski penelitian ini tidak menfokuskan kepada penolakan terhadap perubahan tersebut, namun tidak menafikan bahwa hal itu terjadi. Kelompok masyarakat yang cepat menanggapi perubahan adalah masyarakat yang hubungannya dengan dunia luar cukup intensif dan ditunjang dengan pendidikan yang memadai. Kelompok masyarakat yang lambat menanggapi perubahan adalah kelompok masyarakat yang perlu belajar dari pengamatan dan pengalaman orang lain terlebih dahulu dengan waktu yang lama. Masyarakat yang menolak adanya perubahan adalah generasi tua, yang menolak pembangunan pariwisata yang berakibat negatif bagi kelangsungan kehidupan keagamaan dan adat setempat. Ditunjukkan bahwa masyarakat mengadopsi pengetahuan baru dan mengkreasikannya dengan pengetahuan lokal mereka. Ini dilihat dari bagaimana mereka ietap mempertahankan pekerjaan mereka sebagai pekebun dan sementara itu mengembangkan mata pencaharian baru. Proses ini terjadi dengan cara dimana masyarakat menginterpretasi, memodifikasi, melakukan pengamatan, memperbandingkan dan belajar dari pengalaman.

Abstrak :
Pengolahan limbah cair tapioka dengan sistem Kombinasi Biofilter Anaerob - Aerob aliran ke atas merupakan pengolahan biologis dengan biakan melekat (attached growth proccess), sebagai salah satu teknologi alternatif dalam pengolahan limbah cair. Tujuan penelitian adalah diperolehnya suatu unit pengolah limbah cair tapioka dengan teknologi yang sederhana dan mudah dalam pembuatan, operasional maupun perawatannya serta mempunyai kemampuan dalam memperbaiki kualitas limbah cair, sehingga kemungkinan timbulnya dampak kesehatan masarakat akibat pencemaran dapat dicegah, mengantisipasi mahalnya biaya pembuatan unit pengolah limbah cair serta menghindari ditutupnya beberapa industri. Penelitian ini merupakan studi eksperimental dengan rancangan eksperimental ulang (Pretest posttest Control Group Design), dimana obyek dibagi dalam dua kelompok perlakuan yaitu kelompok perlakuan satu berdasarkan total waktu tinggal 6 jam dan kelompok perlakuan dua menggunakan total waktu tinggal 12 jam. Sedangkan aspek kesehatan masyarakat dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner terhadap responden yang berdomisili di sekitar lokasi pabrik sebanyak 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan total waktu tinggal 6 jam, unit pengolah dapat menurunkan konsentrasi parameter limbah cair tapioka pH, BOD5, COD, TSS, NH3, H2S dan Sianida dengan efisiensi antara 70% - 86%. Hal ini dibuktikan dengan basil uji t (t-test) yang menunjukkan adanya perbedaan penurunan secara berrnakna pada setiap tahapan pengolahan (p < 0,05) pada taraf 95%. Sedangkan berdasarkan waktu tinggal, ternyata tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara waktu tinggal 6 jam dengan 12 jam (p > 0,05). Gangguan yang dirasakan oleh masyarakat berupa bau (100%), sedangkan keluhan dua minggu terakhir berupa gatalgatal (44,1%) serta kombinasi sakit perut, sakit kepala dan gatal-gatal (32,4%). Keluhan di alas kemungkinan berkaitan dengan adanya kontak melalui udara rnaupun air yang tercemar, karena 100% sumber air bersih masyarakat berasal dari air tanah. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa unit pengolah limbah cair tapioka ini terbukti dapat menurunkan konsentrasi parameter limbah cair tapioka dengan efisiensi antara 70% - 86% pada waktu tinggal 6 jam. Dengan waktu tinggal yang relatif pendek, maka lahan yang dibutuhkan relatif lebih sedikit. Demikian juga dengan turunnya parameter NH3, H2S dan Sianida, maka dampak kesehatan yang mungkin terjadi dapat dikurangi. Disarankan agar dilakukan proses pengendapan awal atau pre-tretment sebelum penggunaan unit pengolah ini, sehingga efisiensi pengolahan dapat lebih baik, serta perlu diteliti lebih lanjut pengaruh jumlah kolom dan lamanya alat beroperasi untuk mengetahur titik jenuh. Daftar Bacaan : 31 (1971 - 2000)

---

The Tapioca's Wastewater Treatment by Upstream Anaerob-Aerob Bioftlterittg Combination System And The Public Health Aspects (The study at Tapioca's Industry PT.LPF di Tanjung Bintang South Lampung) Tapioca's wastewater treatment by Upstream Anaerob Aerob Biofilter-in Combination System is the biological treatment that is the attached growth pr-rccess, where is the one of the alternative technology in wastewater treatment, Objectives of the study is to understand that the parameters of tapioca's wastewater will be decreased and to understand the difference of parameters decreased So the public health impact will be prevented: the high cost of establish wastewater treatment will be anticipated and the closed of the tapioca's industries will be avoided. The research is the experimental study with pr-elesr pasllesl control group design, where the subject is divided into two group intervention. The first group based on six hours in total retention time and the second group based on twelve hours in total retention time, The result of the study shown that in short retention time (six hours), the treatment unit could decreased of the concentration of parameters tapioca's wastewater involve pH: BOD5: COD_ TSS; NH:; H2S and Cyanide with range of efficiency about 70% - 86%. The statistical t-test known that is different in every treatment step for each parameter's (p < 0,05) at level 95%. For the variation of parameters concentration based on retention times have not different significantly (p > 0,05), exception for the TSS parameter have different at each point significantly (p < 0,05). By the parameters concentration especially to NTT?. H 2S and Cyanides have decreasing, so the public health impact may occur will be reduced. The conclusion of the study shown that the wastewater treatment unit could be decreased tapiocas 1.yastewater parameters concentration with efficiency range about 7t)°o - S6'?0 at SIX hours in total retention time. So wIdes of the land that needed small relati ely. The other hand, by the decreasing of NH;, I-1-:S and Cyanides. so the public health impact will prevented. The study have recommended to applicated this treatment unit for the industries that have low investation land and needed to follow up the study about the correlation of the reactor numbers. Bibliography : 31 (1971 _. 2000)