Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tahun 1994 kebelakang warga miskin di RW.02 desa Babakan Madang , Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor,Jawa Barat dapat hidup survival dengan adanya support dari hutan lindung milik pemerintah

---

.. "

"Jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah,kekayaan alam Indonesia nyaris habis. Sulitnya mencari penghasilan di negeri sendiri,maka mereka yang kurang beruntung pergi ke negeri orang sebagai Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Wanita

---

."

"Laporan Tugas Akhir ini berisi mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam membandingkan kinerja beberapa algoritma, yang tergolong ke dalam agglomerative hierarchical, dalam hal melakukan clustering dokumen untuk mendapatkan solusi hierarchical cluster. Algoritma yang diperbandingkan adalah algoritma single link, complete link, dan average. Proses perbandingan dilakukan berdasarkan kualitas cluster yang dihasilkan pada sejumlah dataset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma average merupakan algoritma yang terbaik dalam menghasilkan solusi hierarchical cluster, diikuti oleh algoritma single link, dan algoritma complete link.Penelitian ini juga melakukan penerapan teknik dalam feature selection untuk melihat seberapa besar efisiensi yang bisa diperoleh tanpa harus mengurangi kualitas solusi cluster yang dihasilkan. Teknik feature selection yang dipergunakan meliputi pembatasan nilai Document Frequency dan Information Gain. Efisiensi yang dilakukan oleh kedua teknik ini adalah melakukan pemilihan kata-kata yang penting saja yang diikutsertakan dalam proses clustering. Penelitian ini mencoba melihat seberapa besar efisiensi yang dapat diperoleh masing-masing teknik dan kemudian membandingkannya satu sama lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua teknik baik pembatasan nilai Document Frequency dan Information Gain mampu melakukan efisiensi pada titik-titik reduksi yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 10%-90% dari jumlah kata unik yang ada tanpa kualitas yang berkurang. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua teknik ini sama efektifnya dalam mereduksi dimensi dari dataset yang dipergunakan."

"[ABSTRAKTesis ini membahas konflik antar serikat pekerja SPSI dan FSPMI yang berada di PT. Bakrie Tosanjaya dan PT. Bakrie Pipe Industries dalam konflik industri. Pendekatan yang dilakukan menggunakan kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada konflik tersebut terjadi dominasi oleh satu serikat pekerja kepada serikat pekerja lainnya. Dahrendorf menyatakan proses perpecahan serikat pekerja dikarenakan adanya kondisi teknis organisasi, kondisi politis organisasi, dan kondisi sosial organisasi. Berdasarkan kondisi tersebut muncul konflik industri yang sering terjadi di BT dan BPI yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tetap dan Insentif atau upah. Sedangkan konflik yang terjadi antara SP di masing-masing perusahaan lebih sering dengan perebutan anggota, akan tetapi tindakan union busting juga ditemui dengan adanya status anggota yang ganda pada dua SP. Perbandingan antara SP yang bearada di perusahaan menunjukkan bahwa SPSI cenderung lambat karena mengutamakan musyawarah, sedangkan FSPMI lebih militan meskipun aspirasi buruh dapat diperjuangkan dengan menimbulkan korban. Resolusi yang dilakukan selama ini hanya mengikuti berdasarkan undang-undang, dan belum ada model yang tepat apabila terjadi konflik antar SP didalam satu perusahaan. Maka perlu adanya model yang baru secara intern agar konflik yang terjadi baik konflik antar SP dan konflik industri dapat diselesaikan dengan bipartit.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the conflict between trade unions and FSPMI SPSI residing in PT.Bakrie Tosanjaya and PT. Bakrie Pipe Industries in industrial conflict. Conducted using aqualitative approach with case studies. The results showed that the conflict occurreddomination by one union to the other unions. Dahrendorf states split the union because ofthe technical condition of the organization, organizational political conditions, and socialconditions of the organization. Under these conditions arise industrial conflict that oftenoccurs in BT and BPI namely Employment Agreement Fixed Time and Incentives orwages. While the conflict between the SP in each company more often with the seizure ofmembers, but the act of union busting also met with members of the dual status of the twounions. Comparison between SP bearada in the company indicate that the SPSI tend to beslow due to prioritize the deliberations, while the more militant FSPMI despite theaspirations of workers can be fought with casualties. The resolution is only performedduring follow by law, and there is no exact model in case of conflicts between unionswithin one company. Hence the need for a new model internally so that conflicts bothconflicts between unions and industrial conflict can be resolved with a bipartite.;This thesis discusses the conflict between trade unions and FSPMI SPSI residing in PT.Bakrie Tosanjaya and PT. Bakrie Pipe Industries in industrial conflict. Conducted using aqualitative approach with case studies. The results showed that the conflict occurreddomination by one union to the other unions. Dahrendorf states split the union because ofthe technical condition of the organization, organizational political conditions, and socialconditions of the organization. Under these conditions arise industrial conflict that oftenoccurs in BT and BPI namely Employment Agreement Fixed Time and Incentives orwages. While the conflict between the SP in each company more often with the seizure ofmembers, but the act of union busting also met with members of the dual status of the twounions. Comparison between SP bearada in the company indicate that the SPSI tend to beslow due to prioritize the deliberations, while the more militant FSPMI despite theaspirations of workers can be fought with casualties. The resolution is only performedduring follow by law, and there is no exact model in case of conflicts between unionswithin one company. Hence the need for a new model internally so that conflicts bothconflicts between unions and industrial conflict can be resolved with a bipartite.;This thesis discusses the conflict between trade unions and FSPMI SPSI residing in PT.Bakrie Tosanjaya and PT. Bakrie Pipe Industries in industrial conflict. Conducted using aqualitative approach with case studies. The results showed that the conflict occurreddomination by one union to the other unions. Dahrendorf states split the union because ofthe technical condition of the organization, organizational political conditions, and socialconditions of the organization. Under these conditions arise industrial conflict that oftenoccurs in BT and BPI namely Employment Agreement Fixed Time and Incentives orwages. While the conflict between the SP in each company more often with the seizure ofmembers, but the act of union busting also met with members of the dual status of the twounions. Comparison between SP bearada in the company indicate that the SPSI tend to beslow due to prioritize the deliberations, while the more militant FSPMI despite theaspirations of workers can be fought with casualties. The resolution is only performedduring follow by law, and there is no exact model in case of conflicts between unionswithin one company. Hence the need for a new model internally so that conflicts bothconflicts between unions and industrial conflict can be resolved with a bipartite., This thesis discusses the conflict between trade unions and FSPMI SPSI residing in PT.Bakrie Tosanjaya and PT. Bakrie Pipe Industries in industrial conflict. Conducted using aqualitative approach with case studies. The results showed that the conflict occurreddomination by one union to the other unions. Dahrendorf states split the union because ofthe technical condition of the organization, organizational political conditions, and socialconditions of the organization. Under these conditions arise industrial conflict that oftenoccurs in BT and BPI namely Employment Agreement Fixed Time and Incentives orwages. While the conflict between the SP in each company more often with the seizure ofmembers, but the act of union busting also met with members of the dual status of the twounions. Comparison between SP bearada in the company indicate that the SPSI tend to beslow due to prioritize the deliberations, while the more militant FSPMI despite theaspirations of workers can be fought with casualties. The resolution is only performedduring follow by law, and there is no exact model in case of conflicts between unionswithin one company. Hence the need for a new model internally so that conflicts bothconflicts between unions and industrial conflict can be resolved with a bipartite.]"

"Tujuan dalam penelitian ini adalah menyusun prioritas masalah wakaf nasional berserta solusinya dari aspek masyarakat, pengelola wakaf, dan pemerintah. Metode yang digunakan adalah modifikasi Analytic Netwrok Process (ANP). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prioritas permasalahan wakaf dari aspek masyarakat di Indonesia adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk berwakaf dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf. Adapun prioritas permasalahan wakaf dari aspek pengelola adalah minimnya biaya operasional dan lemahnya sumberdaya nazhir. Sedangkan prioritas permasalahan wakaf dari aspek pemerintah adalah lemahnya sosialisasi Undang-Undang Wakaf dan minimnyaa biaya APBN untuk sertifikasi wakaf. Solusi prioritas atas permasalahan wakaf dari aspek masyarakat yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dari sisi agama dan sosialisasi dan edukasi perwakafan kepada masyarakat. Adapun solusi prioritas atas permasalahan wakaf dari aspek pengelola adalah peningkatan biaya operasional dan training dan perbaikan sistem rekrutmen nazhir. Sedangkan solusi prioritas terhadap persoalan wakaf dari aspek pemerintah adalah meningkatkan sosialisasi Undang-Undang Wakaf dan meningkatkan biaya APBN sertifikasi wakaf. Hasil perhitungan akhir menunjukkan bahwa prioritas permasalahan wakaf yang terjadi di Indonesia bersumber dari aspek pengelola, dengan nilai mean sebesar 1,082. Adapun permasalahan wakaf dari aspek masyarakat memperoleh nilai mean sebesar 0,526, dan mean pemerintah sebesar 0,391.

---

The objectives of this study are to arrange the list of waqaf problems priority and its solution from society aspect, administrator aspect, and government aspect. The methode used in this research was Modification of Analytic Network Process (ANP). The research concludes that the problems priority of wakaf from public aspect are lack of public awareness for wakaf and the lack of public knowledge about wakaf. The problems priority of wakaf from administrator aspect are low of operational cost and weak human resource (nazhir of wakaf). The problems priority of wakaf from government aspect are lack of socialization of wakaf regulation and low of Indonesian budget (APBN) for wakaf certification. The solution priority of wakaf problems that proposed in this research from public aspect are approaching them from religion aspect and socialization and educate them about wakaf knowledge. The solution priority from administrator aspect are increase operational cost and training and improving recruitment system. The priority solutions form government aspect are improve socialization of wakaf regulation and increase Indonesian budget (APBN) for wakaf certification. This research concluted that administrator aspect was the most important aspect of wakaf problems in Indonesia with the mean value 1,082. Mean value 0,526 for public aspect, and 0,391 for government aspect."

"Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan hakekat kerusuhan antar-suku bangsa yang terjadi di Ambon yang telah berlangsung sejak tanggal 19 Januari 1999, yang melibatkan suku bangsa Ambon di satu pihak dengan golongan suku bangsa, Buton, Bugis, Makassar(BEM) di lain pihak, dan antarapengaruh agama Islam (wargaAmbon, BBM, dan warga berbagai sukubangsa. dan asal dariPropinsi Maluku) "

"ABSTRAKTujuan dalam penelitian ini adalah menyusun solusi untuk mengatasi NPF pada BMT. Metode yang digunakan adalah Analytic Network Process (ANP). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa permasalahan prioritas NPF pada BMT adalah lemahnya kemampuan Account Officer BMT dalam analisa permohonan pembiayaan, lemahnya sistem pelunasan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, pengetahuan dan pengalaman wirausaha nasabah yg masih minim dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal penataan pasar dan PKL. Prioritas solusinya adalah meningkatkan kompetensi Account Officer, melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah berbasis rescheduling, reconditioning restructuring dan jaminan, melakukan pembinaan dan pelatihan wirausaha nasabah berbasis UMKM dan berkoordinasi dan kemitraan dengan program pengembangan UMKM Pemerintah Daerah. Sedangkan strategi yang menjadi prioritas adalah menerapkan sistem manajemen operasional BMT yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas SDM pada BMT, memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah BMT, dan menjalin kerjasama dengan seluruh stake holder terkait.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to develop a solution to overcome the NPF in BMT. The method used is the Analytic Network Process (ANP). The research concludes that the priority issues on the BMT NPF is weak ability BMT Accounts Officer in the analysis of the financing application, lack of settlement and settlement system of financing problems, knowledge and entrepreneurial experience of customers who still minimal and Local Government policy in terms of structuring the market and street vendors. Priority solution is to increase the competence of Accounts Officer, perform settlement based financing problems rescheduling, reconditioning restructuring and guarantees, conduct training and entrepreneurship training-based small and medium business customers and coordination and partnership with small and medium enterprise development programs with local governments. While the strategy is a priority is to implement the operational management system BMT effective and efficient, improve the quality of human resources in the BMT, to provide optimum service to customers BMT, and cooperation with all relevant stakeholders."