Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

Fokus Tulisan ini adalah untuk mendeskripsikan hubungan patron-klien dalam kegiatan birokrasi dan bagaimana dinamika para aktor birokrat dengan konteks dan agen-agen sosial yang dihadapi di tempat kerja. Tulisan ini mengangkat kasus di sebuah institusi pemerintahan di Jakarta dengan mengamati berbagai kegiatan birokrasi dan sosial yang terjadi di lapanmgan. Tidak hanya melihat pada hubungan-hubungan sosial saja, tulisan ini juga menggambarkan bagaimana nilai-nilai yang dibawa oleh para aktor birokrat mempengaruhi hubungan yang ada. Dinamika hubungan dan nilai yang diangkat dalam tulisan ini digambarkan dalam bentuk narasi ilmiah yang menyajikan bagaimana hubungan yang ada dibentuk, dipertahankan terhadap konteks birokrasi dan agen-agen sosial lain yang pada akhirnya melahirkan dan melanggengkan hubungan patron-klien dalam birokrasi. ......The focus of this paper is to describe the patron-client relationship in the activities of the bureaucracy and how the dynamics of the bureaucrats in the context of social agents encountered in the work place. This paper raised a case of government institution in Jakarta by observing the bureaucratic and social activities that occur in the field. This paper not only look at the social relations alone, but also illustrates how the values ​​taken by the actors bureaucrats affect existing relationships. The dynamics of relationships and values ​​raised in this paper is described in the form of scientific narrative that presents how an existing relationship formed, maintained the bureaucratic context and other social agents that ultimately gave birth to and perpetuate the patron-client relationship in the bureaucracy.

Abstrak :
Keberadaan showroom di kawasan batik Trusmi kini menjadi wadah bagi sebagian besar pengrajin tradisional untuk mendistribusikan hasil produksi batiknya. Hal tersebut karena efektifitas dan fasilitas yang ditawarkan showroom kepada pengrajin. Uniknya, ada beberapa pengrajin tradisional yang lebih memilih melakukan produksi dan distribusi secara mandiri. Mereka memanfaatkan human capital dan social capital dalam menjalankan usaha batiknya. Pada tulisan ini saya akan memaparkan bentuk-bentuk human capital dan social capital sehingga keduanya menghasilkan pilihan rasional (rational choice). Tulisan ini juga berusaha memaparkan Usaha-usaha yang mereka lakukan dalam memutuskan suatu pilihan rasional dalam menjalankan usaha batiknya penting dilakukan di tengah proses distribusi yang baru dengan kemunculan showroom dan distribusi oleh pengrajin tradisional sendiri. Pendekatan etnografi saya gunakan untuk mengetahui bentuk-bentuk pengetahuan tiap individu, serta hubungan sosial yang membentuk kepercayaan, obligasi, dan ekspektasi yang ada dalam hubungan antar individu. ......The existence of the showrooms in the Trusmi batik now are become a distributor for most traditional craftsmen to complete their batik products. This is because the effectiveness and facilities offered by showrooms for craftsmen. Uniqueness things, there are several traditional craftsmen who prefer to do independent production and distribution. They use human capital and social capital in running their batik business. In this paper I will describe the forms of human capital and social capital so as to produce rational choices. This paper also tries to explain the efforts they made in making choices in their batik business are important to do in the midst of the new distribution process with the appearance of showrooms and distribution by traditional craftsmen themselves. I use ethnography perspective to understand the forms of knowledge of each individual, as well as social relationships that shape the beliefs, agreements, and expectations that exist in relationships between individuals.

Abstrak :
In A Theory of Justice, John Rawls raises a question which deserves our close attention: How to maintain the stability of the conception of justice in a wellordered society? He insightfully argues that moral sentiments, instead of selfinterest, play a critical role in maintaining that stability. However, the only moral sentiment he endorses is the sense of justice, which is shaped and determined by a rational conception of justice. Its content and forces, once shaped, are beyond the influences of contingencies of social relations. Rawls curiously ignores that other moral sentiments are also significant in maintaining the stability of justice. And he also overlooks that social relations are crucial to reproduce and maintain such moral sentiments. Therefore, this essays purports to answer this question: Suppose we have a consensus on an egalitarian idea of just distribution, what moral sentiments can maintain the stability of such idea in an ideally egalitarian society? We will first clarify our concept of moral sentiments. We then analyze and criticize Rawls’s theory of stability of justice. We adapt his theory and develop what we call a theory of relation-dependent moral sentiments. Two discourses will then be evaluated, David Miller’s nationalism and our proposal of an egalitarian common life. We argue that an egalitarian common life, brought about by egalitarian public services offered or regulated by the modern state, will provide the proper moral sentiments to support the stability of the egalitarian idea of justice in an egalitarian society

Abstrak :
Secara garis besar penelitian ini menjelaskan tentang perkembangan terkini hubungan sosial antara antara kelompok masyarakat Islam dan Kristen pasca konflik horizontal di Propinsi Maluku Utara. Penelitian ini sangat penting dilakukan sehingga dapat diketahui secara akurat pola hubungan sosial antara kedua belah pihak yang pada akhirnya dapat diambil sejumlah kebijakan tertentu untuk memperkuat pola hubungan yang mendukung dan menetralisir pola hubungan yang menghalangi pelaksanaan pembangunan di Maluku Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dan diperoleh dari penelusuran kepustakaan dan hasil wawancara dengan para informan. Untuk mendukung data tersebut, penelitian ini juga dilakukan dengan metode observasi. Dari basil penelitian menunjukkan bahwa antara kedua belah pihak telah melakukan akomodasi yang pada intinya adalah ingin membangun kembali kebersamaan seperti sedia kala. Dengan akomodasi tersebut itu pula, akhirnya mengantarkan kedua belah pihak pola hubungan selanjutnya yaitu kerja sama, persaingan dan konflik. Kerja sama antar kedua belah pihak terjadi dalam bidang - bidang sosial kamasyarakatan, ekonomi, dan politik. Hal ini disebabkan karena mereka memiliki kepentingan yang sama, kemudian persaingan terjadi pada bidang ekonomi, pendidikan dan politik. Dalam bidang pendidikan dan politik, pihak Muslim lebih unggul dibandingkan dengan kelompok masyarakat Kristen. Sedangkan dalam bidang ekonomi pihak Kristen lebih unggul. Konflik yang terjadi antara mereka adalah konflik laten berupa sikap prasangka dan kebencian serta perasaan dendam. Keterlibatan Pemerintah Daerah dan LSM dalam normalisasi hubungan antara kedua belah pihak dimulai dari pencegahan konflik untuk memelihara perdamaian, membentuk perdamaian sampai membangun perdamaian. Dalam pencegahan konflik pemerintah daerah dan aparat keamanan sedikit menggunakan paksaan yang oleh penulis disebutkan dengan keterlibatan langsung, sementara keterlibtan tidak langsung adalah dimana Pemerintah Daerah dan LSM hanya memfasilitasi dan mendorong kedua belah pihak untuk melakukan perundingan damai. Dalam upaya normalisasi hubungan antara kedua belah pihak, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung antara lain : 1). Adanya kesamaan nasib dan kesamaan etnis; 2). Saling ketergantungan secara ekonomi; 3). Adanya intervensi dan pihak ketiga. Sedangkan Faktor penghambat adalah: 1). Kondisi geografis Maluku Utara; 2). Adanya kebencian.dari kedua belah pihak; 3), Adanya kelompok-kelompok kepentingan yang sengaja menciptakan instabilitas. Oleh karena itu, dalam pembangunan perdamaian yang berkelanjutan di Maluku Utara maka perlu dilakukan dialog-dialog dalam semua level masyarakat, pendistribusian sumber-sumber perekonomian yang adil dan merata Sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial yang dapat merusak hubungan mereka sendiri.